Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Both Australia and Indonesia have made commitments to combatting human trafficking.Through the experience of Mary Jane Veloso it can be seen that it is most often the vulnerable‘mule’ that is apprehended by law enforcement and not the powerful leaders of crime syndicates.It is unacceptable that those vulnerable individuals may face execution for acts committed underthreat of force, coercion, fraud, deception or abuse of power. For this reason it is vital that asystem of victim identification is developed, including better training for law enforcement, legalrepresentatives and members of the judiciary. This paper builds on submissions by authors forAustralian Parliamentary Inquiry into Human Trafficking, and focusses on issues arising inthe complex cross section of human trafficking, drug trafficking, and the death penalty withparticular attention on identifying victims and effective reporting mechanisms in both Australiaand Indonesia. It concludes that, in the context of human trafficking both countries could makethree main improvements to law and policy, among others, 1) enactment of laws that createclear mandatory protection for human trafficking victims; 2) enactment of criminal laws thatprovides complete defence for victim of human trafficking; 3) enactment of corporate reportingmechanisms.Australia dan Indonesia, keduanya telah membuat komitmen untuk memerangi perdaganganmanusia. Melalui pengalaman Mary Jane Veloso, dapat dilihat bahwa seringkali penyelundupyang tertangkap oleh aparat penegak hukum adalah kaum rentan, dan bukannya pemimpinsindikat kriminal yang berkuasa. Sulit untuk diterima bahwa orang-orang yang rentantersebutmungkin menghadapi eksekusi atas perbuatannya yang dilakukan di bawah ancaman,paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang. Karena alasan itulah, penting agarsistem pengenalan korban dikembangkan, termasuk pelatihan lebih baik untuk aparat penegakhukum, pengacara, serta hakim dan jaksa. Tulisan ini disusun berdasarkan laporan para penuliskepada komisi penyelidikan Parlemen Australia terhadap isu perdagangan manusia, danberfokus pada permasalahan yang timbul dari irisan kompleks antara perdagangan manusia,perdagangan obat-obatan terlarang, dan hukuman mati, dengan perhatian khusus kepada isuidentifikasi korban dan mekanisme pelaporan yang efektif bagi Australia dan Indonesia. Tulisanini menyimpulkan bahwa dalam konteks pemberantasan perdagangan manusia, kedua negaradapat membuat tiga perbaikan dalam hukum dan kebijakannya, ketiga solusi tersebut adalah,1) penerapan hukum yang memberikan perlindungan wajib bagi korban perdagangan manusiayang jelas; 2) pembuatan hukum pidana yang yang memberikan perlindungan secara lengkapkepada korban; 3) pembuatan mekanisme pelaporan bagi perusahaan."

"Pembinaan narapidana hukuman mati khususnya narapidana hukuman mati kasus narkoba di Indonesia selama ini tidak memiliki panduan yang jelas. Kondisi demikian mengakibatkan pembinaan terhadap narapidana hukuman mati seringkali tidak mendapatkan basil yang maksimal sesuai dengan tujuan pemidanaan. Berangkat dan fakta tersebut penelitian dalam tesis in berusaha untuk mengatahui pembinaan narapidana hukuman mati kasus narkoba yang telah dilaksanakan dan sekaligus mengajukan model yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana hukuman mati kasus narkoba.Literatur teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam tesis ini adalah teori-teori tentang pemidanaan yang pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan sosial klasik seperti Cesare Becaria, Jheremy Bentham yang kemudian diperkaya oleh ilmuwan sosial modern lainnya. Dalam teori tentang pemidanaan tersebut dikandung maksud bahwa tujuan pemidaan pada dasarnya adalah 1) Membuat para narapidana jera (deterrence) 2) Dengan pemidanaan dan pembinaan diharapkan para narapidana menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan tidak mengulangi perbuatannya.Dengan metode penelitian diskriptif kualitatif, dari penelitian ini diperoleh suatu fakta bahwa pembinaan narapidana hukuman mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkoba tidak mencapai basil maksimal sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini ditandai dengan adanya kondisi dimana narapidana tidak menyesali perbuatannya, tidak merasa bersalah dan adanya narapidana hukuman mati yang masih terlibat dalam peredaran narkoba di dalam maupun di luar lapas. Dari penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa kondisi psikologis narapidana hukuman mati kasus narkoba sangat labil. Berangkat dari temuan di atas, maka dalam tesis ini juga diajukan suatu model pembinaan yang tepat dan dapat diterapkan terhadap narapidana hukuman mati kasus narkoba.

