Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bertolak dari pengalaman penulis dalam mengamati pelaksanaan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Jawa Tengah, penulis berargumentasi bahwa tingkah laku penduduk setempat dan pengetahuan yang melandasinya - yang dinilai relevan bagi suatu program pembangunan yang khusus atau suatu program aksi yang praktis - dapat merupakan hal yang bermanfaat untuk menjadi pokok kajian Antropologi. Dalam argumentasinya penulis menekankan bahwa tingkah laku dan pengetahuan itu dapat menjadi fokus kajian sekali pun tidak dikenali sebelumnya sebagai hal yang secara budaya dinilai tepat, secara sosial diterima atau, dalam cara-cara yang penting, dipengaruhi oleh model-model budaya yang spesifik tentang dunia yang melingkupinya. Dengan tetap menaruh perhatian pada pengaruh-pengaruh budaya, ahli-ahli antropologi dapat memberikan sumbangsihnya secara lebih baik pada program-program pembangunan seperti program Pengendalian Hama Terpadu, bila mereka tidak terperangkap pada pertimbangan-pertimbangan yang dibatasi hanya pada hal-hal yang terkait erat dengan budaya dalam menentukan pokok kajian. Sebaliknya, mereka dapat mencurahkan perhatiannya untuk secara seksama mengamati situasi-situasi khusus dalam upaya menelusuri faktor-faktor apa saja, baik faktor-faktor budaya atau lainnya, yang beroperasi sebagai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengetahuan dan tingkah laku penduduk setempat yang relevan."

"This paper explained the issue of inequality which appears in the process of democratization through the analysis of contestation, negotiation, and the reconstruction of Riau?s identity. Ideally, democratic principles respect equality; however, identity expresses inequality because it defines who is dominant and subordinate in a certain social group through ethnic category and gender identity. It separates the insiders and outsiders with different rights through cultural idioms. Moreover, the identity is not merely applied in the private domain, but also in the public sphere. This paper resulted from research conducted in Riau Province in a periode of decentralization process. The findings shown that In daily practice the collective sentiments manifested in the notion of ?Putra Daerah? may create problems, as this notion is not only used as a social category to define collective boundaries, but also as a strategic tool to control access to political and economic power in Riau. Quoting Worsley, Cultural traits are not absolute or simply intellectual categories, but are invoked to provide identities which legitimize claims to rights. They are strategies or weapons in competitions over scarce social goods Worsley (1994)."

"Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai."

"Tulisan ini membahas situasi etnis yang khas di Sulawesi Selatan. Tradisi pertukaran antaretnis yang sudah lama berlaku, dan konflik terbuka yang relatif jarang terjadi, menjadi fokus kajian tulisan ini. Di lain pihak, secara politis, kota dan daerah sekitarnya baru saja terintegrasi ke dalam negara Indonesia. Karena itu, secara historis Sulawesi Selatan masih terkenal dengan jelas atas kecenderungannya untuk memisahkan diri dari, atau tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam negara Indonesia. Jika konsep dan gagasan otonomi daerah akan sungguh-sungguh diterapkan, Sulawesi Selatan merupakan tempat yang sangat tepat untuk uji coba. Bagian lain dari tulisan ini mengulas metode-metode untuk meningkatkan partisipasi lokal dalam pembangunan. Beberapa metode elicitation yang sederhana, namun dapat diandalkan, digambarkan dengan menggunakan contoh pengetahuan perkotaan dalam konteks pengambilan keputusan mengenai tempat tinggal di Makassar sebagai sebuah kota propinsi yang multietnis. Sebuah metode yang hampir tidak dipergunakan di Indonesia dan dalam program pembangunan, yakni repertory grid technique yang berasal dari Kelly's psychology of personal constructs, digambarkan dengan rinci. Metode tersebut terdiri dari perbandingan triadik yang dikombinasikan dengan prosedur peringkat (ranking procedure) yang menunjukkan suatu pola kognitif dari konstruk mental (a cognitive pattern of mental constructs). Dideskripsikan pula penyesuaian secara teknis dan budaya dari metode dan masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan wawancara."

