Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated. "

"Studi ini hendak menganalisa dampak dan kebijakan harga energi Indonesia terhadap perekonomian kota Jakarta; khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini juga berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk menurunkan dampak negative dan kebijakan energi nasional ini terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun sebuah model CGE (computable general equilibrium) regional. Model ini merupakan model CGE pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk sebuah kota."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta akan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu. menyediakam pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkaian pada tariff angkutan Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30l-40%. dan sebagai akibatnya, pemilik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah meningkatkan tariff sebesar 8-!9% yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tariff angkutan publik terhadap perekonumian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting baigi Jakarta mengurangi dampak negatif dari kebijakan energl nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model regional computable general equilibrium ' (regional CGE). Model CCE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated."

"Beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF pada waktu yang lalu yang dituangkan dalam Lol (Letter of Intent) beberapa kali antara lain merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengurangi dan selanjutnya menghilangkan beberapa subsidi dalam APBN, agar APBN Iebih efisien. Salah satu subsidi yang terus berkurang adalah subsidi BBM, sehingga setelah subsidi BBM tsb. dikurangi secara bertahap sejak tahun 2000, menyebabkan harga BBM terus naik. Kenaikkan harga BBM sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian baik pada masyarakat maupun pada sektor industri. Analisis ini membahas dampak dan efektivitas pengurangan subsisdi BBM terhadap output sektor industri, dengan menggunakan analisa model INDECGE (Indonesia Energy Computable General Equilibrium Model) yang dibangun tahun 2000 dengan menggunakan tahun dasar data 1998."

"Pembangunan di Propinsi Bali, dititikberatkan pada bidang pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata dengan karakter kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, serta sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pariwisata.Peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Bali secara langsung juga akan menimbulkan peningkatan pengeluaran wisatawan, yang berarti injeksi dana bagi pembangunan perekonomian Bali akan semakin bertambah. Namun krisis yang melanda perekonomian nasional sejak Agustus 1997 dan terus berlanjut hingga kini telah menurunkan kemampuan (pengeluaran) pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi. Demikian pula, krisis keamanan yang mengikuti krisis ekonomi telah menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, yang tentunya juga akan menurunkan total pengeluaran wisatawan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji: a. dampak pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, b. pengatuh ganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan kegiatan pariwisata terhadap perekonomian Bali, serta ketergantungannya terhadap sektor-sektor lain.Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan model Miyazawa, yang dibangun berdasarkan tabel Input-Output Bali tahun 2000. Dalam model Miyazawa ini, perbedaan yang mendasar dengan tabel Input-Output adalah didalam format kuadran I dan II. Sesuai dengan tujuan dalam model ini yaitu untuk menganalisis distribusi pendapatan sebagai dampak dari adanya pengeluaran wisatawan, maka kolom konsumsi rumah tangga yang dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan untuk input primer dalam hal ini terdiri dari: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung diasumsikan diterima semua oleh tenaga kerja yang bekerja dalam masing-masing sektor ekonomi. Input primer ini dibagi pula menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi.Pernbagian kelompok pendapatan ini dilakukan dengan menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2000. Dari hasil survey ini, diperoleh range untuk masing-masing kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah ( Rp. 935.000,-).

Untuk mengetahui jumlah pengeluaran wisatawan pada masing-masing sektor ekonomi, maka kolom ekspor dibagi menjadi dua bagian yaitu ekspor untuk wisatawan dan ekspor non wisatawan. Data yang digunakan dalam pembagian ekspor ini berasal dari hasil Survey Pengeluaran dan Opini Tamu Asing tahun 2000 yang dilakukan dari hasil kerjasama Dinas Pariwisata Propinsi Bali dan Biro Pusat Statistik Jakarta.

Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat kecenderungan distribusi pendapatan yang ditimbulkan permintaan akhir maupun ekspor khususnya ekspor wisatawan, lebih banyak terserap dalam kelompok pendapatan sedang. Sementara untuk kelompok pendapatan rendah dan tinggi distribusi pnedapatannya terbagi hampir merata.

Sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor yang mempunyai dampak paripuma baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun distribusi pendapatan adalah sektor perdagangan. Yang dimaksud dengan sektor dampak paripuma adalah sektor yang dampak ekspor khususnya wisatawan tergolong besar dan lengkap. Dampaknya dikatakan besar karena rasionya masuk dalam sepuluh besar dan dikatakan lengkap karena sektor itu melakukan ekspor disertai dengan dampaknya yang menyebar akibat dari permintaan akhir, ekspor (non wisatawan) dan ekspor (wisatawan).

Sektor bahan bakar minyak dan pertambangan, merupakan sektor yang mempunyai nilai angka pengganda (output dan pendapatan) terendah. Hal ini dikarenakan ke dua sektor tersebut proses produksinya tidak dilakukan di Propinsi Bali, tapi di import didatangkan dad daerah diluar Bali.

