Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanggung jawab profesi dalam melaksanakan aktivitas profesinya sangat perlu untuk dibahas dan dipelajari secara lebih mendalam. Profesi disini adalah profesi secara umum, seperti profesi kedokteran, notaris, akuntan, konsultan teknik dan sebagainya. Khusus dalam tests ini, penults mengangkat profesi konsultan hukum atau penasihat hukum atau pengacara atau advokat.Pembahasan dan pengkajian mengenai topik tanggung jawab profesi konsultan hukum atau pengacara ini, selama ini hanya ada dan muncul sesekali dalam pembicaraan antara sesama rekan profesi. Dapat dikatakan bahwa kesadaran untuk hal tersebut masih berasal dari profesi itu sendiri guna mengatur mengenai hubungan kerja dengan rekan seprofesi dan mengatur "wilayah" masing-masing, pengaturan selebihnya dapat dikatakan hanya sebatas memenuhi formalitas saja. Kesadaran mengenai hal tersebut bukan berasal dari masyarakat konsumen atau pemakai profesi yang seharusnya lebih berperan aktif dalam membahas dan mengangkat permasalahan ini secara kritis karena menyangkut dan berkenaan langsung dengan diri mereka, konsumen profesi.Pembahasan mengeni topik ini penting artinya bagi perlindungan terhadap konsumen profesi dalam menerima "produk" dari profesi. Secara Intemasional, topik ini pun sebenamya telah menjadi pembicaraan penting sebagaimana halnya mengenai WTO.Pengaturan mengenai petaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab profesi dari konsultan hukum atau pengacara di Indonesia dalam kenyataannya masih merupakan pengaturan-pengaturan yang "berserakan", belum diwujudkan dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana diharapkan oleh banyak kalangan. Hal ini dinilai oleh banyak praktisi hukum sebagai salah satu faktor utama penyebab negatifnya penilaian masyarakat konsumen profesi atas tanggung jawab konsultan hukum atau pengacara. Satu contoh yang merupakan gambaran betapa lemahnya pengaturan mengenai ha! ini dapat penulis ketahui dari jawaban kuisioner penelitian tesis ini, yaitu masih kurang pastinya kejelasan mengenai apa sebenamya ruang lingkup malpraktik profesi.Selama ini, pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab profesi konsultan hukum atau pengacara di Indonesia pada pokoknya didasarkan pada ketentuan pada UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa peraturan lainnya, disamping Kode Etik Profesi Konsultan Hukum atau Kode Etik Advokat.Disamping perlunya suatu UU khusus mengenai Bantuan Hukum (sebagai produk profesi konsultan hukum atau pengacara) ini di Indonesia, keberadaan dan ketentuan mengenai Asuransi Profesi di Indonesia juga diperlukan, mengingat kian besarnya permasalahan dan risiko yang dihadapi oleh profesi. Tidak saja untuk konsultan hukum atau pengacara, Asuransi Profesi ini juga -perlu untuk Profesi-profesi lainnya, agar kepentingan dan hak-hak wajar masyarakat banyak - masyarakat konsumen ~ terlindungi, baik dari segi materi maupun nonmateri yang disebabkan karena tindakan malpraktik profesi."

"ABSTRAKThesis ini membahas analisis efisiensi di Industri asuransi Indonesia periode2006-2010 dengan menggunakan data industry asuransi jiwa dan asuransikerugian/umum. Metodologi yang digunakan adalah non parametricmenggunakan Data Envelopment Analysis untuk melihat efisiensi teknikal.Kemudian analisis efisiensi dilakukan berdasarkan kelompok ukuran bankberdasarkan kepemilikan dan ukuran yang dilihat dari besaran modal sendiri.Hasilnya adalah bahwa asuransi dengan modal sendiri di atas 100 Miliarmerupakan kelompok perusahaan asuransi yang lebih efisien dibandingkanperushaaan asuransi dengan modal sendiri di bawah 100 Miliar. Selain itukelompok asuransi kerugian swasta rata-rata lebih efisien dibandingkanperusahaan patungannya. Sementara di kelompok asuransi jiwa, perusahaanpatungan sedikit lebih efisien dibandingkan perusahaan swastanya

---

ABSTRACTThis Thesis investigate Indonesian Insurance Industry between 2006-2010.Medotodology used is non parametrics analysis using Data Envelopment Analysisto analyse the technical efficiency. Efficiency analysis is conducted acrossdifferent group by the size and ownership. The results indicates that insurancewith equity capital above 100 Bilion Rupiah more efficient than insurance below100 Bilion Rupiah. Other results show that private general insurance is moreefficient on average than its joint ventures. While in the group life insurance, jointventure slightly more efficient than private enterprise"