Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi perencanaan pembangunan dalam konteks/kerangka multilevel telah mendapat banyak perhatian dan diteliti tetapi penelitian yang memfokuskan pada keselarasan masih langka, terlebih lagi yang memasukkan perspektif/konsep agency relationship, inside bureaucracy dan representative bureaucracy secara simultan. Menggunakan paradigm post-positivism dan metode studi kasus, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis derajat desentralisasi dan derajat kesalarasan perencanaan pembangunan pertanian multilevel di Lampung dan Jawa Tengah dan sekaligus merekonstruksi tatakelola perencanaan pembangunan pertanian multilevel terdesentralisasi. Hasil penelitan memperlihatkan derajat desentralisasi rendah, derajat keselarasan tinggi dan tatakelola perencanaan pembangunan pertanian multilevel terdesentralisasi dilakukan selama ini dengan pendekatan integrating role dan bersifat centraliazed-fragmented. Tatakelolaa perencanaan pembangunan perlu direkonstruksi dengan memperkuat kedudukan an peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah beserta kelembagaan sekretariatnya, termasuk wewenang mengkoordinaskan segala kebijakan dan program di wilayahnya dan terhadap instansi vertikal di wilayahnya dan wewenang dalam konteks penganggaran. anggaran pembangunan pertanian yang selama ini dipegang pusat kementerian pertanian . Penelitian ini telah memberikan kontribusi dalam analisis desentralisasi dari perspektif multilevel, mengembangkan agency theory melalui analisis bersifat multilevel bukan hanya hubungan bersifat langsung/level tunggal , memperkuat teori inside bureaucracy, dan mengembangkan teori representative bureaucracy dengan memperkenalkan analisis representative bureaucracy pada perspektif kelembagaan dalam arti bagaimana suatu lembaga yaitu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah beserta organ/institusinya.

