Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkaan telaah atas edisi khusus Antropologi Indonesia no.56, penulis menyarankan agar Flores tidak dipandang sebagai suatu entitas tersendiri, tetapi sebagai suatu pulau yang terkait dalam suatu kepulauan. Lautan yang menghubungkan gugusan pulau-pulau itu memungkinkan terwujudnya hubungan-hubungan melalui perdagangan dan migrasi yang direfleksikan dalam mitos dan sejarah. 'ikatan-ikatan bahasa ' (linguistic linkages) dan hubungan-hubungan sejarah wilayah Flores Timur diacu oleh penulis untuk menunjang pandangan ini...[...] Penulis menyarankan agar kasus-kasus etnografi yang disajikan, dan kerangka-kerangka analisis yang dikaji dalam edisi khusus Antropologi Indonesia tentang Flores ini disimak oleh para pemerhati masalah bahasa, identitas, dan pembangunan di Indonesia."

"Artikel ini membahas tentang perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan ekowisata sebagai alat untuk mempertahankan sumberdaya hutan di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores bagian Barat. Ada beberapa perbedaan pemikiran tentang 'pengguna' Taman Rekreasi Nasional, yakni: turis domestik, turis asing dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan. Tulisan ini mengulas pencabutan hak milik tanah nenek moyang penduduk lokal oleh pemerintah dengan menggunakan wacana 'konservasi'. Penduduk lokal dipersepsikan bukannya sebagai pengguna yang produktif atau konservator, melainkan sebagai 'pengrusak' hutan. Sejarah marginalisasi penduduk lokal terhadap tanah mereka yang berkelanjutan mulai dari zaman kolonial sampai Era Orde Baru dan Reformasi akan dibahas agar peran konservasi dan ekowisata ditinjau kembali."

"Artikel ini membahas tentang perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan ekowisata sebagai alat untuk mempertahankan sumberdaya hutan di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores bagian Barat. Ada beberapa perbedaan pemikiran tentang 'pengguna' Taman Rekreasi Nasional, yakni: turis domestik, turis asing dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan. Tulisan ini mengulas pencabutan hak milik tanah nenek moyang penduduk lokal oleh pemerintah dengan menggunakan wacana 'konservasi'. Penduduk lokal dipersepsikan bukannya sebagai pengguna yang produktif atau konservator, melainkan sebagai 'pengrusak' hutan. Sejarah marginalisasi penduduk lokal terhadap tanah mereka yang berkelanjutan mulai dari zaman kolonial sampai Era Orde Baru dan Reformasi akan dibahas agar peran konservasi dan ekowisata ditinjau kembali."

"Tulisan ini membahas masalah organisasi sosial masyarakat adat desa 'Udu Worowatu,suku bangsa Keo di Kabupaten Ngada, Flores Tengah. Keunikan masyarakat ini terlihat dari sistem penataan stratifikasi sosialnya yang merujuk pada tiang rumah adat (deke) dan jenis keranjang adat (wati, gata, mboda) yang lazim digunakan untuk menghitung berat sumbangan wajib berupa nasi atau jagung pada saat penyelenggaraan suatu upacara adat. Setiap individuatau kelomppok telah memahami status masing-masing, baik sebagai pemangku tiang depan atau belakang, tiang timur atau barat, keranjang kecil (wati), keranjang menengah (gata) atau pun keranjang besar (mboda). Rujukan pada tiang (deke) dan keranjang (wati, gata)itu menyiratkan pula tatanan sosial setiap individu atau kelompok, baik sebagai pemimpin adat atau anggota biasa. Sistem pemerintahan desa yang secara seragam diterapkan di seluruh Indonesia berdasarkan UU no. 5 1979 dengan segala perangkatnya, merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap khasanah adat dan budaya lokal. Pemilihan dan pengangkatan perangkat pemerintahan desa yang tidak mempertimbangkan tatanan sosial adat itu telah memarjinalisasikan para pemimpin adat. Hal itu merupakan penerapan sistem sibernetik yang akhirnya bermuara pada kepemimpinan tanpa wibawa, tetapi yang memerintah secara otoriter, dan yang dapat menyebabkan kegagalan pelbagai proyek pembangunan."

"Tulisan ini merupakan sebuah analisa simbolik tentang hubungan antara manusia dan binatang liar di Kabupaten Manggarai di Flores Barat. Orang Rembong di Manggarai,mempunyai ceritera dan upacara adat yang menunjukkan adanya hubungan erat antara dunia manusia dan dunia hewan, yang mirip dengan hubungan antara dunia roh dan dunia manusia. Orang Manggarai percaya bahwa binatang liar adalah peliharaan dari roh-roh hutan, maka upacara khusus mesti diadakan sebelum mulai berburu, menanam padi dan jagung untuk menghormati hewan tersebut. Tulisan ini mengetengahkan pola hubungan antara manusia dan hewan liar pada suku Flores Barat yang dirugikan akibat ulah hewan-hewan liar yang merusak kebun-kebun mereka."

"This article discusses the relevance of applying the concepts of source of origin and system of precedence, that provide legitimacy for the Mosalaki of Lio in their construction and production as well as reproduction of power in everyday life, especially in their traditional political system. The data analyzed in this article is the result of fieldwork undertaken in the villages of Nggela and Tenda, District of Wolojita, the Regency of Ende Lio, Flores, with qualitative methods, specifically through the techniques of in-depth interviews and participant observation. The Mosalakis, as a matter of a fact, dominate the traditional political system as rulers of adat and adat land. Their practices of power are manifested mainly in ritual activities and the management of traditional land rights. The legitimated rights are transmitted through patrilineal descent, and is based upon source of origin and system of precedence, that are embeded in Lio culture."

