Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aspek perpajakan cross border turnkey project padaNegara Indonesia, India dan Jerman. Turnkey project merupakan suatu proyekkonstruksi atau peralatan atau mesin yang dijual, dimana penjual menyediakanseluruh fasilitas proyek supaya proyek tersebut siap untuk digunakan olehpembeli. Turnkey project terdiri dari kegiatan desain, pengadaan barang,konstruksi, perakitan, instalasi dan pengawasan serta pengujian konstruksi,peralatan, atau mesin yang dipasang. Pemajakan turnkey project menjadipermasalahan apabila turnkey project dibuat dengan hanya satu kontrak untukseluruh kegiatan yang dilakukan khususnya transaksi lintas negara. Permasalahanterutama ketika menentukan adanya BUT di Negara BUT berada, penentuanadanya atribusi laba kepada BUT, dan perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatankegiatan yang dilakukan antar Negara. Untuk memahami permasalahan yang ada, maka perlunya pemahaman UU Domestik di suatu Negara, P3B dan Protokol P3Byang berlaku serta pemahaman ketentuan interpretasi P3B berdasarkan konvensiWina.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the tax aspects of cross border turnkey project in stateof Indonesia, India, and Germany. Turnkey project is a project for sale ofconstruction or equipment or machinery, where the seller provides all facilities forthe project so that the project is ready to be used by the purchaser. Turnkeyproject activity consists of the design, goods supply, construction, assembly,installation, supervision, and commissioning construction, equipment, ormachinery is already assembled. Taxation turnkey project become a problem ifthe project is made with only one contract for all activities undertaken especiallyfor the cross border transaction. The problems, especially when determining theexistence of PE, the determination of the attribution profit of PE, and income taxtreatment from the activities carried out between Contracting States. Tounderstand the problems, We need understanding of domestic law in a State,applicable Tax Treaty and Tax Treaty Protocol, and understanding the rule of taxtrety interpretation by the Vienna Convention."

"Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta faktor pendukung dan kendala pemeriksaan dan pelayanan lalu lintas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau. Selanjutnya menentukan strategi peningkatanlayanan PLBN Terpadu Nanga Badau agar lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori implementasi George C. Edward III dalam buku Agustino (2017) dengan indikator, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan lintas batas. Strategi ditentukan dengan menggunakan konsep Pearce dan Robinson (2000) tentang analisis lingkunganinternal dan eksternal organisasi atau dikenal dengan istilah analisis SWOT. Pedoman dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendapat C.T. Wu (2001). Strategi tersebut terdiri dari investasiinfrastruktur sebelum pembangunan ekonomi dimulai, investasi sektor swasta serta program kebijakan yang bertujuan memfasilitasi pengembangan lintas batas. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sehingga data jenuh. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PLBN Terpadu Nanga Badau merupakan tempat keterpaduan layananunsur CIQS dan kegiatan operasional dan maintenance. Keterpaduan pelayanan terdiri atas 6 (enam) instansi yaitu: BNPP, Bea dan Cukai, Imigrasi, KarantinaHewan dan Tumbuhan, Karantina Ikan dan Karantina kesehatan. Faktor pendukung pelaksanaan berupa peraturan yang jelas, sarana pemeriksaan inti serta sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya. Faktor kendalaberupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kantor pusat yang berada jauh dari PLBN, jumlah anggaran operasional dan petugas sedikit serta pola kebiasaan masyarakat melakukan lintas batas. Hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi yang tepat dalam meningkatan pemeriksaaan dan pelayanan lintas batas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau adalah memobilisasikekuatan yang ada untuk bisa meminimalisir ancaman dan mengubah menjadi peluang seperti dengan cara diversifikasi layanan dan pemeriksaan.

---

This article described and analyzed the implementation, supporting factors and related obstacles in the implementation of cross border inspections and services for people and goods at the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. The objective was to determine the strategy to improve the services at Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. This research applied descriptive qualitative method. The researcher also applied implementation theory from George C. Edward III, as referred in Agustinos book (2017) with indicators, communication, resources, disposition and organizational structure, all of these elements were used to analyze theimplementation of cross-border inspections and services. The strategy is determined by using the concepts from Pearce and Robinson (2000) about the analysis of the internal and external environment of the organization or better known as the SWOT analysis. The guidelines in determining the strategy for developing the border region was adapted from C.T. Wu (2001). The strategy consists of infrastructure investment prior to economic development, private sector investment and policy programs aimed at facilitating cross-border development. The source of the data were from interviews and field observations. Then, the data were analyzed based on the model from Miles andHuberman (1992). The data obtained were analyzed directly and continuously until the data reached the saturated point. In conclusion, the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau was a good model of for integrated cross border post that met the service criteria of CIQS and also for operational and maintenance activities. The integrated services consist of 6 (six) agencies,namely: BNPP (National Border Management Authority), Customs, Immigration, Animal and Plant Quarantine, Fish Quarantine and Health Quarantine. The supporting factors for the implementation of inspections and services were clear and definitive regulation, complete inspection facilities and competent human resources for this field. The obstacle factors were limited supporting facilities and infrastructure, head office which was quite distantfrom PLBN, limited operational budget and limited number of officials, and locals habit in dealing with cross border activities. The results of the SWOT analysis revealed that the effective strategy in improving cross-border inspections and services for people and goods in Integrated Cross Border-Post (PLBN) is to mobilize all available resources and power to minimize threatsand transform them into opportunities by conducting diversification of services and inspections."

