Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The main objective of the stuajl is to analyze the political economic and cultural factors aflecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the stuajl indicate that corruption has already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly aflecting the corruption in regional development in the autonomy era."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan keseimbangan antar variable pembangunan ekonomi dan sosial daerah dengan menggunakan metode vector dan error correction model dan menganalisi kointegrasi serta kausalitas antar variabel dengan menggunakan metode cointegration dan causality. Metode yang digunakan ialah Error Correction Model (ECM) dan Vektor Error Correction Model (VECM). Variabel penelitian ini terdiri dari inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mewakili variabel pembangunan ekonomi serta, variabel pembangunan sosial diwakili oleh Indeks Pembangunan manusia (IPM), Kemiskinan dan Pengangguran. Penelitian ini akan menggunakan uji root dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller test (ADF-test). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Sementara itu, variabel independen lainnya (IHK, IPM, Kemiskinan dan Pengangguran) dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara simultan berpengaruh pada PDRB. Terdapat hubungan keseimbangan Antar variable pembangunan ekonomi (PDRB, Inflasi, IHK) dan variabel sosial (IPM, Kemiskinan dan Pengangguran) di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode vector dan error correction model dan antar variable pembangunan ekonomi dan sosial berkointegrasi dan berkausalitas dengan menggunakan metode cointegration dan causality."

"AbstractEconomic and political systems might have a great share in determining the speed of the economic growth in an economy. Majority of the researchs in the past relied on physical input accumulation in determining economic growth, without taking into account the contribution of institutional characteristics. This research is aimed to test the hypothesis that economic freedom and political system affect the economic growth. Using panel data method (pooled least square approach) in eight ASEAN countries during the period of 1997-2007 and based on a framework of Solow economic growth model, it is showed that the more free and efficient economy leads to faster economic growth, and political democracy can otherwise hinder economic growth. Economy can grow higher if public policies are directed to the creation of: a stable monetary conditions, a more efficient in intermediation of financial markets, appropriate public budget policy, straightforward and efficient regulations, corruption eradication, as well as lower taxes. Nevertheless the index of investment freedom and property rights are far away from the behaviors of existing theories and hypothesis, so further research is needed."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis berbagai sektor unggulan (key sector) dalam perekonomian propinsi Jawa Timur antara tahun 1994 dan 2000. Kedua, mengidentifikasi perubahan struktur perekonomian Jawa Timur pada periode yang sama. Penelitian ini menggunakan analisis input-output yang telah banyak digunakan untuk menganalisis tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian, sektor unggulan, dan angka pengganda sektor ekonomi. Lebih lanjut, perubahan struktur akan dianalisis dengan menggunakan metode yang disebut multiplier product matrix (MPM) yang dapat menggambarkan landscape suatu perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral peranan sektor industri lainnya dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka penggandaan yang cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis MPM terlihat pula perubahan struktur ekonomi Jawa Timur selama periode 1994 sampai 2000 walaupun tidak drastis. "

"AbstractEconomic development in the SouthEast Asia, which is at the stage of industrialization, has high dependency on energy consumption. This paper examines the relationship between energy consumption and economic development in the region. Using cross-sectional data, this study find the relationship between energy demand ­and per capita GDP, population and industrial share of output. Oil contributes 80% to energy consumption followed by electricity and natural gas. The result also shows no evidence of relationship between economic crisis and energy consumption. It suggest diversification of energy use and promoting more efficient alternative energy source to increase economic growth."

"This article discusses the indirect roles of urban economy to the national economy through its property and land market. Some national economic instruments have inevitable effects on the local variables, making the concept of regional autonomy limited. The level of interest rates is determined by the central bank, which has a strong nationwide effects, influencing the valuation of property and land, namely in the urbanized areas. One of the main concerns of many people and both local and national governments in the urbanized area is on housing. How should the national policies and local policies be harmonized so that the lower households could afford decent shelters for their families? And how should the policies on the property sectors with its interrelation to the banking system be remedied in order to avoid its negative impacts to the national economy. As is well known, the land and property sector largely depend on local policies."

"In the Indonesia democracy, the multiparty system is used as one of the canal to aggregate the public aspirations. This mechanism is supported by Law No. 25/1999 about fiscal decentralization and a series of related regulations. It is also supported by direct election for regional head (Pilkada). As such, the winning political parties may influence the local government budget allocation which finally transform into the economic growth.This study estimates the influence of party politic concentration on the local economic growth. The data used is the local government election of 2004 and 2009 from 55 regions (cities). The concentration of political power in regional legislatives is measured by using Herfindahl Hirschman Index (HHI). The results of analysis confirm that the more concentrated political power in the regional legislative results lower economic growth.

---

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini didukung Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi di daerah. Partai politik pemenang pilkada akan memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas pengeluaran pemerintah.Studi ini mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Analisis menggunakan data 55 kabupaten/kota tahun 2004 dan 2009. Konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah diukur dari proporsi anggota dewan dari masing-masing partai politik menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Data tahun 2004 dan 2009 mengonfirmasi bahwa semakin terkonsentrasinya anggota dewan pada satu partai politik tertentu, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut."

"The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the intervention of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this research utilizes empirical panel data models of Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dekonsentrasi and Tugas Pembantuan using political variables. Results show that while there are no signicant political variables in the DAU and Dana Dekonsentrasi models, there is a political determinant behind the amount of Dana Tugas Pembantuan, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national parliament will entitle the province to a relatively higher share of the Dana Tugas Pembantuan.

---

Sistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi menemukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi, namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih besar."