Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produksi dan peredaran perangkat telekomunikasi dewasa ini telah melonjak secara signifikan jumlahnya. Tingginya importasi perangkat menimbulkan kekhawatiran tersediri bagi otoritas terkait di Indonesia. Interoperabilitas dan keselamatan pengguna merupakan faktor yang menjadi perhatian utama dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, layaknya di negara lain, Indonesia menerapkan sistem sertifikasi untuk perangkat telekomunikasi.Namun sertifikasi yang berjalan di Indonesia seringkali mengalami kendala. Teguran demi teguran datang dari organisasi-organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO) karena Indonesia dianggap menerapkan Technical Barriers to Trade (TBT) melalui sertifikasi perangkat telekomunikasi. Di sisi lain, publik seringkali mengalami permasalahan yang ditimbulkan oleh sertifikasi perangkat telekomunikasi. Mulai dari legalitas perangkat telekomunikasi tertentu yang beredar di pasar hingga peningkatan nilai ekonomi dari produk-produk impor tertentu ketika masuk ke pasar. Kondisi-kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan membutuhkan perbaikan.Menanggapi hal tersebut, dilakukan analisis terhadap sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisa SWOT dan balanced scorecard, dilakukan penilaian kondisi saat ini terhadap sasaran strategis yang telah dirumuskan. Analisis kesenjangan juga dilakukan untuk merumuskan rekomendasi guna peningkatan kinerja sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia.Rekomendasi untuk sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia dari perspektif Regulatory Authority adalah dengan menerapkan Segregation of Duties. Terbentuknya lembaga atau instansi baru dapat meningkatkan fokus dan kinerja masing-masing fungsi serta mencegah conflict of interest yang merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan sertifikasi.

---

The productions and distributions of telecommunication equipment nowadays has risen significantly. The soaring numbers of imported telecommunication equipment has generated concerns for related authorities in Indonesia. Interoperability and user?s safety are two factors which have become main consideration for government and are the responsibility of government to bear. Hence, like other countries, Indonesian government has been applying certification for telecommunication equipment.

However, Indonesian certification encounters some constraints at most of time. Monition after monition are coming from international trade organizations such as World Trade Organization (WTO) because Indonesian certification is considered practicing Technical Barriers to Trade (TBT) through telecommunication equipment certification. On the other hand, public often fall victim to telecommunication equipment certification. From legality issues of certain telecommunication equipment to the raising of economic value of certain imported products when entering the markets. These conditions are indeed indicatiors for many weaknesses of certification in Indonesia and its need for improvement.

Addresing these issues, it is need to conduct analysis to telecommunication equipment certifications in Indonesia. By using SWOT analysis and balanced scorecard, assessment between existing performance to pre-defined strategic objectives are conducted. Gap analysis is also used in formulating recommendation to improve the performance of telecommunication equipment certification in Indonesia.

Recommendation for telecommunication equipment certification in Indonesia from Regulatory Authority?s perspective is to implement Segregation of Duties. Establishment of new agencies will enhance focuses and performances of each functions and prevent conflict of interests which are the main constraints in certification."

"ABSTRAKTeknologi digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini juga dipengaruhi atas konvergensinya layanan penyiaran, telekomunikasi dan informatika. Seiring dengan konvergensinya layanan TIK maka jumlah penggunaan perangkat telekomunikasi yang berupa terminal bagi pengguna akan semakin meningkat seperti contohnya smartphone. Seperti halnya negara lain, Indonesia menerapkan type approval untuk perangkat telekomunikasi. Kecenderungan type approval diperkirakan juga akan semakin meningkat mengingat tren Internet of Things IoT . Pengujian merupakan tahapan paling lama dalam proses sertifikasi yaitu selama 17 hari dari 23 hari waktu proses sertifikasi perangakat telekomunikasi. Untuk mempercepat proses sertifikasi dan simplifikasi regulasi maka dikeluarkan kebijakan sertifikasi dengan cara Deklarasi Kesesuaian Declaration of Conformity untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Pemerintah fokus terhadap tiga jenis perangkat tersebut karena secara market share ketiga produk tersebut paling banyak digunakan masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap mempercepat alternatif sertifikasi akan tetapi lebih menguntungkan merek asing dibandingkan merek lokal dalam hal kesiapan laboratorium uji.Pada tesis ini, kebijakan sertifikasi alat dan perangkat telekomuniksi akan dievaluasi. Metode yang digunakan adalah Regulatory Impact Analysis RIA dan menghasilkan usulan solusi alternatif berupa pengkategorian perangkat telekomunikasi menjadi dua kategori yang terdiri dari Kategori 1 untuk perangkat menggunakan teknologi baru dan perangkat yang risiko tinggi apabila tidak sesuai seperti aspek keamanan, kesehatan dan dampak lingkungan dimana untuk Kategori 1 akan menerapkan skema Sertifikasi sementara Kategori 2 untuk kategori perangkat risiko rendah dan produk yang telah mature dimana untuk Kategori 2 akan diterapkan skema Supplier Declaration of Conformity SDoC .

---

ABSTRACTDigital Technology or Information and Communication Technology ICT has been progressing very rapidly. Current technological developments also affected on service convergence of broadcasting, telecommunications and informatics. As the convergence of ICT services, the number of telecommunications devices like customer premises equioment will be increased for example a smartphone. Like other countries, Indonesia applying for type approval for telecommunications equipment. The tendency of type approval expected to increase given the trend of the Internet of Things IoT . Testing is the longest stage of the certification process which is 17 days of the 23 day of telecommunication equipment certification time. To accelerate the certification process and simplification of regulation, certification policy is issued by Declaration of Conformity for mobile phone, handheld computer and tablet computer. The government focus on three types of these devices because the market share of these three products is the most widely used. The policy is considered to accelerate certification alternatives but more favorable to foreign brands than local brands in terms of test lab readiness.In this thesis, the certification policy of telecommunication equipment will be evaluated. The method used is Regulatory Impact Analysis RIA and developed the Alternative Solution the form of categorization of telecommunication equipment into two categories consisting of Category 1 for devices using new technologies and devices that are high risk if not appropriate such as aspects of safety, health and environmental impacts where Category 1 will apply the Certification Scheme and Category 2 for low risk device and mature products which for Category 2 will apply the Supplier Declaration of Conformity SDoC scheme."

"A step-by-step, integrated approach for successful, FDA-approved combination drug products Using a proven integrated approach to combination drug development, this book guides you step by step through all the preclinical, clinical, and manufacturing stages. Written from an FDA regulatory perspective, the book not only enables you to bring a successful combination drug product to market, it also sets forth the most efficient and effective path to FDA approval. The book begins with an introductory chapter presenting definitions and basic regulatory principles of combination products. Next, it reviews manufacturing and controls, preclinical testing models, pharmacology, clinical testing, regulatory submissions, FDA reviews, and approvals. Among the key topics examined are: The pharmacology, safety pharmacology, and toxicology supporting human clinical trials of combination products Approaches to clinical trial protocol design and execution Chemical, physicochemical, and analytical aspects of manufacturing controls and validation that lead to stable components for combination products Key sponsor/FDA meetings and negotiations essential for approval and commercialization Case studies involving such actual combination products as Mylotarg, Herceptin, and HercepTest help you better understand how to implement the author's practical guidelines. References at the end of each chapter enable you to find more information on any stage of the development, manufacturing and approval processes. "

"Bencana mengancam masyarakat dan perekonomian. Untuk menjaga kesejahteraan mereka, negara-negara memerlukan manajemen bencana yang kuat. Studi ini membandingkan Indonesia dan Zimbabwe, negara-negara yang berbeda secara geografis dan budaya. Meskipun terdapat perbedaan struktur tata kelola (Indonesia-desentralisasi, Zimbabwe-sentralisasi), lembaga ini fokus pada kerangka manajemen bencana. Keduanya memiliki peraturan inti bencana yang sama. Dengan menganalisis sistem ini, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut; melakukan analisis komparatif terhadap kerangka peraturan dan kelembagaan dalam manajemen bencana dengan mengidentifikasi komponen-komponen utama dan bidang-bidang yang potensial untuk ditingkatkan. Kedua, untuk menilai efektivitas struktur kelembagaan di Indonesia dan Zimbabwe dalam memfasilitasi upaya kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Ketiga, melakukan analisis komparatif terhadap sistem penanggulangan bencana di Indonesia dan Zimbabwe, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan. Terakhir, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam meningkatkan kemampuan manajemen bencana mereka dan menjajaki peluang perbaikan, termasuk pemanfaatan teknologi baru, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan membina kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan data dari jurnal ilmiah, laporan, dan undang-undang nasional. Studi ini menemukan bahwa kerangka penanggulangan bencana di Indonesia sudah sejalan dengan standar internasional, sementara Zimbabwe masih memerlukan perbaikan. Rekomendasinya mencakup pembaruan kebijakan di Zimbabwe dan investasi dalam pengurangan risiko bencana (sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur) untuk kedua negara. Selain itu, penelitian dan inovasi dalam teknologi dan pendekatan manajemen bencana juga sangat penting. Langkah-langkah ini akan meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