"Dalam tahun-tahun terakhir rezim Orde Baru, debat tentang isu pembangunan banyak dilakukan, meski dengan kehati-hatian. Tidak semua debat itu memuji dan mengakui 'pertumbuhan' sebagai satu-satunya kriteria kemajuan, walaupun 'pertumbuhan' merupakan wacana yang dominan. Situasi yang dihadapi masyarakat kampung di Yogyakarta memberikan gambaran bahwa pengutamaan pada 'pertumbuhan' itu tidaklah tepat. Tulisan ini menyajikan alternatif untuk versi-versi yang lain dari 'kemajuan'"

"Tulisan ini menyajikan sebuah perspektif bersifat komparatif mengenai kajian kawasan perbatasan di dunia, khususnya di Afrika dan Amerika bagian barat-laut. Dalam konteks, perbandingan yang lebih luas itulah, kajian tentang kawasan perbatasan di Kalimantan ini diulas. Tulisan ini mengetengahkan definisi mengenai perbatasan; fungsinya secara sosial, ekonomis, dan politik; serta dampaknya bagi masyarakat-masyarakat yang mengalami pemisahan oleh batas negara. Tulisan ini juga mengupas konteks pengkajian masalah perbatasan dan cara 'perbatasan' diklasifikasi dengan fokus pada aspek interaksi internasional, konflik, akomodasi, dan keterpisahan perbatasan dengan komuniti-komuniti penghuninya."

"Kajian kebudayaan dan aliran ilmu sosial dan humaniora konvensional sering digambarkan secara negatif. Dalam artikel ini, penulis membahas suatu paradok. Meski tidak bisa disebut sebagai 'syarat', tradisi kuat dalam ilmu sosial dan humaniora merupakan dasar terbentuknya dan berkembangnya kajian kebudayaan, dan sekaligus menjadi pengkritik utama kajian kebudayaan itu sendiri. Disiplin-disiplin ilmu konvensional tersebut merupakan pihak lainyang signifikan bagi kajian ini; mitra yang menantang dan sekaligus berlawanan yang membantu. Untuk menunjukkan pentingnya paradok tersebut di Indonesia, penulis menggarisbawahi kekhasan yang muncul saat melakukan kajian kebudayaan di Indonesia dibandingkan di "Barat". Penulis juga mengidentifikasi bidang-bidang khusus di mana kajian ini di Indonesia dapat memberikan sumbangan berarti pada usaha-usaha intelektual sejenisnya. Seraya menunggu istilah yang lebih pas, kajian ini memusatkan perhatian pada isu-isu kekerasan politik secara nasional, kaitan politik dan agama yang semakin erat, dan pertumbuhan generasi baru budaya populer yang pesat."

"Artikel ini berupaya menyimpulkan implikasi terhadap penelitian-penelitian antropologi terkini tentang identitas di dunia cyberspace, di luar Barat. Penelitian-penelitian ini, sebagian besar di antaranya berfokus pada formasi sosial di luar Indonesia, dikelompokkan berdasarkan pada: yang relatif telah terbentuk, yang lebih marjinal atau dunia 'keempat', dan diaspora. Dinamika yang dilaporkan dalam penelitian-penelitian ini dibandingkan dan dipertentangkan dengan dinamika Barat dalam 'Introduction'. Ketidakhadiran identitas personal dalam penelitian identitas-cyber di dunia Barat juga ditampilkan, dengan beberapa kewaspadaan. Ditempatkan dalam konteks isu yang akhir-akhir ini diberi label 'globalization' dan 'manifesto' antropologi cyberspace dari Arturo Escobar, permasalahan teoritis ini kemudian dihubungkan dengan pemunculan penting open computing pada bangsa-bangsa di luar Barat seperti Indonesia."

"Subak di Bali merupakan suatu organisasi sosial masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan norma-norma dan sistem pengetahuan orang Bali. Dalam melihat organisasi tersebut untuk dikaji dalam kajian Antropologi Hukum, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan dalam konteks apa suatu institusi semacam itu dilihat. Pentingnya menentukan konteks permasalahan secara cepat bertujuan untuk menghindari penjelasan yang terlalu panjang lebar tentang keterkaitan antara sub-sub sistem dalam kebudayaan itu sendiri."

"Keamanan sosial merupakan satu bidang yang kini banyak menjadi perhatian ahli antropologi hukum. Dalam artikel ini, penulis menyajikan hasil penelitiannya tentang studi perbandingan pada sistem-sistem keamanan nasional dari penduduk Maluku Tengah yang memiliki latar belakang kebudayaan dan agama yang sama, tetapi yang bermukim di dua Negara yang berbeda: Indonesia dan Belanda. Keamanan sosial mengacu pada mekanisme yang menjamin diperolehnya kesempatan untuk hidup yang layak, baik bagi orang-orang dewasa yang sehat dalam satu komuniti maupun bagi mereka yang tidak dapat menyajikan hal itu untuk dirinya sendiri. Dalam artikel ini penulis menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk keamanan sosial dalam komuniti yang berbeda terwujud karena pengaruh kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda pula."