Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena dalam menapaki era globalisasi adalah semakin berkembangnya peralatan yang berbasis teknologi sehingga segala aspek kehidupan membutuhkan pemahaman tentang perkembangan teknologi tersebut. Tuntutan akan perubahan teknologi tidak saja terhadap kehidupan masyarakat secara umum tetapi juga terhadap instansi pemerintah. AIih teknologi di era globalisasi ini merupakan sebuah keharusan. Dengan merujuk pendapat tersebut maka DJBC juga secepatnya harus menerapkan alih teknologi di Iingkungan kerjanya. Adapun tujuan alih teknologi di DJBC adalah sebagai upaya untuk mernaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat dan sebagai upaya pencapaian efektititas dan efisiensi.Banyak faktor yang harus diidentifikasi guna penerapan alih teknologi di lingkungan DJBC. Faktor yang paling penting adalah sumber daya manusia yang akan menggunakan upaya alih teknologi tersebut, disamping diperlukan pemenuhan syarat-syarat standar dan sistem yang akan dikembangkan. Sistem tersebut bisa meliputi peralatan yang akan digunakan, bidang yang enjadi prioritas dan kerjasarna yang akan diterapkan dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi tersebut, sehingga timbul permasalahan mendasar yang menarik untuk dikaji yaitu strategi SDM yang bagaimana yang tepat guna menghadapi alih teknologi tersebut. Data diperoich dengan teknik random sampling melalui penyebaran kuesioner yang terstruktur kepada sejumlah responden dan studi kepustakaan . Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptifterhadap hasil tabulasi dala yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan karyawan masth perlu ditingkatkan, balk dan segi pengetahuan maupun ketrampilan teknis kepabeanan dan cukai. Informasi mengenai pengembangan karier yang dapat ditempah oleb seluruh pegawal hans diberikan secara transparan dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi. Setiap perubahan dalam metode dan tekriologi atau peralatan kerja yang digunakan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya meliputi dana dan program pelatiban bagi pegawai dalam rangka adaptasi dan kelancaran pelaksanaannya. Sistem evaluasi dan penilaian prestasi pegawai hanis diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif, tidak sekedar memenuhi fonnalitas. Oleh sebab ¡tu perlu ditetapkan strategi sumber daya manusia yang tepat disesuaikan dengan strategi kelembagaan, antara lain dalam rangka menciptakan keefektifan dalam pelaksanaan alih teknologi yang hendak diterapkan di lingkungan DJBC.Untuk itu hendaknya mengacu pada butir-butir berikut ini:1) Pembinaan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan alili teknoiogi tersebut dengan membuat perencanaan yang matang guna penerapannya, sehlngga skala pnioritas sangat diperlukan. Pengembangan kemainpuan pegawai sangat diperlukan dalain aith teknologi sehingga prioritas yang terpenting adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan pegawai semaksimal mungkin.2) Sedangkan faktor yang perlu diwaspadai adalab: pengelolaan prestasi pegawai, karena akan berpengaruh terhadap motif berprestasi dan fasilitas keija yang digunakan serra memperbaiki lingkungan kerja dan perlunya penghargaan bagi mereka yang berprestasi sehingga kesejahteraan pegawai alcan meningkat.Dampak atau pengaruh dan vaiiabel-variabel tersebut akan berubah-ubah seiring dengan bertainbahnya waktu, unttik itti perlu adanya penelitian secara berkesinarnbungan atau adanya evakiasi secara berkala, gima mengantisipasi penurunan efektivitas aìih teknologi yang ingin dikembangkan di DJBC."

"Flexibility is one of the key factor of an organization's competitive advantage.It is necessary in all sorts of organizations and their activities,including manufacturing companies,high tech companies,highly-autometed companies, financial institutions and information system...."

