Ditemukan 15092 dokumen yang sesuai dengan query
Elferink, Alex G. Oude
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013
341.448 ELE d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: Routledge, 2009
340 ARG
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nikki Krisadtyo
"Skripsi ini pertama menjelaskan perkembangan dan pengaturan rezim Landas Kontinen Ekstensi ("LKE") yang mencakupi syarat-syaratnya, hak negara pantai diatasnya, peran CLCS, dan lain-lain. Skripsi ini kemudian menganalisa rezim LKE di Indonesia. Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerapkan rezim LKE dan tidak memiliki rencana utilisasi LKE. Rezim tersebut dapat diterapkan di barat laut Sumatera, selatan Nusa Tenggara, dan utara Papua. Indonesia telah membuat submisi untuk LKE di barat laut Sumatera dan telah diterima. Penulis menawarkan saran sebaiknya Indonesia memiliki dasar hukum lebih lanjut untuk penerapan rezim LKE dan melakukan studi manfaat untuk utilisasi LKE di Indonesia.
This research explains the development and regulation of the Extended Continental Shelf ("ECS") regime which include its requirements, sovereign rights over it, the role of CLCS, et cetera. This research then analyzes the ECS regime in Indonesia. Indonesia does not have a strong legal basis to apply the ECS regime nor a utilization plan for its ECS. This regime can be applied in north-west of Sumatera, south of Nusa Tenggara, and north of Papua. Indonesia has made a submission for the ECS in north-west Sumatera which has been accepted. The writer offers some advice: Indonesia should have further legal basis to apply the ECS regime and a utilization plan for its ECS."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55127
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bani Rahmania
"Skripsi ini membahas mengenai sejauh apa negara pantai dapat menerapakan yurisdiksinya terhadap anjungan minyak lepas pantai yang terpancang di landas kontinennya. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yurisdiksi negara pantai terhadap anjungan minyak lepas pantai secara komprehensif baik dalam the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea, dan hukum nasional negara pantai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kasus Arctic Sunrise (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), negara pantai dalam menerapkan yurisdiksi pada anjungan minyak lepas pantai di landas kontinennya, tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena sudah berbatasan dengan rezim hukum laut lain yaitu rezim hukum laut lepas.
The focus of this study is about the extent to which a coastal state may exercise its jurisdiction to offshore oil platforms which fixed on its continental shelf. This normative juridical with analytical descriptive, is aim for the further understanding of the concept of jurisdiction of coastal states to offshore oil platforms comprehensively which regulated in the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea and the national law of the coastal State. Based on the analysis that has been done in the case of the Arctic Sunrise (the Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), a coastal state in the exercise of its jurisdiction to offshore oil platforms on the continental shelf, can not be fully enforced because it is bordered by the other legal regime of the sea, which is high sea."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62004
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dita Liliansa
"Untuk menggunakan hak-hak berdaulatnya atas landas kontinen ekstensi secara sah, negara pantai harus memperoleh rekomendasi dari Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) dengan cara mengajukan informasi mengenai batas-batas landas kontinen ekstensinya kepada CLCS. Dalam beberapa kasus, submission negara pantai tumpang tindih dengan submission negara pantai lainnya yang berujung pada ditangguhkannya submission. Skripsi ini akan membahas beberapa potensi tumpang tindih submission di Arktik, yang dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Dalam kesimpulannya, penulis menemukan bahwa negara-negara pantai Arktik dapat menyepakati suatu delimitasi sebelum submission atau membuat suatu joint submission untuk menghindari terjadinya tumpang tindih submission di Arktik.
To legally exercise its sovereign rights over extended continental shelf, coastal State has to obtain recommendation from Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) by submitting information on the limits of its extended continental shelf to the CLCS. In some cases, such submission overlaps with other submission leading to deferred submission. This thesis will address some potential overlapping submissions in the Arctic which is carried out through a normative legal study. In conclusion, researcher finds that Arctic coastal States may agree on delimitation before submission or establish a joint submission to avoid any overlapping submission in the Arctic."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55911
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
McGowan, David
St. Paul: WEST, 2011
347.050 4 MCG d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Smaal, A. C.
[place of publication not identified]: [publisher not identified], 1987
627.02 Int
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Groningen: Europa Law, 2010
342 SOU
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Johnson, Pierre Marc
Washington: Island Press, 1996
341.762 JOH e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jansen, Ernst P.
Netherlands: Kluwer, 1994
331.8 JAN l
Buku Teks Universitas Indonesia Library