Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan menemukan bukti empiris secara kuantitatif tentang Pengaruh Pembiayaan Dalam Era Presiden Jokowi Dan SBY Pada Tahun 2010-2019 Terhadap Pemerataan Peningkatan Pembangunan Jalan Di Indonesia. Analisis dilakukan dengan regresi data panel melalui metode common effect, dengan unit observasi yaitu 11 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2010-2019. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah panjang jalan nasional, sementara variabel independennya adalah APBN, Pinjaman Luar Negeri, Jumlah Penduduk, PDRB, dummy pemeimpinan dan dummy kewilayahan. Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan maka dapat dilihat bahwa panjang jalan nasional pada masa pemerintahan Jokowi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembangunan jalan nasional di Indonesia. Jika dilihat dari dummy kewilayahan semuanya berpengaruh positif dan signifikan di beberapa kepulauan seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali NTT, dan Pulau Papua Maluku. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik.

---

This study aims to find quantitative empirical evidence on the Effect of Financing in the Era of Presidents Jokowi and SBY from 2010 to 2019 on the Equitable Improvement of Road Construction in Indonesia. The analysis was carried out using panel data regression and common effect method, with the unit of observation being 11 provinces in Indonesia over a period of 10 years, during from 2010 to 2019. The dependent variable in this study is the length of the national road, while the independent variables are the APBN, Foreign Loans, Population, GRDP, the leadership dummy and the regional dummy. After doing the overall analysis, it can be seen that the length of the national road during the Jokowi administration had a positive and significant impact on the development of national roads in Indonesia. When viewed from the regional dummy, all of them have a positive and significant impact on several islands such as Sumatra, Java, Bali Nusa Tenggara, and Papua Maluku. This indicates that equitable development during the Jokowi administration is going well."

"Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan puncaknya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini beradadalam kondisi darurat."

"Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para calon presiden. Melalui analisis isi yang melibatkan 3 coder, diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi konflik dibangun oleh HU Pikiran Rakyat melalui pemberitaan yang menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, serta menggambarkan kelemahan Capres dan pasangannya dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi."

"Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr. Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode 2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa terwujud."