Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1% dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat.Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1% of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation's identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation.Spatial and economic analysis results show the role and impact of community in their increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1 dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat. Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1 of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation 39 s identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation. Spatial and economic analysis results show the role and impact of community intheir increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."

"ABSTRAKMasyarakat nelayan merupakan salahsatu kelompok masyarakat yang paling rentan akan kemiskinan. Beragam program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pada kelompok masyarakat ini ternyata masih banyak menemui kegagalan. Literatur dan penelitian sebelumnya melihat kegagalan ini karena adanya kesalahan eksternal yang menghambat mobilitas eksternal sebagai salahsatu faktor penghambat pembangunan, serta adanya faktor lain yang kini harus mulai diperhitungkan dalam melihat kesejahteraan masyarakat nelayan. Perspektif itu adalah modal sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik modal sosial nelayan memang terbilang tinggi, namun tingkat kesejahteraannya masih rendah. Ini membuat hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ternyata masih sangat rendah.

---

ABSTRACTFishermen community has become one of the most vulnerable communities towards poverty. Various policies and programs have been implemented, yet none seem to have work. Previous literature and research shows that this might have something to do with the external factors that stunted the community rsquo s vertical mobility, and some also shows that the absence of social capital as a key factor in the planning process of the policies, played quite a significant part. The result of this research, however, shows that fishermen communities indeed have a high level of social capital, yet their welfare level is low. Thus the correlation between the two is not significant, and in some cases, almost non existent."

"Pengelolaan sampah di kota besar di Indonesia seperti Jakarta merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Masalah sampah tersebut tidak hanya menjadi masalah penyelenggara kota namun melibatkan seluruh masyarakat. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diperlukan sebagai lokasi akhir pembuangan dari suatu wilayah kota. Pengolalian sampah dilakukan secara terpusat di lokasi TPA dengan sistem pengolahan yang sudah ditentukan.Tempat pembuangan akhir sampah di Bantargebang menjadi lokasi pembuangan akhir sampah bagi kota Jakarta berdasarkan SK Gubernur Sawa Barat No. 593.821SK.11661AGR-DAI26-1987. dengan luas lahan 108 ha. Jumlah sampah yang ditampung stiap hari di TPA Bantargebang mencapai ribuan meter kubik. Pada tahun 2003 tercatat 25.540 meter kubik. Sampah yang dianggap sebagai barang yang sudah tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya ternyata dapat dimanfaatkan oleh bagian masyarakat yang lain. Dengan keberadaan TPA Bantargebang, kelompok masyarakat yang mencari barang dart sampah untuk dimanfaatkan menjadi Iebih mudah karena lokasi sudah tetap sehingga mereka tidak perlu mendatangi tempat-tempat sampah. Masyarakat tersebut biasa disebut sebagai pemulung. Mereka akhirnya bermukim menetap di sekitar TPA Bantargebang. Pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 5.200 pemulung.Penelitian bertujuan untuk menganalisis kontribusi keberadaan TPA Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat pemulung, apa dan bagimana hubungan faktorfaktor yang mempengaruhi serta kesesuaiannya dengan kualitas huniannya. Untuk mengetahuinya dilakukan observasi human pemulung di lapangan, wawancara menggunakan kuesioner dan wawancara berpedoman dengan sumber informasi dari pihak pejabat, pengelola TPA dan tokoh pemulung.Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan TPA Bantargebang mampu memberikan kesejahteraan kepada pemulung dan keluarganya. Sebagian besar pemulung adalali pendatang yang mempunyai rumah di daerah ass), tetapi telah menetap di sekitar TPA lebih dari 5 tahun. Secara ekonomi TPA Bantargebang mampu memberikan kontribusi sebesar lebih dari 4,1 milyard rupiah setiap bulan kepada 5.200 pemulung.Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar pemulung mampu menyisihkan penghasilan setiap bulannya. Walau demikian pada basil analisis didapat bahwa penghasilan pemulung tidak berhubungan dengan kualitas huniannya. Sehingga teori Maslow yang menyebutkan bahwa semakin tinggi penghasilan akan semakin balk kualitas huniannya, pada kasus pemulung di TPA Bantargebang temyata tidak berlaku. Dalam hal kesehatan pemulung, data menunjukkan bahwa walaupun pemulung setiap had bergaul dengan sampah namun sebagian besar mengalami sakit flu 6 bulan sekali. Penelitian pada kualitas hunian juga menunjukkan unsur hunian yang paling penting menurut masyarakat pemulung adalah kdberadaan air bersih. Sedangkan unsur human yang dianggap paling tidak penting adalah kepemilikan lahan. Kesesuaian antara hunian dengan harapan kepentingan pemulung secara global sudah cukup sesuai (85,5 %). Kesesuaian yang paling tinggi adalah pada penerangan, karena hampir seluruh hunian menggunakan penerangan lampu listrik. Sedangkan kesesuaian antara hunian dengan harapan kepentingan pemulung yang paling rendah adalah ventilasi/penghawaan. Sebagian besar hunian pemulung tidak mempunyai jendela. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah tingkat kesesuaian pemulung terhadap hunian yang sehat sebesar 64,2 %. Temyata sebagian pemulung tidak menganggap penting terhadap lahan yang ditempati, persepsi yang deinikian menyebabkan pemulung cenderung menempati lahan di pinggir kali atau rel kereta api.

