Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 60731 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2013
324.217 5 MAL III
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2012
324.217 5 MAL I
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2012
324.217 5 MAL
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Abdullah
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
324.217 5 MAL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Didik Pradjoko
"ABSTRAK
Peristiwa krisis nasional yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 merupakan salah satu Iembaran kelam dalam sejarah Indonesia. Oleh pemerintah Orde Baru, lembaran kelam tersebut dikenal dengan Peristiwa G30S/PKI, mengapa demikian? Karena Pemerintahan Soeharto yang mewakili bagian dari Angkatan Darat (AD) yang pada waktu itu 1960-1965 merupakan musuh politik dari Partai Komunis Indonesia yang justru mengalami masa puncaknya dan berhasil membuat Presiden Soekarno memuji PKI sebagai kekuatan revolusi anti neokolonialisme yang didengung-dengungkan Soekarno. Pihak AD sebagai musuh politik PKI dan pada akhirnya juga menjadikan Soekarno sebagai target yang harus diganti karena dianggap terlalu melindungi PKI. PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina, PKI memiliki basis massa yang cukup besar di Indonesia.
Peristiwa Krisis Nasional 1965 menempatkan PKI dan juga pendukungnya sebagai pihak yang kemudian mengalami penghancuran baik oleh pihak aparat keamanan yang mendukung pihak AD dan juga dari musuh-musuh politik PKI di kalangan organisasi Islam yang selama tahun 1960-an mengalami penggayangan oleh PKI. Akibatnya banyak anggota dan simpatisan PKI yang terbunuh dalam konflik vertikal dan horizontal tersebut.
Peristiwa tersebut kemudian dijadikan oleh para sastrawan Indonesia yang mengalami sendiri jaman itu menuliskannya secara imajinatif dalam tulisan cerita-cerita pendek mereka yang dimuat dalam majalah Sastra dan Horizon antara tahun 1966-1974. Dengan demikian peristiwa­-peristiwa kemanusiaan yang muncul sebagai akibat peristiwa krisis nasional 1965 dijadikan sebagai latarbelakang dalam penulisan karya kreatif mereka. Dengan caranya sendiri mereka para sastrawan tersebut membuat jalinan kisah-kisah kemanusiaan yang kadang dapat dibaca sebagai 'kenyataan' yang membuat para pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kemanusiaan terkait dengan lembaran kelam yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.
Untuk melihat bagaimana hubungan peristiwa Sejarah seperti krisis nasional pada 1965 dikaitkan dengan penciptaan karya sastra, dalam hal ini adalah penciptaan karya pendek maka perlu disampaikan pandangan seorang Sejarawan dalam melihat hubungan sastra dan sejarah. Menurut Prof. Dr. Taufik Abdulllah, sangat penting melihat hubungan timbal balik diantara keduanya. Karena banyak sejarawan atau sastrawan yang melupakan aspek-aspek bahwa karya sastra tidak hanya sebagai pengungkapan dirinya (an sich), tetapi karya sastra juga merupakan hasil dari masanya atau jamannya. Seperti halnya periode balai Pustaka tahun 1920-an, periode Pujangga baru tahun 1930-an, Angkatan '45, "Angkatan '66" dan seterusnya. Banyak dari para penulis sastra Indonesia modern yang melihat rentetan peristiwa tersebut hanya mewakili peristiwa sastra dan belum dilihat dalam kaitan timbal baliknya dengan seluruh situasi sejarah. Hal ini berarti bahwa sebuah karya sastra tidak dapat dipahami selengkapnya apabila dipisahkan dengan lingkungan atau kebudayaan yang telah menghasilkannya, karena pada dasarnya setiap karya sastra adalah hasil pengaruh yang rumit dari faktor-faktor sosial dan kultural dan ini berarti karya sastra bukanlah gejala yang berdiri sendiri. ("Sastra dan Ilmu Sejarah di Indonesia", Budaya Jaya, No. 102, Nopember 1976, hal. 653)"
Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Keraf, Alexander Sonny
Yogyakarta : Kanisius, 2010
333.7 KER k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2007
610.734 9 IND p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Marbun, Simson Sabtuboy
"Kondisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, maka pada saat keadaan genting dan darurat dibutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat di setiap kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga pemerintah menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas identifikasi pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD yang mengaitkan dengan hubungan antar wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dalam BNPB dan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan membagi kewenangan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan, status dan tingkatan bencana yang terjadi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut diberikan kepada atasan melalui laporan. Oleh karena itu lembaga yang terkait penanggulangan bencana perlu mengkaji kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia pada bencana.

The emergence of condition of Indonesia that placed in a disaster-prone zone requires prompt and appropriate handling in every disaster event to save lives and help victims. National Disaster Management Agency (BNPB) was formed to organize disaster management at the central level. Meanwhile in the regions, the implementation of disaster management is carried out by the Local Disaster Management Agency (BPBD). By conducting normative research, this study aims to discuss the identification of the division of authority in disaster management based on legislation and accountability mechanisms in the implementation of disaster management authority by BNPB and BPBD associated with the relationship between authorities and local governments. This thesis observes that the division of authority in BNPB and BPBD is by dividing the authority for disaster implementation according to the affairs, status and management of disasters that occur as well as implementation accountability given to superiors through reports. Therefore, institutions related to disaster management need to review the regulations regarding disaster management at the central and regional levels to realize the resilience of the Indonesian nation in disasters. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fielding, Joy
Jakarta: Gramedia, 2006
813 Fie b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>