Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermukiman nelayan secara fisik berbeda dengan permukiman kota secara umum, hal ini disebabkan karena permukiman nelayan memiliki kekhasan tersendiri. Laino Pantai merupakan salah satu daerah di Kelurahan Laiworu, Kabupaen Muna ndash; Sulawesi Tenggara yang lokasi permukiman nelayannya mengalami reklamasi. Proses reklamasi memberikan dampak pada bentuk kehidupan dan penghidupan manusia yang bertinggal setempat. Aktifitas bermukim dan ruang permukiman di Laino Pantai tidak mencerminkan lagi kehidupan nelayan pesisir pantai, namun sebagian masyarakat yang masih berprofesi sebagai nelayan masih meruang di sana. Permukiman di Laino pantai semula merupakan tempat bertinggal di atas air. Proses pembuatan jalan By Pass oleh pemerintah memicu inisiatif warga untuk ikut menimbun area laut sekitar lokasi guna dibangun permukiman dalam orientasi baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang mencoba menguak keseharian warga Laino Pantai. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bentukan ruang yang tampak sekarang ini lebih condong pada kampung kota, ditambah lagi dengan adanya pendatang yang ikut bermukim di area ini. Mengakibatkan kegiatan nelayannya sudah tidak dominan lagi. Hal ini mengakibatkan permukiman nelayan Laino Pantai saat ini menjadi pudar.Tesis ini memperlihatkan terjadinya transformasi spasial kawasan Laino Pantai setelah dilakukan reklamasi. Penelitian ini memperlihatkan perubahan spasial yang ada setelah dilakukan reklamasi di permukiman Laino Pantai, terutama : elemen-elemen permukiman, manusia pemukimnya, aktifitas bermukim dan ruang permukiman serta implikasi spasial setelah reklamasi terhadap ruang kehidupan dan penghidupan dari berorientasi perairan menjadi berbasis daratan.Kata kunci: permukiman, reklamasi, transformasi ruang, transformasi sosial.

---

ABSTRACTThe settlement of fisherman is physically different from the urban settlements in general this is because the settlement of fishermen has its own characteristic. Laino Pantai is one of areas in Laiworu district of Muna regency Southeast of Sulawesi where its settlement of fisherman location is suffered by reclamation. The reclamation process gives impact in the forms of life and the livelihood of human being who live in there. The settled activities and the settlement area in Laino Pantai do not reflect the life of coast fishermen anymore however some societies who work as fishermen still live in there. Originally, the settlements in Laino Pantai were used to be a place to live on water. The construction process of By Pass road by the government sparks the settlers rsquo initiative to participate in hoarding the sea around the area to build the new oriented settlement. This research is a qualitative research which uses study case approach that tries to reveal the daily activities of Laino Pantai societies. Based on the observation in the field, the form of area that is seen by now more inclined to the hometown, and added by the outsider who also settled in this area. As the result its fishermen activities are no longer dominant. It causes the settlement of fishermen in Laino Pantai currently becomes faded.This thesis shows the occurrence of spatial transformation in Laino Pantai area after reclamation is done. This thesis shows the spatial change which exist after doing the reclamation in Laino Pantai settlement, particularly the settlements 39 elements, the human settlers, the settled activity, and the settlement space, also the spatial implication after reclamation toward the living space and the livelihood from water oriented become land base.Keywords settlements, reclamation, area transformation, social transformation."

"Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk DKI Jakarta. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam kenyataannya pelaksanaan reklamasi di DKI Jakarta, khususnya wilayah pantai utara Jakarta tidak hanya semata-mata berlandaskan pada kewenangan Pemerintah Daerah. Olehkarena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan.Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa depan terkait dengan reklamasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Wilayah DKI Jakarta mempunyai tekanan yang tinggi akan pertumbuhan penduduk. Kedua, Reklamasi yang dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi belum pempertimbangkan kebijakan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, pentingnya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi

---

Reclamation is an attempt to find an alternative place to accommodate urban activities such as residential, industrial, offices to support the carrying capacity and the development of cities, including Jakarta. Since the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government confirms the regional authority to manage its marine territory. Regional autonomy as set forth in the provisions of the legislation above is a strong foundation for local governments to implement the development of marine areas ranging from aspects of planning, utilization,

monitoring and control In fact reclamation in Jakarta, especially the north coast of Jakarta is not solely based on the authority of the Regional Government. Therefore, it will be seen how far the reclamation law

setting a longstanding and how future prospects. Normative methods used to examine the rules of reclamation with the regulations that will be found overlap and integration into and what should the government of Jakarta in the future related to reclamation.

The results showed that: first, the Jakarta area have high pressure will population growth. Second, Reclamation is done by decision of the Governor of DKI Jakarta, although adjustable with the distribution of spatial but regardless of policies and laws issued by the central government. Thirdly, the importance of integration in reclaiming the spatial arrangement

between the central government and local governments. Fourth, uniform laws referenced in carrying out the reclamation area."

"Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum lingkungan, pemegang izin pertambangan, danInspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasalahan tersebut antara lain, banyaknya pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnya telah berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

---

Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. As a form of internalizing externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through comparisons with practices in other countries, as well as interviews with state administrative law experts, environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a reclamation guarantee fund."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang secara resmi mencabut izin 13 pulau reklamasi serta respon pengembang terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini memodifikasi teori oligarki Jeffrey A. Winters (2011) dengan kerangka penjelasan dari Marcus Mietzner (2014) dan Thomas B. Pepinsky (2014) untuk menganalisa dominasi dan jangkauan kekuasaan oligark beserta efektifitas counteroligarch agenda yang dilakukan oleh elite pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer berdasarkan wawancara yang dilengkapi dengan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan strategi penyesuaian kebijakan dan politik distribusional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menimbulkan kerugian pada pengembang sekaligus memecah respon pengembang dalam melakukan gugatan. Oleh karena itu, elite pemerintah dapat memberikan ancaman secara efektif terhadap dominasi oligarki dalam penguasaan sumber daya alam.

---

This study analyzes policy of the DKI Jakarta Provincial Government Anies Baswedan which officially revokes the principle permit for the construction of 13 reclamation artificial islands and the developer's response to this policy. This study modifies Jeffrey A. Winters' oligarchy theory with the framework of Marcus Mietzner and Thomas B. Pepinsky to analyze the dominance and scope of oligarchs and the effectiveness of counter-oligarch agenda in government elites. The research method used is qualitative with primary data sources based on interviews equipped with secondary data. the finding shows that the adjustment policies strategy and distributional politics of DKI Jakarta Governor Anies Baswedan have resulted in losses and fragmented the response of oligarchs to filed a lawsuit. Therefore, the counter-oligarch agenda by government elite can effectively threaten the dominance of oligarchs in control of natural resources."

"Perubahan tutupan lahan akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksikan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Batangan dari tahun 2013 sampai 2033. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dari data citra satelit yang kemudian dilakukan pemodelan seluler automata pada plugins MOLUSCE di perangkat lunak Quantum GIS. Data tema tutupan lahan yang digunakan adalah area terbuka, area terbangunan, area hutan, area perairan, area pertanian dan peternakan, dan area transportasi. Sedangkan variabel spasial yang dianggap mempengaruhi hasil prediksi adalah jaringan jalan, lahan terbangun, lahan pertanian, dan lahan perairan. Hasil prediksi lahan pada tahun 2033 lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan permukiman sebesar  272,81 hektare dan kebutuhan lahan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk dengan tambahan tenaga kerja sejumlah 156.417 jiwa akibat adanya kawasan peruntukan industri adalah 840,74 hektar. Hal ini mengakibatkan adanya kekurangan lahan untuk perkembangan kawasan permukiman sebesar 567,93 hektare untuk menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan kawasan permukiman di Kecamatan Batangan.

---

Land cover changes will be influenced by population growth and its activities. This research aims to predict land cover changes at Batangan District from 2013 to 2033. The method used is quantitative, based on satellite imagery data, which is then modeled using cellular automata in the MOLUSCE plugin in Quantum GIS software. The land cover themes used include open areas, built-up areas, forest areas, water areas, agricultural and livestock areas, and transportation areas. The spatial variables considered to influence the prediction results are road networks, built-up land, agricultural land, and water areas. The predicted land for 2033 shows that 272.81 hectares can be used as residential areas, while the land requirement for residential areas based on population projections with an additional workforce of 156,417 people due to the industrial zone is 840.74 hectares. This results in a land shortage for residential area development of 567.93 hectares, which should be a concern for the local government in formulating residential area policies in Batangan District."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

---

The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required."

"Keterbatasan lahan menyebabkan dilakukannya reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Dasar hukum untuk melaksanakan reklamasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Atas tanah hasil reklamasi terdapat persoalan yaitu bagaimana pengaturan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol kepada pihak ketiga? Bagaimana pendaftaran hak atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai pelengkap. Data penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian hak atas tanah negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pihak ketiga dapat memperoleh hak atas tanah hasil reklamasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan meminta Surat Penunjukan Pelaksanaan (SPP) dan persetujuan tertulis ataupun rekomendasi dari PT. Pembangunan Jaya Ancol terlebih dahulu. Hak atas Tanah yang telah diberikan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberian Hak dibuat, dengan melampirkan Bukti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayahnya meliputi letak tanah yang dimohon.

---

The reclamation of The North Coast Jakarta by PT Pembangunan Jaya Ancol is caused by the limitation of land. The base of the law to do this reclamation is the Presidential Decision Number 52 Year 1995 about reclamation of The North Coast Jakarta dan Regional Regulation Number 8 Year 1995 about Coordination of Reclamation and the plan of layout region. The North Coast (PANTURA) Jakarta. However, there is a cause for a new problem, which is how to set or limit the third party rights for the reclaimed land? How to register the land title of The North Coast Jakarta that is reclaimed by PT Pembangunan Jaya Ancol based on the government law Government Regulation Number 24 Year 1997 on Registration of Land?

The writer studied this problem with normative research method with the data gained from the field reports as the support. The research data show that under the law of Agrarian State Minister Regulation/Head of National land agency Number 3 Year 1999 on Delegation Authority of distribution and cancellation of Decision in giving land title of state land and Agrarian State Minister Regulation/Head of National land agency Number 9 Year 1999 on Ways of distribution and cancellation State Land and Land Under Right of Management.

The third party can get their land rights from reclaimation from National land agency (BPN) by requesting a letter ?SPP? and a written approval or recommendation from PT Pembangunan Jaya Ancol in advance. Land Title which was given have to register in Municipal Land Office North Jakarta at least in 3 months since the date decision of granting land was made, by attaching the receipt of Acquisition Duty of Right of Land and Building (BPHTB) which was issued by Land and Building Tax Office where the land is located."