---

Waste management in a big cities in Indonesia such as Jakarta, is a serious problem. It is not only problem for city government but also for dwellers. A final Disposal Site (TPA) is needed as a final location for receiving waste from the city. The waste management is centrally done at final disposal site location with established processing system.

The Final Disposal Site in Bantargebang has been legal since the issuance of The Governor of West Java's Decree No. 593.821SK 11661AGR DA/26-1987, with 108 acres wide area. Final disposal site is able to receive more than thousands meter cubic waste per day. In 2003 there was 25540 meter cubic. Although most people think that waste is useless some others are able to recycle it. Because of the existence of pinal disposal site Bantargebang some group people who look for useful waste become easier to do their work because final disposal site has been a fix location so that they do not have to circle around to find out other waste cans. The people are called scavengers. Finally, They live around Final Disposal Site Bantargebang. in 2003, it was estimated there were about 5.200 scavengers.

This study aims to analyze the contribution final disposal site Bantargebang to the scavengers's welfare, factor and harmonization which influence the quality of their settlement. To obtain information about the quality of sacvengers's settlement I observed and interview them at the location using questionnaires. The interview held on to the government officers, Final Disposal Site manager, and scavenger's leader.

The result of analysis showed that the existence Bantargebang Final Disposal Site could provide welfare to the scavengers' and their family. Most of the scavengers were urban (migrants) who has house in their origin. They have been living around Final Disposal Site more than 5 years. Bantargebang Final Disposal Site has economically contributed on their daily life. Through 5.200 scavengers there was financial stream that costs more than 4.1 billion rupiahs every month. The result depicted that most of them could save their earnings monthly. However, the analysis revealed that there was no correlation between scavengers' earnings and their settlement. According to Maslow theory that the more earnings the more quality of someone's settlement, in this case, it did not go into effect. Regarding to scavengers' health, data showed, they got influenza only once in six months, even though the waste contaminated them everyday.

The study on quality of settlement expiained that the most important of settlement element was availability of clean water. Inversely, the most unimportant was ownership of land. Generally, harmonization between settlement and scavengers' interest expectation was in line (85,5%). The highest harmonization was electricity, because most of them use it. Meanwhile, the Iowest harmonization between settlement and scavengers' interest expectation was ventilation. Mostly, their houses do not have window.Conclusion of the study was Bantargebang Final Disposal Site provided money of billion rupiahs every month so that it attracted some people. In addition, scavengers did not care about the land they live in. It made them had a tendency to take up land close to the riverbank or the railway. The precentages of the analogies of scavengers against healthy residence

are 64,2 %."

"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

---

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.

This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used."

"Masuknya Candirejo ke dalam zona merah kemiskinan, mendorong organisasi lokal menciptakan suatu gerakan untuk mengentas kemiskinan melalui pendirian desa ekowisata. Berdiri nya desa ekowisata, membuat adanya pemanfaatan potensi budaya dan alam sehingga menghasilkan rekacipta sebagai kunci utama daya tarik dalam kegiatan ekowisata. Sebagai sebuah objek wisata, Candirejo memiliki faktor pembentuk ekowisata seperti budaya, alam, dan masyarakat yang saling memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karya penelitian ini berupaya melihat bagaimana kegiatan ekowisata di Candirejo dapat berkembang dengan faktor-faktor yang ada didalamnya dan bagaimana kegiatan ekowisata dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

---

As Candirejo has enter into the red zone of poverty, this has stimulated local organization to create a movement in purpose to end the poverty through the establishment of ecotourism village. The establishment of an ecotourism village has made the use of cultural and natural potentials, resulting in an invention as the main key to attraction in ecotourism activities. As a tourism object, Candirejo has ecotourism factors such as culture, nature, and society which effect each other in improving the welfare of the community. This research work tries to investigate how ecotourism activities in Candirejo can develop with the factors involved and how ecotourism activities can give benefit the welfare of rural communities."

