Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji beragam aspek dari pemukiman Bugis, organisasi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya yang dilaksanakan orang-orang Bugis. Kajian yang dilakukan tidaklah terpaku pada analisis struktural masyarakat Bugis, tetapi lebih pada strategi-strategi dalam memperoleh pencaharian, bertolak dari perspektif teori 'praktis'. Kelenturan dalam komposisi rumah tangga dan para pengikut melandasi kelabilan pengusaha-pengusaha Bugis dan kemampuan pemukim-pemukim Bugis untuk beradaptasi pada kesempatan-kesempatan pasar, dan kemungkinan perolehan sumber-sumber daya lokal. Proses mengadopsi pengikut-pengikut sebagai kerabat, serta orientasi pada tingkat-tingkat yang berbeda dari otonomi perrorangan dalam tahap-tahap kehidupan yang berbeda, juga menyumbang pada kelenturan kemampuan berwirausaha orang-orang Bugis. Kemampuan untuk merekonseptualisasi wilayah-wilayah yang baru dihuni sebagai tempat-tempat yang telah dikenali sebelumnya, juga menyumbang pada kesuksesan pengusaha-pengusaha Bugis di luar tanah kelahirannya. Tulisan ini diakhiri dengan mengkaji bagaimana semua faktor itu menyumbang tidak hanya pada keberhasilan berwirausaha pemukim-pemukim Bugis, tetapi juga pada keacuhan mereka terhadap upaya mengkonservasi sumber daya dalam wilayah-wilayah yang mereka kunjungi."

"Tulisan ini mengkaji mengenai seks, gender, dan siri' dalam budaya Bugis. Tulisan memerikan bagaimana gender dan seksualitas dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berasal daritradisi tulisan, pepatah dan nasihat, serta menunjukkan beberapa studi kasus hasil penelitian etnografi di Sulawesi Selatan. Siri' (kehormatan/rasa malu) merupakan sebuah konsep mendasar dalam kehidupan masyarakat Bugis. Bagi orang Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol dari siri' keluarga dan berkaitan dengan konsep laki-laki yaitu ' bi' (perilaku yang tepat). Akibatnya, perempuan harus dipantau secara ketat dan perilaku mereka tidak hanya diawasi oleh orangtua, tetapi juga oleh anggota keluarga dekat dan jauh atau bahkan oleh anggota-anggota masyarakat sekitar, yang lebih tepat disebut sebagai tomasiri' (orang yang bertanggung jawab menjaga siri' keluarga). Kenyataan ini didukung oleh adat Bugis yaitu seorang perempuan harus selalu di bawah perlindungan seseorang. Jika ia lajang,berapa pun usianya, ia berada dalam pengasuhan dan perlindungan orangtuanya, saudara laki-laki (bila ada), dan/atau kerabat laki-laki lainnya; ketika ia menikah, ia berada dibawah perlindungan suaminya. Kekuasaan parental ditransformasikan menjadi kekuasaan konjugal dan dialihkan kepada suaminya. Tulisan ini menggali bagaimana siri' berinteraksi dengan dan memperkuat identitas-identitas gender dan hubungan kekuasaan yang membentuk seksualitas perempuan dan laki-laki Bugis."

"Outbreaks of violence in eastern Indonesia in 1998 were characterized by attacks on migrants from Sulawesi. Anti-Bugis prejudice has a long history in the archipelago, but historically it has been expressed in differing ways. What explanations have been put forward for political/ethnic violence in Indonesia? By comparing the discussion of last year's conflict with that after the post-coup killings, for example, the author raises the question of 'what do we learn'? Is sociological logic adequate in these situations? In this article the author argues that at the foremost, we have to move beyond the reification of ethnic and religious difference, which produce their own mythic enchantment. Explanations of violence need to be grounded in specific historical analysis, in this case the recent history of Indonesian politics."

