Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article explores the roots of riots that have occurred in several cities and places in Indonesia, the author assumes that the accumulative and chronic social - economic gap shrouded by the ethnic and religious factors, underlined the occurrence of riots in the early Indonesian reformation era (May 1995). The differences in gaining access to economic resources, as well as the discriminative policies of the New Order Regime, created a social-economic gap between the ethnic groups in Indonesia. While some groups had privileges and easy access to economic resources, other did not. As a consequence, some groups were subject to oppression and marginalized. The potential for conflict increased structurally as marginal groups used ethnicity and religious attributes in framing the social-economic gap between them and the advantage groups. From the functionalist viewpoints, ethnicity can be seen as an easy way to heighten solidarity among people. The riots could be legitimated by using cared religious symbols. The author argues that the conflict among ethnic groups increased as a 'cultural protest' to the government's discriminative policy. The conflict does not represent the people's desire to return to their 'tribal' culture"

"Kerusuhan di Maluku menuntut perhatian dan kepedulian semua pihak dengan lebih sungguh-sungguh. Betapa besar kerugian material, korban jiwa, dan penderitaan psikis dari mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kerusuhan tersebut. Kasus-kasus konflik yang muncul kelihatannya mempunyai format yang besar, eskalasinya meluas dan cepat, kaitannya lebih kompleks dan rumit, sifatnya lebih sensitif, akibatnya pun jauh lebih menakutkan dan mencemaskan...[...] Dari hasil kajian lintas ilmu yang dilakukan oleh PRS, teridentifikasi 11 masalah. Tulisan ini akan memuat kesebelas identifikasi masalah itu. Berdasarkan keseluruhan masalah tersebut, PRS mengajukan sebuah pertanyaan sentral, yaitu: apakah kerusuhan yang terwujud di Maluku disebabkan oleh faktor agama dan suku bangsa, dan bagaimana kaitannya dengan sosial Ketahanan Wilayah Maluku, sekaligus juga Ketahanan Nasional secara utuh? "

"The ethnic conflict in Indonesia is a sign of huge problems facing Jakarta and local areas Indonesia, therefore the explanation for its occurrence cannot be produced without examining the central-periphery relations, which involve structural problems in constructing and maintaining power. Ethnicity, for instance, has become political commodity, which is constructed by central powers and made manifest through the concept of SARA (ethnicity, religion, race and inter-group relations). Thus, government tends to find and explain the root of ethnic conflict in ethnic cultural differences itself, whereby differences of ideology and life practices are viewed as the source of conflict. This article attempts to examine ethnic conflict by analyzing three main factors, which are first, the change in the balance of ethnic relations. Second, the imposition of a uniform politics in pluralistic society. Third, a weakening of traditional relationship and the credibility of local elites as a result of government intervention. Based on these three factors, this article concludes that ethnic conflicts are not only matters of ethnic cultural differences, but also are rooted much deeper in systematic mistakes in managing these differences and the conflicts itself ,where culture has been used for government's political interests."

"The ethnic conflict in Ambon and Sambas are the result of the same casual factors. The ambivalent and unfair treatment by the armed forces and the police, and the absence of law enforcement, were factors that led to the emergence of these conflicts. Numerous crimes and violent actions (by gangster and preman) Took place. The local people - the Dayak and Malay community of Sambas, and the Ambon communities (both, Moslem and Christian, and also the Bugis, Buton, and Makassar) - took harsh measures without regard for the law. They did so since they could no longer trust the law, the armed forces and the police... [...] in the last part of this article, the author proposes three steps for the solution to the conflicts in both places: the shorts medium, and long term solutions."

"This paper will evaluate the impact of some early years of political reforms, democratization and regional autonomy on agrarian matters. During the New Order period, land resources were appropriated without consultation with local communities and land disputes have emerged to the political surface in many regions of Indonesia. The data I present here derive from South Sumatra, one of the hottest areas of Indonesia for disputed land. It will particularly focus on two key issues of agrarian matters, the position of the hak ulayat and solutions of land disputes."

"Konflik-konflik berdarah yang menyertai Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru cenderung terjadi di Indonesia bagian Timur, dengan pengecualian daerah Aceh. Saat ini banyak analisis akademis, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris yang telah mulai menguraikan aspek-aspek politis, sosial dan diskursif dari konflik-konflik di Timor Timur, Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan dan Papua. Penelitian-penelitian ini telah mulai meninggalkan penelaahan-penelaahan yang terlalu sederhana dan kerap sarat bias yang muncul segera setelah terjadinya konflik. Penelitian-penelitian tersebut mulai memberikan gambaran tentang konteks etnografis yang lengkap dan lebih rumit dari 'perang di Indonesia bagian Timur'. Gambaran ini memperlihatkan tercampur baurnya provokasi politik, ketegangan ekonomi, provokasi diskursif, dan adaptasi buletin lokal terhadap bentuk-bentuk identifikasi berdasarkan agama suku bangsa yang memberikan dorongan dan motif berbeda untuk ikut serta dalam setiap kerusuhan individual yang bergejolak di berbagai wilayah Indonesia Timur setelah tahun 1999. Walaupun setiap bentrokan/pertikaian (bahkan dalam satu wilayah konflik seperti Maluku atau Poso) seringkali bersifat unik secara politis dan pengalaman, mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap kerusuhan memupuk berkembangnya perasaan paranoia nasional yang disebarluaskan oleh media. Dalam prosesnya,setiap pertikaian/bentrokan menaburkan bibit-bibit kekerasan di tempat lainnya."

