Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini menguji dua tahap keputusan pemilih dalam situasi jual-beli suara, dengan kontrol diri inhibisi sebagai moderator antara jumlah uang dengan keputusan atas tawaran uang pada Tahap 1,dan kualitas personal calon sebagai moderator antara keputusan atas tawaran uang dengan keputusan memilih calon pada Tahap 2. Dengan metode population-based survey experimentsebagai studi utama,sebanyak 1.220 partisipan yang representatif terhadap pemilih di Indonesia dikelompokkan secara random ke dalam 4 jumlah tawaran uang: Rp50 ribu vs Rp100 ribu vs Rp150 ribu vs kontrol X 3 kualitas calon: lawan lebih baik dalam integritas vs lawan lebih mampu memimpin vs setara between-group design, dan diukur keputusannya pada Tahap 1 menolak atau menerima uang dan Tahap 2 keputusan memilih calon dengan pertanyaan hipotetikal jual-beli suara, serta skala kontrol diri inhibisi KDI . Hasil analisis binary logistic regression dengan mengontrol variabel demografi menunjukkan bahwa uang tidak secara langsung memengaruhi keputusan memilih calon. Pada Tahap 1, pengaruh jumlah tawaran uang terhadap keputusan untuk menerima menolak uang dimoderatori oleh KDI; individu dengan level KDI yang semakin tinggi cenderung tidak menerima uang, bahkan ketika jumlah uang yang ditawarkan lebih banyak. Pada Tahap 2, keputusan menolak uang pada Tahap 1 secara signifikan menurunkan peluang individu untuk memilih calon yang menawarkan uang. Efek penolakan uang pada Tahap 1 semakin kuat ketika kandidat lawan lebih berkualitas dalam kepemimpinan dan integritas. Partisipan yang menerima uang kemudian mendapat pertanyaan aktivasi norma resiprositas kebebasan untuk menguji efeknya terhadap pilihan, namun pengaruhnya tidak sesuai dengan prediksi. Norma resiprositas kebebasan tidak signifikan menaikkan menurunkan peluang individu untuk memilih calon yang melakukan jual-beli suara. Hasil ini menunjukkan bahwa uang yang telah diterima tidak memengaruhi pemilih untuk memilih calon yang telah memberi mereka uang.

---

This disertation examined how voters rsquo decision making in a two stage vote buying context. Inhibitory self control was included as a moderator between the amount of money offered and the decision over the money offered in Stage 1, and candidate rsquo s personal quality was included as a moderator between the decision over the money offered and vote decision in Stage 2. Data collection was conducted through a population based survey experiment of 1.220 participants which randomly selected from the population of Indonesian voters. Participants were randomly assigned into 4 amount of money offered Rp50k vs Rp100k vs Rp150k vs control X 3 candidate rsquo s personal quality competitor is better on leadership vs integrity vs equal between group design. Participants were then hypothetically asked about her his decision at Stage 1 reject or accept the money and Stage 2 which candidate to vote the vote buyer or the competitor . Participants rsquo inhibitory self control was measured using 5 point Likert type scale. A series of binary logistic regression analysis demonstrated that the amount of money was found significantly affect the decision to accept the money offered in Stage 1. Inhibitory self control was significantly moderated the effect of the amount of money on whether individuals would accept the money. Individuals with higher inhibitory self control were less likely to accept the money, even among those who were offered larger amount of money. The decision to reject moneyin Stage 1 lowered the probability to vote for vote buying candidate in Stage 2, and the effect was stronger in the condition when the competitor has a better quality on leadership or integrity. It was also found that the decision to accept money did not significantly affect voting decision. Additionally, neither activating reciprocity freedom nor reciprocity freedom norm significantly affected participants to vote for the vote buying competitor candidate."

"Fenomena politik etnis masih banyak terjadi di Indonesia sampai saat ini. Peristiwa mengenai politik etnis salah satunya terjadi pada pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017. Faktor etnisitas Ahok, yang saat itu menjadi salah satu calon kandidat, mendorong banyak oposisi di kalangan pemilih Muslim (Sumaktoyo, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara etnis pemilih dan resentment atas etnis Tionghoa-Indonesia terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Tionghoa dan Jawa. Resentment disertakan dalam penelitian ini karena banyaknya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Terdapat 168 responden dalam penelitian ini, dengan kriteria Berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di JABODETABEK, dan berumur 18 hingga 25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara individu beretnis Tionghoa dibandingkan dengan etnis non-Tionghoa terhadap perilaku memilih calon kandidat dengan etnis Tionghoa. Signifikansi hubungan juga terlihat pada individu beretnis Jawa jika dibandingkan dengan etnis Tionghoa dan Sunda terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Jawa. Selain itu, resentment mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Tionghoa (β=-0.509, p<0.05) dan perilaku memilih calon kandidat beretnis Jawa (β=0.589, p<0.05). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang ekstensif mengenai hubungan etnis pemilih dan resentment terhadap perilaku memilih. Pengetahuan yang didapatkan dari penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan konteks masalah politik di Indonesia yang masih rentan akan politik etnis.

---

The phenomenon of ethnic politics still occurs in Indonesia to this day. One of the incidents regarding ethnic politics occurred during the election for Governor of DKI in 2017. The ethnicity factor of Ahok, who at that time was one of the prospective candidates, encouraged a lot of opposition among Muslim voters (Sumaktoyo, 2021). This research aims to determine the relationship between voter’s ethnicity and resentment for ethnic Chinese-Indonesians towards voting behavior for ethnic Chinese and Javanese candidates. Resentments were included in this research because of the large number of anti-Chinese sentiments in Indonesia. There were 168 respondents in this study, with the criteria being Indonesian citizenship, domiciled in JABODETABEK, and aged 18 to 25 years. The research results show that there is a significant relationship between individuals of Chinese ethnicity in comparison with non-Chinese ethnicity and their voting behavior for candidates with Chinese ethnicity. The significance of the relationship was also seen among individuals of Javanese ethnicity in comparison with Sundanese and Chinese ethnicity regarding their voting behavior for ethnic Javanese candidates. Apart from that, resentment has a significant relationship with the voting behavior for ethnic Chinese candidates (β=-0.509, p<0.05) and the voting behavior for ethnic Javanese candidates (β=0.589, p<0.05). This research is expected to provide an extensive understanding of the relationship between voter’s ethnicity and resentment on voting behavior. It is also hoped that the knowledge gained from this research can provide a context for political problems in Indonesia which is still vulnerable to ethnic politics."

"Skripsi ini mencoba untuk melihat pengaruh dari pembelian suara terhadap perilaku memilih pada masa pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. Dalam menjelaskan fenomena tersebut, digunakan konsep perilaku memilih rasional dan teori pembelian suara dari Edward Aspinall. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dari rumah ke rumah dengan bantuan instrumen kuesioner. Sampel yang ditetapkan berjumlah 160 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 92,1 % dan Margin of Error sebesar 7,9 %. Untuk hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa praktik pembelian suara di pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dilakukan melalui jaringan tim sukses yang dimiliki setiap pasangan calon. Selain itu, ditemukan juga bahwa jenis pemilih inti merupakan jenis pemilih yang paling banyak ditargetkan sebagai sasaran praktik pembelian suara. Dari 113 responden yang pernah ditawari pemberian barang, sebanyak 79 responden atau 69,9 % merupakan pemilih inti dan dari 71 responden yang pernah ditawari pemberian uang tunai, sebanyak 58 responden atau 81,7 % juga tergolong ke dalam pemilih inti. Selain pemberian dalam bentuk barang dan uang tunai, skripsi ini juga menemukan bahwa jenis barang seperti masker, faceshield dan handsanitizer menjadi instrumen baru dari setiap kandidat dalam menarik hati para pemilih. Pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemi covid-19 membuat maksud dari pemberian barang tersebut (masker, faceshield, handsanitizer) menjadi tersamarkan antara pemberian untuk bantuan kemanusiaan atau pemberian dalam rangka memikat hati para pemilih. Kemudian, data hasil survei juga menunjukkan bahwa praktik pembelian suara tetap terjadi pada masa pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah wabah pandemi covid-19. Terakhir, berdasarkan hasil uji korelasi dan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara pembelian suara dengan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Pamulang pada pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

---

This thesis aims to examine the influence of vote buying on voting behavior during the 2020 local elections for the head of South Tangerang City. In explaining this phenomenon, the concepts of rational voting behavior and the theory of vote buying by Edward Aspinall are utilized. The research method employed is quantitative, utilizing a survey conducted door-to-door with the assistance of a questionnaire instrument. The determined sample size is 160 respondents with a confidence level of 92,1 % and a Margin of Error of 7,9 %. Regarding the findings and discussion, it was discovered that the practice of vote buying in the 2020 South Tangerang City local elections was carried out through the campaign teams associated with each candidate. Additionally, it was found that core voters were the primary target of vote buying practices. Out of 113 respondents who were offered goods, 79 respondents or 69,9 % were core voters. Furthermore, out of 71 respondents who were offered cash, 58 respondents or 81,7 % were also classified as core voters. In addition to offering goods and cash, the thesis also identified that items such as masks, face shields and hand sanitizers became new instruments used by each candidate to attract voters. The conduct of regional elections amidst the Covid-19 pandemic has led to a conflation of the intended purpose behind distributing resources, causing ambiguity whether these items (masks, face shields and hand sanitizers) are intended for humanitarian aid or as a means to garner favor with voters. Moreover, survey data indicated that the practice of vote buying persisted during the 2020 South Tangerang City local elections which were held amid the COVID-19 pandemic. Finally, based on the results of correlation and logistic regression tests, it was found that there was no significant influence between vote buying and the voting behavior of the Pamulang Subdistrict community in the 2020 South Tangerang City local elections."