Sektor-sektor produksi yang dapat dikatakan sebagai sektor unggulan berdasarkan hasil perhitungan dalam analisis keterkaitan adalah industri tenunt tekstil, industri kertas, barang dari kertas dan pencrbitaii, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kayu;, industri kimia, bangunan dan pengadaan saluran air bersih dan angkutan udara. Sektor-sektor ini memiliki potensi menghasilkan output produksi yang tinggi. Dengan faktor tertentu dari output ke pendapatan rumah tangga dan angka lapangan pekerjaan, maka jelas sektor produksi dengan angka keterkaitan tinggi akan menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga dan tambahan lapangan pekerjaan yang tinggi pula.

Studi mendalam tentang daya dukung pulau Bali terhadap pariwisata perlu dilakukan. Beban pariwisata yang melebihi daya dukung fisik akan menurunkan kualitas sumber daya alam, dan akhimya akan menghancurkan pariwisata itu sendiri.

Keterbatasan dan ketimpangan alokasi sumber daya alam Bali, khususnya lahan dan air, juga memerlukan suatu penelitian tentang optimalisasi alokasi sumber daya alam dengan menggunakan model pemprogaman statis atau dinamik."

"Di setiap negara, dalam proses perkembangannya, seringkali menghadapi persoalan ekonomi yang ruwet bahkan dahsyat. Peranan para ahli ekonomi sangat diharapkan dalam upaya memecahkan persoalan tersebut dan terutama agar kebijakan yang dipilih berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsanya. Dalam makalah ini kami mencoba menyusun kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dan pengalaman negara lain yang mempelopori penggunaan model KUT (Keseimbangan Umum Terapan = Applied General Equilibrium) secara berkesinambungan dalam penyusunan maupun analisis kebijakan ekonomi, yaitu, Norwegia dan Australia.Beberapa kesimpulan dalam tulisan ini sangat mungkin dapat diterapkan di negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Yang harus kita titikberatkan adalah bahwa walaupun KUT sangat berguna dalam analisis dan penyusunan kebijakan ekonomi, namun KUT hanya salah satu unsur saja dalam proses itu. Pengaruh analisis KUT dalam penyusunan kebijakan, sebagaimana halnya analisis menggunakan metode lainnya, sebenarnya tergantung pada kualitas dalil-dalil yang mendukung analisis tersebut. Dengan kata lain, jangan mengharapkan keajaiban dari KUT, melainkan sebuah proses kemajuan secara berangsur-angsur. Sumber utama kemajuan jangka panjang itu pada hakekatnya muncul dan pemahaman terhadap permasalahan ekonomi secara mendalam yang kita peroleh dan penggunaan metode KUT itu sendiri."

"Regional autonomy program is the form of fiscal decentralization policy in Indonesia, legally started with the law of Regional Government No.22/1999 about de-concentration azas, which imply power or authority sharing and No.25/1999 about decentralization, which imply financial sharing between central and regional government. Financial sharing is tax and natural resources sharing revenue. This financial sharing type can widen fiscal gap between regions. As the solution, the central government gives block grants. Interregional Input-Output (IRIO) model can be used to analyze the impact of fiscal decentralization policy on sectoral and regional linkages, multipliers, growth, equalization, and efficiency of the regional economy. The analysis use shock variables of inter-governmental transfer including tax sharing revenue, natural resources revenue and block grants. They are treated as an exogenous variable package by regional government expenditure. The expenditures are in the form of investment and consumption based on IRIO model to analyze the optimality of policy variation. The analysis shows that the optimality of growth, equalization, and economic efficiency will be reached if the allocation of inter-governmental transfer is exactly the same as the potency and linkages between sectors and regions. We find the current formulation of intergovernmental transfer by central government, potent to increase regional disparity. Central government should reformulate division of inter-governmental transfer to avoid fiscal decentralization to be contra productive policy."

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"During the development of any transormation will put the services while leaving the primary and diminishing share. Using Input-Output model, we analyse the possibilities of making DKI Jakarta as services town. Based on total forward, total backward linkage and other analysis output, we conform the highest role of services sector in this province. We also find that the final demand for services sector is higher than its intermediate demand, showing this product of this sector is mainly used for direct consumption."

"Studi ini bertujuan untuk mengidentikasi dampak dari pilihan instrumen stimulus skal terhadap pere-konomian, dan merumuskan pilihan kebijakan stimulus skal yang tepat dalam mendorong perekonomiankhususnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan rumah tangga. Alatanalisis yang digunakan adalah model Applied General Equilibrium for Fiscal Policy Analysis (AGEFIS) dengan menggunakan basis data Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2005.Hasil simulasi menunjukkan bahwa (i) kebijakan stimulus skal mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhanekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan rumah tangga namun di sisi lain diperkirakan berpotensimenyebabkan peningkatan harga-harga, (ii) instrumen pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak atasbarang komoditas merupakan pilihan instrumen kebijakan stimulus yang memberikan dampak penggandapaling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan rumah tangga."