Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKarya akhir ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengukur keberbasilan pencapaiantujuan Yayasan Pengembangan Wiraswasta Indonesia (YPWI) pada penyelenggaraan programmikro kredit bagi petani lele yang berlokasi di Desa Cihowe, Kecamatan Ciseeng, KabupatenBogor. Visi YPWI adalah mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat indonesia. Misi yangdiemban oleh ¥PWI untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan kemandirian masyarakatberpenghasilan rendah melaiui pengembangan usaha sekaligus menyediakan sarana-saranapendukungnya dalam bentuk pemberian pinjaman, pendidikan, pelatihan serta pembinaan.Pemberian pinjaman yang diberikan oleh YPWI memiliki kriteria yang unik, berbecla dengankredit yang biasa diberikan oleh lembaga keuangan baik oleh bank maupun lembaga Iainnya.Pelatihan dan penanaman jiwa wiraswasta menjadi tujuan utama, sementara bantuan berupamodal kerja hanya sebagai alat untuk mencapai misi tersebut. Hill dan Jones, tahun 2001 mengemukakan bahwa evaluasì terhadap hasil danpengambilan langkah perbaikan adalah salah satu dan empat langkah penting dalam sistimpengendalian strategis. Langkah-langkah dalam sistim pengendalian itu sendiri meliputipenetapan standar dan target, penciptaan sistim perhitungan dan monitoring, pembandinganactual performance dengan target serta langkah terakhir yaitu evaluasi dan pengambilan langkahperbaikan. Karya akhir ini merupakan case study terhadap skema kredit yang diberikan oleh YPWIpada program pendampingan usaha kecil. Pertanyaan yang menjadi pokok bahasan penuliskarya akhir ini adalah apakah transformasi yang diharapkan oLeh YPWI dapat berjaIan sehinggadapat menjamin keberlangsungan usaha para petani lele, apakah skema tersebut mampumembawa petani keluar dan garis kemiskinan dan atau apakah mampu memberikan nilai tambahterhadap penghasilan mereka sehingga petani Iebih dapat mandiri. Analisa yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada pengukuran margin on sales, returnon equity, dan sustainable growth rate serta simulasi perhitungan optimasi kredit denganpendekatan sensitivity analysis. Pengukuran fakta hasil panen periode pertama dan kedua, sertakondisi target yang dilengkapi dengan simulasi 3 alternatif kondisi tertinggi, terendah, danmenengah yang diharapkan pada panen berikutnya dipergunakan sebagai dasar perhitunganproyeksi akhir program setelah periode pemeliharaan ¡kan yang ke-10. Hasil penelitian karya akhir ini rnenunjukkan bahwa kondisi target yang direncanakanoleh YPWI dalam skema kreditnya ideal untuk membentuk modal kerja petani sehingga dapatmenjamin keberlangsungan usaha petani, memiliki kemampuan untuk mengentaskan kemiskinanatau memberikan nilai tambah kepacla penghasilan petani. Namun pada skema yang dirancangapabila menghadapi satu kali gagal panen maka setelah periode 10, petani hanya mendapatkansimpanan modal keija sehingga diperlukan upaya yang maksiinal untuk dapat selalu menghìndaririsiko kegagalan panen. Realisasi kinerja petani pada panen periode pertama menunjukkan bahwa seluruh petanimemiliki performance dibawah target, 4 diantaranya merugi. Hasil yang diperoleh petani padapanen kedua bahkan lebih buruk. Dan 10 petani hanya 2 orang saja yang dapat menghasilkankeuntungan. Penyimpangan target produksi dan penjualan melatarbelakangi ketidaksuksesanpetani. Dengan kondisi tersebut maka berdasar pada ketentuan skema kredit dan asumsi bahwapada panen berikutnya petani znampu menghasilkan keuntungan maksimal sesuai target makadiprediksi seluruh petani marnpu menghimpun modal kerja, tidak satupun diantara mereka dapatmerniliki penghasilan di atas garis kemiskinan namun terdapat 3 petani yang mendapatkan nilaitambah atas penghasilan mereka. Selain upaya maksirnal untuk dapat mencapai target YPWImelalui pembinaan di bidang teknik perikanan dan upaya perluasan jaringan pemasaran untukseluruh petani maka bagi para petani yang merugi diperlukan satu kebijakan dalam skema kreditmereka karena ketentuan tingkat bagi hasil yang berbeda membuat mereka tidak dapatmenghimpun dana sehingga memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sebatas gariskemiskinan atau memberikan nilai tambah terhadap penghasilan mereka. Temuan ini memberikan beberapa implikasi. Bagi YPWI sebagai penyelenggara program,memberikan gambaran bahwa terdapat faktor teknis perikanan dan pemasaran yang perluditangani untuk mendukung keberhasilan petani. Disaxnping itu dalarn ketentuan skema kreditterbukti bahwa semakin besar pro sentase bagi hasil yang diberikan kepada petani maka semakintinggi kemungkinan petani untuk bisa lebih mandiri, Bagi peneliti adalah tantangan untukmengetahui lebih dalarn akar permasalahan lain yang muncul dalam program pengentasankemiskinan, dan berbagai sisi disiplin ilmu, balk yang diselenggarakaii oleh pemerintah maupunoleh Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan bagi para akademisi, khususnyaMagister Manajemen Universitas Indonesia yang bekeija sama dalam program pendampinganusaha kecil, semakin menguatkan bahwa program tersebut menciptakan kasus-kasus yangmenarik, membenikan wawasan yang lebih luas dan mendekatkan para akademisi kepada realitashidup rakyat miskin Indonesia yang memerlukan penanganan dan para ahli."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan makroprudensial terkait rasio pembiayaan sektor UMKM terhadap pertumbuhan kredit dan NPL UMKM pada setiap bank. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan model generalized least square kepada data keuangan 40 bank konvensional terbuka sebagai observasi selama periode 2012 hingga 2021 dengan pertumbuhan kredit dan NPL UMKM adalah sebagai variabel dependen serta kebijakan, karakteristik bank dan faktor-faktor makroekonomi adalah sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berdampak positif kepada pertumbuhan kredit dan NPL UMKM. Temuan-temuan dalam penelitian ini menyarankan kepada OJK dan BI untuk melakukan evaluasi kembali syarat target pemenuhan rasio pembiayaan UMKM.