"Tulisan ini berupaya untuk mendokumentasikan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial di antara suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia dengan komuniti-komuniti Orang Asli. Dalam merekonstruksi kisah hubungan sosial itu, tulisan ini diawali dengan kajian tentang gerakan-gerakan pada masa prasejarah dan protosejarah dari nenek moyang Orang Asli dan Melayu. Orang Asli berasal dari wilayah tengah dan selatan Thailand. Orang Melayu berasal dari Taiwan dan berpindah menuju Semenanjung Malaysia melalui Philippina. Dikisahkan pula berlangsungnya 'gelombang' pertama, kedua, dan ketiga dari orang Melayu hingga akhirnya mereka memiliki dampak yang permanen di wilayah Semenanjung. Tulisan ini menyajikan peralihan hubungan di antara komuniti Orang Asli dan imigran Melayu dari Sumatera sejalan dengan perubahan nilai yang dimiliki orang Melayu terhadap Orang Asli dalam hal perdagangan internasional. Semula, Orang Asli sangat dibutuhkan dalam memungkinkan orang Melayu membangun pelabuhan yang berhasil di Melaka. Selama hasil-hasil hutan seperti damar, kayu cendana, dan rotan tetap diperlukan secara internasional, Orang Asli dihargai dan diterima oleh orang Melayu. Tetapi, dengan adanya perubahan dalam permintaan dari hasil-hasil hutan ke timah dan lada sejak abad keenambelas, dan beralih ke timah, karet, dan minyak kelapa sawit pada akhir abad kesembilanbelas dan abad keduapuluh, posisi Orang Asli menjadi semakin terpinggirkan. Perubahan itu juga tertuang dalam tradisi-tradisi lisan dan tertulis Orang Asli dan Melayu. Pada masa kini, Orang Asli mulai mengupayakan diperolehnya kembali penghargaan dan kerjasama yang sebelumnya telah menjadi karakteristik dalam hubungan sosialnya dengan orang Melayu. Walaupun prospek keberhasilan itu tidak cerah, kemajuan telah diperoleh dalam mempertahankan ide-ide tentang wilayah hunian dan keaslian mereka di Semenanjung Malaysia."

"Tesis ini membahas mengenai karakteristik penghasilan yang timbul atas transaksi melalui pipa gas bawah laut yang melintasi batas teritorial antar negara dan bagaimana analisis perpajakannya. Globalisasi secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya pemajakan berganda secara yurisdis, dalam hal ini adalah dispute mengenai karakterisasi penghasilan yang muncul (royalti atau business profit) atas transaksi pipa gas antara negara sumber dan negara domisili.Hal ini menjadi isu yang krusial, mengingat karakterisasi tersebut menentukan negara mana yang berhak untuk memajaki penghasilan tersebut. Kesimpulan yang didapatkan adalah royalti maupun business profit dapat digunakan untuk menjustifikasi jenis penghasilan yang muncul, tergantung nature dan transaksi dan treaty antara kedua negara yang bertransaksi. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya kriteria dan metode alokasi penghasilan dan atau biaya untuk mengurangi pengenaan pajak berganda dalam transaksi pipa gas lintas negara.

---

This thesis discusses the characteristics of revenue arising on a transaction through gas pipelines across the territorial boundaries between countries and how is the tax analysis. Globalization indirectly lead to the occurrence of juridical double taxation, in which case is a dispute about the characterization of income that arises (royalties or business profit) over gas pipelines deals between the source and domicile country.This has become a crucial issue, given the characterization of determining which country has the right to tax the earnings. In the end, royalty and business profit can be used to justify the kind of earnings that appear; depending on the nature of the transactions and the treaty between the two countries engaged. This research suggests there should be criteria and method of allocation on income or cost to reduce double taxation on transaction of crossborder pipelines."