Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKObligasi merupakan istilah yang tidak asing dan sering kita dengar sehari-hari, terutama dalam sistem keuangan. Saat ini cukup banyak obligasi yang diterbitkan oleh emiten sebagai altematif sumber pendanaan. Mengacu pada SK Menteri Keuangan RI No.1548/KMK/O 13/1996, pengertian dasar obligasi adalah "Obligasi adalah bukti hutang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo".Sangat jelas dari definisinya dalam sistem obligasi konvensional, interest atau bunga menjadi pokok yang utama dalam transaksi. Bertentangan sekali dengan sistem keuangan Islam dimana bunga dan riba merupakan elemen pertama yang harus dihindrui. Namun hal ini tidak berarti pintu untuk mendapatkan pendanaan melalui hutang (debt financing) tertutup dalam sistem keuangan Islam. Sehingga para ekonom dan para praktisi hukum muslim mencari altematif yang sesuai dengan ajaran Islam yakni obligasi syariah. Untuk memenuhi kebutuhan para investor dan emiten terhadap obligasi, saat ini terdapat beragam obligasi syariah antara lain obligasi dengan akad Mudharabah atau Muqaradah, Musharakah, Ijarah, Istishna', Salam, serta obligasi dengan akad Murabahah.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa obligasi syariah sebagai sumber pendanaan dan instrument investasi di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah terbit beberapa obligasi syariah. Namun persentasenya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan obligasi konvensional. Sampai dengan akhir tahun 2003, obligasi syariah baru mencapai nominal 740 Milyar atau baru mencapai 1.63 % dari keseluruhan nilai obligasi korporasi yang dicatatkan di bursa efek, yakni sebesar 45.390 Milyar. Dalam penelitian ini dilakukan studi deskriptif terhadap penerbitan 6 (enam) obligasi syariah yang telah terbit di Indonesia. Antara lain Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002, Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin tahun 2003, serta Obligasi Syariah Bank Muamalat Subordinasi tahun 2003. Keenam obligasi syariah tersebut mempunyai return bagihasil yang tidak kalah dengan return obligasi konvensional"yakni antara 13.8% sampai 16.7%. Lebih lanjut, obligasi syariah ternyata cukup likuid dan aktif karena telah diperdagangkan dipasar sekunder melalui transaksi OTC (over the counter) dan didukung oleh Fatwa yang memperbolehkan kepemilikan obligasi syariah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.Analisis prospek obligasi syariah sebagai instrumen investasi dan sumber pendanaan dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah lebih dahulu menerbitkan obligasi syariah dimana sistem keuangan Islam telah lebih dahulu berkembang. Dalam hal ini penulis membandingkan dengan negara Malaysia yang obligasi syariahnya telah lebih dulu berkembang. Berkembangnya obligasi syariah di Malaysia lebih dipacu lagi dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi perkembangan sistem keuangan Islam di Malaysia seperti fleksibilitas pembayaran pajak dari pendapatan surat hutang, pengurangan pajak untuk Islamic Private Debt Securities (IPDS) serta mereview kewajiban untuk fasilitas-fasilitas keuangan pada Bank Islam dimana kebijakan tersebut belum diterapkan di Indonesia.Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek legal dari penerbitan obligasi syariah di Indonesia bank bersandar pada Fatwa-Fatwa DSN-MUL Dalam hal ini belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah bagi berkembangnya penerbitan obligasi syariah di Indonesia.Penelitian ini menyimpulkan bahwa.kebutuhan obligasi syariah di masa depan akan meningkat. Prospek obligasi syariah di Indonesia sebagai instrumen Investasi dan sumber pendanaan dimasa depan dipacu oleh berbagai faktor pendukung yakni: pasar investor yang besar, kehadiran dan perkembangan perbankan syariah, perkembangan instrumen investasi syariah seperti reksadana syariah dan asuransi syariah, serta kehadiran indeks syariah dan pasar modal syariah di bursa efek.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor dukungan Pemerintah sangat menentukan bagi perkembangan obligasi syariah di Indonesia. Karena untuk saat ini Surat Utang Negara (SUN) menjadi benchmark bagi pasar obligasi di Indonesia. Walaupun telah ada perhatian dan keinginan pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara berbasis syariah, keinginan tersebut terkendala oleh aspek regulasi, yaitu belum adanya ketentuan yang mengatur tentang dibolehkannya penjaminan obligasi dengan aset-aset negara."

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."