"In this article, the author describes the ethnography of the Bugis-Makassar, the largest inhabitants in South Sulawesi. His description includes: the historical background, their social stratification, kinship system, traditional political structure, and folklore. How the Bugis-Makassar elite groups are developed and how their social structure influenced by such development is also discussed by the author. Based on the historical evidences it is revealed that identification of the elite groups which is underlined by nobility, emerged in 15th century. In the period of Dutch colonization, composition of the elite groups changed into: pangreh-praja (government administration official) which subsequently emerged as a new elite group. In the era of independence, the position of elites were mostly occupied by the rulling class and well-educated persons. In the last section, the author explains the sirik an institution which refers to human dignity and self-respect - in relation to the conditioning of Indonesian national culture."

"Tulisan ini mengkaji masa lalu dari sudut pandang 'ingatan sosial' (social memory) dan peranannya dalam mengonseptualisasi identitas serta hubungan-hubungan etnis dalam perubahan politik orang-orang Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarah, kedua pihak selalu menjalin hubungan. Terdapat pula hubungan yang erat dalam bahasa dan kebudayaan mereka. Walaupun penduduk di dataran tinggi memiliki status yang marjinal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dataran rendah - yang secara politiklebih berkuasa - sepanjang sejarah mereka telah hidup bersama secara damai, dan dihubungkan oleh jaringan-jaringan perdagangan serta perkawinan campuran di antara kaum bangsawan kedua pihak. Tetapi, dalam ingatan sosial orang Toraja, beberapa kejadian memiliki signifikansi mitologis...[...] Dalam tulisan ini, perhatian penulisnya tertuju pada bagaimana dan mengapa cerita-cerita ini dan yang lain menjadi bagian dari 'ingatan' mereka, dan mengapa mereka tetap memanfaatkannya pada masa kini. Cerita telah menjadi bagian dari definisi orang Toraja tentang identitas, dan menyajikan suatu landasan untuk bertindak. Tindakan itu memperoleh kekuatan tambahan setiap kali cerita itu diaktifkan kembali. Dalam situasi masa kini dengan adanya ketegangan hubungan etnis, orang-orang Toraja merasakan kekhawatiran atas ancaman ekstrimis yang dapat membahayakan hubungan-hubungan baik dan masa depan yang damai."

"Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam."

"The geographic area I will focus on is the Minahasa region in North Sulawesi. There, in the eighteenth century the eight 'tribes' inhabiting the area were united into a single 'ethnic group' known as 'Minahasa' until today. Not only the Dutch colonial government but also the Protestant church put great efforts into this unifying and homogenizing process that was supposed to create a common identity for all Minahasan people. The effectiveness of those efforts can hardly be denied. Nevertheless, internal differences have continued to exist and they are based not only on 'traditional' concepts that divided the 'original' Minahasan tribes but also on the local population's experiences with immigrants from other parts of Indonesia and overseas (e.g. the Philippines and China). Although this is not a recent phenomenon, political and socio-economic developments during the last few years have had further impacts on demographic conditions and relations between different ethnic and religious 'groups'. Thus, the Minahasa-like other 'ethnic groups' in Indonesia-are confronted with a double binding of supposed needs and requests for diversity under a unifying umbrella-on the regional as well as national level. The paper will address the 'problem' from the perspective of a rural community in the south-eastern part of the region. Hence, local concepts of identity, their constructions and markers in everyday life, as being manifested in food and clothing for instance, will be given special consideration. It will also be taken into account that the media (esp. television) plays an important role in the formation and representation of ethnic and religious identity. The paper aims at showing how 'unity' and 'diversity' in this context are produced and reproduced on the village level and its relation to the national discourse."

