Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia currently adopts a new decentralization policy. In the past, central government had been the major role of regional and cities development. With the new policy, central government has transferred its role in developing cities and regions to the local governments. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which is basically the devolution policy, has been accompanied by Law No.25/1999, which basically is the fiscal decentralization policy. Both laws reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of "money follows functions".Before the implementation of decentralization policy, the government of cities had been benefited from many facilities built by central government on the city area. With the decentralization policy, it is expected that a reduced role of central government will have a significant impact on the growth of cities in Indonesia. The policy has three major fiscal instruments; a block grant funding, a specific grant and revenue sharing. The block grant funding is considered as the most important instruments of fiscal decentralization in Indonesia. About 80 percent of financial transfer from central to local governments will be in the block grant type of transfer. In the past, the use of transfers was determined by central government specifically. Therefore, the role of block grant was very minimal. With the new fiscal decentralization scheme, the benefits of cities from central government investments are expected to decrease. Therefore, there is a question to what extend the cities will be sustainable in the decentralization era.This paper attempts to answer the impacts of current fiscal decentralization policy on the growth of the cities. The first objective of the paper is to evaluate the current intergovernmental tranfers and their impact to cities revenues. Secondly, by utilizing a regional macroeconometric model, this paper also elaborates the implication of the transfers to the city growth and interregional disparity in Indonesia."

"Kebijakan Desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di Indonesia sejak 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan dalam perkembangan keuangan kabupaten/kota di provinsi Lampung. Penelitaan ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2001-2007.Dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita yang lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tingkat pendidikan tenaga kerja secara umum menujukan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralization policies aimed to stimulate economic growth and has become a strategy to accelerate regional development in Indonesia since 2001. Fiscal decentralization policy has also brought changes in the financial development districts / cities in the province of Lampung. This study aims to look at the impact of fiscal decentralization on economic growth of the district / city in the province of Lampung years 2001-2007.This study is using Gross Domestic Product per capita which could give more illustration on the level of welfare as the dependent variable. And the independent variables are used as local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the amount of labor and workforce education levels. This study uses panel data and analytical tools Least Square Dummy Variable (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the level of workforce education, in general those give a positive impact on economic growth while the amount of labor gives negative impact."

"Undang-undang 22/0 dan 25/99 telab merubah pola hubungan pusat-daerah di Indoensia dari pola sentralistik menjadi desentralisis yang efektif berlaku sejak bulan Januari 2001. Lebih jauh pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih detail tentang kewajiban dan kewenangan daerah, hutang daerah dan hal lainnya, selain beberapa sektor penting seperti sistem peradilan, agama, keamanan dan hal lain yang masih dibawah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat.Konsekuensi langsung dari perubahan ini adalah pemerintah harus mengatur pemerataan dan sustainabilitas anggaran antar daerah. Mengingat karakteristik antar daerah sangat bervariasi dalam hal kandungan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan juga selepas krisis yang menerpa Indonesia, maka permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dalam menjalankan proses desentralisasi ini, menjadi tidak ringan.Satu hal yang jelas, implementasi proses desentralisasi ini, akan mengurangi penerimaan pemerintah pusat secara langsung sementara agenda peningkatan kesejahteraan, penurunan kesenjangan dan upaya peningkatan pertumbuhan lintas wilayah, sudah didepan mata."

"ABSTRAKDesentralisasi sebagai sebuah sistem dapat berpengaruh positif maupun negatifterhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya diProvinsi Riau pada era otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data panel 11kabupaten/kota di Provinsi Riau periode tahun 2008-2012. Alat analisis yangdigunakan adalah model regresi data panel fixed effect dengan estimatorGeneralized Least Squares (GLS). Hasil penelitian menunjukkan desentralisasifiskal yang didekati dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap totalpenerimaan daerah cenderung menurunkan pertumbuhan Produk DomestikRegional Bruto (PDRB) per kapita. Dari penelitian ini disimpulkan bahwadesentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi diProvinsi Riau.

---

ABSTRACTDecentralization as a system may have positive or negative impact on economicgrowth. The objective of this study was to investigate the impact of fiscaldecentralization on economic growth in Riau Province in the era of regionalautonomy. This study used panel data from 11 municipalities in Riau Provincewithin the period of 2008-2012. Analyses were done by using fixed effect paneldata regression model with Generalized Least Square (GLS) as estimator. Theresults showed that fiscal decentralization, approached by using ratio of OriginalLocal Government Revenues to Local Government Revenues, disposed decreaseGross Domestic Regional Product (GDRP) per capita. In conclusion, this studyfinds that fiscal decentralization has negative impact on economic growth in RiauProvince."

"Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membawa dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun meluasnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, menyiratkan adanya keyakinan yang kuat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis meliputi Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor pertumbuhan ekonomi lainnya, maka digunakan seperangkat variabel kontrol yang secara empiris sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode GLS dan model estimasi Fixed Efect. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mencakup periode 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal (2001-2009). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal pasca tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Disamping itu variabel kontrol pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya, seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

---

Empirical studies show that fiscal decentralization may give positive or negative impact to regional economic growth. However, the widespread implementation of fiscal decentralization in many countries, implying the existence of a strong belief that fiscal decentralization can increase efficiency which in turn will promote economic growth. Likewise, the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, effectively implemented since 2001, is expected to accelerate development and promote local economic growth.

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization on economic growth especially areas in Jambi Province. Fiscal decentralization in this study is measured using Expenditures Indicator, Revenue Indicator, and Autonomy Indicator. In addition, to see the effect of fiscal decentralization to other economic growth factors, I use a set of control variables (Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period) which are frequently used empirically and shown to have a significant effect on economic growth.

Analyses are performed by multiple regression analysis model by using GLS method and Fixed-Effect estimation model. I use data panel at the district/city in the Province of Jambi which covers the 6 years period before fiscal decentralization (1995-2000) and 9 years after fiscal decentralization (2001-2009).

The result indicates that the implementation of fiscal decentralization, post 2001 period, gives better effect on local economic growth in Province of Jambi than the previous period. In addition, all control variables of the local economic growth which consists of Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period, is the positive influence on local economic growth in the Province of Jambi."

"Indonesia memberlakukan desentralisasi sejak tahun 2000, penelitian yang dilakukan memberikan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data 33 provinsi antara tahun 2005 hingga 2012 serta melihat pengelolaan dana pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, pendidikan dan investasi dalam negeri yang berdasar atas kualitas sumber daya manusia serta rasio PAD terhadap penerimaan total akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kesimpulannya desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah dari sisi belanja dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan pendapatannya.

---

Decentralization is implemented in Indonesia since 2000, this research provided new evidence that fiscal decentralization contributes to economic growth. Our province level data for the Indonesia during 2005 to 2012 enable us to estimate the efect of fiscal decentralization more objectively than previously, because the data set from historical and intitutional variation. The results using the fixed effect estimation shows that local government spending , education and domestic investment is based on the quality of human resources as well as the ratio of revenue to total revenue will increase average economic growth in the region . In the conclusion of fiscal decentralization in Indonesia has an impact on economic growth in the region in terms of shopping and local autonomy in allocating revenue."

"The studies on human capital and technological progress have given incredible insights on how countries in the world differ from one another. Yet there are more than those two reasons to account for differences among countries. There is a third reason why a country would differ in terms of its economic development progress, namely institutional factors. Hence developing institutional indices would give a deeper explanation than a mere theory. On the other hand, we can corroborate the institutional index with the general theory that low-quality institutions will impact an economy negatively. This study seeks to broaden the understanding of causes of economic growth by incorporating institutional index into a semi-endogenous growth model and finds a relationship between that index with human capital and technological progress."

"Indonesia is a diverse country with uneven resource endowment across its provinces. This study examines the effects of human capital investment policies on the promotion of more equitable income growth across provinces. First, the rate of return to education is estimated for each province using the 1976 and 1989 Indonesian National Labor Force Surveys (SAKERNAS). Then, regional economic indicators are used to explain differences in the rates of return to education among provinces and to develop and test hypotheses regarding the contribution of investment in education to personal income growth in different regions in Indonesia.The study finds large differences in the rates of return to education among provinces with the highest rates of return in the poorest provinces. A model of segmented regional labor markets is advanced to explain why wage differences across provinces may exist. The estimates suggest that labor market segmentation was more pronounced for un- or low-educated workers because inter-provincial differences in wages were greater among this group than among more educated workers. Education may reduce regional labor market segmentation. More educated workers may be better able to compete for jobs in other provinces, and therefore more mobile, because they possess the needed language and market skills.Thus, it appears that education not only enhances personal (and national) income, but also promotes greater equity across provinces. Equitable investment in education across provinces is compatible with both equity and efficiency goals in regional economic development."