"Sebagai negara dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan perekonomian syariah khususnya di bidang filantropi Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS hadir sebagai lembaga pengelola zakat nasional di Indonesia memberikan fasilitas untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menyediakan program-program zakat khususnya zakat produktif. Maka dari itu, tujuan pada penelitian ini adalah untuk melihat keterkaitan antara zakat produktif dengan kesejahteraan masyarakat Depok sebagai salah satu komponen filantropi Islam dengan metode penghitungan Indeks Kesejahteraan BAZNAS. Indeks tersebut terdiri dari tiga indeks penyusun lainnya seperti Indeks kesejahteraan CIBEST, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Kemandirian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan jumlah responden sebanyak 42 mustahik yang menerima Program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok. Kemudian penggunaan data sekunder pada penelitian ini adalah informasi mengenai data lokasi mustahik. Hasil penelitian menggunakan indeks kesejahteraan BAZNAS menunjukkan angka indeks sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan keterkaitan zakat produktif dengan kesejahteraan masyarakat Depok dalam kategori baik. Kemudian hasil tersebut mengartikan bahwa adanya zakat produktif memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat Depok.

---

As a country with the largest Muslim communities in the world, Indonesia has the opportunity to develop a sharia economy especially Islamic philanthropy to alleviate poverty and improve welfare. In managing zakat, BAZNAS presents as a national zakat management institution in Indonesia to provide facilities to alleviate poverty and improve the welfare of the Indonesian people by providing zakat programs, especially productive zakat. Therefore, this study aims to see the relationship between productive zakat and Depok Community Welfare as one of the components included in Islamic philanthropy through BAZNAS Prosperity Index method. The main index supported by three other indexes such as the CIBEST welfare index, Modification of the Human Development Index, and the Independence Index. The data that used in this study are primary data with a number of respondents as many as 42 mustahik who received the productive zakat from BAZNAS named Depok Sejahtera. Then the use of secondary data in this study is information about the location of mustahik. The results of the study using BAZNAS Prosperity Index showed an index of 0.65. This shows the relationship of productive zakat and Depok Community welfare in the good category. This means that the relationship of productive zakat has an impact to the welfare of mustahik."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai terhadap tingkat kesejahteraan melalui kinerja pemerintah. Kinerja impact yang diwakili oleh kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja proses yang diwakili oleh kinerja pemerintahan yang diproksikan dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD). Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel akhir penelitian sebanyak 383 pemda pada tahun 2009-2013.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai melalui kinerja pemerintah sebagai variabel intervening adalah positif dan signifikan.

---

This study aims to provide empirical evidence indirectly effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure to the level of prosperity through government performance. Performance impact is represented by the people's welfare is affected by the performance of the process represented by proxy with the government's performance scores Performance Evaluation of the Implementation of Government (EKPPD). The study population was all local governments in Indonesia by the end of the study sample as many as 383 local governments in 2009-2013. The research data was processed using software eviews 8.

Empirical test results prove that the indirect effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure by the government's performance as an intervening variable is positive and significant."

"Tesis ini membahas tentang proses pembentukan Taman Baca Masyarakat yang dijadikan rintisan modal sosial masyarakat Kota tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program Taman Baca Masyarakat dibentuk atas inisiatif masyarakat yang dipelopori oleh organisasi masyarakat Magma. Faktor yang mendukung berkembangnya Taman Baca ini adalah tingginya minat baca masyarakat terutama anak usia dini. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan pendirian Taman Baca ini adalah belum adanya sumber daya yang terampil dan khusu untuk mengelola Taman Baca tersebut.

---

This thesis discusses the process of formation Parks Community Reading made ??pioneering social capital South Tangerang City. This study used a qualitative approach and descriptive research. The research concludes that the Community Reading Garden program established at the initiative of the community, spearheaded by Magma community organizations. In the formation of this organization invites the public to form a park Read in every district in South Tangerang City. In his process activities performed at Yosemite Read not only as a place to get a reading resources, but also as a place or a place for people to do various activities. Factors that support the development of this park is the high Read public interest especially early childhood. Besides South Tangerang mayor also took the initiative to develop the reading garden. While the factors that become barriers to the establishment of park Read is the absence of skilled resources and specific to managing the park Read that activities carried out yet right on target as a function of the public library."