Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walau belum dilaksanakan, pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Tetapi, hal itu jelas bukan untuk kepentingan 'umum Papua'...[...] Kesenjangan terjadi di antara sesama elit,dan di antara elit dan penduduk. Sebagian besar penduduk pun semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi. Bertolak dari hal ini, masa depan tanah Papua yang 'berkelanjutan' merupakan hal yang patut disimak secara seksama."

"Dengan mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa masyarakat Kepala Burung dalam rangka proyek penelitian di Irian Jaya, tulisan ini mempelajari bagaimana institusi-institusi 'tradisional' bentukan cerita-cerita millenarian dan kemungkinan kehidupan yang mendapat pengaruh 'Barat' dan 'Indonesia' itu diredusir. Perbandingan dari beberapa masyarakat Kepala Burung memperlihatkan pentingnya memperhatikan perubahan makna dari institusi lokal dalam penelitian dan kebijakan-kebijakan di masa mendatang...[...] Tulisan ini menggarisbawahi bagaimana masyarakat di Kepala Burung mempertahankan wilayahnya, meredifinisikan kembali intitusi lama dan kepercayaan-kepercayaan di dunia, yang bukan saja menyebabkan mereka mengalami sesuatu yang membingungkan dan menakutkan, melainkan juga membentuk sesuatu yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya."

"In the context of Indonesia's recent elections, money politics is generally seen in a negative light. The author discusses this issue from the standpoint of economic anthropology, and provides as historical explanation of how monetary system entered the local economic system and to what extent it influences the sociopolitical system. Added to the discussion are comparisons with other systems. She continues to show how political systems are viewed from the anthropological perspective, and ends by explaining the meaning of money politics and its practice in political activities."

"Jayawijaya suffers from hazards stemming from natural and human-made-disaster (anthropogenic). Dani tribe resided in Jayawijaya is known to dwell on profound influence of culture and nature allowing genuine local knowledge in managing disaster risks to breed. This study aims to understand the cultural knowledge systems of Dani tribe relating to disaster and its practices. This study is developed from desk studies and interviews with stakeholders. Dani tribe has known the concept of human-and-human and human-and-nature unison. They define this concept as transcendence relationship. Harmonious relationship between human and nature is believed would influence livelihood and in contrast would engender various forms of disaster. As part of securing their well-being, Dani tribe formulates norms which is manifested in various practices such as: environmental protection which includes rules and sanctions; the establishment of war command post and tribal structure consisted of commander of war and the head of fertility who govern war threads and initiate peace; as well as ritual performances. Living in harmony with nature allows Dani tribe to interpret these signs of nature as an early warning of disaster. Hopefully, the results of this study would be beneficial to local governments, customary institutions, faith-based institutions, and stakeholders in an effort to build community resilience."

"Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam."

"Artikel ini mengulas mengenai lingkungan hidup, habitat manusia dan pemukiman di Sulawesi Utara. Secara historis masih terdapat perbedaan asumsi mengenai asal mula pemukiman penduduk di daerah ini, apakah memang ada penduduk asli (indigenous) atau akibat datangnya para migrant. Selama masa kolonial Belanda terjadi perubahan di daerah pedesaan khususnya perkembangan ekonomi pertanian dari ekonomi subsisten ke ekonomi yang berorientasi ke ekspor yang mempengaruhi pula pola pemukiman dan organisasi sosial. pengaruh ini menimbulkan 3 pola pemukiman penduduk yang berbeda, Untuk daerah Sangir-Talaud pola pemukiman pantai, Bolaang-Mongondow pola pemukiman pantai dan pedalaman, dan Minahasa sendiri memperlihatkan pola pemukiman pantai dan pedalaman yang sudah menetap. Perkembangan pola pemukiman mulai berubah lagi dengan adanya proses urbanisasi yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi moderen."

"Perdebatan tentang multikulturalisme di Indonesia dipicu oleh kecanggungan teori-teori kebudayaan menghadapi munculnya ledakan ruang publik dengan berbagai macam artikulasi kepentingan etnis, religius, dan sejarah. Oleh karena itu, perbincangan tentang multikulturalisme di Indonesia tak dapat dilepaskan dari percakapan dan perdebatan yang berkembang sejalan dengan makin beragamnya ruang-ruang publik di Indonesia. Dengan kata lain, multikulturalisme sebenarnya harus dilihat sebagai sebuah proses yang terjadi pada ruang-ruang publik, bukan sekedar sebuah kondisi yang menentukan suatu, dan satu-satunya, ruang publik. Sebagai sebuah proses, multikulturalisme bersandar pada negosiasi antar berbagai macam praktik sosial (social practices); sebuah proses politik kebudayaan yang tak selalu-bagi saya, justru tak mungkin-menghasilkan sebuah ruang publik homogeny dan setara seperti yang dibayangkan oleh Will Kymlicka. Berangkat dari pandangan tersebut di atas, tulisan ini mencoba menguraikan satu bentuk praktik sosial yang seringkali dipakai sebagai sebuah wahana artikulasi kepentingan etnis dan religius akhir-akhir ini. Praktik tersebut adalah penuturan kisah (story telling). Takseperti pendekatan konvensional dalam antropologi yang melihat kisah/cerita (story) sebagai wadah simbol dan struktur (a symbolic and structural repository), tulisan ini akan memperlakukan cerita sebagai sebuah media material yang dipakai oleh berbagai aktor sosial untuk meramaikan perdebatan politik kebudayaan dalam bermacam-macam ruang publik. Di pihak lain, sering kali cerita juga menjadi wahana untuk mengartikulasikan, atau membentuk, ruang publik itu sendiri. Secara etnografis, paper ini akan membicarakan sebuah tipe cerita, yaitu narasi tentang kekerasan, lebih khusus lagi yaitu narasi tentang kerusuhan yang pernah meledak di Jakarta. Diharapkan kajian etnografis ini dapat memberikan sebuah contoh tentang kompleksitas yang ada dalam pengertian multikulturalisme sebagai sebuah proses politik (multi) kultural, dan tentang perlunya etnografi mengambil jarak kritis terhadap pandangan multikulturalisme yang sekedar bersandarkan pada bentukan (form) etnisitas dan religious."

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."

"Since the formal opening of the Border Crossing Inspection Posts (Pos Pemeriksaan Lintas Batas-PPLB) in Entikong West Kalimantan and Tebedu Sarawak, mobility of people and goods between West Kalimantan and Sarawak has increased significantly. This paper discusses the nature of mobility of goods and people between the two neighboring regions. Mobility of cars and labour is also discussed since mobility of cars affects mobility of people and goods while mobility of labour is an important part of mobility of people. The data show that the number of goods and people, which are out from the Entikong Post, is always greater than the number of goods and people, which enters to the Entikong Post. It is finally predicted, that economic benefits gained by West Kalimantan due to the Entikong Post, will be difficult to sustain in the future era of free trade. Especially if the government at the border districts does not enhance the capability of people to compete with foreign labour as well as foreign products"

"Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen."