Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini melukiskan beberapa kecemasan yang menimpa pelukis Aceh, A.D. Pirous dan publik yang dibayangkannya, menjelang pameran besar - yang dimaksudkan sebagai sebuah retrospeksi - pada bulan Maret 2002, di Galeri Nasional, Jakarta. Kecemasan ini berakar dalam beragam bahasa, ortografi dan wacana yang belum baku. Keadaan 'goyah' ini tampak ketika 'Kesenian Islam Indonesia Kontemporer' dipertunjukkan, dipromosikan, dan didiskusikan secara publik. Ini semua berpuncak pada dorongan akan sensor terhadap diri sendiri dan pada berbagai perubahan yang dilakukan pada menit terakhir pada lukisan-lukisan,katalog, dan kaos oblong untuk promosi, dan pada catatan-catatan etnografis yang disusun penulis, tentang karier pelukis. Jelas bahwa perilaku seperti ini merupakan bahagian budaya politik yang memungkinkan bertemunya Islam, Indonesia, Arab, Aceh dan seni itu sendiri dalam publik kesenian Islam kontemporer di Jakarta, dan sekaligus juga menjadi respons terhadap negara dan terhadap kekerasan gerakan separatis di Aceh. Dalam semua ini akan tampak jangkauan global dari kebudayaan visual Islam dan sirkulasinya dalam dan melalui bahasa publik negara Indonesia."

"Sejak tahun 1980an, Indonesia mengalami kebangkitan Islam dalam bentuk praktik-praktik keagamaan yang lebih ortodoks, partai-partai politik Islam yang berkembang, dan kelompok-kelompok mahasiswa Muslim yang berperan penting dalam gerakan reformasi 1998 yang menjungkalkan presiden Soeharto. Namun gerakan Islam di Indonesia juga amatlah beragam dan banyak perbedaan berporos pada isu-isu gender dan perempuan. Tulisan ini akan membahas dua organisasi, yaitu sebuah LSM Islam liberal dan sebuah partai politik Islam konservatif, dengan mengkaji perseteruan dalam keyakinan-keyakinan mereka mengenai gender dan perempuan. Meskipun kedua organisasi mengambil anggota-anggotanya dari lingkungan yang sama, yaitu kelas menengah perkotaan, namun keyakinan politiknya mewakili dua aliran utama dalam gerakan Islam di Indonesia. Dalam tulisan ini kajian difokuskan pada bagaimana dua organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya melakukan maneuver dalam konteks sosial dan politik Indonesia yang belum mantap dan dalam peralihan. Secara khusus, perbedaan dan persamaan ideologi gender di antara keduanya mengungkapkan bagaimana pentingnya isu-isu gender dan seksualitas bagi gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Tulisan ini berdasarkan penelitian etnografi pada tahun 2002-2003 dan 2005, dan merupakan bagian dari disertasi tentang Islam dan aktivis hak-hak perempuan di Jakarta."

""As postcolonial nations, the boundaries of countries in island Southeast Asia were determined and delineated by the respective colonial administrations prior to political independence. Consequently, the territorial boundaries approximately correspond with the territorial limits under colonial tutelage. Within these territories are to be found indigenous colonized population and resident immigrant populations encouraged by the economic opportunities provided by colonization. As postcolonial nations, these countries are unavoidably 'multiracial' or 'multiethnic', and thus 'multicultural', by their colonial legacies. Each of these countries has transformed this demographic and geographic reality into part of the national ideology and political practice, in respective ways that are historically over determined. This paper will attempt to place these three cases within a larger theoretical framework of multiculturalism and call for political adjustments in the three polities.""

"The khanduri of the tree blossom is performed in Jumadil Akhir (the sixth Islamic lunar month). The khanduri is held for fruit-bearing trees. It aim is tu ensure that the trees will bear fruit andtheir blossoms will not fade and fall onto the round prematurely, thatthey will not be attackedby pests so that they will contribute to the livelihood of human beings. This research is a fieldresearch and its data were obtained through meticulous observation and in depth interview withkey informants. The result of the research shows that it is the winds that cause the trees to blossom. The village people performed this ritual in order that the condition of fertility of fruit-bearing trees is safeguarded but the fertility is dependent upon much more important factorrs than just the willingess of the individual family to perform the ritual. The fertility of the tree is dependent upon collective village performance, dependent upon respecting jinn, dependent upon just leadership and dependent upon adat, particularly regarding probihition adn incest which are regarded as a major infringement on community life."

"In the midst of prolong conflict and the delay of reconciliation, Indonesian government provides a special autonomy to the Aceh people to implement Islamic laws (sharia') in the sociopolitical realms. Yet, for Aceh women the implementation of sharia' creates discriminative regulations such as enforcement to wear jilbab and curfew for them. Many recent political policies are totally disregarding Aceh women as part of the Aceh society. Various local regulations (qanun) that proposed by local government are not gender-sensitive and put forward violence in doing conflict resolution. Local autonomy brings the oppression of women's roles in the society. Historically, Aceh women have significant roles in shaping cultural identity of Aceh society. In the past, the interpretation of sharia' recognized and supported women's leadership in the society. Hence, a new approach to put back women's public roles in order to participate in reconciliation process of the Aceh society is needed."

