Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragam di dunia, secara etnis maupun secara agama. Kolektivisme di antara masyarakat di Indonesia juga masih kuat. Di samping itu, tingkat penurunan kemiskinan sudah melambat, disebabkan oleh penurunan kemiskinan di daerah pedesaan yang lambat dibandingkan di perkotaan. Dengan latar belakang tersebut, saya termotivasi untuk menganalisa bagaimana modal sosial mempengaruhi peluang miskin seseorang. Saya menggunakan kepercayaan sebagai ukuran modal sosial. Data yang saya gunakan berasal dari IFLS, dimana sebelumnya disesuaikan dengan IRT, dan diagregasikan pada level distrik. Sebagai perbandingan, saya juga menggunakan partisipasi masyarakat sebagai ukuran modal sosial. Saya meregresikan kemiskinan pada tingkat rumah tangga dengan modal sosial dan determinan kemiskinan sebagai variabel kontrol. Saya juga menambahkan variabel interaksi antara subsidi pemerintah dan modal sosial untuk melihat interaksi keduanya. Hasil dari analisis saya menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mempunyai dampak signifikan terhadap peluang miskin dan kebijakan kemiskinan pemerintah.

---

Indonesia is one of the most diverse countries in the world, ethnically and religiously. Collectivism is also very prevalent inside the societies in the country. The rate at which poverty rate is going down is slowly halting. This phenomenon is mainly caused by the drop of poverty rate in rural areas not going down as fast as it is in the urban areas. Motivated by these facts, I try to analyze how social capital affects poverty incidence in Indonesia. I use trust as a measure for the level of local social capital. To do this, I use trust data from IFLS adjusted using IRT to better reflect the real level of trust, and aggregate the data in district level. For comparison, I also used social participation as a proxy of social capital. Furthermore, I regressed incidence of poverty at household level against the aggregated trust, as well as social participation, and a set of control variables consisted of theoretized poverty determinants. I also add the interaction between government subsidies and social capital to see how the two interact. The result suggests that social capital doesn`t have a substantial impact on poverty incidence and government policies."

"Studi ini ingin melihat bagaimana pengaruh modal sosial terhadap probabilitas rumah tangga menjadi miskin di Indonesia. Dengan menggunakan metode probit pada data Indonesia Family Life Survey IFLS wave 5 tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa modal sosial bridging, yang diwakili oleh partisipasi rumah tangga pada arisan, koperasi, ataupun simpan pinjam desa dalam 12 bulan terakhir, signifikan mengurangi probabilitas rumah tangga menjadi miskin. Selain itu dengan metode ordinary least square OLS ditemukan pula bahwa modal sosial berpengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran rumah tangga. faktor lain, seperti: sosial demografi, modal manusia, modal fisik, dan modal finansial yang signifikan mempengaruhi probabilitas rumah tangga menjadi miskin. Akan tetapi, ditemukan bahwa modal sosial bonding berupa bantuan dari kerabat terdekat tidak signifikan mempengaruhi probabilitas rumah tangga menjadi miskin.

---

This study attempts to learn how social capital affects the households probability of being poor in Indonesia. By using probit method and utilizing the data of Indonesia Family Life Survey IFLS wave 5, this study discovered that social capital bridging, which is participation household in arisan, cooperation, and local microcredit for the last 12 months, statistically and significantly lower the household's probability of being poor. In addition, by using OLS method, this study confirms that social capital significantly increase household's per capita expenditure. Furthermore, this study reavealed that other factors such as social demographic, human capital, physical capital, and financial capital statistically and significantly affect the household's probability of falling into poverty. However, social capital bonding, which is realized by assistances of their closest relatives, does not statistically and significantly affect the the household's probability of becoming poor."

"Dalam beberapa tahun terakhir, laju pengurangan kemiskinan relatif lebih lambat karena tingkat kemiskinan telah menurun. Ini karena kebijakan pengentasan kemiskinan hanya fokus pada modal fisik, modal finansial dan modal manusia. Karena itu, revitalisasi kebijakan dengan mendorong modal sosial adalah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ikatan modal sosial dan menjembatani dalam mendorong pengentasan kemiskinan yang dinamis di Indonesia menggunakan metode logistik tertata dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa menjembatani modal sosial berperan dalam mengurangi kemungkinan rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Sementara itu, modal ikatan sosial ditemukan hanya berperan dalam mengurangi kemungkinan rumah tangga menjadi miskin di wilayah desa.

