Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"disampaikan pada seminar tentang perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 Agustus 2005 di surabaya"

"Berbagai bentuk permasalahan yang merugikan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan ternyata sebagiannya dapat diakibatkan oleh kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi PMP-PRT dalam kebijakan Terminal Tiga baik dalam rumusan kebijakannya maupun implementasinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT di Terminal Tiga. Pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Terminal Tiga, masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan PMP-PRT. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut justru melahirkan berbagai permasalahan yang merugikan PMP-PRT. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT juga disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak mempunyai kepekaan gender. Akibatnya, banyak dari mereka yang memperlakukan PMP-PRT dengan berbagai bentuk tindakan negatif yang merugikan PMP-PRT, seperti pungutan liar dan pelecehan seksual. Aturan Terminal Tiga dan implementasinya yang telah memberikan dampak negatif yang merugikan PMP-PRT merupakan suatu bentuk pelanggaran CEDAW.

---

Various kind of problems that inflict a loss for women in labor, in fact, part of them can be caused by the policy or regulation made by the government itself. This research's aim is to describe the representation of PMP-PRT in Terminal Tiga policy for the formula of policy and its Implementation. This research is also conducted to reveal several problems that faced by PMP-PRT in Terminal Tiga. Qualitative approach using women perspective is chosen in this research with data collection technique through depth interview, documentation study, and observation. This research finds that there are still many regulations which turn out to be Terminal Tiga implementation guidance that has not accommodated the PMP-PRT's needs and interests. In the contrary, those policies actually create many problems that inflict a loss for PMP-PRT. Besides, PMP-PRT experienced those problems that have been caused by some parties which involved in implementing the policy and they do not have gender sensitivity. As a result, most of them treat PMP-PRT with negative action that inflicts a loss for PMP-PRT, for example illegal picking and sexual harassment. The regulation of Terminal Tiga and its implication that gave a negative impact which inflict a loss for PMP-PRT is a proof of government's failure in executing CEDAW."

"Latar belakang tesis ini diangkat clan adanya perlindungan hukum terhadap talon TM di terminal II keberangkatan dan terminal III kedatangan TKI oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta, dengan fokus pada sistem pengamanan TKI di terminal II dan terminal III oleh petugas kepolisian Bandara Soekarno Hatta yang didasarkaa pads. Surat Keputusan Bersama (SKB) aritari piliiik Kepolisiaa Bandara Soekarno Hatta dengan Administrator Bandara dan PT. Angkasa Pura II. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan wawancara dan telaah dokumen.Tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon TKI pada saat keberangkatan di terminal II dan kedatangan TKI dari luar negeri di terminal III Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh 3 instansi yaitu Administrator Bandana Soekarno Hatta, Kepolisian Bandana Soekarno Hatta clan PT, Angkasa Pura II yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui sistem pengamanan yang terbagi dalam 2 wilayah area yaitu daerah umum (public area) dan daerah terbatas (restricted area). Dalam daerah terbatas kewenangan pengamanan dari pihak administrator bandara dan yang memfasilitasi adalah pihak PT. Angkasa Pura II sedangkan polisi dalam area terbatas ini tidak mempunyai kewenangan kecuali apabila ada suatu kasus tindak pidana. Sedang,kan untuk daerah publik sepenuhnya merupakan kewenangan polisi dengan melakukan tindakan-tindakan patroli, penjagaan, bimbingan masyarakat dan penegakan hukum.Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya petugas kepolisian Bandana Soekarno Hatta memberikan himbauan kepada TKI ketika tiba di terminal - 3 agar menabungkan atau mengirimkan uangnya melalui jasa Bank; (2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polres Bandara Soekarno Hatta khususnya untuk pelibatan personil Polwan; (3) Perlunya pembentukan pos pelayanan satu atap.

---

The Background of this thesis was lift from the existing of law protection against aspirant of Indonesia Labor in Terminal II Departure and Terminal III Arrival of Indonesia Labor by official of Soekarno-Hatta Airport, with the focus on the security system Of Indoiiesiaii labor which based Oh the Jont Letter Of Agreement betVveen Soekarno-Hatta Airport Police and Airport Administrator and PT . Angkasa Pura H. This thesis applies qualitative approach, the research method is study case method, and the data collection technique is using interview observation and document research.This thesis shows that law protection against aspirant of Indonesian labor at the time of departure in terminal II and their arrival from abroad in Terminal III Soekarno-Hatta Airport is conducted by three institution that is, Soekarno- Hatta Airport Administrator, Soekarno Hatta Airport Police and PT. Angkasa Pura H which based on the Joint Letter of Agreement (SKB) through security system which divided into two area territory, that is public area and restricted area. In the restricted area, the authority of security is in the hand of airport administrator and facilitated by PT. Angkasa Pura II, while Police in this restricted area has no authority unless in case of the committing of an offences. Meanwhile for public area is fully controlled by police by doing patrol activity, guarding, community counseling and law enforcement.Recommendations that can be rendered are: (1) it is necessary for the Airport police officer to appeal the Indonesia Labor on their arrival in Terminal III in order to save their money or to send it via bank;(2) it is necessary to enhance quality and quantity of Airport police personnel especially the involvement of Police Women;(3) it is necessary to established one stop service center."

"Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas pokok khusus dalam pelayanan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Penempatan TKI ke berbagai negara tujuan penempatan ternyata didominasi dengan pilihan tujuan ke Negara-negara di wilayah Timur Tengah yakni 72,8% dari seluruh jumlah TKI yang ditempatkan bekerja ke luar negeri. Pemberangkatan CTKI sebelum didirikan Unit Khusus TKI ini dilaksanakan tidak hanya oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKJ) yang mcrupakan perusahaan resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi juga diberangkatkan oleh calo/sponsor/maupun agensi bebas. Penempatan oleh orang per orang tersebut dikategorikan sebagai penempatan ilegal karena tidak mengikuti ketentuan perundangan yangberlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mengingat penempatan CTKI tujuan Timur Tengah menyita jumlah yang dominan, dan terdapatnya penempatan secara ilegal, maka dilakukan usaha melokalisasi permasalahan untuk memudahkan pengamanan penempatan dan pemberangkatan TKI ke wilayah Timur Tengah, APJATI mengusulkan dibentuknya unit khusus dengan koordinasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan Pemerintah Arab Saudi. Usulan ini disetujui oleh Kemnakertrans dan Pemerintah Arab Saudi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh APJATI ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan didirikanlah Unit Khusus TKI yang menerbitkan SPRI khusus bagi TKI yang akan bekerja ke wilayah Timur Tengah. Keberadaan Unit Khusus ini dipandang penting karena selain untuk memudahkan pemberian pelayanan, koordinasi, juga sebagai bentuk pengawasan, dan pengarnanan guna menangkal kondisi penempatan TKJ secara ilegal. Dalam pelaksanaan pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia dimaksud, Unit Klmsus TKI telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanmmya. Namun pada praktiknya di lapangan masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan mengenai percobaan pemalsuan identitas dan dokumen para TKI dalam usahanya untuk mengajukan permohonan pembuatan SPRI. Berdasarkan data statistik yang ada, jumlah duplikasi identitas SPRI tertinggi seIndonesia terjadi di Unit Khusus TKL Permasalahan duplikasi data SPRI yang dominan terjadi pada data SPRI untuk TKI menandakan bahwa terdapat usaha tmtuk memperoleh SPRI baru dengan menggunakan berbngai cara meskipun TKI tersebut telah memiliki SPRI yang masih berlaku dan sah. Oleh karena itu peneiitian ini bertujuan untuk menemukan rumusan masalah mengenai bagaimana efektifitas Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam menangani permasalahan pemaisuan identitas dan dokumen Tenaga Kerja Indonesia dalam upayanya untuk mendapatkan SPRI serta faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penanganan permasalahdan pemalsuan identitas dan dokumen Tenaga Kega Indonesia dalam upayanya untuk mendapatkan paspor. Untuk mengukur tingkat efektifitas dimaksud, penelitian ini menggunakan metode campuran yang terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif, metode kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk mendukung basil wawancara, T eori yang digunakan oleb penulis dalam penelitian ini adalah teori efektifitas organisasi. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKJ) belum efektif dalam menangani pennasalahan pemalsuan identitas dan dokurncn Tenaga Ketja Indonesia dalam upayanya untuk mendapetkan SPRJ.

---

Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia is a special technical working unit of Directorate General of Immigration which has its main duty in issuing passport specifically for Indonesia labours (TKI). The placement of TKI to destination countries is mainly dominated to countries in Middle East. Before Unit Khusus .TKI was established, the TKI was being sent not only by official company (PJTKI) based on Act No. 39 year of 2004, but also by illegal sponsor/free agent, or person per person. Placement done person per person is categorized as ilegal placement because this placement is not following the regulation defined by Indonesian Government cq. Ministry of Labours and Transmigration. Regarding that the placement to Middle East area is holding lots number of labor, and the occurrence of illegal placement, there was an effort by APJATI to localize problems to organize and secure the placement of TKI to Middle East area by establishing Unit Khusus TKJ. APJATI was giving the proposal of this establishment to the Ministry of Labours and Transmigration; the Government of Saudi Arabian, and Directorate General of Inm1igration. This proposal was approved and then the Unit Khusus TKI was established. Its existence is very important not only for giving excellent service to TKI, but also for doing coordination, monitoring, and securing the placement of TKI In doing its job, Unit Khusus TKI has made some efforts to improve its services and security. However) in practice, there are still obstacles and problems faced regarding to the identity and document frauds. Based on the statistics, the highest number of identity duplication happened in Unit Khusus TKL It means that there are efforts from the TKJ to obtain new passports with many ways even though they already have the valid one. Therefore, this study is aimed to find out how effective is Unit Khusus TKI in preventing the using of fraud identity and document when applying for Indonesian passport and what factors that become obstacles in preventing this identity and document fraud. To measure the said effectiveness, this study is using mixed method of qualitative (by doing depth interview with some informers) and quantitative (by questionnaire) methods. The theory used to explain this matter is Organizational Effectiveness. Based on the analysis, it can be summarized that Unit Khusus TKI is not effective yet in overwhelming the problems of identity and document fraud."

