Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi Informasi TI adalah aset penting sehingga harus dikelola secara optimal Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN adalah kerangka tata kelola TI yang diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah Namun belum ada instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN Pada penelitian ini dilakukan penyusunan instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN dengan metode studi literatur Subproses PUTKTIKN dipetakan pada COBIT 5 untuk menghasilkan instrumen pengukuran yang berdasar outcomes best practices dan work products Berdasarkan hasil penelitian dari 96 subproses PUTKTIKN 72 subproses dapat langsung dipetakan pada COBIT 5 dan 24 subproses dapat dipetakan pada COBIT 5 melalui COBIT 4 1 Hasil pemetaan tersebut menghasilkan instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN Berdasarkan penelitian instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur proses tata kelola TI di Lembaga Sandi Negara.

---

Information Technology IT is an important asset that must be managed optimally Panduan Umum Tata Kelola teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN is an IT governance framework that is addressed for all government agencies However there is no instrument to measure IT governance process based on the PUTKTIKN This research is to design the instrument of IT governance process measurment based on the PUTKTIKN with a literature study method Subprocess PUTKTIKN was mapped to the COBIT 5 to produce outcomes best practices and work products Based on the research there are 72 subprocesses can be directly mapped to the COBIT 5 and 24 subprocesses can be mapped to the COBIT 5 through COBIT 4 1 The results of the mapping produces measurement instruments based IT governance process PUTKTIKN Based on research the instrument can be used to measure the IT governance process in the Lembaga Sandi Negara."

"Indonesia sebagai negara yang telah menginiiaso dan mengembangkan nation branding, maka dirasa perlu untuk mengembangkan tidak hanya diplomasi kuliner atau gastro. Tetapi lebih mengembangkan makanan sebagai merek (brand) nasional. Makanan kemudian menjadi salah alat diplomasi yang dikenal dengan "culinary diplomacy" sebagai instrumen untuk menciptakan pemahanan antar budaya dalam rangka meningkatkan interaksi dan kerjasama dan sebagai identitas nasional yang dijadikan sebagai ciri representatif kebanggaan suati bangsa. Makanan menjadi bagian vital dalam kehidupan, representasi sejarah, tradisi, dan budaya secara universal dan emosional. Kuliner Indonesia memiliki potensi positif sebagai top pf mind merek bangsa yang memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan maupun warga asing terlebih dibantu oleh jaringan diaspora Indonesia. Sehingga gastro branding kuliner Indonesia penting diperhatikan sebagai langkah inisiaso membentuk merek bangsa melalui empat cara; (1) menentukan makanan Indonesia yang di -branding, (2) membuka dan memperluas jaringan restoran Indonesia di luar negeri, (3) publikasi masakan Indonesia di media luar negeri dan (4) mengembangkan makanan Indonesia sebagai menu utama pada sarapan pagi (buffet), makan siang, dan makan malam di hotel-hotel berbintang di Indonesia.

---

Indonesia as the country has inisiated and developed nation branding, it was felt necessary to expand not only culinary diplomacy or gastro. But more developing of food as national brand. The food was being one of diplomacy tool, be know as culinary diplomacy as intrument to create understanding among culture to increased interaction and cooperated and as national identity was being representative character pride for nation. The food was part of vital in life, history represention, tradition, culture which was generally and emotionally. Indonesia culinary have potential positive as top of mind nation branding that gave attracting experience both tourist and foreign assisted by Indonesia networking diaspora. With the result that Indonesia culinary gastro branding was important to payed as inisiation step to form nation branding through four ways ; (1) determined the Indonesia food to branded, (2) disclosed and expanded Indonesoa restaurant networking in overseas, (3) publicated for the Indonesia food in overseas media and (4) developed the Indonesia food as particular food for buffet breakfast, lunch, and dinner in stars hotel in Indonesia."

"Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terintegrasi. Sejak awal, BRIN didesain untuk mengintegrasikan litbangjirap yang sumber dayanya tersebar dan pengelolaannya karut-marut akibat miskoordinasi, diskoneksi, dan tumpang tindih riset. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional lalu mengatur pengintegrasian litbangjirap sebagai peleburan tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan litbangjirap K/L menjadi satu atap di bawah BRIN. Dalam praktiknya, ditemukan banyak permasalahan terkait kelembagaan BRIN. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan BRIN, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pembentukan dan pengaturan kelembagaan BRIN, dan komparasi BRIN dengan UK Research and Innovation di Inggris Raya dan Agency for Science, Techology and Research di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, analisis putusan judicial review, wawancara narasumber, dan studi komparasi antara regulasi Indonesia dengan Inggris Raya dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa BRIN adalah lembaga superbody riset di Indonesia karena menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang secara sekaligus membuat kebijakan, mengimplementasikan, dan mengontrol jalannya riset. Asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik sebagai AUPB ditemukan belum BRIN terapkan secara optimal. Komparasi BRIN dengan UKRI dan A*STAR menunjukkan adanya pengaturan dan prinsip yang dapat diadopsi, yakni Prinsip Haldane, check and balance kelembagaan riset, dan perencanaan tersistematis untuk kebijakan dan alokasi anggaran riset. Penelitian ini juga menemukan adanya krisis kepemimpinan dan politisasi riset di BRIN yang secara mendesak memerlukan perhatian khusus stakeholder terkait.

