Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[, ]"

"Upacara Sembahyang Rebutan adalah salah satu dari berbagai macam upacara yang diselenggarakan oleh penganut Tri Dharma di TITD Kwan Sing Bio, Tuban. Upacara ini diselenggarakan pada tanggal 22 bulan 7 Imlek bertujuan untuk menentramkan roh-roh jahat yang dibebaskan dari neraka selama bulan 7 Imlek dengan cara memberikan persembahan berupa doa dan sesaji kepada roh-roh ini.Dalam penyelenggaraan Upacara Sembahyang Rebutan di tempat ibadah Tri Dharma ini terdapat ciri khas yang membedakannya dari tempat lain, yakni adanya perebutan tumpeng oleh orang-orang yang ingin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Tumpeng ini merupakan makanan tradisi setempat.Para penganut Tri Dharma ini yakin bahwa upacara yang mereka selenggarakan termasuk bagian dari ibadah dalam ajaran mereka. Pada hal upacara ini telah ada jauh sebelum ajaran-ajaran mereka tercipta. Cerita dan ayat-ayat dalam kitab suci ajaran mereka yang diyakini berkaitan dengan upacara ini, sebenarnya hanya dihubung-hubungkan saja, karena tidak ada satu ajaran pun dari ketiga ajaran yang secara jelas menerangkan tentang upacara tersebut.Para penganut Tri Dharma ini percaya bahwa kehidupan dan kesuksesan mereka dalam bekerja, selain karena ketekunan dan kerja keras juga karena perlindungan dari roh-roh leluhur. Penulis merasa tertarik untuk menggambarkan Upacara Sembahyang Rebutan selain karena hal-hal di atas juga karena dalam upacara ini tampak adanya 2 hal yang berbeda. Di satu pihak penganut Tri. Dharma menjalani kehidupan modern, tapi di pihak lain mereka tetap melakukan upacara tradisional."

"Teks ini berisi uraian tata cara keagamaan dalam Islam, seperti tentang arti Iman, Islam dan Ihsan, dilanjutkan dengan urut-urutan pelaksanaan ibadah shaiat dan puasa. Di dalam naskah terdapat beberapa catatan yang menyatakan bahwa, naskah ini milik Tuan Haji Abubaka yang berasal dari Jayadiningratan, Salakarta. Naskah telah pula dibuatkan ringkasannya oleh Mandrasastra, pada bulan Desember 1931. Tidak dijumpai keterangan tentang nama penulis/penyalin maupun tarikh penulisan/penyalinan naskah."

"Buku ini berisi tentang tata cara sembahyang mayit (jenazah). Diawali dengan bacaan awal tahlil. Diterangkan untuk jenazah pria atau pun perempuan (urut-urutannya). Doa-doa tahlil untuk pria dan perempuan, juga doa di pemakaman, juga doa untuk jenazah anak-anak (perempuan maupun laki-laki), doa Rasulullah dan doa sahabat. Ada juga doa yang harus dibaca oleh ibu yang sedang hamil. Ada pula doa Maulana Ibrahim s. a. Adapun yang terakhir adalah doa keselamatan."

"Kitab Sembahyang adalah salah satu naskah yang masuk dalam golongan kepustakaan Islam santri, isinya mengenai syariat Islam (hukum Islam), seperti ajaran tentang pelaksanaan salat, puasa, ma'ripat, ihsan, iman, dan Islam. Langka kerja filologi pada naskah ini dengan melakukan kritik teks yang di dalamnya terdapat perbandingan teks.Mengacu pada Behrend (1995,2), perbandingan meliputi tiga buah aspek yakni aspek tembung, carita, dan tembang. Dalam teks ini hanya melakukan perbandingan carita saja. Pemilihan naskah berdasarkan pada tiga kriteria yakni, kemandirian dan keutuhan teks, teks berbahasa Jawa, dan beraksara pegon dan Jawa. Berdasarkan kriteria itu, menghasilkan tiga buah naskah, yakni naskah yang bernomor koleksi NR 298, NR 208, dan NR 130.Dari tiga buah naskah terpilih dilakukan perbandingan carita. Dalam perbandingan carita tersebut ditentukan kelompok naskah yang seversi, yakni versi I, NR 298 dan NR 208 dan versi II NR 130. Dari dua versi yang berbeda itu, ditentukan sebuah naskah landasan, yakni sebuah naskah koleksi perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, bemomor koleksi NR 130 yang digunakan sebagai suntingan teks."

"Dalam skripsi ini saja mentjoba memberi gambaran tentang susunan masjarakat jang saja berikan itu hanjalah merupakan garis besar sadja, mengingat sempitnja waktu untuk menjelidiki soal kekerabatan itu lebih dalam dan seksama lagi..."

"ABSTRAKPertengahan tahun 2015 lalu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengajak pengusaha asing dan investor agar mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder, sumber-sumber dan teori-teori mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan analisa hukum dari Guru Besar Agraria Universitas Indonesia yaitu Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa tujuan dari pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia adalah untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia. Dan pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia memenuhi asas-asas pembentukan peraturan pemerintah yang baik

---

ABSTRACTMid 2015, the Government of the Republic of Indonesia issued a regulation the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia. The regulation is intended to invite foreign businessmen and investors to make it easier to invest in Indonesia. This study uses normative and secondary data sources and theories about the principles of the formation of legislation is good and legal analysis of Professor of Agricultural University of Indonesia Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Results of research and analysis indicate that the purpose of government issued Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia is to invite foreign investors to enter Indonesia. And in principle the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia to meet the principles of the formation of a good government regulations"