"Training adalah salah satu sarana yang umum digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya. Menyelenggarakan training telah sering dilakukan, namun hanya sebagian perusahaan saja yang kemudian juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan training-nya. Evaluasi training sebenarnya telah disadari merupakan kegiatan yang harus dilakukan agar perusahaan dapat meyakini bahwa training yang diselenggarakannya tersebut benar-benar memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja pegawai maupun perusahaan secara keseluruhan.Pada tahun 1959, Donald L. Kirkpatrick mengemukakan pendapatnya mengenai evaluasi training yang dikenal sebagai teori The Four Levels, suatu teori yang sangat terkenal dan telah menjadi bahan diskusi selama bertahun-tahun. Teori tersebut pada intinya menyatakan bahwa kegiatan evaluasi training dapat dibagi menjadi empat tingkat/level, yaitu: Level 1 (Reaction), Level 2 (Learning), Level 3 (Behavior), dan Level 4 (Results).Menurut Kirkpatrick, keempat level evaluasi tersebut perlu dilakukan secara lengkap agar efektivitas suatu training dapat diukur secara utuh. Masalahnya, tidak setiap level evaluasi dapat dengan mudah dilakukan. Level 1 dan Level 2 telah sering dilakukan karena relatif mudah, murah, dan dilakukan pada saat training berlangsung, sementara Level 3 dan Level 4 lebih jarang dilakukan antara lain karcna kendala waktu, biaya, dan metode penelitian yang lebih rumit serta dilakukan setelah eks-peserta training kembali ke tempat kerjanya semula.Dalam perkembangan selanjutnya, disadari bahwa efektivitas training perlu diteliti dalam ukuran-ukuran finansial, antara lain dalam bentuk Return on Training Investment (ROTI), agar dapat memberikan informasi yang tegas dan nyata kepada perusahaan mengenai kontribusi training terhadap kinerja perusahaan. Dapat tidaknya RDTI diukur telah menjadi bahan perdebatan para peneliti. Kirkpatrick sendiri berpendapat bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena menurutnya training hanyalah salah sate faktor dari sekian faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang dan bahwa faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk diisolasi satu dengan lainnya. Results dari suatu training juga menurutnya sangat sukar untuk diidentifikasi. Sebaliknya, peneliti yang lain tidal( hanya menyatakan bahwa ROTI dapat dihitung namun juga menekankan pentingnya evaluasi training dilakukan hingga tahap perhitungan ROTI.Penelitian yang dilalukan penulis ini bertujuan untuk mengevaluasi training pada Level 3 dan Level 4 serta menghitung ROTI dari training tersebut. Penelitian dilakukan di Bank X, suatu bank milik negara, alas training Selling Retail Bank Services (SRBS) yang telah diselenggarakan bank tersebut selama beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa training SRBS memiliki performa yang baik pada Level 3 dan Level 4, serta ROTI sebesar 441% yang mengindikasikan bahwa manfaat yang diperoleh dari training tersebut jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraannya."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji aspek hukum dari kepelabuhanan berupa Terminal Khusus Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri TUKS oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta mengkaji permasalahan permasalahan terkait dengan perizinan Tersus dan TUKS di Kotamadya Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan adanya ketidaksesuain antara Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dengan ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Permenhub No PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Selain itu terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas batas Daerah Lingkungan Kerja DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp dari Pelabuhan Samarinda oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Samarinda dengan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Ditjen Hubla serta belum adanya penyesuaian terhadap DLKr dan DLKp Pelabuhan Samarinda sesuai dengan amanat ketentuan dalam Pasal 351 UU No 17 Tahun 2008 Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda Provinsi Kalimantar Timur karena Pelabuhan Samarinda merupakan jenis pelabuhan laut yang berada di Sungai Mahakam yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap kegiatan perekonomian.

---

ABSTRACTThis study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. , This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ]"