"Dalam era globalisasi dewasa ini, suatu lembaga dituntut untuk dapat memberi nilai (value) sesuai dengan kompetensi masing-masing sehingga existensinya dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Guna keperluan tersebut Direktorat Kepangkatan dan Penggajian sebagai salah satu unit garda depan (front line unit) di BAKN perlu mengambil peranan sebagai perwujudan dari salah satu fungsi dan tugas pokoknya yaitu memberikan pelayanan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan.Menyadari hal tersebut BAKN telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya baik melalui instruksi atau pengarahan pimpinan maupun pemberian motivasi kerja. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mcngetahui adanya pengaruh pemberian motivasi kerja dan pelatihan tcrhadap orientasi kualitas pelayanan kenaikan pangkat pada Direktorat Kepangkatan dan Penggajian BAKN.Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelasional, dimana populasi penelitian adalah pegawai Direktorat Kepangkatan dan Penggajian BAKN, sedangkan pengambilan sampel secara random sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.Selanjutnya untuk menganalisis data digunakan teknik korelasi dan regresi.Hasil penelitian menunjukkan :- Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian motivasi kerja dengan orientasi kualitas pelayanan kenaikan pangkat, meskipun pelatihan telah dikontrol.- Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian pelatihan dengan orientasi kualitas pelayanan kenaikan pangkat meskipun motivasi kerja dikontrol.- Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian motivasi kerja dan pelatihan secara bersama-sama dengan orientasi kualitas pelayanan kenaikan pangkat.- Terdapat perbedaan yang signifikan pada orientasi kualitas pelayanan kenaikan pangkat antara sebelum dan sesudah diberikan motivasi dan pelatihan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar para pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya yang berhubungan dengan pelatihan dibidang tugas pokok dan jenis pelatihan pelayanan, kemudian faktorfaktor motivator sebagai pemeliharaan serta pendorong semangat kerja para pegawai Direktorat Kepangkatan dan Penggajian perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara terus menerus."

"Perkembangan e-government dan teknologi yang terjadi, mendorong perubahan dalam berbagai aspek, seperti salah satunya dalam pemerintahan. Perubahan yang terjadi seperti berkembangnya hal-hal yang mengarah kepada online atau digital, diantaranya adalah e- catalogue, e-KTP, maupun pemberitaan ataupun penyampaian informasi pemerintah melalui media-media digital. Berkembangnya e­-government dan teknologi ini, berdampak kepada PNS, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh JFPH, belum mencukupi atau mampu untuk menghadapi perkembangan ini. Dibutuhkan pengembangan bagi JFPH untuk meningkatkan kompetensi maupun kecakapan mereka, yaitu hard skills dan soft skills. Apabila tidak dilakukan pengembangan, maka JFPH akan mengalami ketertinggalan yang akan menghambat kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKOMINFO) dalam menghadapi perkembangan e-government. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marihot Tua Effendi, yang terbagi menjadi empat (4) dimensi yaitu societal objective, organizational objective, functional objective, dan personal objective. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumennya lainnya dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti workshop, seminar, diklat, kelas belajar, maupun lainnya. Program yang disusun telah memenuhi kesiapan untuk menghadapi perkembangan walaupun terdapat kelemahan pada diklat yang cenderung teoritis dan tidak up to date. Secara keseluruhan, berdasarkan hal, kegiatan, maupun program yang telah disusun dan dilaksanakan, JFPH telah memenuhi kesiapan akan e-government ini.

---

The growth of e-government and technology that happening now, driving changes in various aspects, such as one, in the government. Changes that occur are such as the developments of things that lead to online or digital in the government, including e-catalogue, e-KTP, as well as reporting the news or delivery of the government information through digital media. The growth of e-government and technology has an impacts on civil servants, one of which is the Functional Office of Public Relation (JFPH). The competency or expertise possesed by JFPH, has not been sufficient or able to deal with this growth. Development is needed for JFPH to improve their competencies and skill, such as hard skills and soft skills. If there’s no development whis is conducted, then JFPH will be left behind which will hamper their performance. This study aims to describe the Development of Human Resources in the Functional Position of Public Relations Institutions (JFPH) conducted by the Ministry of Communication and Information Technology (KemenKOMINFO) in dealing with the growth of e-government. This study uses a theory proposed by Marihot Tua Effendi, which is divided into four (4) dimensions, namely societal objectives, organizational objectives, functional objectives, and personal objectives. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was done by in-depth interviews and using other documents and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the development has been carried out in various ways, such as workshops, seminars, training, learning classes, and others. The program that has been prepared has met the readiness to deal with developments even though there are weaknesses in the training which tend to be theoretical and not up to date. Overall, based on things, activities, and programs that have been prepared and implemented, JFPH has fulfilled this e-government readiness."

