Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat.

---

This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure.

The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community."

"PPMK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat, berbasis Komunitas, senilai 2 Milyar setiap kelurahan sifatnya block grant dengan mengutamakan prinsip Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas. Adapun sasarannya secara garis besar sebagal berikut:- Memperkuat kelembagaan komunitas RW untuk diberdayakan secara keseluruhan.- Penambahan modal bagi usaha produktif untuk meningkatkan produktifitas dan membuka lapangan kerja baru.- Meningkatkan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan adanya matching fund swadaya dari masyarakat.Dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala tekhnis yang menafikan upaya sungguh-sungguh dari pelaku utama dalam hal ini adalah Dewan Kelurahan dan tidak tepat sasaran. Adapun beberapa kendala tekhnis tersebut adalah sebagai berikut:- Kelembagaan yang sudah berakar dalam komunitas RW tidak diperankan justru dalam pelaksanaan PPMK membentuk kelembagaan baru sehingga perlu waktu untuk sosialisasi.- Kegiatan PPMK dibatasi dengan beberapa kegiatan fisik dan ekonomi sedangkan nilai proyek 2 Milyar itupun melalui 4 tahap, sehingga menimbulkan kesenjangan, realisasi tidak sejumlah usulan, ada yang tertunda bahkan belum jelas, akhirnya banyak masyarakat yang tidak puas.- Situasi banjir yang berakibat pada dialihkannya dana fisik untuk kegiatan bidang lain, namun prosesnya memerlukan waktu sehingga penyerapan tahap pertama dinilai lambat.Namun demikian dari hasil penelitian yang menggunakan Analisis Dampak yang dipadukan dengan Analisis SWOT didapatkan bahwa strategi SO terpilih dengan nilai total 10,23.Strategi ini menghendaki keterlibatan seluruh kelembagaan komunitas RW {Ketua LPM, Ketua RT-RW dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaannya yaitu PKK, Karang Taruna Indonesia, dan lainnya khas komunitas setempat} sebagai stakeholder untuk berperan sesuai dengan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan didanai dengan BLM PPMK dengan tetap mengutamakan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabilitas. Kalupun mekanismenya baru, perlu dilakukan pelatihan khusus kepada kelembagaan komunitas RW tersebut. Tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yang pada akhirnya banyak kelembagaan baru tapi aktivitasnya minim, timbul tenggelam dan tidak berkelanjutan.Sehingga dengan melibatkan para stakeholder tersebut meskipun dalam pencapaian tujuan tidak maksimal namun dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholder yang nantinya akan timbul saling pengertian dan kepercayaan yang dapat mengarahkan pemberdayaan masyarakat komunitas secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejehteraan hidupnya."

"Tesis ini ini menyoroti proses berlangsungnya program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga bina; bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan fisik. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) Bagaimana proses pengelolaan PPMK pada ketiga programnya dalam mewujudkan tujuannya?; dan (2) Sejauh mana peran program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. Penelitian ini dilakukan pada Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (PPMK) Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan yang diiringi dengan pembagian program PPMK tidak serta merta membuat bisa memberdayakan masyarakat secara maksimal. Perubahan tersebut pada satu sisi meningkatkan akuntabilitas PPMK terhadap pemerintah, namun disisi lain perubahan ini justru memperburuk sinergi program yang kemudian mempengaruhi efektifitas dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Pembangunan masyarakat dalam PPMK dapat dimasukkan dalam pendekatan pembangunan dengan masyarakat (development with community). Aktor utamanya adalah aktor luar dengan masyarakat, bentuk hubungan berupa kolaborasi, pengambil keputusan oleh masyarakat lokal dengan aktor luar, pelaksana. Masyarakat lokal dan bentuk kegiatan berupa proyek dan program. Selain itu, Satuan komunitas PPMK yang berada di tingkat Kelurahan belum bisa menampung kepentingan seluruh lapisan masyarakat perkotaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pun baru berada pada tingkatan individual, belum mencapai kesejahteraan komunitas secara luas. PPMK dijalankan dengan pengetahuan lokal dan klaim profesionalisme tidak nampak dalam kepengurusan LMK. Untuk menjadi anggota LMK tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan lebih bersifat politis. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-implikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan rekomendasi.