---

Indonesia has no guidance in building death penalty prisoners of drug cases. This condition caused many efforts for the building and treatment for death penalty prisoners uncertain as the aims of law crimes. The research means to find out the treatment and capacity building for the death penalty for drugs cases and to propose the proper model to be implemented in building those death penalty of drug prisoners.The theories which are used for the research are crimes theories which are said by Cesare Becaria, Jheremy Bentham and others social scientist. In the theories implied the aims that crimes theories means : 1) to make the prisoners become deterrence; 2). Realizing their mistakes and stooping doing crimes. The data is collected by depth interview, observation and library research.The research is used descriptive and qualitative method. From the research it is known the fact that the building of death penalty prisoners of drugs cases in The Correctional Class II A For Drugs Cases still cant achieve the goals of crimes law systems. It is can bee seen by some prisoners who are still doesn't regret their crimes and still has contribution and involved with the networking of drugs cases inside and outside the Correctional area. From the research is found out that psychological condition of the death penalty prisoners of drugs cases are depressed. Thus, through the research proposed a proper building and treatment for the death prisoners of drugs cases."

"Tesis ini membahas mengenai pro dan kontra yang muncul seiring dengan perdebatan mengenai pidana mati dilihat dari falsafah pemidanaan serta pelaksanaannya. Louk H.C. Hulsman, seorang sarjana hukum Belanda, menghubungkan pidana dan sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan dan rasionalistik. Pendekatan Hulsman tersebut digunakan penulis untuk melihat apakah tujuan pemidanaan pidana mati sebagaimana the law on the books akan dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya sebagai the law in action dan bagaimana pengaturan pidana mati dalam pembaharuan hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengumpulkan dan mengolah data dari data kepustakaan serta dianalisa menggunakan pendekatan filsafat hukum (legal philosophy approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan metode analisa deskriptifkualitatif, sehingga hasil yang diperoleh setalah dilakukan analisa hasil penelitian adalah kesimpulan bahwa falasafah pemidanaan pidana mati adalah retributif dan untuk mencegah masyarakat (potential offender) agar tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati (teori prevensi umum/general deterrence) yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana saat ini tidak akan pernah mencapai tujuannya. Pengaturan pidana mati dalam pembaharuan hukum Indonesia lebih rasional dan manusiawi serta dimungkinkan sistem peradilan pidana dapat mewujudkan tujuan pemidanaan dari pidana mati yaitu demi pengayoman masyarakat yang menitikberatkan pada pencegahan (deterrent) dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum.

---

The thesis examines pros and cons which often appearing along with the debate on death penalty seen from the philosophy and the punishment. Louk H.C. Hulsman, a Dutch jurist and criminologist, relates crimes and criminal justice system using humanitarian and rationalistic approach. The Hulsman approach was used to see whether the purpose of the death penalty as the aw on the books can be implemented as the law in action. In this case, the study sees criminal justice system as a process and death penalty arrangement in Indonesian law reform. The method used was normative research which collected and processed data taken from legal philosophy approach, statute approach, and conceptual approach with qualitative-descriptive analysis method. This study concluded that the philosophy of death penalty was retributive. In addition, it was to warn the society (potential offender) committing crimes charged with death sentence (general deterrence theory). The existing criminal justice system will never be able to reach the philosophy of death penalty mentioned above. The new Indonesian Criminal Law s more rational and humane and there is a possibility for the criminal justice system to actualize the purpose of death penalty that is the society protection emphasizing on the deterrence of committing crimes by upholding legal norms."