---

Research in Indonesia is still faced with a series of crucial issues surrounding research quality, capacity, and institutions, making Indonesia only ranked 75th out of 132 countries in the Global Innovation Index 2022. In order to advance science and technology and at the same time answer these problems, Law Number 11 of 2019 on National System of Science and Technology was issued which regulates the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) to carry out integrated research, development, assessment, application, invention, and innovation. From the beginning, BRIN was designed to integrate R&D whose resources are scattered and whose management is chaotic due to miscoordination, disconnection, and overlapping research. Presidential Regulation Number 78 of 2021 on National Research and Innovation Agency then regulates the integration of R&D as the consolidation of tasks, functions, authorities, and institutions of R&D into one roof under BRIN. In practice, many problems were found related to the BRIN institution. Therefore, this research was conducted to analyse the position of BRIN, the application of general principles of good governance in the establishment and institutional arrangements of BRIN, and a comparison of BRIN with UK Research and Innovation in the United Kingdom and the Agency for Science, Technology and Research in Singapore. The research method used is the normative juridical method through literature study, analysis of judicial review decision, resource person interviews, and comparative studies between Indonesian regulations with the United Kingdom and Singapore. This research found that BRIN is a research superbody institution in Indonesia because it is the only government institution that simultaneously makes policy, implements, and controls research. The principle of public interest and the principle of good service were found not to be optimally applied by BRIN. A comparison of BRIN with UKRI and A*STAR shows that there are arrangements and principles that can be adopted, namely the Haldane Principle, checks and balances of research institutions, and systematic planning for research policy and budget allocation. This research also found a crisis of leadership and politicisation of research at BRIN that urgently requires special attention from relevant stakeholders."

"Kajian ini membahas tentang pembaruan kelembagaan dan tata kelola dalam rangka perbaikan pelayanan ICT USO. Kajian ini menggunakan teori IBV (Peng, 2003, 2009) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology (NIES) (Nee, 2003) dan kapabilitas informasi (informational capabilities) (Gigler, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan Multimethodology Pengkayaan Cultural Stream of Analysis Riset Tindakan berbasis SSM diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA).Hasil kajian untuk research interst menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menyempurnakan konsepsi Peng (2009) yang menempatkan 2 (dua) elemen institusi yaitu institusi formal dan institusi informal dalam strategi. Penyempurnaan dilakukan dengan metode Soft System Metodhology (SSM) dengan penguatan oleh Social Network Analysis (SNA) menghasilkan konstruksi strategi berbasis kelembagaan dengan 4 (empat) elemen institusi yaitu institusi formal, institusi informal, institutional structure, dan capabilities information. Keempat elemen institusi atau empat elemen inti institusi (four core institution) memiliki dinamika yang bersifat fasilitasi (fasilitation), keterkaitan (interrelated), motivasi (motivation), dan pengaturan (govern). Penggunaan pendekatan multimetodologi riset tindakan berbasis SSM dengan Social Networking Analysis (SNA) dapat memperkaya analisis tiga (politik) di tahap 2 (dua), dan tahap 5 (lima) perbandingan dunia nyata dan konseptual. Temuan ini dan perkembangan penggunaan SSM di UI bisa dikatakan sebagai UI School atau mazab UI untuk penggunaan SSM Multimethodology.Hasil kajian untuk problem solving menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dari tataran makro, meso dan mikro menjadi sangat strategi dalam mengimplementasikan suatu kegiatan ICT USO. State regulation merupakan persoalan mendasar bagi dinamika hubungan antar aktor atau pemangku kegiatan (stakeholder), dan penataan di tingkat hubungan antar struktur pemerintahan (governance structure), serta optimalisasi manfaat kegiatan ICT USO pada tataran yang lebih bawah. Pendekatan kapabilitas informasi dapat memperkuat embededness dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat di dalam mengelola potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan ICT USO. Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), restrukturisasi kelembagaan ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai primary thesis dari IBV Strategy dimodifikasi dengan pendekatan tiga tataran kelembagaan (NIES) dan kapabilitas informasi (informational capabilities), yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