---

In recent years, the pace of poverty reduction has been relatively slower because poverty rates have declined. This is because poverty alleviation policies only focus on physical capital, financial capital and human capital. Therefore, revitalizing policies by encouraging social capital is important. This study aims to analyze the role of social capital ties and bridging in encouraging dynamic poverty reduction in Indonesia using orderly logistics methods and field studies. The results show that bridging social capital plays a role in reducing the likelihood that households fall into poverty. Meanwhile, social bond capital was found to only play a role in reducing the likelihood of households becoming poor in the village area."

"ABSTRAK. DIAH IRAWATI. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (1960-1965). (Di bawah bimbingan Moela Marboen, S.S). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) yang dibentuk berdasarkan Pen-Pres No. 4 tahun 1960 merupakan kelanjutan dari DPR hasil Pemilihan Umum 1955 yang telah dihentikan kegiatannya berdasarkan Pen-Pres No. 3 tahun 1960. Sidang Konstituante yang gagal menetapkan Undang-Undang Dasar serta dikeluar_kannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 meru_pakan salah satu sebab dibentuknya DPR-GR. Susunan keanggotaan DPR-GR ini tidak berdasarkan suatu Pemi_lihan Umum melainkan berdasarkan penunjukkan Presiden Soekarno, sehingga banyak pihak-pihak yang pro dan kontra baik dari perseorangan atau yang mewakili partai politiknya. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, bergantilah sistim Demokrasi Liberal dengan De_mokrasi Terpimpin. Tindakan-tindakan setelah Dekrit ternyata memberi peluang besar pada Presiden untuk menjalankan kekuasaannya di tangan Presiden sendiri. Perombakan dan retooling dilakukan di semua bidang. Hal ini berakibat dirugikannya partai-partai politik yang terkena perombakan itu. Namun di pihak lain Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat keuntungan lebih besar dengan bertambahnya jumlah kursi di DPR-GR. Sidang-sidang DRP-GR banyak dipengaruhi oleh pemikiran Presiden, dengan banyaknya surat-surat masuk dari Presiden kepada DPR-GR untuk disidangkan dan men_dapat pengesahan. Akhirnya karena tugas dan wewenang DPR-GR masa Demokrasi Terpimpin telah banyak didomina_si oleh Presiden, maka praktisnya DPR-GR masa ini hanya sebagai pengesah atau stempel untuk meng-ia-kan lahir_nya suatu Undang-undang. Hal yang demikian ini telah menyimpang dari tugas dan wewenang DPR yang sebenarnya menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945."

"Pelaku bisnis di seluruh belahan dunia menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, termasuk bagi bisnis berskala UMKM. Di Indonesia, UMKM mengalami kerugian dan kendala, yang menyebabkan penurunan omzet secara drastis, terhambatnya proses distribusi dan kendali mutu produk, serta tuntutan bagi para pelaku bisnis mikro untuk mampu berkomunikasi secara daring di tengah minimnya kemampuan serta pengalaman dalam menguasai teknologi komunikasi digital. UMKM Du Anyam sebagai social enterprise kerajinan anyaman yang bergerak di ranah pemberdayaan perempuan, memiliki beban ganda dalam situasi ini. Selain harus berjuang mengatasi krisis, terdapat tanggung jawab besar perusahaan terhadap kelangsungan hidup para stakeholder perempuan pengrajin di berbagai daerah terpencil Indonesia. Du Anyam melakukan respons komunikasi sebagai resiliensi dalam situasi krisis, termasuk di dalamnya adaptasi terhadap teknologi digital. Analisis terhadap Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh Timothy Coombs, menjadi kerangka teori dalam penelitian ini. Melalui paradigma post-positivistik serta pendekatan kualitatif, disimpulkan terdapat dua hal yang menjadi faktor penentu resiliensi perusahaan serta menjaga reputasi di mata pengrajin. Pertama, terpenuhinya kebutuhan pengrajin di masa krisis COVID-19 yang didapatkan melalui berbagai respons perusahaan yang sejalan dengan konsep SCCT. Kedua, adanya relasi emosional serta kepercayaan yang sudah terbentuk sejak masa awal atau pra-krisis di antara perusahaan dan pengrajin.