"Komunitas Lonthoir masa kini yang menetap di Kepulauan Banda terdiri dari penduduk dengan asal usul historis yang berbeda satu sama lain. Walau demikian, mereka mampu untuk menyatakan suatu identitas diri berdasarkan karakteristik lokal yang sangat kuat. Dalam tulisan ini penulis mengkaji suatu dimensi yang penting dari situasi tersebut. Dengan memfokus pada 'praktek sakral' ('sacred practice') di Lonthoir, penulis memperlihatkan bahwa aktivitas tersebut mewujudkan suatu tatanan moral dengan sangsi supernatural. Tatanan moral ini secara efektif melarutkan setiap perbedaan di antara gagasan-gagasan religi dan adat melalui reproduksi dari sosialitas lokal, dan suatu perasaan yang hidup mengenai 'tempat' (a lived sense of place). Penulis menyatakan bahwa istilah-istilah seperti 'sinkretisme' (syncretism) atau 'agama sinkretik' (syncretic religion) tidak bermanfaat dalam memahami proses yang kompleks ini. Lagipula, di samping menyebabkan adanya suatu visi dikotomi dari modern dan tradisional, 'sinkretisme' mengekalkan suatu gagasan murni tentang kebudayaan yang acap kali menemukan ekspresinya dalam wacana 'kesukubangsaan'. Penulis mengajukan istilah 'bricolage' sebagai suatu alternatif yang memungkinkan untuk memahamidinamika dari identifikasi lokal."

"Dengan menggunakan konsep Pierre Bourdieu mengenai 'modal simbolis' (symbolic capital), tulisan ini mengkaji perubahan pertanian di salah satu pemukiman transmigrasi di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pada musim kemarau panjang tahun 1997 para transmigran dari Desa Bicoli di Halmahera Tengah mulai menanam padi untuk pertama kali. Merekalah kelompok transmigran satu-satunya di antara kelompok-kelompok transmigran lokal di daerah transmigrasi yang dibuka tahun 1992 itu yang bercocok tanam padi. Latar belakang sejarah dan sosial orang Bicoli sebelum memasuki daerah transmigran diacu oleh penulis untuk memperlihatkan faktor-faktor yang mendorong orang Bicoli mengadopsi pengetahuan pertanian dari transmigran asal yang lebih awal bermukim di wilayah ini. Orang Bicoli yang bertransmigrasi ke Halmahera merupakan keturunan kelompok sosial dengan kedudukan terendah dalam masyarakat Halmahera Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji adopsi pengetahuan bercocok tanam padi itu sebagai strategi untuk memperoleh modal simbolis (symbolic capital) dan pengakuan sosial (social recognition) sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dalam uraian ini, penulis mengemukakan argumentasinya bahwa pengetahuan (knowledge) tidak dapat dipisahkan dari isu-isu kekuasaansosial (social power), praktek (practice) serta perebutan yang konstan untuk memperoleh modal simbolis (the struggle for symbolic capital)"