---

Disasters threaten societies and economies. To safeguard their well-being, nations need strong disaster management. This study compares Indonesia and Zimbabwe, geographically and culturally distinct countries. Despite contrasting governance structures (Indonesia-decentralized, Zimbabwe-centralized), it focuses on their disaster management frameworks. Both share core disaster regulations. By analyzing these systems, the study aims to achieve the following objectives; conduct a comparative analysis of the regulatory and institutional frameworks for disaster management identifying key components and potential areas for improvement. Secondly, to assess the effectiveness of institutional structures in Indonesia and Zimbabwe in facilitating disaster preparedness, response, and recovery efforts. Thirdly, to conduct a comparative analysis of the disaster management systems in Indonesia and Zimbabwe, highlighting similarities and differences. Finally, to identify challenges faced by both countries in enhancing their disaster management capabilities and explore opportunities for improvement, including utilizing new technologies, strengthening community engagement, and fostering international cooperation. The research used in-depth interviews and data from scientific journals, reports, and national laws. The study finds that Indonesia's disaster management framework aligns well with international standards, while Zimbabwe's needs improvement. Recommendations include policy updates in Zimbabwe and investment in disaster risk reduction (early warning systems, infrastructure upgrades) for both countries. Additionally, research and innovation in disaster management technologies and approaches are crucial. These measures will enhance resilience and lessen the impact of disasters on communities."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACTThe development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "

"Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agendareformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepasdari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektorpertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategireformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsiini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineraldan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yangdikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakanparadigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaregulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikanbeberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahanyang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yangtidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreignexchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on localpeoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining codesudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.

---

The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform

agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from

overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,

and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort

to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the

mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept

developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm

with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature

study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal

sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and

simplification of previous problems. The research results show that there are only 5

indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,

namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts

on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,

while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining

code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the

mineral and coal sector."

"Indonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini menguji faktor-faktor kedekatan pembangunan development proximity sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP dengan model gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah random effect generalized squared dan Prais-Winsten dengan Panels Standard Corrrected Errors. Hasil menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di enam dari 14 negara di RCEP. Sektor pertanian mempunyai ruang pertumbuhan ekspor lebih banyak apabila dibandingkan dengan sektor manufaktur.

---

Indonesia and 15 other countries are negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This is a free trade agreement which considered different from what has made before in the Asia Pacific Region. This research examines development proximity factors as a strategy to increase Indonesias export in RCEP market through gravity model. The estimation model used is random effect generalized least squared and Prais-Winsten with Panels Standard Corrected Errors. The results show GDP per capita, level of similarity in GDP per capita, geographical distance and investment affect Indonesia export. Indonesia has potential export to six of 14 countries in RCEP. The agricultural sector has more room for export growth than the manufacturing sector."

"Seiring dengan perkembangan teknologi sistem informasi di abad ke-21, dunia telah menghadapi Revolusi Industri 4.0, sebuah transformasi yang berdampak pada semua industri, termasuk dunia pendidikan sehingga menciptakan ekosistem baru bernama Edukasi 4.0. Edukasi 4.0 memanfaatkan E-learning dan sudah banyak institusi yang menerapkan sistem E-learning dalam skema pendidikan mereka, termasuk Universitas Indonesia, tetapi tingkat penggunaan e-learning masih rendah karena kurangnya intensi dari dosen sebagai pengguna E-learning. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat berkelanjutan dosen dalam menggunakan e-learning dengan pendekatan gabungan; TAM (Technology Acceptance Model), TPB (Theory of Planned Behaviour), ECM (Expectancy Confirmation Model), dan Flow Theory, dan hasilnya adalah intensi berkelanjutan dipengaruhi oleh satisfaction, perceived usefulness, dan attitude. Selain itu, satisfaction dikaitkan dengan expected confirmation dan perceived usefulness, perceived usefulness dipengaruhi oleh expected confirmation dan perceived usefulness, juga yang terakhir, attitue dikaitkan dengan perceived usefulness, perceived enjoyment dan expected confirmation. Berdasarkan faktor-faktor ini, ditentukan prioritas strategi menggunakan Relationship Matrix dan disimpulkan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan niat keberlanjutan adalah dengan menambahkan fitur interaktif baru, pelatihan sistem e-learning kepada pengguna, dan perbaikan interface e-learning.

---

Along with the development of information sistem technology in the 21st century, the world has faced Industrial Revolution 4.0. this enhance transformation impacted to all industries, including Education to create new ecosystem named Education 4.0. This utilizes Electronic learning (E-learning) and many high institutions applied E-learning sistem in their education scheme, including Universitas Indonesia, but the level usage of e-learning is relatively low because the lacks of intention from lecturers as the user. This research analyzed the factors that influences continuous intention in using e-learning with combined approachs; TAM (Technology Acceptance Model), TPB (Theory of Planned Behaviour), ECM (Expectance Confirmation Model), and Flow Theory, and resulted continuance intention was associated with satisfaction, perceived usefulness, and attitude. In addition, satisfaction was associated with expected confirmation and perceived usefulness, perceived usefulness was affected with expected confirmation and perceived ease of use, also lastly, attitude was associated with perceived perceived usefulness, perceived enjoyment and confirmation. Based on these factors, the researcher created and prioritized the strategies using Relationship Matrix and concluded the improvements to increase the intention are add new interactive features, training e-learning sistem to users, and improve the user interface of e-learning."

"ABSTRAKPermasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.

---

ABSTRACTThe problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."

"ABSTRAKPermasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.

---

ABSTRACT

The problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41 / PER / MEN.KOMINFO / 11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."