Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."

"Peralihan mendadak dan penggunaan intensif dari komunikasi termediasi oleh teknologi mengubah pengalaman ketubuhan suatu kelompok masyarakat. Pandemi Covid-19 melalui pembatasan sosial dan aktivitas mendorong penggunaan ruang yang dimediasi oleh teknologi dalam ragam kegiatan yang sebelumnya dilakukan pada medium ruang fisik. Komunitas tari tradisional Indonesia menjadi salah satu kelompok tari yang memiliki tantangan besar dalam menggunakan ruang virtual untuk kegiatan berkesenian. Karakter keruangan dan ketubuhan khusus dari tari tradisional tidak dapat terakomodasi dalam infrastruktur ruang virtual. Pada Maret hingga Desember 2020, sanggar tari Wulangreh Omah Budaya mengalihkan aktivitas kelas tari Jawa dan Bali dalam ruang virtual oleh Zoom, medium telekonferensi yang paling banyak digunakan selama masa pembatasan sosial dan aktivitas di DKI Jakarta. Ragam upaya dilakukan bagi pelatih dan peserta tari untuk ‘membangun’ ruang yang dimediasi oleh teknologi dengan tujuan mereplikasi pengalaman yang serupa dengan ruang fisik. Tulisan ini akan menggambarkan proses pembentukan ruang yang dimediasi oleh teknologi sebagai tempat untuk komunitas tari berlatih tari. Menggunakan metode etnografi, tulisan ini akan menelusuri proses peralihan medium dari ruang fisik ‘ke dalam’ ruang yang dimediasi oleh teknologi. Proses peralihan medium ini menelusuri aspek keruangan dan ketubuhan dari wiraga, wirama, wirasa dalam tari tradisional dalam infrastruktur ruang virtual oleh Zoom.

---

Sudden shift and intensive use of computer mediated communication change the embodiment for certain group of people. Covid-19 pandemic through social and activity restriction pushes the use of virtual space on many activities previously occurred on physical space. Indonesia traditional dance community faces the toughest challenge on using virtual space as a place for making art. The spacial and emobied quality of traditional dance is unable to be afforded by the infrastructure of virtual space. Since March until December 2020, traditional dance studio (sanggar tari) of Wulangreh Omah Budaya shifted their Javanese and Balinese dance class on a virtual space by Zoom, a popular teleconference medium during social and activity restriction in Jakarta Capital Region. Instructor and class’ participants have many efforts to ‘construct’ technology-mediated space to replicate the similar experience of physical space. This paper will explore the construction of technology-mediated space as a ‘new space’ for traditional dance community rehearsal. Through ethnography, this paper will explore the process of remediation from physical ‘onto’ technology-mediated space. This process explores spacial and embodiment aspect of wiraga, wirama, wirasa on a mediated space provided by Zoom."

"Penelitian ini membahas bagaimana aspek implementasi dari kebijakan pembatasan jarak fisik melalui PSBB selama pandemi COVID-19 di Kota Bogor yang kemudian direformulasi kembali pada implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Adapun, perspektif teoritis yang digunakan bersumber pada pandangan dari Majone & Wildavsky (1978) yang mengartikan implementasi sebagai proses di mana program-program terus dibentuk dan didefinisikan ulang. Selain itu, turut dirujuk pendapat dari Grindle (1980) yang menyatakan terdapat dua aspek utama di dalam menentukan derajat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan antara lain; konten atau isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam menghimpun data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh data primer yang bersumber dari proses wawancara mendalam terhadap narasumber serta data sekunder. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa konsep implementasi yang dikemukakan oleh Majone & Wildavsky (1978) dan Grindle (1980) relevan dengan temuan yang ada. Di mana kebijakan mengalami reformulasi dan dibentuk kembali selama tahap pengimplementasian. Hal itu dibuktikan dari pengambilan keputusan pemkot Bogor untuk menerapkan kebijakan PSBMK di Kota Bogor di samping memiliki tujuan dan derajat perubahan yang sama juga lebih menyesuaikan dengan konteks kondisi di Kota Bogor ketimbang melanjutkan kebijakan PSBB yang memberikan dampak besar terutama pada sektor ekonomi. Keberhasilan PSBMK juga dapat dibuktikan dari model analisis Grindle (1980) antara isi kebijakan dan konteks implementasinya, hingga mengubah status Kota Bogor dari zona merah ke zona oranye dalam waktu sepuluh hari.

---

This research discusses the implementation aspect of the policy of physical distancing through PSBB during the COVID-19 pandemic in Bogor City which was then reformulated into the implementation of the Micro and Community Scale Social Restrictions (PSBMK) policy. Meanwhile, the theoretical perspective used stems from the view of Majone & Wildavsky (1978) which defines implementation as a process in which programs are continuously shaped and redefined. In addition, the opinion of Grindle (1980) is also referred to, which states that there are two main aspects in determining the degree of success of a policy implementation, among others; content or contents of the policy and implementation context. In collecting data, this study uses qualitative methods supported by primary data which originates from in-depth interviews with informants as well as secondary data which includes books, journal articles and other scientific documents. The results of this study also show that the implementation concept put forward by Majone & Wildavsky (1978) and Grindle (1980) is relevant to the existing findings. Where the policy undergoes reformulation and is reshaped during the implementation stage. This is evidenced by the decision made by the Bogor City Government to implement the PSBMK policy in Bogor City. Apart from having the same goals and degree of change, it is also more adapted to the context of conditions in Bogor City, rather than continuing the PSBB policy which has a major impact, especially on the economic sector. The success of PSBMK can also be proven from Grindle's (1980) analysis model between the content of the policy and the context of its implementation, to changing the status of Bogor City from the red zone to the orange zone within ten days."

"Study on human settlements in Indonesia."

"Study on human settlements in Indonesia."