"Tesis ini meneliti mengenai kebudayaan pesantren, manajemen dan perilaku santri yang berkenaan dengan kesehatan dalam konteks penciptaan dan pemeliharaan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat di pesantren. Status kesehatan seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan, kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat seseorang atau masyarakat dan keadaan lingkungan hidupnya. Hal ini sebagaimana dikatakan Foster (1986) bahwa di samping faktor biologis, faktor-faktor sosial-psikologi dan faktor budaya sering memainkan peran dalam.mencetuskan penyakit Namun begitu lingkungan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kesehatan, tetapi memiliki arti penting karena sampai batas tertentu dapat dikendalikan terutama yang diakibatkan perilaku atau perbuatan manusia. Adapun kebijakan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, air yang sehat, atau yang membuat orang lalai bahwa peralatan-peralatan sanitasi yang tak sempurna, tradisi kebudayaan, lembaga ekonomi, sanitasi dan kebijakan lain yang mempengaruhi munculnya penyakit semuanya turut mempengaruhi kesehatan.Pesantren sebagai salah satu elemen pendidikan juga menempatkan masalah tersebut dalam kurikulumnya, menyangkut di dalamnya kitab-kitab yang menjadi rujukan dan dipelajari serta dipergunakan di pesantren. Pesantren yang notabene merupakan lembaga pendidikan Islam tentu saja dalam praktek kesehariannya berdasarkan ajaran Islam pula. Secara universal Islampun juga mengangkat isu mengenai masalah kesehatan maupun kebersihan dan bahkan anjuran memakan makanan- minuman yang thoyyib yaitu makanan atau minuman yang bagus kualitas gizinya maupun halal cara memperolehnya. Dalam hal ini pula ada makanan yang secara tegas dilarang untuk dikonsumsi. Dalam Hadits (sumber hukum kedua setelah Alquran) dengan jelas juga dikatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah dan juga menganjurkan untuk menjaga kebersihan dengan segala usaha yang dapat dilakukan.Pesantren memang merupakan suatu komunitas tersendiri dimana semua rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan, misalnya halal-haram, wajib-sunah, baik-buruk dan sebagainya dipulangkan kepada hukum agama, dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dan ibadah keagamaan dengan kata lain semua kegiatan kehidupan selalu dipandang dalam struktur relevansinya dengan hukum agama. Salah satunya dalam hal kebersihan atau kesehatan. Banyak hal-hal yang dianggap bersih dan suci oleh pesantren, karena dibolehkan oleh hukum agama tetapi tidak bersih atau tidak sehat menurut konsepsi ilmu kesehatan. Sehingga cara pandang ini tentu sangat membedakan antara komunitas pesantren dengan masyarakat "diluar" pesantren.Masyarakat pada umumnya memberikan batasan tentang kesehatan adalah batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, yaitu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehingga secara normatif dan sistematik meskipun pesantren telah memiliki kurikulum dan pengajaran sebagaimana tersebut diatas, namun pada kenyataannya masalah-masalah kesehatan terutama hubungan mata rantai yang telah menyebabkan munculnya penyakit dapat terjadi. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang berbeda antara pesantren dengan masyarakat "diluar" pesantren terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Masyarakat pesantren selalu mengembalikan pemahaman mereka kepada kaidah hukum Fiqh, sehingga mereka memiliki persepsi sendiri mengenai kebersihan lingkungannya terutama untuk sebagai sarana ibadah semata-mata kepada Allah SWT sehingga yang terpenting menurut pesantren adalah kesucian sarana tersebut, yaitu terbebas dari najis sehingga tidak menghalangi sahnya suatu ibadah. Hukum fiqh begitu menempati kedudukan yang dominan pada tata nilai dalam kehidupan di lingkungan pesantren. Sedangkan pengajaran mengenai fiqh ini sebagaian besar diperoleh pada kitab-kitab kuning. Kitab kuning merupakan kitab-kitab pengajaran Islam klasik, yang berbahasa Arab dan ditulis oleh para ulama abad pertengahan (7-13 Hijriah).Hal ini tentu turut menjadi pemicu terjadinya perbedaan pemahaman tentang kondisi pemeliharaan kebersihan dan kesehatan di pesantren dengan pemahaman masyarakat "diluar" pesantren. Demikian pula dengan kebudayaan pesantren dalam konteks ini yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas pesantren dimana di dalamnya berisi perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang terwujud dalam perilaku, tindakan, nilai-nilai yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan mengenai kesehatan lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkannya serta pengelolaan kebijakan-kebijakan pesantren yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.Disamping itu, terjadi kontradiksi (penafsiran/ pemahaman yang bertolak belakang) perilaku sehari-hari di pesantren dengan cara pandang masyarakat "diluar' pesantren mengenai kesehatan lingkungan hidup sehari-hari juga didukung oleh kurang memadainya fasilitas-fasilitas bangunan maupun tempat tinggal santri sehingga kurang mendukung terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan sehat serta nyaman untuk belajar. Kondisi ruangan, kamar mandi dan sarana sanitasi lainnya termasuk pengelolaan sampah dan sebagainya. Kondisi ini sangat mempengaruhi perilaku keseharian mereka terutama dalam upaya pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang optimal."