"The geographic area I will focus on is the Minahasa region in North Sulawesi. There, in the eighteenth century the eight 'tribes' inhabiting the area were united into a single 'ethnic group' known as 'Minahasa' until today. Not only the Dutch colonial government but also the Protestant church put great efforts into this unifying and homogenizing process that was supposed to create a common identity for all Minahasan people. The effectiveness of those efforts can hardly be denied. Nevertheless, internal differences have continued to exist and they are based not only on 'traditional' concepts that divided the 'original' Minahasan tribes but also on the local population's experiences with immigrants from other parts of Indonesia and overseas (e.g. the Philippines and China). Although this is not a recent phenomenon, political and socio-economic developments during the last few years have had further impacts on demographic conditions and relations between different ethnic and religious 'groups'. Thus, the Minahasa-like other 'ethnic groups' in Indonesia-are confronted with a double binding of supposed needs and requests for diversity under a unifying umbrella-on the regional as well as national level. The paper will address the 'problem' from the perspective of a rural community in the south-eastern part of the region. Hence, local concepts of identity, their constructions and markers in everyday life, as being manifested in food and clothing for instance, will be given special consideration. It will also be taken into account that the media (esp. television) plays an important role in the formation and representation of ethnic and religious identity. The paper aims at showing how 'unity' and 'diversity' in this context are produced and reproduced on the village level and its relation to the national discourse."

"Internet, sebagai teknologi yang melalui proses pengalihan dari tempat lahirnya ke Indonesia, mengalami proses transformasi dan lokalisasi yang terjadi dalam arena perebutan kekuasaan politik antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil. Di dalam arena perebutan kekuasaan ini, titik utama pergulatan ini adalah pembentukan dan penegasan identitas. Berdasarkan pengalaman historis di Indonesia, tulisan ini mengungkapkan bagaimana internet bersisian dengan pergulatan identitas dan pembentukan komunitas politik yang mandiri di luar negara dan korporasi. Studi kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa internet dapat digunakan untuk mempersenjatai masyarakat sipil dalam menghadapi kekuatan politik dan ekonomi yang hegemonis. Internet memiliki potensi untuk menciptakan 'ruang publik' yang baru-yang berdiri terpisah dari campur-tangan negara (dan korporasi)-sehingga keberadaannya dapat menciptakan perubahan politik yang bisa menggiring Indonesia untuk menjadi masyarakat yang lebih demokratis. Namun demikian, pergulatan identitas dan politik kekuasaan yang diwadahi internet ternyata tak selamanya memiliki kontribusi terhadap pembentukan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Mengetengahkan beberapa kasus yang diangkat dari penelitian empiris, tulisan ini memperlihatkan bahwa internet tidak netral terhadap kekuasaan. Dengan menempatkannya dalam segitiga negara,korporasi/bisnis dan masyarakat sipil, kajian ini lebih dari sekedar kajian sosio-teknikal yang menjelaskan bagaimana teknologi dan masyarakat saling membentuk. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa internet sebagai teknologi juga bersifat politis. Dengan memasukkan pertanyaan mengenai demokrasi ke dalam wacana ini, kita dapat melihat internet dalam konteks politis dan juga menguji peran, pengaruh, potensi, serta artinya dalam fenomena politik, terlebih dalam pembaharuan politik sebuah negara, khususnya Indonesia."

"Artikel ini berupaya menyimpulkan implikasi terhadap penelitian-penelitian antropologi terkini tentang identitas di dunia cyberspace, di luar Barat. Penelitian-penelitian ini, sebagian besar di antaranya berfokus pada formasi sosial di luar Indonesia, dikelompokkan berdasarkan pada: yang relatif telah terbentuk, yang lebih marjinal atau dunia 'keempat', dan diaspora. Dinamika yang dilaporkan dalam penelitian-penelitian ini dibandingkan dan dipertentangkan dengan dinamika Barat dalam 'Introduction'. Ketidakhadiran identitas personal dalam penelitian identitas-cyber di dunia Barat juga ditampilkan, dengan beberapa kewaspadaan. Ditempatkan dalam konteks isu yang akhir-akhir ini diberi label 'globalization' dan 'manifesto' antropologi cyberspace dari Arturo Escobar, permasalahan teoritis ini kemudian dihubungkan dengan pemunculan penting open computing pada bangsa-bangsa di luar Barat seperti Indonesia."

"This paper explained the issue of inequality which appears in the process of democratization through the analysis of contestation, negotiation, and the reconstruction of Riau?s identity. Ideally, democratic principles respect equality; however, identity expresses inequality because it defines who is dominant and subordinate in a certain social group through ethnic category and gender identity. It separates the insiders and outsiders with different rights through cultural idioms. Moreover, the identity is not merely applied in the private domain, but also in the public sphere. This paper resulted from research conducted in Riau Province in a periode of decentralization process. The findings shown that In daily practice the collective sentiments manifested in the notion of ?Putra Daerah? may create problems, as this notion is not only used as a social category to define collective boundaries, but also as a strategic tool to control access to political and economic power in Riau. Quoting Worsley, Cultural traits are not absolute or simply intellectual categories, but are invoked to provide identities which legitimize claims to rights. They are strategies or weapons in competitions over scarce social goods Worsley (1994)."