"Penelitian ini berawal dari rintisan program pemerintah tentang penempatan Sarjana Penggerak Pembanguan Pedesaan (SP-3) di pedesaan. Menurut Buku Pedoman Umum SP-3 (1993:49), sejak Pelita IV sampai sekarang ini, pemerintah telah menerjunkan 4700 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Misi utama para sarjana penggerak pembangunan adalah memberikan perhatian pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di pedesaan. Dalam kaitan tersebut, para sarjana diharapkan mampu melakukan berbagai usaha pembaruan dan pembangunan, antara lain menciptakan lapangan kerja, memberi penyuluhan, mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang industri rumah tangga, pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya. Untuk menjadi tenaga pelaksana pembangunan yang baik, dibutuhkan dua persyaratan, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan non teknis (Martaniah, 1992). Persyaratan teknis adalah kemampuan dan keterampilan selaku tenaga yang produktif, sedangkan persyaratan non teknis adalah sikap mental yang sesuai dengan proses pembangunan. Koentjaraningrat (1974-:43) menyatakan bahwa sikap mental yang sesuai dengan pembangunan adalah memiliki kebutuhan berprestasi (need for achivement), kemandirian, percaya pada diri sendiri, disiplin dan bertanggung jawab. Tiap-tiap individu memiliki perbedaan dalam kebutuhan untuk berprestasi, sikap, kepercayaan, perasaan dan nilai-nilai dalam melakukan tugas pekerjaan (Krecth, 1964). Sikap merupakan salah satu variabel intra individual yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Fishbein (1975) menyebutkan bahwa sikap merupakan anteseden perilaku, sikap berhubungan dengan intensi terjadinya perilaku. Atkinson (1984) juga menyebutkan bahwa tingkat aspirasi merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi perilaku se seorang. Tingkat aspirasi didefinisikan sebagai standar harapan yang ingin dicapai individu dalam melakukan tugas pekerjaan. Robbins (1992) mengemukakan bahwa peramalan keberhasilan dapat juga diperoleh berdasar hubungan antara kebutuhan berprestasi dengan unjuk perilaku keberhasilan. motivasi berprestasi merupakan dorongan berperilaku untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam melakukan tugas pekerjaan. Dari kajian teori tersebut di atas, maka sikap, tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi berhubungan dengan unjuk perilaku (self actualized) keberhasilan dalam suatu tugas pekerjaan. Berdasar keterangan tersebut di atas, diajukan 2 hipotesis mayor dan 8 hipotesis minor yang akan diuji kebenarannya pada 45 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan yang sedang melaksanakan tugasnya. Hipotesis mayor 1 berbunyi . Sikap SP-3 terhadap pelatihan, sikap terhadap monitoring, evaluasi dan supervisi (manes), tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan. Hipotesis minor 1 berbunyi : sikap SP-3 terhadap pelatihan secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan. Hipotesis minor 2 adalah sikap SP-3 terhadap monitoring, evaluasi dan, supervisi secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan. Hipotesis minor 3 berbunyi tingkat aspirasi SP-3 secara signifikan bsrhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek keberhasilan dan hipotesis minor 4 berbunyi motivasi berprestasi SP-3 secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek kewiaraswastaan. Adapun hipotesis mayor 2 berbunyi sikap SP-3 terhadap pelatihan, sikap terhadap monitoring, evaluasi dan supervisi, tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi secara signifikan .berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat. Hipotesis minor 5 dirumuskan sebagai berikut : sikap SP-3 terhadap pelatihan secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat. Hipotesis minor 6 berbunyi sikap SP-3 terhadap monitoring, evaluasi dan supervisi secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat. Hipotesis minor 7 berbunyi tingkat aspirasi SP-3 secara signifikan dan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat dan hipotesis 8 berbunyi motivasi berprestasi SP-3 secara signifikan berhubungan positif dengan keberhasilan dalam aspek penggerak masyarakat. Berdasar hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kedua hipotesis mayor dan 8 hipotesis minor yang diajukan, ditolak kebenarannya, dengan demikian sikap terhadap pelatiban, sikap terhadap monitoring, evaluasi atau supervisi, tingkat aspirasi dan motivasi berprestasi tidak cukup memberikan prediksi terhadap keberhasilan SP-3 dalam usaha pengembangan sumber daya manusia di pedesaan. Hal tersebut disebabkab karena ada kemungkinan dalam pelaksanaan pelatihan yang menyangkut materi pelatihan atau praktek pelatihan kurang sesuai dengan tugas lapangan, demikian juga pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi. Rendahnya tingkat aspirasi para sarjana atau motivasi berprestasi mereka, juga akan berpengaruh terhadap keberhasailannya dalam pelaksanaan tugasnya. Bagi peneliti yang lain disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, mengenai variabel-variabel individual Para sarjana dalam memprediksi keberhasilannya dalam usaha mengembangkan sumber daya manusia di pedesaan, khususnya keberhasilan dalam aspek kewiraswastaan dan aspek penggerak masyarakat."