---

This thesis highlights on the ongoing process PPMK program in an effort to improve the welfare of the community through “tiga bina”; bina sosial, bisna ekonomi, bina lingkungan fisik. For that the research questions posed were: (1) How does the management of the third PPMK program in achieving its purpose?, And (2) The extent to which the role PPMK program in an effort to improve the welfare of society? The research was conducted at the Community Empowerment village (PPMK) Malaka Jaya Village, Duren Sawit, East Jakarta (PPMK) Malaka Jaya, Duren Sawit, East Jakarta. The approach used is a qualitative case study method.

The results of this study indicate that the institutional changes that accompanied the division of program PPMK not necessarily making can empower the community to the fullest. Such changes on the one hand PPMK increase accountability of the government, but on the other hand these changes actually make synergy which then affects the effectiveness of the program in order to accelerate the increase in welfare villages. Community Development in PPMK can be included in the development with community approach. The main actors are actors outside the community, form relationships in the form of collaboration, decision-making by local communities and external actors, implementers: Local communities and forms of activity in the form of projects and programs.

In addition, the Unit of community in PPMK located at the Village can not accommodate the interests of all segments of urban society. Increased welfare was only at the individual level, not the community at large to achieve prosperity. PPMK run with local knowledge and professionalism claim does not appear in the management of LMK. To become a member of LMK does not require special skills, but more political. In this study also presented and the practical implications of the theoretical results of this study and its principal conclusions and recommendations."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."

"Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi pengembangan masyarakat melalui PPMK. Setelah proyek ini berjalan beberapa tahun, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sampai sejauh mana program PPMK mampu mencapai tujuannya.Kajian ini bertujuan untuk : (1) mengevaluasi Proses Pelaksanaan Program PPMK; (2) Peran PPMK Dalam Pengembangan Kapital Sosial Masyarakat miskin (3) mengetahui faktor-faktor kcndala dan pendorong dalam pelaksanaan program PPMK. Metode yang digunakan didalam pengumpulan data adalah (1) Wawancara, (2) Observasi Lapang, serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukan proses implementasi program PPMK ternyata mengalami deviasi, yaitu : (1) Hasil sosialisasi tidak sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran; (2) Pembentukan kelembagaan Forum Warga tidak dilakukan ; (3) Proses pengajuan proposal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara objektif ; Proses seleksi usulan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dan objektif sesuai dengan kriteria ; (4) Pelaksanaan program belum dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (5) Proses pemantauan pelaksanaan program tidak terprogram. PPMK belum mampu memberdayakan keiompok masyarakat ekonomi lemah karena untuk mendapatkan dana PPMK harus ada usaha terlebih dahulu, sedangkan hal tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat miskin.Kendala dalam implementasi Program PPMK sebagai berikut : (1) Faktor intern seperti kemampuan pelaksana dalam pengelolaan dan tara cara pengorganisasian dan lemahnya perencanaan kegiatan; (2) lemah potensi lokal; (3) Sistem kelembagaan masyarakat tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan PPMK; (4) Sistem pongelolaan PPMK bersifat sentralistis, birokratis, non-partisipatif; (5) lemahnya dampak sosialisasi program.Faktor yang dapat mendukung Implementasi progam PPMK, yaitu: (1) Nilai sosial kultural masyarakat; (2) Aclanya sistem kelembagaan lokal yang tumbuh dari masyarakat; (3) motivasi dari tokoh masyarakat akan pentingnya perubahan; (4) Adanya kepercayaan pada kelompok organisasi lokal yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat.Sebagai saran adalah : (1) Merevitalisasi kelembagaan organisasi; dengan mengganti pengurus organjsasi untuk mendukung program aksi selanjutnya; (2) mengembangkan kelembagaan masyarakat yang sudah ada seperti organisasi peguyuban untuk membangun kapital sosial masyarakat; (3) Membentuk jaringan kolaborasi antar organisasi, hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan di antara organisasi dengan mempertimbangkan mekanisme dari masing-masing organisasi. Jaringan ini membantu Forum Komunikasi Warga lebih efektif."

"Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat DKI Jakarta. Program ini dibuat sejak tahun 2002 hingga sekarang. Sejak tahun 2002 Kelurahan Kampung Melayu telah melaksanakan program PPMK, namun pada pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu menunjukan bahwa pencapaian tujuan program PPMK untuk menciptakan masyarakat yang swadaya di dalam penataan dan perbaikan lingkungan serta peningkatan kemampuan masyarakat menjadi mandiri belum tercapai. Penelitian ini bertujuan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu adalah sosialisasi PPMK, dana program PPMK, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, pendamping program,dan lingkungan fisik wilayah, sosial, dan ekonomi.

---

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) is a program created by the Government of Jakarta that aims to empower the people of Jakarta. This program was made from 2002 until now. Since 2002 the PPMK program had been implemented in the village of Kampung Melayu. The implementation of the PPMK program in Kampung Melayu shows that the achievement of program for creating a society that is self-supporting in the structuring and improvement of the environment and improving the ability of people to become independent has not been achieved. The aim of this study is to analyze the factors that affect the civil participation in PPMK program in Kampung Melayu . The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. These results indicate that the factors that affect the civil participation in PPMK are socialization PPMK, PPMK program funding, human resources, coordination, supervision, companion programs, and the physical, social and economy environtment of the region."

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"PPMK merupakan suatu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat kelurahan sebagai sasarannya. Salah satu kelurahan yang menjadi pelaksana PPMK adalah Kelurahan Bukit Duri. Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri telah berjalan sejak tahun 2003. Namun, meski pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bukit Duri sudah mendapatkan predikat sangat baik, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Oleh karenanya, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimanakah dampak PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data dan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pemikiran dari Leo Agustino mengenai 4 dimensi dari dampak, yaitu pengaruh suatu program terhadap kelompok sasaran, pengaruh suatu program terhadap kelompok nonsasaran, keadaan program di masa kini, serta pengaruh tidak langsung suatu program terhadap kelompok sasaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap masing-masing dimensi tersebut.

---

PPMK is a program that held by Jakarta Provincial Government which aims to improve the well-being, with people who are at the lowest level, masyarakat kelurahan, as a target. One of the region that implement PPMK is Bukit Duri. PPMK in Bukit Duri has been running since 2003. However, despite the fact that the implementation of Bukit Duri's PPMK got a very good title, the poverty rate in the area is still quite high. Therefore, this paper will discuss how are the impact PPMK in Bukit Duri, Tebet, South Jakarta. This study uses a quantitative methods in collecting data and a quantitative approach to analyze the data. In the analysis, researchers used the ideas of Leo Agustino about 4 dimensions of impact, which are the impact of a program to target groups, the effect of a program to an nontarget group, in the present state of the program, as well as the indirect effect of a program to target groups. In the end, most of respondents gave positive responses to each dimensions."

"The advancement of information and communication technology through the internet has offered a new form of participation and interaction between government and society so that in the end it can push the higher level of understanding and acceptance of society to government action. The condition achieved through the use of various e-government applications. This paper attempts to discuss how e-musrenbang applications implemented by some local governments in Indonesia contribute to increasing community participation in development planning as well as thenumerous challenges and obstacles faced in realizing it. To achieve the objectives, this paper uses a qualitative approach with literature studies on some documents and data sources that discuss the implementation of e-musrenbang in Indonesia."

"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

---

This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."