Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"World Trade Organization (WTO) adalah kepanjangan dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), dan mulai berdiri 1 Januari 1995. Karena itu semua tujuan, prinsip perdagangan dunia dan hasil-hasil perundingan Putaran-Putaran perdagangan di bawah GATT, di mana yang terakhir adalah Putaran Uruguay, menjadi bagian dan mengikat bagi WTO. Namun WTO adalah badan yang sama sekali berbeda dengan GATT. Dalam GATT dahulu tidak ada negara anggota, tetapi negara peserta adalah contacting party dari GATT, dalam arti bahwa suatu negara peserta hanya terikat dengan peraturan-peraturan tertentu saja yang ditanda-tanganinya dan tidak terikat dengan semua peraturan yang ada dalam GATT. Sementara dalam WTO, semua negara peserta adalah anggota dan semua kesepakatan yang ada dalam WTO tanpa kecuali mengikat bagi semua anggota dan ada sanksi hukumnya (legally binding) bila terjadi pelanggaran. Kedudukan hukum WTO jauh Iebih kuat, karena selain ditanda-tangani oleh Menteri Perdagangan masing-masing negara peserta, isi kesepakatan Putaran Uruguay dan pendirian WTO jugs harus diratifikasi oleh parlemen negara anggota masing-masing, artinya diperkuat oleh persetujuan wakil-wakil rakyat. Demikianpun, DPR Indonesia telah memberikan persetujuannya pada tanggal 2 November 1994. "

"Matrices of International Trade model shows world equilibrium and the inter-linkage among countries through trade. This approach enable us to decompose trade multiplier into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation as components of total trade multiplier. We also can run growth simulation to identify the distribution of trade gain as previously applied by Miyazawa, Hewings and other authors. Using trade flow data from 178 countries, and focusing on the big five ASEAN, we conform the most important role of Singapore and Malaysia in this region. We also find the role of United States and Japan as biggest and most important trading partner. Unsurprisingly, growth simulation shows unequal trade gain distribution between ASEAN countries and their trading partner."

"Buku Prinsip-prinsip ekonomi islam karya Lukman Hakim ini membahas mengenai sistem perekonomian dari sudut pandang ekonomi islam (Syari'ah), didalamnya dibahas mengenai landasan hukum ekonomi islam, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi islam, tranksaksi dalam islam sampai pada sistem keuangan menurut islam."

"Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO. Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO.

---

Since mid-1990s, developing countries are increasingly pursuing Regional Economic Integration (REI) with developed countries through Regional Trade Agreements (RTA). In this case, the parties to such agreements offer each other more favourable treatment than they offer to other trading partners that are nonparties. Clearly, such discriminatory treatment is inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) treatment obligation of the WTO. Although MFN treatment obligation is a fundamental principle, the WTO does allow WTO members to set aside the principle and pursue REI under Article XXIV of the GATT 1994 for RTA, Article V of the GATS for Economic Integration Agreement (EIA) and the Enabling Clause. With that being said, this research analyses why does the WTO provides such exception. In addition, it explores the tendency among developing countries to pursue REI with developed countries and and examines how can those developing countries benefit from their pursuit without undermining the multilateral trading system of the WTO.

Based on a legal analysis, this research argues that REI will be highly beneficial for developing countries of the WTO. Furthermore, the research urges the 21st APEC Summit and the 9th Ministerial Conference of the WTO in Bali to be used as an opportunity to demonstrate an active role of each developing economy especially the host, Indonesia, in promoting regional and global trade and investment liberalisation. This research concludes that REI is necessary to take further steps towards realising the goal of the WTO to have a fair and freer trade. Moreover, developing countries are recommended to consider REI as the second best policy option and continue to place the highest priority on the WTO by committing to modus operandi of the WTO."

"Economic growth give some hope on labor absorbtion in economic sectors. It can be seen from trends after crisis that unemployement is rising overtime. This study tends to look on structural impact of growth in industrial and trade sector to labor absorption in Indonesia. The result is labor absorption projection in economic sectors within 2003-2007"

"Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"AbstractThe world has experienced many developments of each economic model. The interesting thing is that, the worldwide economic development tend to be a linear development. If we see on the past, e.g. several centuries ago, the economy in the world is all on the pure form of trading. Every area, with its own communities, has different natural resources and their own made-craft. Because of the difference in the community and natural resources each area has, it results on the commodity differentiation. It can not be denied that as the time goes by, human?s needs will also develop not only in the sense of housing, clothes, and food needs but it is beyond those needs. The needs for other things and the eminence of each area of its natural resources are the factors which are finally emerging the need of exchange by inter-individuals on each area and to other areas. This is what we called as trading, in advance. By the existence of this kind of trading and the certainty of place and system, these result on the existence of what we call now as market. In the modernity context, what is explained as market here is a traditional market. The question is the existence of traditional market still relevant in the daily economic model, in which nowadays we are not in the peak time of traditional market anymore? Trading model which has capital source and orientation is being the focus of today's economy."