"Perkembangan bisnis perbankan syariah dewasa ini tampak menunjukan peningkatan, namun perkembangan belum sebagaimana yang diharapkan, dimana target pertumbuhan asset sampai akhir 2008 adalah sebesar 5 % darl asset perbankan nasional, temyata bam terealisir sebesar 2,1 %, berarti target bel urn tercapai. Hal ini karena perbankan syariah menghadapi persaingan diantara perbankan nasional terutarna dengan bank konvensionaL Pada industti produk dan jasa perbankan syariah hat yang menjadi perhatian adalah mutu pelayan yang dibarikan oleh Sumber Daya lnsani (SDl} Bank Syariah tersebut. SDI sebagai penggerak harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang bennutu kepada nasabahnya. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian kualitas SDI (independent variabel) dan pelatihan sebagai independent variabel berbentuk dummy berpengaruh terhadap Mutu Pelayanan (dependent variabel) pada Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi bcrganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kealitas SDI berpengaruh siginifikan terhadap mutu pelayanan, sedangkan pelatihan tidak signifikan mempengaruhi mutu pe1ayanan. Namun pelatihan memberikan kontrihusi yang positif dengan koeffisien yang positif. Selanjutnya dalam penelitian ini menyarankan kepada BSM yang diteliti agar lebih meningkatkan kualitas SDinya melalui pelatihan baik secara On the Job Training maupun secara the job training disamping itu agar merekruit tenaga yang memiliki Jatar be1akang study ekonomi Islam daJam rangka mencapai mutu pelayanan yang baik.

---

These days, sharia banking has grown significantly, yet its development has. not yet met the expectation. The target for assets growth up to the end of 2008 was 5% of the the national banking assets, while orJy 2.1% has been realized and it means that the target is not yet achieved. One reason is because there is: a competition between sharia banks and particularly conventional banks in the national banking industry. In the industry which engages in the products and services of sharia banking, one thing which requires attention is the quality of service provided by human resources in the sharia bank in question. The human resources need to be qualified in order to provide quality service to the customers. The writer has been particularly interested in the issue and then conducted research on the human resources quality as an independent variable, and the training, as a dummy independent variable which affect the quality of the service, as the dependent variable, at Bank Syariah Mandiri (BSM) Branch Office in South Jakarta.

The research used Multiple Liner Regression analysis and the result suggests that human resources quality has a significant impact on the service quality, while the training has only a minor one although the training gives positive contribution with positive coefficient. The further suggests that BSM being examined improve the quality of its human resources through both on-the-job and off-the job trainings in order to achieve a good standard of service quality and that BSM recruit personnel w1th Islamic Economy education background."

"Tesis ini membahas pelaksanaan program KB di Kabupaten Lebak di era otonomi daerah pasca dikeluarkannya PP Nomor 38/2007 dan PP Nomor 41/2007 dilihat dari pengaruh struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan ketepatan alokasi anggarannya terhadap pencapaian target hasil program KB di Kabupaten Lebak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menemukan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan KB di Kabupaten Lebak belum berjalan maksimal, baik dari struktur organisasi yang belum mencakup aspek penting program KB, dan belum adanya SOP untuk pelaksanaan Program KB, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan penurunan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Alokasi anggaran Program KB yang ada di Kabupaten Lebak jumlahnya masih minim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya target program KB di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menjadikan Program KB menjadi Program prioritas di Kabupaten Lebak.

---

This thesis discusses the implementation of Family Planning Program in Lebak Regency during Regional Autonomy Era after the publication of PP No. 38/2007 and PP No. 41/2007 from the perspective of bureaucratic structure, human resources, and budget allocation accuracy. This research is a qualitative research with analytic descriptive research design. The research found that bureaucratic structure in the implementation of family planning program in the regency is not yet well managed, organization structure has not yet covers the important aspect of the family planning program, the SOP has not yet been formed and there is lack of coordination between the organizations. There is also qualitatively and quantitatively decreasing of human resources. The budget allocation for family planning program in Lebak was not adequate. The result of this research shows that the three variables are the main reasons of the failure of the targets achievement. Therefore, it is important for Lebak government to have strong commitment to make family planning program in this regency as a priority."