Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"Penelitian ini secara khusus membahas tentang brand positioning dalam politik. Partai politik sebagai subjek dan unsur terpenting dalam demokrasi di Indonesia, Perbandingan brand positioning yang dimiliki masing-masing partai politik adalah inti dari penelitian ini. Dengan melihat berbagai atribut yang dimiliki, positioning partai dapat dideskripsikan secara jelas. Penelitian ini menggunakan variable yang terangkum dari berbagai jurnal penelitian. Terdapat Golkar, PDIP, Demokrat, PKS dan Gerindra atas pertimbangan pengalaman yang dimiliki dari Pemilu yang telah diikuti. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software statistik IBM SPSS versi 21. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan positioning partai politik dapat terkonfigurasi melalui perceptual map. Beberapa atribut yang tersaji dalam penelitian membantu pemilih dalam hal ini responden untuk dapat menilai image dari sebuah partai.

---

This research specifically discover brand positioning in politics. Political party as the most important element for democracy in Indonesia. Comparison of party's positioning is the essence of this recent research. By determining many attributes, party's positioning can be defined clearly. This research is adapted many variables that combining many scientific articles. There are Golkar, PDIP, Demokrat, PKS and Gerindra considering their experiences of its successive election. Data processing of its research is using statistical software IBM SPSS version 21. The outcome distinct the positioning of political parties configured by its perceptual map. Furthermore, few attributes on this research help respondents to discover party's images."

"Penelitian ini membahas upaya Presiden Joko Widodo memperkuat posisi eksekutif dengan menggalang dukungan partai di luar koalisi pemerintah pasca pemilihan umum untuk menghindari potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Fokus studi kasus yang diangkat adalah upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo menarik Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan. Asumsi penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; yaitu seperangkat kewenangan yang dimiliki eksekutif untuk menarik Partai Golkar bergabung ke dalam koalisi pemerintah tahun 2016 untuk menjadikan koalisi pemerintah mayoritas di legislatif dan mencegah terjadinya kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, penelitian ini membuktikan Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; dalam menarik partai Golkar begabung ke dalam koalisi pemerintah, alasannya karena dengan jumlah kursi Partai Golkar di legislatif yang berjumlah 91 kursi berhasil mengubah posisi koalisi pemerintah yang awalnya 37.1 menjadi mayoritas yakni 68.9 . Kotak alat eksekutif yang digunakan berupa coalition goods yakni pembagian kursi menteri, serta porks yakni kebijakan-kebijakan seperti dana talangan Lapindo, SK Menkumham terkait pengesahan kubu Agung Laksono, dukungan terhadap calon ketua partai di dalam Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar, serta dukungaan pengembalian kursi Ketua DPR untuk Setya Novanto.

---

This study discusses the efforts of President Joko Widodo to strengthen the executive position by raising party support beyond the post election government coalition to avoid potential deadlock between the executive and legislative. The focus of the case study is the efforts by President Joko Widodo to draw the Golkar Party into the government coalition. The assumption of this research is that President Joko Widodo use the executive toolbox , a set of executive owned powers, to draw the Golkar Party into the 2016 government coalition to make the government 39 s coalition majority in the legislative and prevent deadlocks between the executive and the legislative. Using the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, this study proves that President Joko Widodo use an executive tool box to draw Golkar parties into the coalition of government, the reason is that the number of seats in Golkar Party in legislative is 91 seat managed to change the position of the government coalition which originally 37.1 to the majority of which is 68.9 . The executive tool box used in the form of coalition goods is the act of giving ministerial seats, as well as porks such policies such as Lapindo bailout, SK Menkumham related to endorse Agung Laksono administrator, support for candidate party chairman in Musyawarah Luar Biasa Golkar Party, as well as support for Setya Novanto as the chairman of Indonesian legislative body."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."

"ABSTRAKPartai politik menjadi organisasi yang turut mendongkrak serta mempertahankan legitimasi kekuasaan bagi Lee Kuan Yew dan Soeharto di Singapura dan Indonesia. Melalui People Action’s Party (PAP) dan Golongan Karya (Golkar) kedua tokoh tersebut mendominasi kekuasaan hingga lebih dari 30 Tahun. Dengan alasan politis, yakni terciptanya stabilitas politik dalam proses pembangunan negara, PAP dan Golkar menjadi salah satu organisasi politik yang mengakar dan mendarah daging di dalam tatanan masyarakat maupun sistem tata kelola pemerintahan. PAP di era Kepemimpin Lee Kuan Yew dan Golkar di era Orde Baru, kepemimpinan Soeharto mampu mendominasi pembentukan perilaku budaya politik masyarakat, sistem kepartaian dan sistem politik karena didesain sedemikian rupa sehingga kedua partai tersebut dapat mengungguli partai oposisi di tiap periodesasi pemilu. Oleh karena itu, kedua negara tersebut, dinilai sebagai negara otoriter atau psedeou-demokrasi bagi beberapa pengamat politik pada era 1960-an hingga 1990-an.Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori partai politik menurut Prof. Miriam Budiardjo dan Alan Ware, teori pembangunan negara menurut Lucian Pye, Seymour Martin Lipset, Daniel Bell, dan Samuel P. Huntington, teori hegemoni oleh John Agnew, Afan Gaffar dan Dany Rodan, dan Otoritarianisme oleh Lucan Levitsky. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data primer maupun sekunder.Kesimpulan penelitian bahwa sebagai bentuk dominasi kekuasaan rezim otoriter di Singapura dan Indonesia di era Lee Kuan Yew dan Orde Baru Soeharto, maka dibutuhkan penguatan-penguatan kelembagaan politik, khususnya partai politik, yakni PAP dan Golkar. Sistem kepartaian, hegemonik sebagaimana disampaikan oleh Affan Gafar dilandasakan pada pemahaman dan landasan argumentasi bahwa sistem kepartaian yang tidka membuka ruang kompetisi formal dalam kekuasaan. Partai politik selain PAP di Singapura maupun Golkar di Indonesia diperbolehkan hidup akan tetapi peranya dimarginalkan. Selain dari pada itu, didalam proses pengukuhan dominasi kekuasaan, partai difungsikan untuk mendukung kebijakan di Parlemen yang berhubungan erat didalam konteks budaya politik, sistem politik dan sistem ekonomi sehingga menunjang otoritarianisme tersebut. Stabilitas politik menjadi propaganda untuk melanggengkan kekuasaan. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan hegemoni partai berkuasa, dan teori pembangunan negara berimplikasi positif didalam strategi PAP dan Golkar untuk memperkokoh kekuasaan politik Singapura dan Indonesia.

