Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individu lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Galati dan Moessner, 2014 . Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas Borio, 2003 . Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value LTV . Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang 2011 dan Christ Mc Donald 2015 . Perbedaannya, model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda ordinary least squares , penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredt properti.

---

After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system Galati and Moessner, 2014 . Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole Borio, 2003. One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio LTV policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan Kang 2011 and Christ Mc Donald 2015 models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model ordinary least squares , the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan."

"Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh subprime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individual lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Galati dan Moessner, 2014). Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas (Borio, 2003). Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value (LTV). Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang (2011) dan Christ Mc Donald (2015). Perbedaannya adalah model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda (ordinary least squares), hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredit properti.

---

After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system (Galati and Moessner, 2014). Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole (Borio, 2003). One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio (LTV) policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan & Kang (2011) and Christ Mc Donald (2015) models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model (ordinary least squares), the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan."

"Kebijakan makroprudensial semakin dikenal sejak krisis keuangan global tahun 2008 dimana pada saat krisis global menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial tidak cukup mampu untuk menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bersifar “countercyclical” yaitu dapat mengurangi over optimisime pada “boom” dengan mengerem ekspansi yang berlebihan dan mengurangi over pesimisme pada saat “bust” untuk mengurangi kontraksi kredit. Salah satu risiko dalam sistem keuangan adalah peningkatan harga perumahan di pasar properti. Salah satu kebijakan makroprudensial untuk menghadapi risiko di sektor properti adalah kebijakan Loan to Value (LTV). Bank Indonesia telah menerbitkan pelonggaran kebijakan LTV sejak tahun 2015 sampai dengan Desember 2023 bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit bermasalah tertentu. Hasil penelitian dengan menggunakan data triwulanan individual bank tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pelonggaran kebijakan LTV di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit properti dengan lag waktu 2 (dua) triwulan setelah kebijakan diimplementasikan. Namun demikian, apabila dilakukan analisa pengaruh kebijakan pelonggaran LTV di setiap pulau, kebijakan hanya berpengaruh signifikan secara positif terhadap pertumbuhan kredit properti di Pulau Jawa.

---

Macroprudential policy has become more popular since the global financial crisis in 2008. It confirmed that monetary policy and microprudential policy alone were insufficient in maintaining financial stability. Macroprudential policy is a countercyclical policy that aims to reduce over-optimism during economic booms by curbing excessive expansion and mitigating over-pessimism during busts to ease credit contractions. One of the risks in the financial system is the bubble of housing prices in the property market. Therefore, macroprudential policy such as Loan to Value (LTV) aims to mitigate risks in the property sector. Bank Indonesia has issued the relaxation of LTV policy in Indonesia since June 2015 to December 2023. Research findings using individual bank quarterly data indicate that the relaxation of LTV policy in Indonesia has a positive impact on property credit growth with a lag time of two quarters after the policy implementation. However, when analyzing on a regional basis, the relaxation of LTV policy only has a positive and significant impact on credit property growth in Java."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari yang semula berjumlah 20% menjadi 30% terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Diberlakukannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan Prinsip Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank sehingga dapat memperkuat sektor penyaluran KPR.Dalam Skripsi ini dikemukakan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KPR, pengelolaan KPR yang dilakukan oleh Bank X, dan kemampuan ketentuan ini untuk menekan risiko kredit dari penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank. Diberlakukannya ketentuan dapat menekan risiko kredit yang terdapat di dalam penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank X. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) dari KPR yang disalurkan oleh Bank X.

---

This thesis describes about the implementation of the increasing of minimum down payment requirement for mortgage loan from 20% previously to 30% based on the enforcement of Bank Indonesia Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 regarding Risk Management Implementation in Bank that conducting mortgage and car loan business. As the enforcement of this regulation, we expect that the risk management implementation of bank will be strengthening so that bank can improve the mortgage loan business.

In this thesis, the regulations related with mortgage loan are described, as well as the mortgage loan management that conducted by Bank X, and the ability of this regulation to reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. Hence, the enforcement of this regulation can reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. This can be seen from the declining in Non Performing Loan (NPL) growth rate of mortgage loan disbursed by Bank X."