This study discuss about institutional and governance reform in order to improve ICT USO. This study uses the theory of IBV (Peeng, 2003, 2009) are enriched with the New Institutional Economic sociology (NIES) (Nee, 2003) and capability information (Gigler, 2011). This study uses the approach Multimethodology Cultural Enrichment Analysis Stream of SSM-based action research enriched with Social Network Analysis (SNA).Results of the study for research interest show that this research could improve the conception Peng (2009) who put two (2) elements of the institution of formal institutions and informal institutions in the strategy. Improvements made by Soft System Methodology (SSM) with reinforcement by Social Network Analysis (SNA) produces IBV construction with 4 (four) elements, namely the institution of formal institutions, informal institutions, institutional structure, and capabilities information. The four element institutions of or four core institution has dynamics that are facilitation, interrelated, motivation, and govern. The application multimethodology approach of SSM based action research with Social Networking Analysis (SNA) can enrich the analysis of three (political) in phase 2 (two), and stage 5 (five) comparison of real and conceptual world. These findings and developments in the use of SSM can be regarded as a UI School of SSM Multimethodology.Results of the study for problem solving indicate that the institutional arrangements of the level of the macro, meso and micro become very strategic in implementing an ICT USO activities. State regulation is a fundamental problem for the dynamics of the relationship among stakeholders, and the relationship between governance structure, as well as optimizing the benefits of ICT USO activities at the lower level. The capability of information approach can strengthen embededness in improving community capabilities in managing the potential and opportunities of the society through the ICT USO. As the result of the action research study, according to Checkland & Scholes (1990), the institutional restructuring is experience-based knowledge that can be categorized as primary thesis of IBV Strategy modified with three levels of institutional approaches (NIES) and capability information (informational capabilities), which can be used further testing as a basis of an exploration of other scientific studies, as proposed by Barton et al (2009), and Stephens et al (2009) which was then confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, seluruh lembaga pelaksana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia terintegrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adanya perubahan proses bisnis kegiatan penginderaan jauh yang sebelumnya dikelola oleh satu unit di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), kini dipecah ke dalam enam unit di BRIN. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BRIN menjadi unit yang melanjutkan operasional layanan data citra satelit penginderaan jauh. Ditemukan beberapa masalah pengelolaan data yaitu belum detail-nya pembagian peran dan tanggung jawab data. Hal ini dikarenakan belum adanya tata kelola data yang lengkap. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan merancang strategi tata kelola data penginderaan jauh di BRIN. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara readiness assessment tata kelola data kepada tujuh narasumber di tim layanan data dan informasi citra satelit. Hasil readiness assessment menunjukkan tingkat kematangan tata kelola data penginderaan jauh pada level 2 (managed) yang artinya pengelolaan data sudah terencana dan mulai terdokumentasi namun masih memiliki risiko dalam biaya, waktu, serta masih terdapat pelaksanaan ad-hoc. Selanjutnya dirancang strategi tata kelola data yang terdiri dari enam aktivitas tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Hasil rancangan strategi tata kelola data pada penelitian ini berupa dua puluh lima rekomendasi aktifitas tata kelola data, usulan tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, struktur organisasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab tata kelola data, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional berupa deskripsi indikator kinerja setiap sasaran untuk mencapai tujuan tata kelola data penginderaan jauh.

---

Since the enactment of Presidential Regulation Number 78 of 2021 regarding BRIN, all research and development agencies in Indonesia have been integrated into The National Research and Innovation Agency (BRIN). There have been changes in the business processes of remote sensing activities, which were previously managed by a single unit within the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), now divided into six units within BRIN. The Center for Data and Information (Pusdatin) of BRIN continues the operational remote sensing satellite images data services. Several data management issues have been identified, including the lack of detailed data role and responsibility. These issues are mainly attributed to the lack of detailed data governance. To address these issues, this research aims to develop a data governance strategy for remote sensing data within BRIN. The research employs qualitative methods, involving readiness assessments of data governance to seven key informants from the remote sensing satellite imagery data and information services team. The result of the readiness assessment indicates a level 2 (managed) data governance maturity level, meaning that data management is planned and starting to be documented but still poses risks in terms of cost, time, and ad-hoc implementations. Subsequently, a data governance strategy is designed, consisting of six data governance activities based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The outcome of this data governance strategy includes twenty-five recommendations for data governance activities, proposed goals, objectives, principles, policies, organizational structure, and roles and responsibilities for data governance, implementation roadmap, and operational success plan, including a description of performance indicators for each goal to achieve the objectives of remote sensing data governance."

"Informasi saat ini menjadi primadona bagi pengguna TIK. Perpustakaan sebagai lembaga yang mengelola dan meyebarkan informasi kepada pengguna menjadikan informasi sebagai aset perpustakaan. Aset perpustakaan tidak jauh berbeda dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perpustakaan menjadikan segala material di perpustakaan sebagai aset seperti koleksi bahan pustaka, dokumen, data, inventaris,, infrastruktur, sumber daya manusia, dan penggunaan perpustakaan. Konten perpustakaan dalam bentuk fisik dan non-fisik menjadi aset informasi yang berharga bagi perpustakaan.Aset informasi perpustakaan yang dianalisa, diidentifikasi dan dievaluasi nilai aset yang terkandung didalamnya dengan menggunakan beragam teori yang mendukung perencanaan aset informasi perpustakaan. Perencanaan aset informasi ini dideskripsikan dengan melihat tata kelola, nilai, manajemen resiko dan keamanan aset informasi perpustakaan."