---

ABSTRACTPolitical party as an organization was relied by Lee Kuan Yew and Soeharto to gain power legitimacy in Singapore and Indonesia. Through People's Action Party (PAP) and Golongan Karya (Golkar), both figures had dominated for over 30 years. For political reasons, political stability in the process of nation development, PAP and Golkar played an intensive role in the public society as part of the government. PAP during Lee Kuan Yew's leadership and Golkar in the New Order through Soeharto's leadership were able to shape up the political culture of the society, the party system and even the political system because of how they managed to adapt and designed their political and were able to hold on until several elections. This resulted to the forming of a authoritarian or some would say a psedeou-democracy in the year of 1960s to 1990s.Theories that were used, party politic by Prof. Miriam Budiardjo and Alan Ware, nation building by Lucian Pye, Seymour Martin Lipset, Daniel Bell, and Samuel P. Huntington, theory of hegemony by John Agnew, Afan Gaffar and Dany Rodan, and also theory of authoritarianism by Lucan Levitsky. This research were made through qualitative method and also consists of some literature review as a secondary data.Conclusion of the research showed that, PAP as a dominant force in Lee Kuan Yew era and Golkar on the other hand in Soeharto era needed strengthening through several political institutions. The hegemonic party system that was defined by Affan Gafar focused on the understanding and the argumentation that the parties were able to obstruct fair political competition in the country. Opposition parties in Singapore and Indonesia were allowed to operate but were marginally outcast in the political competition. Moreover, in the process of gaining political dominance, party was functioned to support public policies in the Parliament and that had a significant relation in the shaping of political culture, political and economic system in the country, so much so that they turned into authoritarian. Political stability is the key to retaining power in their (PAP and Golkar) propaganda.Theoritical implication showed that the hegemonic ruling party and the theory of national building had a positive impact in the strategical process of PAP and Golkar."

"Tulisan ini membahas tentang gangguan (disrupsi) yang terjadi pada Partai Golkar di Pemilu 2019 sejak dibentuknya relawan Golkar-Jokowi (Gojo). Pengaruh relawan Gojo terhadap rekrutmen politik tidak berdampak langsung karena Gojo dibentuk tidak berdasarkan perintah partai. Gojo mempengaruhi rekrutmen Partai Golkar sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan caleg. Relawan Gojo memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bakal caleg Golkar dengan instrumen relawan. Sedangkan terhadap perubahan kampanye Partai Golkar, relawan Gojo memberikan dampak karena Golkar lebih kreatif memanfaatkan media sosial dengan memanfaatkan dukungan terhadap Jokowi. Dengan adanya Relawan Gojo maka kampanye-kampanye Partai Golkar lebih cepat dan dinamis, karena tidak lagi melalui jenjang organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep disrupsi Francis Fukuyama dan konsep pelembagaan Samuel P. Huntington. Temuan dari tulisan ini, lahirnya Gojo di Partai Golkar awalnya mendapatkan respon negatif dari beberapa kader karena menjadi hal baru di internal partai. Namun, pergerakan Gojo mampu memperkenalkan Golkar lebih cepat dan lebih baik dari infrastruktur kekuasaan yang sudah ada. Dari perubahan yang dibuat oleh Gojo terhadap rekrutmen dan kampanye Partai Golkar. Perubahan terhadap pola kampanye lebih terlihat dibandingkan rekrutmen politik.

---

This paper discusses the disturbances that have occurred to the Golkar Party in the 2019 Election since the formation of the Golkar-Jokowi (Gojo) volunteers. The influence of Gojo volunteers on political recruitment did not have a direct impact because Gojo was formed not based on party orders. Gojo influenced the recruitment of the Golkar Party before the General Elections Commission (KPU) determined the candidates. Gojo volunteers use social media to introduce prospective Golkar candidates with volunteer instruments. As for the changes to the Golkar Party's campaign, Gojo volunteers had an impact because Golkar was more creative in using social media by taking advantage of support for Jokowi. With the Gojo Volunteers, the Golkar Party's campaigns are faster and more dynamic, because they no longer pass through the organizational level. This study uses a qualitative method with a case study approach. The concepts used in this research are the disruption concept of Francis Fukuyama and the institutionalization concept of Samuel P. Huntington. The findings from this paper, the birth of Gojo in the Golkar Party initially received a negative response from several cadres because it was a new thing within the party's internal structure. However, the Gojo movement was able to introduce Golkar faster and better than the existing power infrastructure. From the changes made by Gojo to the recruitment and campaign of the Golkar Party. Changes to campaign patterns are more visible than political recruitment."