"Penelitian ini membahas pengaruh BI rate, gross domestic product, dan residential property price indices terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada di Indonesia dari bulan Januari 2003 - Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hal-hal yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan KPR. Berdasarkan hasil survei indeks harga properti residensial primary pada triwulan IV/2013, sebanyak 71,99% dan hasil survei indeks harga properti residensial secondary pada triwulan III/2013 sebanyak 63,33% menggunakan KPR sebagai pilihan utama dalam pembelian rumah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Website Trading Economic.Metode penelitian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, meliputi uji regresi dengan Eviews6, uji stasioner, uji kointegrasi, uji asumsi klasik, ECM, dan uji F-test, uji t-test, dan uji Goodness of Fit (R2) untuk melihat koefisien determinasi sehingga kita dapat meneliti seberapa baik KPR dapat diterangkan oleh BI rate, gross domestic product, dan residential property price indices.Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada jangka panjang (long run) BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap KPR di Indonesia sedangkan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap KPR di Indonesia. Pada jangka pendek, BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap KPR di Indonesia sedangkan variabel lain yaitu GDP dan RPPI tidak ditemukan signifikan berpengaruh terhadap KPR.

---

This research examined the effects of BI rate, , gross domestic product, and residential property price indices to mortgage in Indonesia during January 2003 to December 2013. The purpose of this research is to examine the elements that effect people decision in using mortgage. Based on primary residential property price index survey Q IV/2013, 71.99% people used mortgage to buy their house and based on secondary residential property price index survey Q III/2013, 63.33% people used mortgage as a predominant choice to buy their house. The data that used in this study is a secondary data obtained from Bank Indonesia and Trading Economic website.

The statistical method were used to test the hypothesis, include regression test with EVIEWS 6, stasionary test, cointegration test, classic asumption test, error correction model, F-test, t-test, and goodness of fit test (R2) to see determination coefficient so we can examine how good mortgage can be explained by BI rate, gross domestic product, and residential propety price indices.

The result of this research show that in the long run, BI rate negatively and significantly related to mortgage in Indonesia and GDP has positif and significant effect on mortgage in Indonesia. In the short run, BI rate positively and significantly related to mortgage in Indonesia while other variables such as GDP and RPPI aren't found to significantly affect mortgage in Indonesia."

"ABSTRAKDibalik maraknya kredit kepemilikan rumah, ada kalanya terjadi kredit macet, untuk mengatasi masalah tersebut serta agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat mengakibatkan objek perjanjian kredit tersebut disita oleh pihak bank, debitur mencari jalan keluar dengan menjual kembali atau mengalihkan obyek perjanjian dengan over kredit atas tanah dan bangunan yang terkadang dilakukan tidak didepan pejabat berwenang yaitu PPAT. Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan pada penulisab tesis ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan bentuk dan substasi penggantian debitur dari pengalihan objek jaminan berdasarkan hukum positif dan doktrin? 2. Bagaimana kedudukan debitur, kreditur dan objek jaminan didalam pengalihan kredit tanpa melibatkan bank sebagai kreditur? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder, kemudian didapatkan haisl penelitian yaitu segala peralihan hak atas tanah dan bangunan haruslah menggunakan akta otentik, dalam hal ini adalah akta yang dibuat dihadapan PPAT, namaun apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi dan menemukan jalan buntu, maka permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan. Status debitur dinyatakan beralih dari debitur pertama kepada debitur kedua, didasakan pada perjanjian peralihan hak dan kewajiban yang dilakukan diantara keduanya. Sedangkan kedudukan Kreditur dan objek jaminan adalah sama seperti perjanjian awal.

---

ABSTRACTBehind the rise in home loan mortgage , anything can be happening for example non performing loan. And t overcome this problem and in order to avoid a default that could cause the object to the credit agreement was confiscated by the bank, the borrowers find a way out by reselling or transferring the object into an agreement with over credit for the land and buildings that sometimes do not in front of the competent authority that PPAT. At background of the problem can be formulated in this thesis are 1. How settings debtor reimbursement form and substance of the transfer of security object by positive law and doctrine 2. The position of debtors, creditors and collateral object in the transfer of credit without the involvement of banks as creditors Methods of research used is normative juridical, with secondary data, then obtained the results that any transfer of rights to land and buildings must use an authentic deed, in this case the deed made before PPAT, but if it can not be fulfilled and an impasse, then the legal issues can be resolved by competent authorities, namely the courts otherwise the debtor status of the debitor first switch debitor second new , based on the transition agreement the rights and obligations made between the two. While the position of creditors and collateral object is the same as the initial agreement."