"ABSTRAKDewasa ini terdapat banyak altematif yang dapat dipilih investor untuk menginvestasikan dana dalam instrumen investasi, secara umum investor melakukan investasi ,pada obligasi, saham, valas, emas dan deposito. Pemilihan jenis instrumen investasi merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, oleh karena itu mendorong unn1k dilakukan penelitian yang obyektif yang dapat memberikan gambaran bagi investor untuk memilih secara obyektif diantara intrumen investasi yang paling sesuai dan mengwltlmgkan atau kombinasi dari kelima instrumen investasi tersebut. Karya akhir ini mempunyai dua tujuan utama yaitu, pertama unhlk mencari investasi mana yang paling menguntungkan diantara kelima instrumen investasi dimaksud selama periode Tahun 2000-2002, serta membentuk portofolio yang optimal dari kelima intrumen investasi tersebut sehingga dapat menghasilkan return tertentu dengan risiko terendah.Perangkat untuk menguji kinerja instrumen investasi yang diukur dari rata-rata return adalah uji anova, suatu uji untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata retum diantara kelima instumen investasi secara serentak atau sekaligus, dilanjutkan dengan uji post hoc dengan uji Tukey, yaitu uji lanjutan untuk mengetahui intmmen investasi mana yang memiliki kinerja terbaik Sedangkan metoda yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal dari kelima instrumen investasi adalah dengan pendekatan Markowitz diversification dikombinasikan dengan preferensi investor tehadap risiko.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja instrumen investasi obligasi dengan return sebesar 40,00% dan standar deviasi 67,43%, lebih baik dari saham yang memiliki return -11,85% dan standar deviasi 186,54%, tetapi memiliki kinerja yang tidak berbeda dari instnunen investasi valas, emas dan deposito. Sedangkan instrumen investasi valas, emas, deposito maupun sahammemiliki kinerja yang tidak berbeda. Portofolio pada instrumen investasi aset berisiko yang paling optimal berdasarkan Metode Markowitz Diversification diperoleh dari portofolio investasi yang hanya terdiri dari 100% Obligasi. Portofolio tersebut menghasilkan tingkat return portofolio 40,00% dan standar deviasi portofolio 67,43%. Indeks reward to variability ratio yang dihasilkan portofolio instrument investasi aset berisiko tersebut sebesar 0,4054.Pada umumnya investor adalah menghindari risiko (risk averse) diasumsikan memiliki indekskeengganan terhadap risiko (risk avertion index) sebesar 4 (A=4), sehingga portofolio lengkappada instrumen investasi yang terdiri dari aset berisiko dan aset bebas risiko yang paling optimal,diperoleh dari portofolio investasi yang terdiri dari 85 % pada Deposito dan 15% Obligasi.Portofolio terse but menghasilkan tingkat return portofolio 16,78% dan standar deviasi portofolio10,14%.Temuan ini memberikan implikasi, bagi investor dapat digunakan sebagai referensi dalam berinvestasi pada instrumen investasi obligasi, saham, valas, emas dan deposito, Walaupun tidak pernah menjadi jaminan instrumen investasi yang memilki kinerja terbaik dimasa lalu akan memberikan basil yang sama dimasa depan, tetapi paling tidak konsistensi jangka panjang atas kinerja masa lalu merupak:an salah satu petunjuk atas instrumen investasi tersebut dimasa depan. Investor sebaiknya mengalokasikan dananya pada suatu portofolio lengkap, karena adanya efek diversifikasi sehingga dapat mengurangi risiko dibandingkan dengan hanya melakukan investasi pada satu intrumen investasi, komposisi portofolio lengkap yang optimal adalah deposito sebesar 85% dan obligasi sebesar 15%."

"Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan oleh investor dan perusahaan yang ingin melakukan kegiatan investasi dan pendanaan sesuai dengan hukum Islam. Obligasi syariah bukan merupakan instrumen utang piutang, melainkan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset tertentu dimana hasil yang akan diterima investor dikaitkan dengan hasil dari aset tersebut. Salah satu obligasi syariah yang paling banyak dikenal adalah obligasi syariah dengan skema sewa menyewa (ijarah) Tesis ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perpajakan yang terkait dengan obligasi syariah /arah. Tesis ini akan dimulai dari pemaparan mengenai konsep obligasi secara umum dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai obligasi syariah ijarah. Selanjutnya dijelaskan perlakuan perpajakan atas obligasi syariah ijarah yang selama ini diterapkan di Indonesia dan terakhir dilakukan analisis atas aspek perpajakan tersebut. Berdasarkan tulisan ini, ditemukan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perpajakan yang mengatur mengenai obligasi syariah khususnya obligasi syariah ijarah sehingga masih terjadi perdebatan mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi tersebut. Selain itu mekanisme penerbitan obligasi syariah ijarah yang berbeda dengan obligasi konvensional menjadikan obligasi syariah ijarah dalam beberapa hal dapat dikenakan pajak yang lebih besar daripada obligasi konvensional. Hal tersebut akan menjadikan obligasi syariah pada umumnya dan obligasi syariah ijarah pada khususnya tidak dapat bersaing dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu pihak otoritas pajak perlu mengkaji Iebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi syariah ijarah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur yang ada, artikel, ketentuan perpajakan dan sumber bacaan lainnya."

"Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya pada bidang perbankan. Dewasa ini, bidang pasar modal pun ikut menerima efek dari perkembangan ekonomi syariah tersebut. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya beberapa instrumen obligasi syariah di pasar modal. Namun demikian, hingga saat ini nilai emisi dari obligasi syariah masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerbitan obligasi syariah adalah terkait dengan hukum perpajakan Indonesia. Dimana terhadap transaksi obligasi syariah masih dikenakan pajak yang cukup tinggi, sehingga kurang diminati. Selain itu, sosialisasi yang kurang serta peraturan yang kurang memadai juga turut andil menyebabkan kondisinya menjadi demikian. Selanjutnya hingga saat ini di Indonesia belum terdapat instrumen sukuk sebagaimana sedang berkembang di pasar modal internasional. Oleh kalangan ekonomi syariah keberadaan sukuk merupakan salah satu cara untuk menarik dana dari investor luar negeri, khususnya Timur Tengah. Dari penelitian yang dilakukan bahwa terdapat perbedaan dalam penerbitan obligasi syariah ijarah dengan sukuk al ijarah. Terhadap perbedaan tersebut akan menimbulkan kemusykilan apabila konsep sukuk yang berkembang saat ini diterapkan dalam hukum Indonesia. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undang yang baru agar dapat mengakomodir penerbitan sukuk di Indonesia. Disamping segala kendala yang dihadapi oleh instrumen obligasi syariah, disisi lain obligasi syariah Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh beberapa kalangan kesyariahan dari obligasi syariah Indonesia akan menjadi daya tarik bagi para investor Timur Tengah apabila dibandingkan dengan negara lain. Kemudian, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia merupakan pasar potensial bagi instrumen syariah."

"Konsep TOD di dalam pembangunan infrastruktur transportasi menjadi solusi untukmeningkatkan nilai kelayakan proyek. Pembangunan infrastrukturnya sendirimembutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif.Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema pembiayaan dan kelembagaan yangmenghasilkan kelayakan finansial terbaik dalam proyek pengembangan kawasan TOD diLRT Jabodebek dengan sumber pembiayaan alternatif. Penelitian ini akan menggunakanObligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun untuk mengurangi beban daribesarnya nilai pokok penerbitan dan pengembalian utang pokok, Obligasi perludiintegrasikan dengan sumber pembiayaan dari pihak swasta melalui mekanismekerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mekanisme ini melakukan pembagianpembiayaan komponen proyek antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihakpemerintah akan bertanggung jawab terhadap 60,4% biaya pembangunan, 39,71% biayaoperasi dan pemeliharaan, dan 39,39% pendapatan. Sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pihak swasta.

---

The TOD concept in the development of transportation infrastructure is a solution to

increase the value of project feasibility. The development of the infrastructure itself

requires large costs, and because of that alternative sources of financing are needed. The

purpose of this research is to formulate a financial and institutional scheme that produces

the best financial feasibility in the TOD of LRT Jabodebek with alternative sources of

financing. This research will use bond as alternative source of project financing. To

reduce the burden of principal issuance and debt repayment, the bond needs to be

integrated with financing source from the private sector through the public private

partnership mechanism. This mechanism shares project component financing between the

government and the private sector, in which the government will be responsible for 60.4%

of construction costs, 39.71% of operation and maintenance costs, and 39.39% of

revenue. Meanwhile, the rest is shared with the private sector"

"Perkembangan teknologi yang sangat pesat beberapa tahun terakhir menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menggeser dan menggantikan sistem tradisional yang terdapat pada industri. Salah satu inovasi tersebut adalah Crowdfunding, sebuah platform yang mempertemukan secara langsung pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin menginvestasikan dananya. Pesatnya perkembangan teknologi membuat Regulator harus menyesuaikan regulasi yang tepat untuk mengakomodir perkembangan tersebut, termasuk juga dalam hal Crowdfunding. Dikarenakan Pemerintah belum memiliki regulasi yang khusus mengatur Crowdfunding, sudah seharusnya Pemerintah mengkaji regulasi yang telah ada yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding untuk sementara waktu. Tugas Akhir ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan apa saja yang bisa digunakan untuk mengatur Crowdfunding di Indonesia, serta memberikan perbandingan terhadap beberapa negara yang telah memiliki regulasi khusus terkait Crowdfunding. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif-yuridis. Di akhir Tugas Akhir ini, diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding sementara waktu sampai dibuatnya regulasi khusus mengenai Crowdfunding.

---

Rapid technological development in the last few years generate many innovations that can shift and replace traditional system on the industry. One of that innovation is crowdfunding. Which is a platform that can connect a party that need funding and another party that wants to invest their money. The rapid technological development causes Regulator has to adjust proper regulation(s), Including crowdfunding regulation. Because the Regulator does not have any regulation that regulate specifically on crowdfunding, the Regulator should analyzes existing regulations that can regulate Crowdfunding temporarily.

This thesis analyzes comprehensively about what regulation(s) that can be used to regulate crowdfunding in Indonesia, and provides a comparison toward crowdfunding regulations in other countries. This research is using normatif-yuridis method. At the end of this thesis, we are knowing that there are several regulations that can be used to regulate crowdfunding temporarily until the regulator makes spesific regulation on crowdfunding."