Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 210477 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fitri Endang Rosita
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan dengan studi pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta menganalisis pengendalian internal aset KKKS yang dapat diterapkan dengan pendekatan teori kontinjensi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJKN perlu mendelegasikan kewenangannya dalam mengelola aset KKKS kepada unit kantor vertikal di daerah agar ada pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi administratif dalam pengelolaan aset KKKS serta agar dapat dilakukan pengendalian fisik atas aset KKKS. Selain itu DJKN perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara DJKN selaku pengelola barang, Pusat Pengelola Barang Milik Negara PP BMN Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA , dan SKK Migas selaku unit pengendali kegiatan hulu migas di KKKS. DJKN juga perlu melakukan sinergi kebijakan adanya aturan tentang perlunya biaya pengamanan dan pemeliharaan atas aset KKKS yang telah terminasi.

ABSTRACT
This research analyzes the implementation of internal control system of assets from Production Sharing Contract PSC of oil and gas upstream industry in the Directorate General of State Assets of Ministry of Finance based on both COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which is about Governmental Internal Control System, and also analyzes other internal control system of assets from PSC of oil and gas upstream industry that can be applied based on contingency theory. This research is a descriptive analysis with qualitative approach. The results of the research suggest that Directorate General of State Assets needs to vertically delegate its authority to manage assets from PSC of oil and gas upstream industry to the sub office units in the region so there are separation of functions between policy formulation and policy implementation in asset management in order to do physical control over the assets. Moreover, Directorate General of State Assets needs to formulate a regulation that clearly explains the tasks and authorities of each parties Directorate General of State Assets as the manager of assets, Center of State Assets Management of Ministry of Energy and Mineral Resources as the Accounting Unit Budget Authority, and Special Work Unit for Upstream Oil and Gas as the controller unit of upstream activities of oil and gas industry in Indonesia. DJKN also needs to discuss with other related parties concerning the need to rule security and maintenance costs of the assets from PSC of oil and gas upstream industry of which the contract has been expired. "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ira Geraldina
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsekuensi ekonomi atas kualitas dan relevansi nilai pengungkapan risiko sebagai implikasi dari contingency fit manajamen risiko perusahaan. Contingency fit manajamen risiko mencerminkan tingkat kecocokan strategi manajemen risiko dengan faktor lingkungan perusahaan. Dengan menggunakan 397 sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa contingency fit manajamen risiko terbukti dapat meningkatkan kualitas pengungkapan risiko wajib, namun tidak dengan risiko sukarela perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan memperoleh manfaat ekonomi berupa penurunan biaya modal, namun tidak berupa kenaikan likuiditas saham, kecuali bagi perusahaan yang sahamnya kurang aktif diperdagangkan. Selain itu, pasar merespon positif kualitas pengungkapan risiko wajib, namun negatif terhadap kualitas pengungkapan risiko sukarela. Akan tetapi, kedua jenis pengungkapan tersebut tidak digunakan pasar untuk mengantisipasi kinerja laba masa depan perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsekuensi ekonomi atas kualitas dan relevansi nilai pengungkapan risiko sebagai implikasi dari contingency fit manajamen risiko perusahaan. Contingency fit manajamen risiko mencerminkan tingkat kecocokan strategi manajemen risiko dengan faktor lingkungan perusahaan. Dengan menggunakan 397 sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa contingency fit manajamen risiko terbukti dapat meningkatkan kualitas pengungkapan risiko wajib, namun tidak dengan risiko sukarela perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan memperoleh manfaat ekonomi berupa penurunan biaya modal, namun tidak berupa kenaikan likuiditas saham, kecuali bagi perusahaan yang sahamnya kurang aktif diperdagangkan. Selain itu, pasar merespon positif kualitas pengungkapan risiko wajib, namun negatif terhadap kualitas pengungkapan risiko sukarela. Akan tetapi, kedua jenis pengungkapan tersebut tidak digunakan pasar untuk mengantisipasi kinerja laba masa depan perusahaan.