---

The aim of this research is to identify the impact of macroprudential policy related to the financing ratio for MSME to each bank’s MSME credit growth and NPL. This research used a panel data analysis using the generalized least square model conducted on the financial data of 40 public conventional banks for the observation during the period from 2012 to 2021 with MSME’s credit growth and NPL as the dependent variables and the policy, bank’s characteristics, and macroeconomic factors as independent variables. The results reveals that the policy positively affects MSME’s credit growth and NPL. The findings of this research inquire regulator to re-evaluate the requirement target to achieve minimum financing MSME ratio."

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."

"Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebesar 20%. Selain itu, penyaluran kredit UMKM merupakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, PT Bank X menyediakan program kredit UMKM yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sekaligus sebagai sarana penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Penulis mengadakan penelitian terkait pemberian kredit UMKM oleh PT Bank X yang dilakukan secara yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan. Skripsi ini diterdiri atas 4 Bab, yang terdiri dari Bab pertama berupa pendahuluan, Bab kedua yang berisi peninjauan perkreditan secara umum, Bab ketiga berisi tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X, dan Bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kredit UMKM, PT Bank X dihadapi oleh berbagai risiko pemberian kredit. Oleh karenanya, terdapat pedoman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Penyelamatan kredit UMKM yang bermasalah dilakukan oleh PT Bank X melalui restrukturisasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kredit UMKM.

---

The significant role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the national economy directs the government to pay special attention to MSMEs, one of which is to provide MSME credit facilities through banks. Banks as intermediary institutions that function as credit channelers, are required to channel credit ratios to MSMEs as regulated through Bank Indonesia Regulation 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Context of Micro, Small, and Business Development Intermediate as amended by PBI Number 17/12 /PBI/2015 which requires banks to channel credit ratios to MSMEs by 20%. In addition, MSME lending is a mandate set forth in Article 12 of the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Along with this policy, PT Bank X provides MSME credit programs aimed at supporting the development of MSMEs and at the same time as a means of providing employment in Indonesia. The author conducts research related to the provision of MSME loans by PT Bank X which is done in a normative juridical manner. The data collected is sourced from the results of interviews and literature review.