"ABSTRAKPada peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terjadi fenomena menarik yang menjadi latar belakang penelitian, yaitu perubahan perolehan suara pasangan petahana yang unggul pada putaran pertama dan juga diunggulkan mayoritas lembaga survei, kemenangannya menjadi berbalik kepada pasangan Anies-Sandi (AS) yang semula tidak dijagokan untuk menjadi pemenang pilgub. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilgub Jakarta tahun 2017 pasangan AS berhasil mempertahankan keunggulan suaranya secara signifikan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada putaran kedua. Sekaligus berhasil memasuki wilayah yang tadinya merupakan wilayah pemenangan suara pasangan petahana pada putaran pertama. Terdapat 25 basis suara pasangan AS pada putaran kedua dan wilayah yang mendominasi basis suara tersebut adalah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Faktor-faktor spasial yang dianalisis memiliki hubungan dan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan AS. Melalui analisis korelasi pada kedua putaran, faktor pekerja formal dan pemilih muda memiliki hubungan yang kuat dengan perolehan suara AS. Sedangkan melalui analisis regresi berganda faktor spasial yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara AS adalah kepadatan penduduk dan pekerja formal pada kedua putaran.

---

ABSTRACTIn the election of the DKI Jakarta Governor in 2017 there was an interesting phenomenon that became the background of the research, namely the change in the vote gain of the superior incumbents in the first round and also favored by the majority of survey institutions, his victory turned to the Anies-Sandi (AS) pair who were not nominated to become the winner of the election. This research approach uses a descriptive method with a comparative type. The results of the study indicate that in the 2017 Jakarta governor election the AS pair managed to maintain the superiority of their votes significantly in the East Jakarta and South Jakarta Administrative City in the second round. At the same time he managed to enter the area which had been the area of winning the voice of the incumbent pair in the first round. There are 25 base votes for the AS pair in the second round and the regions that dominate the voting base are East Jakarta and Central Jakarta. The spatial factors analyzed have a relationship and influence on the vote acquisition of AS couples. Through correlation analysis in the first and second rounds, formal workers and religious factors have a strong relationship with AS vote acquisition. While through multiple regression analysis of spatial factors that have an influence on AS vote acquisition is population density and formal workers in the first and second round."

"Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote.

In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015.

This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates."

"ABSTRAKAgama merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia dimana hal ini menyangkut sila ke-1 dari Pancasila Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada , individu yang menganggap dirinya adalah seseorang yang religius akan merasa lebih dekat dengan kandidat yang memiliki kesamaan agama dengan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan religiositas dengan sikap terhadap kandidat pada pemilih pemula dalam pilkada. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan alat ukur Central Religiosity Scale CRS Huber Huber, 2012 dan Attitude towards Candidate Scale ATCS Jain, 2014 . Responden dalam penelitian ini berjumlah 130 mahasiswa Psikologi UI yang termasuk kriteria pemilih pemula usia 17-23 tahun, belum pernah atau baru satu kali menggunakan hak suara . Dari hasil penelitian ini, terbukti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiositas dengan sikap terhadap kandidat pada pemilih pemula.

---

ABSTRACTReligion is one of the most important thing for Indonesian people where religion concerns the 1st precept of Indonesian Pancasila namely lsquo Belief in the One Supreme God rsquo . In the concern of election, one who asume him or herself as a religious person will be closer to the candidate with the same religion as them. This research aimed to examn the relationship between religiosity and attitude towards candidate among early voters. The measurement used in this study are Central Religiosity scale CRS Huber Huber, 2012 and Attitude towards candidate scale ATCS Jain, 2014 . Respondents in this study are 130 collage student from Psychology UI with a characteristic of early voters age 17 23, haven rsquo t used or have only used their vote 1 time in election . The result showed that there is a significant relationship between religiosity and attitude towards candidate among early voters."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan seorang perempuan sebagai bupati untuk pertama kalinya di provinsi Bali yang dikenal memiliki budaya patriarki kuat. Selain itu terdapat kesenjangan antara penelitian sebelumnya dengan hasil akhir dari pemilukada Tabanan 2010, dimana kandidat yang di dalam survei prapemilukada memiliki elektabilitas tertinggi karena dinilai sebagai figur pemimpin yang baik oleh masyarakat, pada hasil akhir pemilukada Tabanan berhasil dikalahkan oleh kandidat perempuan yang pada saat survei hanya memiliki elektabilitas sebesar 5,7 persen, namun diusung oleh partai yang berbasis di daerah itu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana pengaruh faktor partai politik dan faktor kandidat terhadap perilaku memilih dalam pemilukada Tabanan, 2010. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih khususnya pendekatan psikologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan skunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden, sehingga tingkat kepercayaannya 95% dan margin of errornya 5%. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pemilukada Tabanan 2010, faktor identifikasi partai politik terutama identifikasi pemilih dengan PDIP berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat di daerah itu. Di lain sisi, faktor figur cukup berpengaruh namun bukan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tabanan dalam pemilukada 2010. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih dapat diaplikasikan dalam kasus pemilukada Tabanan 2010. Tesis ini juga membantah tesis Yudistira Adnyana yang menemukan bahwa faktor kandidat atau figur merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih di Bali dan faktor partai politik sangat lemah.