"Sejak awal berdirinya, Indonesia telah dibentuk berdasarkan gagasan bahwa 'kebudayaan nasional' dan 'identitas nasional' harus lebih diutamakan daripada identitas kesukubangsaan. Pemerintah Orde baru berusaha menciptakan 'kesatuan dalam keragaman' ini tidak hanya melalui Pancasila, tetapi juga melalui 'konsep kepulauan' (wawasan nusantara) dan 'azas kekeluargaan'. Dengan berakhirnya Orde baru, adakah cara untuk mengubah konsep-konsep ini, sehingga warga Indonesia dapat berpikir tentang diri mereka sebagai anggota suatu masyarakat nasional yang bersifat transethnic dan transreligious? Dalam tulisan ini, penulisnya berargumentasi bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah 'ya'. Dengan mengilustrasikan kenyataan identitas gay dan lesbian berdasarkan penelitiandi Makassar, Surabaya dan Bali, penulisnya menunjukkan bahwa berbeda dari identitas seksual yang bersifat 'lokal' seperti bissu atau warok-gemblak, kaum gay dan lesbi Indonesia berpikir tentang diri mereka sebagai anggota dari suatu masyarakat yang tersebar luas keseluruh negeri 'gaya nusantara', termasuk laki-laki dan wanita dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Contoh-contoh etnografis dari kehidupan sehari-hari kaum laki-laki gay dan wanita lesbian memperlihatkan bahwa walaupun perilaku para individu ini seringkali dikatakan bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, dalam kenyataannya, perspektif dan perilaku mereka merupakan contoh dari 'kebudayaan Indonesia'. Mereka memiliki perspektif 'wawasan nusantara' sesuai dengan konsep pemerintah dan menggunakannya dengan cara-cara yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah. Konsep nasionalisme Indonesia telah ditransformasikan dengan cara-cara yang tidak direncanakan sejak masa Orde Baru, dan akan terus berlanjut pada era reformasi. Dalam tulisan ini diketengahkan juga cara kaum gay dan lesbi memodifikasi 'prinsip kekeluargaan' ciptaan Orde Baru yang memungkinkan mereka diterima sebagai anggota masyarakat nasional yang baru."

"The article is a preliminary study on the social impact of development in Minahasa. The authors try to identify, development problems as exhaustable as possible. The factors that have influenced the development in Minahasa are originated from the Minahasa community themselves and from government policies. The central government has exercised a strong influence on local condition. Local government which functions on behalf of the central government exhibit such characteristics a bureaucratic, hierarchic, and paternalistic. On the other hand, the Minahasa people are democratic and egalitarian in their social relationship. The difference between both value systems does not come into conflict, because the Minahasans channel their aspirations through the church and are able to make adjustment."

"Conflict studies are a social science field that identifies and analyses violent and nonviolent behaviors as well as the structural mechanisms attending social conflicts. This article seeks to analyze the methodology and conceptual problems in studying conflicts in Indonesia which is greatly influenced by Western social sciences tradition. The development of social sciences in Indonesia in describing conflict is supposed to be part of the root of Indonesian realities. However, Indonesian scholars lack of their own theoretical discourses which should have been developed by Indonesians to analyze conflict problems in the same level of understanding as if they were analyzed by Western perspective. As scientific discourses are socio-historical related, they go beyond than just ethic and emic principle in representing local perspective. The author also discusses conceptual misapprehension within Indonesian scholar regarding Modernist and Post-Modernist approach and research management"

"Talking about tradition, it is kind of imagination of kinship in the past in an idealism positions in an orderly and harmonious level. Everyone respect each other and take position in the clan and their class respectively. The aims of this paper is to find out information about the institutions traditional role in the District Marawola to the conflict in the community. The research start with a literature study then continued with observation and interviews. This paper apply govern mentality theory that triggered by Michael Foucault. The results that found in this research that the traditional institutions began to lose its role, some of which are caused by the gap between the old and the young in the communities itself. Traditional institutions also lose their social legitimacy that seen from the shrinking role of traditional institutions, where traditional institutions only deal with traditional healing rituals, clearing land and harvesting rituals. Rules of traditional institutions such as law regulatory with sanctions are applied only in the form of oral speech in memory of the past in the absence of compliance with customary rules itself."