This thesis consists of 4 chapters, which consist of the first chapter in the form of an introduction, the second chapter which contains a review of credit in general, the third chapter contains a review of MSME lending to PT Bank X, and the fourth chapter which contains conclusions and suggestions. In providing MSME loans, PT Bank X is faced with various risks of lending. Therefore, there are guidelines and conditions that must be met by prospective debtors. Rescue of troubled MSME loans was carried out by PT Bank X through restructuring and socialization regarding the use of MSME loans."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"Kemajuan teknologi telah mengarah pada pembentukan konsep peer-to-peer lending, yang memberikan pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di internet tanpa lembaga keuangan seperti bank. Namun, karena ini adalah metode pembiayaan baru, kepercayaan perlu dibina untuk mempengaruhi pemberi pinjaman untuk dipinjamkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan pada peminjam, kepercayaan pada perantara dan manfaat yang dirasakan pada intensi untuk memberikan pinjaman kepada UMKM di Indonesia dalam pinjaman peer-to-peer. Hasil penelitian mencatat bahwa intensi untuk meminjamkan dalam platform pinjaman peer-to-peer secara signifikan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dari transaksi, sementara kepercayaan baik peminjam dan kepercayaan dalam peer-to-peer lending intermediary tidak memainkan keharusan faktor untuk mempengaruhi kemauan pemberi pinjaman untuk meminjamkan.

---

Recent technological advancements have led to the establishment of online peer to peer lending concept, which allows lending for small and medium enterprises in the internet without the inclusion of financial institutions such as banks. However, since this is a new financing method, trust needs to be cultivated to influence lenders to lend. This research aims to analyze the effect of trust in borrower, trust in intermediary and perceived benefit on the intention to lend to small and medium enterprises in Indonesia in peer to peer lending.

The results of the research notes that willingness to lend in peer to peer lending platform is significantly influenced by the perceived benefit of the transaction, while trust in both borrower and trust in the peer to peer lending intermediary do not play an imperative factor to affect lenders willingness to lend."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dapat mempertahankan laju ekonomi ketika krisis keuangan terjadi. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan UMKM khususnya oleh perbankan. Adanya asymmetric information atau gap informasi antara pihak debitur dengan pihak bank menyebabkan banyaknya pengajuan pinjaman dana yang ditolak. Oleh karena itu penting adanya dukungan berupa penilaian secara eksternal untuk menanggulangi masalah ini salah satunya adalah melalui credit rating. Credit rating atau pemeringkatan kredit ini akan memberikan informasi mengenai kredibilitas suatu usaha. Dalam kasus ini fuzzy logic system (FLS) dapat diaplikasikan dalam perhitungan credit rating untuk memberikan informasi mengenai kredibilitas UMKM. FLS menggunakan indikator penilaian terhadap UMKM sebagai input yang ditransformasikan ke dalam sebuah fungsi keanggotaan (trapezoidal dan triangular). Dari hasil simulasi, perbedaan dalam penggunaan fungsi keanggotaan baik itu trapezoidal ataupun triangular tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil yang diberikan oleh FLS.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in national economic growth. MSMEs can maintain the pace of the economy when the financial crisis occurred. However there are still some obstacles in the financing of MSMEs especially by banks. The existence of asymmetric information or the information gap between the debtor and the bank caused the number of loan applications were denied. Therefore it is important to have an external assessment to tackle these problems as an external support, one of which is through a credit rating. Credit rating will provide information as to the credibility of an enterprise. In this case the fuzzy logic system (FLS) can be applied in the calculation of credit rating to provide information about the credibility of MSMEs. FLS using assessment indicators of MSMEs as an input that is transformed into a membership function (trapezoidal and triangular). Based on the simulation, using a different membership function either trapezoidal or triangular do not give a great influence on the results given by FLS."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."