ABSTRACT
The objective of this study is to examine the economic consequences of increased risk disclosure quality and its value relevance as an implication of the fit level of enterprise risk management ERM and firm rsquo s environmental factors ERM contingency fit. By using samples of 397 non finance companies that listed in Indonesia Stock Exchange, this study finds that ERM contingency fit increase mandatory risk disclosure quality, but do not increase voluntary ones. As the consequences, firms rsquo cost of equity is decreased, but firms rsquo share liquidity is not increased, except for firms who categorized as thin shares. Furthermore, market responses on the increased of mandatory risk disclosure quality positively, but negatively on voluntary ones. Unfortunately, market do not use both type of risk disclosure to anticipate firms rsquo future earnings performance"
2016
D1702
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Newstrom, John W.
New York: McGraw-Hill, 1975
658.4 NEW c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Heristika Nirwani
"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) menyerahkan aset kelolaannya kepada Kementerian Keuangan, maka aset eks kelolaan BPPN dan PT PPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, mulai dikelola oleh DJKN. Hanya saja, sejak tahun 2014, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Bahkan, temuan dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA ini kembali muncul di laporan pemeriksaan BPK tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan adanya temuan berulang atas pengelolaan aset properti tersebut, perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Tujuan dilakukannya evaluasi atas pengendalian unternal tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, sehingga dapat ditentukan perbaikan atas kelemahan dalam pengelolaan aset hingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan BPK. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan dengan kriteria yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan metode kualitatif atas data dan informasi yang didapatkan dari kajian literatur, analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh DJKN memiliki kelemahan dalam rancangan pengendalian internal dan pelaksanaan pengendalian internal.

This research aims to evaluate the internal control in asset property management held by The Directorate General of State Assets Management. The Directorate General of State Assets Management is an Echelon I unit in the Ministry of Finance that acts as a public asset manager in Indonesia. Its duties include formulating and implementing policies in the field of state property, separated state assets, other state assets, valuation, state receivables, and auctions. Since PT Perusahaan Pengelola Aset handed over their managed assets to the Ministry of Finance in 2009, the assets managed by Indonesian Bank Restructuring Agency and PT Perusahaan Pengelola Aset, which are by the duties and functions of Directorate General of State Assets Management, began to be managed by Directorate General of State Assets Management. However, since 2014, The Audit Board of the Republic of Indonesia has found problems in managing these property assets. These findings re-emerged in 2016, 2019, and 2020 reports. Based on these repeated findings, it is necessary to evaluate the internal control in managing property assets. The purpose of the evaluation of the internal control is to assess the internal control in asset management so that improvements can be made to weaknesses in asset management and finally resolve the problems found by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Evaluation of internal control is carried out using the criteria contained in the Government Internal Control System following Government Regulation No. 60 of 2008 with qualitative analysis of data and information obtained from literature review, document analysis, questionnaires, and interviews. The results show that the internal control carried out by the Directorate General of State Assets Management has weaknesses in the design and the implementation of internal controls."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prisma Ajeng Primadona
"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.
The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Ariyanto
"Confidence and strong motivation are keys of better management reformation. It is also Similar with taxation, because despite the good consequences of a reformation on substantive provision on taxation, if it is not followed by moral reform of tax officer and taxpayer, it seems inadequate to measure the success of overall tax reform.
The key word of tax collection using self assessment system is taxpayer voluntary compliance. The problem is that voluntary compliance is a product of mental with its self continues learning process based on equality. Paradigm of assessment which uses aspect of power must be replaced and switched to any efforts applying educational aspects on taxpayer in general meaning such as training, servicing, and coaching.
Tax audit done by fiscus in assessing the overpaid tax assessment restitution of PPN of taxable business person is a safeguard mechanism in the tax administration. However, in operational level there is a trade off on compliance level of taxable business person to end the assessment. That phenomenon is one of organizational adaptation strategies on their environment. In the theory of organisation it is called contingency theory which is a model or tool of management organisation that must be suited with its environment in order to reach their success. Organisational contingency on its environment is a modern approach which can explain that in a certain situation, an Organisation which can give a paying-off will survive and prosper.