---

Despite an increased interest in multilevel decentralized development planning, it is surprising that research focused on the alignment is scarce, especially those included agency relationship, inside bureaucracy and representative bureaucracy simultaneously. This study aimed at analyzing decentralization and alignment degree of agriculture multilevel development planning in devolution in four regional governments Lampung Province, Lampung Tengah Regency, Jawa Tengah Province and Sukoharjo Regency and further more reconstructing the governance of agriculture decentralized multilevel development planning. Unlike the previous study, the decentralization measurements within the context of decentralized agriculture development planning focused on decentralization with the notion of devolution so that the study was able to reflect the level of authority possessed by local autonomy in the agriculture development planning. In analyzing development planning alignment, this study focused not only on measuring degree of alignment but also bureaucrat behavior. This study contributed to enrich the decentralization and decentralized development planning through the insertion of concept theories of inside bureaucracy, shirking, vertical externality in its analysis. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menelaah peranan migrasi dan mutumodal manusia dalam pembangunan di Jawa Tengah dan di Jawa Timurdengan menggunakan data Susenas 1982 dan Produk Domestik Regionaltahun 1982. Penelaahan peranan migrasi dan mutu modal manusia dilakukanmelalui pendekatan fungsi produksi Cobb-douglas, mengenai produktivitas pekerja. Atas dasar proses produksi, sektor ekonomi dibagi dalam empat sektor yaitu sektor pertanian sebagai penyedia bahan komoditi baik untuk konsumen mau pun produsen, sektor industriyang mengolahnya menjadi barang jadi atau setengah jadi, sektorperdagangan yang merupakan mata rantai yang menghubungkan produsen dengan produsen lain dan dengan konsumen dan terakhir adalahsektor jasa lainnya yang merupakan penunjang untuk memperlancar proses produksi tersebut.Pembangunan ekonomi berarti adanya perubahan dalam strukturoutput dan alokasi input pacta berbagai sektor perekonomian danadanya kenaikan output. Salah satu input dalam pembangunan ekonomi tersebut adalahpekerja, adanya kenaikan output dari sisi pekerja ~erarti denganjumlah peker ja yang tetap dihasilkan output yang lebih banyakatau adanya kenaikan produktivitas pekerja, kenaikan produktivitasini karena adanya kenaikan mutu modal pekerja. Kenaikan mutumodal pekerja bukan saja ditentukan oleh mutu modal pekerja akantetapi ditentukan juga oleh mutu modal fisik dan teknologi. Mutu modal manusia adalah suatu benda ekonomi yang langkadan karenanya dibutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Penentumutu modal manusia tersebut adalah pendidikan, kesehatan/kesejahteraan,keamanan, lingkungan dan partisipasi aktif pekerja serta migrasi. Dalam penelitian ini hanya ditelaah pengaruh pendidikan,kesejahteraan dan partisipasi aktif serta produk domestik regionalbruto pada empat sektor ekonomi tersebut di Jawa Tengah dandi Jawa timur. Variabel keamanan dan lingkungan tidak di telaahkarena keterbatasan data. Produk domestik regional bruto mempunyai hubungan yang positif dengan produktivitas pekerja, artinya setiap kenaikan produkdomestik regioanl bruto sebesar 1 persen maka akan meningkatkanproduktivitas pekerja sebesar 0,36 persen. Mutu modal pekerja migran umumnya lebih tinggi daripada mutumodal pekerja non migran, namun pekerja migran memberikan sumbanganterhadap produktivitas pekerja yang lebih kecil daripadapekerja non migran. Pendidikan pekerja di sektor pertanian memberikan sumbanganyang negatif terhadap produktivitas pekerja. Artinya, meningkatnyapendidikan pekerja di sektor pertanian akan menurunkan produktivitaspekerja. produktivitas minimum akan tercapai pada saatpendidikan rata-rata 15,5 tahun atau belum tamat perguruantinggi. Pendidikan.pekerja di sektor industri dan perdagangan memberikansumbangan yang positif terhadap produktivitas pekerja.Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan kian besar produktivitas pekerja. Produktivitas minimum di sektor industri telah tercapai pada saat tingkat pendidikan rata-rata kelas dua sekolahdasar, dan produktivitas minimum di sektor perdagangan telah tercapai pada saat pendidikan rata-rata kelas tiga sekolah dasar. Kesejahteraan pekerja memberikan sumbangan yang negatif terhadapproduktivitas pekerja. Artinya, semakin kecil proporsi pekerjayang berpenghasilan di bawah kebutuhan fisik minimum makasemakin tinggi produktivitas pekerjanya. Besarnya sumbangan kesejahteraantersebut terhadap produktivitas pekerja adalah -0,03%, artinya, setiap penurunan 1 persen proporsi pekerja yang berpenghasilandi bawah kebutuhan fisik minimum maka akan meningkatkanproduktivitas pekerja sebesar 0,03 persen. Partisipasi aktif pekerja memberikan sumbangan yang positifterhadap produktivitas pekerja, artinya semakin tinggi partisipasiaktif kian besar produktivitasnya. Besarnya sumbangan partisipasi terse but adalah 0, 25%. Artinya, setiap kenaikan 1 persenpartisipasi aktif akan meningkatkan produktivitas pekerja sebesar0,25 %."

"Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2019, Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu daerah endemis malaria di Provinsi Lampung memiliki jumlah kasus malaria tertinggi yaitu sebanyak 2006 kasus. Upaya yang dilakukan menuju daerah bebas malaria yaitu melalui kebijakan pembangunan manusia sektor kesehatan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dengan pendekatan top down yang diimplementasikan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Salah satu tujuan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yaitu pengendalian penyakit menular termasuk malaria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan manusia bidang kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Pesawaran dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap persiapan pelaksanaan, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas, penggerakan-penguatan-pelaksanaan, pengawasan-pengendalian-penilaian sudah dilakukan dengan baik namun pada tahap pelatihan pendekatan keluarga serta langkah dan teknis manajerial belum dilakukan secara maksimal. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembangunan manusia bidang kesehatan melalui PIS-PK di Kabupaten Pesawaran yaitu faktor disposisi dan struktur birokrasi, sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor komunikasi dan faktor sumber daya yang meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas.