"Perkembangan pesat layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga membawa risiko tinggi seperti masalah kredit macet. Tidak adanya sistem pertukaran data yang wajib untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah mengakibatkan peningkatan risiko gagal bayar dari peminjam, berbeda dengan sektor perbankan. Sistem pertukaran data konsumen akan membantu Perusahaan Fintech untuk mendeteksi debitur macet, dan untuk mengurangi risiko kredit macet. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertukaran data konsumen di sektor jasa keuangan, (2) bagaimana implementasi pertukaran data konsumen antara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. (3) pertukaran data konsumen yang tepat bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode Peneilitan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data adalah data sekunder berupa studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara. Dengan menerapkan penelitian hukum menggunakan pendekatan normatif, dan komparatif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sektor jasa keuangan memiliki dua adalah dua entitas pertukaran konsumen yang diatur oleh Otoritas Jasa. Meskipun ada dua entitas pertukaran data, pada praktiknya mayoritas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan entitias swasta..Dengan demikian pertukaran data konsumen yang paling cocok untuk pinjaman adalah LIPIP

---

The rapid development of Peer-to-Peer Lending Fintech also brings problem such as the high risk of the nonperforming loan. The absence of mandatory data exchange system has resulted in an increased risk of default from borrowers. Unlike the banking sector, where there are mandatory, there is no mandatory exchange information of consumer data between peer-to-peer lending Fintech companies. The consumer data exchange system would help Fintech Company to detect bad debtor, and to mitigate the risk of the nonperforming loan. This undergraduate thesis explores there main issues: (1) how consumer data sharing in Financial sector especially for Peer-to-Peer Lending Financial Technology consumer is regulated, and (2) how the implementation of consumer data exchange. (3) which is consumer data sharing is suitable for peer-to-peer lending Fintech companies.  By applying the normative legal research using the statute, and comparative approach and support by interview this undergraduate conclude that are two consumer exchange entities : (1) sistem Layanan Informasi Kreditur (SLIK), under Financial Service Authority (OJK). (2) Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), under private entities, and consumer data exchange is regulated in several provision such as the Financial Service Authority (OJK) Law, Banking law, and also financial regulation. Even though there are two data exchange entities, in practice the majority of Peer-to-Peer Lending Financial Technology are using LPIP and non-using SLIK. The reason is SLIK seen as more tightly regulated, that can hinder growth or even losing business edge from other financial industry. Thus the most suitable consumer data exchange for lending is LPIP"

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi dari implementasi kebijakan subsidi perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengatasi ketimpangan antara supply dan demand perumahan serta rendahnya keterjangkauan MBR dalam membangun dan membeli rumah. Tesis ini juga melihat pengaruh kebijakan FLPP terhadap tingkat Non-Performing Loans (NPL) PT Bank Tabungan Negara (Persero). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualtitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan metode in-depth interview, serta analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan FLPP telah berjalan dengan baik pada tahun 2015 dan aman untuk dijalankan oleh industri perbankan karena tidak menyebabkan tingkat NPL yang merupakan salah satu indikator kesehatan bank meningkat.

---

The imbalance between supply and demand of housing during the last decade and low affordability of Low-Income People to build and purchase a house becomes an essential economic issue in the perspective of Public Policy. Based on this issue, this thesis discuss about the evaluation of subsidized housing implementation, named Mortgage Liquidity Facilities in Housing Finance that prompted by Ministry of Public Work and Housing. This thesis also digs deep into

the impact of the aforementioned policy towards Non-Performing Loans ratio at PT Bank Tabungan Negara (Persero). This study employed William N. Dunns theory of evaluating public policy and in-depth interview as its qualitative method, also using panel data regression analysis as quantitative method. The research found that the implementation of FLPP policy has been going well in 2015 and this policy tends to reduce the level of Non-Performing Loans Bank BTN. It means that FLPP policy is safe for banking industry since it did not enhanced NPL level which indicates bank healthiness."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan serta pengaruh tingkat kesehatan keuangan dan free cash flow terhadap hubungan antara kebijakan utang dengan nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2009-2011. Sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling sebanyak 795 observasi. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terdapat ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan operasi perusahaan serta adanya keuntungan pajak perusahaan. Lebih lanjut, tingkat kesehatan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang sehat dapat meminimalisasi potensi kebangkrutan yang mungkin muncul akibat kebijakan utang. Sedangkan free cash flow tidak terbukti dapat meminimalisasi masalah keagenan yang mungkin muncul dalam hubungan antara kebijakan utang dengan nilai perusahaan.

---

The purpose of this study is to examine the effect of leverage policy on firm value and the level of financial health as well as free cash flow to the relationship between leverage and firm value of the non-financial companies in Indonesia Stock Exchange. The population is all non-financial companies listed on Indonesian Stock Exchange during 2009-2011. Samples of 795 observations are selected using purposive sampling method. Testing the hypothesis uses multiple regression models. The result shows that leverage has positive and significant effect on firm value. This suggests that leverage can increase firm value since there is funds availability for operational and tax benefit. Moreover, financial health can strengthen the positive effect of leverage on firm value. Company which has health financial conditions can minimize potential bankruptcy that is possible existing because of using leverage. While free cash flow don?t minimize agency problem that may exist in the relationship between debt and firm value."