The principal of contingency theory explains that the approach of the goal of organisation is influenced by value and also preference of the leader of organisation that is if there is a clear output and transformation processes, hence the criteria of efficiency cost to reach the goal will be applied. The implementation is that taxable business person as an organisation will use some part off buffers and boundary spanning in facing audit done by fiscus when they assess PPN overpaid restitution.
This research is an associative research which is identifying the level of symmetric relation between variables that reveal concurrently. It is not a causal or interactive relation using a quantitative approach. A survey is applied on respondents who are taxable business person in the audit result report on their restitution assessment in the period of 2005. There are 27 respondents according to the report. The technique of data collection is questionnaire to identify the score or value of the compliance level of the respondents. Thus, the relation of variable of compliance level and efficiency of their tax administration is analysed using Spearman Rank Correlation.
Base on the research, there is an efficiency of tax administration done by respondent as an implementation of contingency, which are 1) preference as the main factor for the leader of the company of the taxable business person is on the criteria of cost efficiency and time to finish the assessment of overpaid PPN restitution; and 2) the utilisation of tax consultant or other outsource as part of the buffer for uncertainty and the existence of a specific unit in the structure or special staff in the organisation to handle their tax obligation as a part of boundary spanning facing the assessment of overpaid PPN restitution.
The recommendation from the research is that 1) compliance level has an economic value for taxable business person that must be part of their mission to increase their compliance into voluntary compliance, and not only the duty of fiscus or the directorate; 2) the directorate as the policy maker should put forward the ongoing concern life of taxpayer rather that focuses on fullilling the income target. For example, if fiscus prioritize the formality rather than substance of tax inconte (form over substance), as a result distortion will take place as a double taxation (cascading effect) because the discreditable income tax is more dominant than formality aspects or requirements."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T22249
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Boris Satriyo Utomo
"Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Pribagus Utomo
"ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat hubungan antara relationship contingency of self-worth dengan kepuasan hubungan romantis pada orang yang berpacaran. Relationship contingency of self-worth yang dapat diartikan sebagai perbedaan individu dalam menganggap pentingnya hubungan romantis dalam membentuk self-esteem nya akan memengaruhi dinamika hubungan romantisnya. Dinamika dan evaluasi hubugan ini dapat dilihat dari kepuasan hubungan romantisnya. Relationship contingency of self-worth diukur menggunakan relationship contingency of self-worth scale, dan kepuasan hubungan romantis diukur menggunakan Relationship Assesment Scale. Kedua alat ukur sudah diadaptasikan ke Bahasa Indonesia. Partisipan pada penelitian adalah orang yang sedang berpacaran, berusia dewasa muda yaitu 19-35 tahun, dan sedang berdomisili di Jabodetabek. Jumlah partisipan yang didapatkan sebanyak 483 orang. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara relationship contingency of self-worth dengan kepuasan hubungan romantis pada dewasa muda yang berpacaran (r = 0.121, p< 0.005).

ABSTRACT
This research would like to observe the correlation between relationship contingency of self-worth and the satisfactory of romantic relationships in couples who are dating. Relationship contingency of self-worth could be explained as an individual difference in assuming the importance of romantic relationship in creating the self-esteem in which would influence the dynamic of the romantic relationship. The dynamic and evaluation of the correlation could be observed from the satisfactory of the romantic relationship. Relationship contingency of self-worth is measured using the relationship contingency of self-worth scale, whereas the satisfactory of romantic relationship is measured using Relationship Assesment Scale. Both measuring tools have been adapted to Bahasa Indonesia. Participants in the following research are those who are young adults age 19-35, dating at present time, and is currently living in Jabodetabek. The number of participants gathered were 483 people. Findings of the research showed that there is a significant positive correlation between the relationship contingency of self-worth and the satisfactory of romantic relationship in young adults who are dating (r = 0.121, p< 0.005)."
2016
S62939
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surya Adi Putra
"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Sion
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.
The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>