Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract:"This volume makes the case for the fair treatment of female migrant workers from the global South who are employed in wealthy liberal democracies as care workers, domestic workers, home health workers, and farm workers. An international panel of contributors provide analyses of the ethical, political, and legal harms suffered by female migrant workers, based on empirical data and case studies, along with original and sophisticated analyses of the complex of systemic, structural factors responsible for the harms experienced by women migrant workers. The book also proposes realistic and original solutions to the problem of the unjust treatment of women migrant workers, such as social security systems that are transnational and tailored to meet the particular needs of different groups of international migrant workers"

"ABSTRAKProses penempatan BMP PRT sangat berpotensi untuk menjadi lahan trafiking. Peiaku trafiking yang masih dapat berkeliaran bebas merupakan wujud dari lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BMP PRT, Landasan berpikir dalam penetitian ini adalah teori hukum feminis yang mempersoalkan bahwa dalam menyelesaikan kasus trafikng BMP PRT hukum rnasih belum dapat mewujudkan pemulihan hak korban dengan maksimal. Dalam perspektif 'Akses Keadilan' maka penye!esaian kasus rnelalui mekanisme hukum bagi BMP PRT korban trafiking berproycksi pada lima komponen, I) Kerangka hukum) 2) Kesadaran hukum, 3) Akses ke lembaga, 4) Efektivitas administrasi hukum, dan 5) Monitoring dan pengawasan."

"Malaysia?s rapid economic development has relied on Malaysian workers as well as on migrant workers, especially from ASEAN countries and South Asia. The sustained high economic growth rates in Malaysia over approximately three decades caused the increase in migrant workers, who were to meet the rising demand in certain sectors of the Malaysian labour market. The objective of the article is to identify potential opportunities for policy and legislative reform in relation to Malaysia?s implementation of its obligations as a Migrant Domestic Worker (MDW) receiving country specifically in relation to the barriers to MDW bringing claims where their rights have been breached. This article has identified the relevant policy, legislative and support mechanism (NGO and government) landscape in Malaysia regarding the realisation of the rights of migrant domestic workers in Malaysia to bring claims where their rights have been breached; best practice examples of the relevant policy, legislative and support mechanism landscapes in at least 2 ?best practice? MDW receiving countries regarding the realisation of the rights of MDW to bring claims where their rights have been breached; and potential opportunities for policy, legislative and support mechanism reform in Malaysia to further enhance the realisation of the rights of MDW in Malaysia specifically in relation to redress mechanisms for breaches of the rights of MDW.Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat bergantung pada tenaga kerja Malaysia dan tenaga migran, khusunya dari negara-negara ASEAN, dan dari Asia Selatan. Pertumbuhan berkelanjutan yang tinggi dari ekonomi di Malaysia selama lebih dari tiga dekade telah mengakibatkan meningkatnya tenaga migran, karena kebutuhan untuk memenuhi permintaan yang meningkat di beberapa sektor dalam pasar jasa Malaysia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi peluang reformasi kebijkan dan legislasi dalam kaitannya dengan implementasi Malaysia akan kewajibannya sebagai Negara penerima migrant domestic worker (MDW) khususnya terkait hambatan MDW dalam melakukan gugatan ketika hak meraka dilanggar. Artikel ini telah mengidentifikasi tataran kebijakan, legislasi dan mekanisme dukungan (terkait realisasi hak-hak MDW di Malaysia dalam melakukan gugatan; contoh praktik terbaik (best practice) tataran kebijakan, legislasi dan mekanisme dukungan yang terkait di setidaknya dua Negara penerima MDW yang memiliki ?best practice? dalam merealisasikan hak MDW dalam melakukan gugatan; serta potensi peluang reformasi kebijakan, legislasi dan mekanisme dukungan di Malaysia untuk semakin meningkatkan realisasi hak-hak MDW di Malaysia khususnya dalam mekanisme ganti rugi atas pelanggaran hak-hak MDW."

"Tesis ini akan menjawab pertanyaan tentang peraturan terkait perlindungan pekerja migran, khususnya peraturan tentang Layanan Terpadu Satu Pintu sebagai a bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis-empiris oleh menganalisis produk hukum terkait dengan layanan terpadu satu atap, kemudian menerapkan hukum dan praktik apakah telah memberikan akses ke layanan perlindungan bagi perempuansebagai pekerja migran di Desa Jambenenggang dan Barabali. Akses ke wanita pekerja migran dalam hal perlindungan sebelum bekerja bahkan belum terpenuhi meskipun mereka telah membentuk layanan terpadu satu atap yang bertujuan untuk memfasilitasi perempuan pekerja migran untuk mengelola pekerjaan di luar negeri mulai dari memperoleh kompetensi dan mengelola dokumen penempatan langsung di LTSA. Penerapan diperlukan aturan dalam melaksanakan layanan terpadu satu atap sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 yang memuat mekanisme penempatan, perlindungan dan pengawasan dalam menjalankan LTSA.

---

This thesis will answer questions about regulations relating to the protection of migrant workers, specifically the regulations on One Stop Integrated Services as a form of protection provided by Law No. 18 of 2017 concerning Protection Indonesian Migrant Workers. The research method is juridical-empirical by analyzing legal products related to one-stop integrated services, then applying the law and practice whether it has given access to protection services for women as a migrant worker in the villages of Jambenenggang and Barabali. Access to women migrant workers in terms of protection before work has not even been fulfilled even though they have established a one-stop integrated service that aims to facilitate women migrant workers to manage work abroad starting from gaining competence and managing direct placement documents at LTSA. Application required rules in carrying out one-stop integrated services in accordance with Law no. 18 of 2017 which contains the mechanism of placement, protection and supervision in carrying out LTSA."