---

MSMEs are the sector that is most vulnerable to being affected by the COVID-19 pandemic, which causes sales to continue to decline, delays in quality control, as well as the demand for micro-business players to be able to communicate online in the midst of their lack of skills and experience in digital communication technology. In this situation, Du Anyam, an MSME social enterprise of woven works, bears a double burden. In addition to having to struggle to overcome the crisis, there is a big responsibility for the company towards the survival of the stakeholders of women weavers in various remote areas of Indonesia. In order to survive, Du Anyam takes communication responses, including adapting to digital technology. The analysis of the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) by Timothy Coombs serves as a framework for this research. Through the post-positivistic paradigm and qualitative approach, it is concluded that there are two factors that determine the company's sustainability and maintain its reputation in this crisis period. First is the fulfillment of the needs of weavers, which was obtained through various responses in line with the SCCT. The second factor is the emotional relationship and trust that have been formed since the beginning between the company and the weavers."

"ABSTRAKIbukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan SaranaUmum Tingkat Kelurahan terhadap nilai gotong royong dalam kegiatan kerja baktiwarga di Kelurahan Manggarai, terutama dari sub aspek tolong menolong dan kerjabakti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme denganpengumpulan data secara kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harusmelalukan evaluasi terhadap substansi kebijakan, serta dilakukan suatu kajian untukmengetahui kondisi kapital sosial, khususnya nilai gotong royong, di wilayah DKIJakarta.

---

ABSTRACTRegulation No. 169 Year 2015 About Handling General Infrastructure In the Villageagainst the values of mutual cooperation in the activities of voluntary work residentsin the Kelurahan Manggarai, mainly from sub aspects of mutual help and communityDampak peraturan..., Atika Dwi Damayanti, FISIP UI, 2016viii Universitas Indonesiaservice. This study used a post-positivism research approach with qualitative datacollection and descriptive research. The results of the study suggest that theProvincial Government of DKI Jakarta must pass an evaluation of the substance ofthe policy, as well as conducted a study to determine the condition of social capital,especially the value of mutual cooperation, in DKI Jakarta."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara memang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah, namun pertumbuhan yang diharapkan adalah yang efektif dalam mengurangi kemiskinan serta pertumbuhan yang menyebar dalam setiap golongan pendapatan termasuk pada golongan penduduk miskin growth with equity. Diantara beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah, terdapat mekanisme bantuan sosial yang merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya risiko sosial dimana salah satunya adalah kondisi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas anggaran belanja bantuan sosial pada APBD dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada 33 provinsi di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2016. Belanja bantuan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan sosial dan mencegah terjadinya risiko sosial di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dimana peningkatan 1 belanja bantuan sosial akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0009. Sedangkan belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 dan Indeks Keparahan Kemiskinan P2. Sehingga perlu untuk melanjutkan program bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah namun diperlukan kebijakan yang lebih pro poor sehingga belanja bantuan sosial yang dikeluarkan tidak hanya mengangkat masyarakat miskin keatas garis kemiskinan tetapi juga menghilangkan ketimpangan diantara masyarakat miskin.

---

The economic growth of a country is indeed a goal to be achieved by the government, but the expected growth is effective in reducing poverty and spreading growth in every income class growth with equity. Among the poverty reduction programs that have been implemented by the government, there is a social assistance mechanism which is the government 39s effort to prevent the occurrence of social risk which one of them is the condition of poverty. This study aims to analyze the effectiveness of social assistance expenditure on local budget in reducing poverty level in 33 provinces in Indonesia region within the period of 2013 s.d. 2016. Social assistance expenditure is an effort made by the Regional Government in conducting social development and preventing the occurrence of social risks. This research uses quantitative method of panel data regression analysis.The results show that social assistance expenditure have a negative and significant effect to poverty level. Where a 1 increase in social assistance spending will result in a poverty reduction of 0.0009. While social assistance spending has no effect on Poverty Gap Index P1 and Poverty Severity Index P2. So it is necessary to continue the social assistance program by the local government but a more pro poor policy is needed so that the expenditure of social assistance issued not only raises the poor up the poverty line but also removes inequality among the poor. "