---

The thesis is directed by the election of a woman as a head of district in Bali for the first time,which has been regarded as a Province in a strong patriarchy culture. Beside that,there is a huge diference between the results of the former research with the result of this Tabanan local election,where the candidate that is proven as the one with the highest electability,for it's good leadership in the society, was being defeated by the women candidate that only scored 5.7% electability on the survey,that was also done to answer how the political party and candidate factors affect the result of Tabanan local election.

As the theoritical basis, this research uses voting behavior theory, especialy the phsycological approach. The method that is being used in this research is the quantitative method. It's an explanatory research with a primary and secondary data usage. The sample used in this research is 400 respondents,hence it's confident interval is 95% and 5% margin of eror.

Data found in the field showed that in Tabanan local election 2010,the factor of political party identification among the society-especially the one with PDIPaffects the voting behavior. Meanwhile,the factor of figure personal attribute affects but not as the main factors in the voting behavior of Tabanan local election.

The theoritical implication shows that the phsycological approach in voting behavior may be applied in Tabanan Regent General Election in 2010. This thesis also denied the Yudistira Adnyana's thesis. He found that the candidate factors or figure factors are the main factors determining/affecting the voting behavior in Bali,and so the political factor contributes in a small amount."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi politik Bharatiya Janata Party dalam meraih suara pemilih pemula pada pemilihan umum Lok Sabha di India tahun 2014. Pemilih pemula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan Lok Sabha tahun 2014, melihat peningkatan signifikan jumlah pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya. Diperkirakan dari 834 juta, 120 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Pemilihan Lok Sabha tahun 2014 menjadi babak baru dalam perpolitikan India, di mana untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, suatu partai berhasil meraih kursi mayoritas di Lok Sabha dan itu bukanlah Kongres melainkan BJP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Teori yang digunakan yaitu Model Marketing Politik oleh Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski dan Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, dan Newman mengemukakan bahwa dalam proses marketing politik terdapat setidaknya tiga elemen kunci, yakni pengembangan pesan politik, penyebaran pesan, dan pembangunan hubungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih pemula sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya sebelum menyebarkan pesan, di mana menghasilkan bahwa masyarakat India lebih terktarik dengan Narendra Modi dibanding partainya sehingga kampanye BJP berfokus pada brand Modi. Selanjutnya BJP membangun hubungan dengan pemilihnya dengan menawarkan solusi-solusi terhadap keresahan masyarakat pada pemerintahan United Progressive Alliance (UPA) yang dipimpin oleh partai Kongres selama dua periode. Strategi yang digunakan BJP dinilai lebih unggul dan efektif dibandingkan BJP, terutama dalam penggunaan media sosial.

---

This thesis discusses the political strategy of Bharatiya Janata Party (BJP) in gaining the voting of first-time voters in the Election of the Lok Sabha 2014 in India. First-tme voters become one of the factors that influenced the results of the 2014 Lok Sabha election, seeing the significant increase of the voters turnout compared to previous elections. It is estimated that from 834 million voters, 120 million of them are the first-time voters. The 2014 Lok Sabha election became a new chapter in Indian politics, where for the first time in 30 years, a party secured a single majority of seats in Lok Sabha and for the first time it was not Congress but BJP.

This research uses qualitative methods by collecting data from literature studies. The theory used is the Political Marketing Model by Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski and Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, and Newman suggest that in the political marketing process there are at least three key elements: the development of political messages, message dissemination, and relationship building. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategies used by BJP in gaining the votes of first-time voters who affects the final results of the election.

This study concludes, that in achieving its victory BJP first tried to understand the views of its voters before spreading the message, which resulted that Indian voters are more interested in Narendra Modi than his party so that the BJP campaign focused on the Modi brand. Furthermore, the BJP builds relationships with its voters by offering solutions to public unrest in the government of the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress party for two periods. The strategy used by BJP is considered superior and effective compared to BJP, especially in the use of social media."