"Tulisan ini membahas hubungan yang kompleks antara Islam dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan Indonesia. Khususnya, tulisan ini mengangkat isu-isu penting bagi perempuan Indonesia, seperti hak-hak mereka di dalam perkawinan, akses terhadap keluarga berencana dan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi tingkat kematian ibu, serta pendidikan reproduksi dan seks bagi perempuan muda. Penulis menyoroti interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang digunakan didalam konteks advokasi kesehatan oleh LSM-LSM Islam dan kelompok-kelompok pengajian untuk mengangkat kesadaran akan hak-hak perempuan mengenai kesehatan dan kebebasan reproduksi. Penulis juga membahas penentangan terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam wacana-wacana sinkretik Islam dan saran-saran untuk mengatasi kendala tersebut. Hubungan antara hukum negara, adat regional and interpretasi lokal terhadap Islam berperan dalam membentuk kehidupan perempuan sehari-hari, serta kemampuan mereka untukmenyadari hak-hak reproduksi dan seksualnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenaihubungan antara Islam dan hak-hak reproduksi mencakup kajian tentang cara Al Qur'an ditafsirkan pada tingkat komuniti, keluarga dan identitas pribadi, dan bukan hanya pada tataran argumen teologis para elit. Ruang demokratis yang semakin meluas di Indonesia juga merepresentasikan potensi yang meningkat dari perempuan-perempuan Muslim untuk melibatkan diri secara kritis dan positif baik pada lembaga-lembaga negara maupun keagamaan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan seksual mereka dalam kerangka Islam."

"Fase utama dari migrasi Hadrami (pertengahan abad ke-18 hingga ke-20) telah mendapat perhatian ilmuwan-ilmuwan dari berbagai latar belakang disiplin. Berdasarkan atas hasil karya ilmiah inidan mengacu pada teori-teori kontemporer di bidang Antropologi mengenai diaspora masyarakat dan hubungan-hubungan antarbangsa serta penelitian terbaru di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, artikel ini memfokuskan pada hubungan-hubungan dikalangan Hadramis dan pandangan-pandangan Hadhramaut. Dengan berkonsentrasi pada topik ini, perbandingan akan dibuat antara fase utama dari pembentukan diaspora dan Indonesia pasca kolonial sekarang ini."

"Salah satu komponen dari kebijakan 'Pendidikan untuk semua' yang dilontarkan UNESCO adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan UNESCO tersebut dinyatakan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, memiliki akses kependidikan dasar secara cuma-cuma. Pendidikan untuk semua juga mengarah pada penghapusan kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa strategi harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Isu-isu yang menyentuh perempuan dan kemampuan baca tulis seringkali berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, produksi pengetahuan, dan demokrasi. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, laki-laki memperoleh kuasa berdasarkan kelahiran dan keistimewaan (privelege) karena dominasi atas pihak subordinat termasuk perempuan. Cara perempuan memperoleh dan memproduksipengetahuan kerap kali berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering melihat pengetahuanmereka sebagai afektif bukan kognitif, dan sebagai perasaan bukan pikiran. Alasan pemikiran moral perempuan seringkali melibatkan pertimbangan pengalaman pribadi, kepedulian dan keterhubungan, tawar menawar atas nilai-nilai yang bersifat absolut, tanggung jawab atashak dan pikiran yang didasarkan atas konteks dan narasi, dibanding dengan pemikirankognitif yang formal dan abstrak. Kemampuan baca tulis bagi perempuan dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk mencapai kesetaraan gender. Strategi yang tepat perlu dilakukan sehingga perempuan Indonesia yang beragam dapat mengalami proses belajar yang mengakui sifat keperempuanan dan identitas mereka."

"Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa transformasi anggota-anggota suatu kelompok yang terisolasi ke dalam masyarakat majemuk yang lebih besar, dikondisikan oleh hubungan saling mempengaruhi antara sifat majemuk masyarakat tersebut dan posisi dari kelompok yang terisolasi itu dalam struktur kekuasaan masyarakat majemuk itu. Kesukubangsaan dari Orang Sakai yang dilukiskan dalam tulisan ini, diwujudkan sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan yang berlaku dalam setting lokal. Ekspresi kesukubangsaan itu beragam. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan Orang Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnis untuk identifikasi diri, perolehan posisi dan kompetisi dalam perolehan sumberdaya alam dalam hubungan-hubungan sosial dan antaretnis. Melalui kesukubangsaan inilah mereka tertransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia.Dua kasus program pemukiman kembali bagi Orang Sakai, yakni di Muara Basung danSialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan struktur kekuasaan yang berbeda bagi OrangSakai. Kedua program pemukiman itu mengalami kegagalan. Tetapi, melalui pengalaman dikedua pemukiman tersebut, Orang Sakai mendefinisi ulang kesukubangsaan dan kebangsaannya."

"Kerusuhan di Maluku menuntut perhatian dan kepedulian semua pihak dengan lebih sungguh-sungguh. Betapa besar kerugian material, korban jiwa, dan penderitaan psikis dari mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kerusuhan tersebut. Kasus-kasus konflik yang muncul kelihatannya mempunyai format yang besar, eskalasinya meluas dan cepat, kaitannya lebih kompleks dan rumit, sifatnya lebih sensitif, akibatnya pun jauh lebih menakutkan dan mencemaskan...[...] Dari hasil kajian lintas ilmu yang dilakukan oleh PRS, teridentifikasi 11 masalah. Tulisan ini akan memuat kesebelas identifikasi masalah itu. Berdasarkan keseluruhan masalah tersebut, PRS mengajukan sebuah pertanyaan sentral, yaitu: apakah kerusuhan yang terwujud di Maluku disebabkan oleh faktor agama dan suku bangsa, dan bagaimana kaitannya dengan sosial Ketahanan Wilayah Maluku, sekaligus juga Ketahanan Nasional secara utuh? "