---

Malaria is one of infectious diseases which still becomes the health problem in Indonesia. In 2019, Pesawaran Regency as one of the endemic areas of malaria in Lampung Province has the highest score malaria case which is 2006 cases. The endeavour that is conducted to obtain a malaria-free region is through the human development policy in health sector. That policy is a policy that uses the top down approach which is implemented through the Indonesian Health Program with Family Approach. One of the goals of Indonesian Health Program with Family Approach (PIS-PK) is infectious disease control including malaria. This research is using descriptive research method with qualitative approach which aims to describe the implementation of human development policy in health sector through the Indonesian Health Program with Family Approach (PIS-PK) in Pesawaran Region and to describe the support and obstacle factors in that policy implementation. The result of the research shows that on the preparation stage of the implementation, the planning mechanism at the level of public health center, the movement-strengthening-implementation, the supervision-control-assessment have been conducted well but on the level of training on family approach and steps and managerial techniques have not been conducted maximally. The supporting factors in implementing the human resource development policy in health sector through Indonesian Health Program with Family Approach (PIS-PK) in Pesawaran regency are the disposition factor and bureaucratic structure, meanwhile the hindrance factors are the communication and resource factor which include the facilities and infrastructures which have not been sufficient, the human resource and budget which are limited."

"Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu Kewajiban Pelayanan Universal (US0-Universal Service Obligation) yang diprioritaskan untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam memperoleh informasi. Kurangnya fasilitas atau sarana untuk berkomunikasi, menyebabkan masyarakat pedesaan sulit untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lain di luar daerahnya.Pada penelitian ini diambil tiga wilayah untuk dilakukan analisa yaitu Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta mewakili wilayah pulau Jawa, Lampung mewakili pulau Sumatera dan NTB mewakili Indonesia Timur, Ketiga wilayah ini diambil karena memiliki jumlah kecamatan rural yang besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap ketiga wilayah yang kemudian akan didapat skala prioritas kecamatan yang harus didahulukan untuk digelar program USO. Metode yang digunakan untuk analisa ini adalah analisa klaster dengan teknik K Means Cluster, yaitu klaster yang jumlah kelompoknya ditetapkan langsung yaitu 4 kelompok di tiap wilayah karena dianggap paling optimal, dimana analisa tersebut ditempuh dua tahapan yaitu tahap I untuk skala Kabupaten / Kotamadya dan Tahap II untuk skala kecamatan. Adapun data-data yang diperlukan diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, luas wilayah, besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Densitas dan tingkat rural di tiap kecamatan.Dari hasil penelitian didapat daerah-daerah yang potensial di tiap propinsi, untuk Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat 13 Kabupaten dengan jumlah 275 Kecamatan, Lampung terdapat 4 Kabupaten dengan jumlah 49 Kecamatan dan NTB terdapat 3 Kabupaten dengan jumlah 32 Kecamatan. Untuk Kabupaten Jawa Tengah diseleksi lagi menjadi 206 Kecamatan berdasarkan persentasi kecamatan rural, kecamatan rural adalah kecamatan yang persentasi keruralannya sebesar 50% atau lebih. Dari pengelompokkan didapat 4 kecamatan rural berdasarkanbesar persentasi kecamatan rural, kemudian dari hasil pengelompokkan didapat skala prioritas masing-masing wilayah berdasarkan tingkat keruralannya (Kecamatan Rural I sampai Kecamatan Rural IV).

---

The Indonesian government regulation no 52/2000 about Telecommunication Operation, has forced the government to operate a Universal Service Obligation (USO) that is focused for the villages and rural area in Indonesia. Lack of telecommunication facility among those areas has made difficulty for the people to gain information and communicate with others in different area.

This Research analyzes three different areas: Central Java and DI Yogyakarta which represent the Java area; Lampung to represent the Sumatera area and West Nusa Tenggara Barat (NTB) which is represent the Eastern Indonesia area. These three areas were taken because they have a large number of rural districts. The purpose of this research is mapping those three areas to obtain the scale of priority about the district that have the highest priority for the USO programs. The method used on this research is Cluster Analysis using the K-Means Cluster Technique, in which the number of group taken is 4 groups per area. The analysis divided in to two steps. The first step is taken for the Kabupaten or Kotamadya areas and then the second step for the Kecamatan area. The data about populations, density, educational status, and Gross Domestic Product (GDP), for this research is taken from Biro Pusat Statistik (BPS).

The analysts result shows that for Central Java and D.i. Yogyakarta there are 13 Kabupaten with 275 Kecamatan, 4 Kabupaten with 49 Kecamatan for Lampung area, and 3 Kabupaten with 32 Kecamatan for NTB, which is a potential areas for the USO programs. And then from those 275 Kecamatan in Contra! Java 206 Kocamatan are selected based on its rural percentage. Kecamatan rural is the Kecamatan which have a rural percentage 50% or above. From the grouping obtained 4 Kecamatan rural and the scale of priority for each area based on its rural percentage (Kecamatan rural I up to Kecamatan rural IV)."

"ABSTRAKKajian hidrologis yang terintegrasi dengan analisis waktu tanam di daerah irigasi diperlukan untuk mendukung sistem produksi tanaman pangan khususnya padi. Kajian dilakukan melalui (1) Identifikasi Karakteristik distribusi spasial Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (2) Analisis distribusi temporal ketersediaan air irigasi pada tingkat Kecamatan berdasarkan sebaran daerah irigasi kewenangan pusat (3) Penentuan waktu tanam terbaik dan menghitung luas panen berdasarkan analisis neraca ketersediaan-kebutuhan air lahan sawah. Hasil penelitian menunjukkan Ketersediaan air di Daerah Irigasi (DI) Way Rarem Lampung dan Daerah Irigasi Colo Jawa Tengah dapat memenuhi pasokan irigasi pada MT I dan MT II bahkan di beberapa wilayah dapat digunakan hingga MT III. Ketersediaan air di DI Way Rarem meningkat pada Oktober minggu pertama (Oktober I) dan mencapai puncaknya pada Januari I selanjutnya mengalami penurunan sampai mencapai ketersediaan air terendah pada Agustus I. Ketersediaan air di DI Colo relatif konstan yang dapat dipenuhi dari pasokan irigasi dan curah hujan, kecuali pada Oktober II -November I karena jadwal rutin perawatan dan perbaikan bangunan dan saluran irigasi. Hasil penetapan waktu tanam tingkat kecamatan pada DI Way Rarem untuk MT I pada Oktober II sampai dengan Februari I, untuk MT II pada Februari II sampai dengan Juni I dan MT III dari Juli I sampai dengan Oktober I. Untuk DI Colo pada MT I pada November minggu ke satu/dua sampai dengan Februari minggu ke tiga/ Maret I, untuk MT II pada Maret minggu ke I/II sampai dengan April I/Juni III dan MT III dari Juli I/II sampai dengan September III."

"Penelitian bermaksud melakukan pengkajian mengenai manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan peraturan daerah (perda) dalam kaitannya dengan keberadaan PPNS sebagai suatu subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), kemudian mengadakan perbandingan manfaat PPNS tersebut pada beberapa pemerintah daerah. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai manfaat PPNS dalam penegakan hukum terhadap perda dan perbandingannya antara Propinsi Dati I Lampung dengan DI Yogyakarta dan Dati I Jawa Tengah, serta faktor yang mendukung dan menghambat manfaat PPNS dalam penegakan perda. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan dengan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner), wawancara (intervieu), dan dokumen. Analisis data dilakukan digunakan analisis kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah (1) Keberadaan PPNS sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam lingkup bidang tugasnya yang bersifat spesifik dan teknis. (2) Manfaat PPNS dalam penegakan perda terlihat dari adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan pidana. (3) Untuk mencapai manfaat yang optimal dari PPNS, diperlukan adanya dua macam pola pelaksanaan kegiatan PPNS yang meliputi Pola Pelaksanaan Pembinaan dan Operasi Penegakan Perda oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Pada Pemerintah Dati I Lampung dan Pemerintah Dati I Jawa Tengah pola pelaksanaan pembinaan dan operasi tersebut kurang diatur sehingga manfaat PPNS kurang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pada Pemerintah DI Yogyakarta diatur kedua pola tersebut, sehingga menghasilkan penegakan perda yang efektif dan efisien. (4) Faktor penghambat penegakan perda oleh PPNS adalah: Adanya keterbatasan wewenang PPNS, kurangnya dukungan atasan terhadap PPNS, kurangnya perencanaan, koordinasi dan petunjuk-petunjuk teknis operasional, kurangnya penguasaan mengenai penyidikan, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional PPNS, terbatasnya jumlah PPNS, dan PPNS tidak/belum mendapat tunjangan khusus, (5) Faktor pendukungnya adalah adanya legitimasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS dan adanya koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri terhadap PPNS di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran perda."