Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractTujuan utama studi ini adalah menganalisis dampak transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerahterhadap upaya pemungutan pajak kabupaten/kota selama periode 2005-2008. studi ini menggunakanpendekatan metode regresi untuk mendapatkan indeks upaya pemungutan pajak (local tax eort) sertametode regresi panel dalam menganalisis dampak dari transfer pemerintah pusat tersebut. Bukti empirismendukung bahwa secara umum transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan berelasipositif dengan indeks upaya pemungutan pajak lokal. Selanjutnya, analisis dengan menggunakan komponendana perimbangan menyatakan bahwa kenaikan transfer dalam bentuk block grants yaitu Dana AlokasiUmum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) secara signikan mendorong pertumbuhan dari indeks upayapemungutan pajak lokal."

"Over the last decade of Indonesia's fiscal decentralization era, the amount of intergovernmental fiscal transfers has increased substantially. The increase of intergovernmental fiscal transfers is expected to reduce the burden of local economy without sacrificing the quality of public service. This study aims to investigate whether the block grant transfer affect the spending behavior of local government. Using Pool Least Square method and taking East Kalimantan Province as case study, this study found the existance of flypaper effect. This finding emphasize the view of any increase in block grant of transfer will only induce higher spending. Therefore, in order to achieve the independency of local government as the objective of decentralization, some efforts should be taken to minimize the impact of flypaper effect."

"This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ?s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city?s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city?s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development."

"AbstractSalah satu aspek penting dari kebijakan desentralisasi skal adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan dana publik ke pemerintah daerah, khususnya kota/kabupaten. Sesudah lebih dari sepu-luh tahun diimplementasikan, ketersediaan informasi dan data memungkinkan untuk melakukan evaluasisejauh mana dampaknya pada pembangunan ekonomi regional. Studi ini ingin mengetahui apakah kinerjapengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaaninfrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Dengan menggunakan metode data panel,studi ini mengonrmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaaninfrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubunganantara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuanini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untukmengurangi angka kemiskinan."

"AbstractAnalysis of Growth Poles and Spatial Autocorrelation in Kalimantan: An Empirical Study of 55 Districts, 2000?2012The paper identifies which districts in Kalimantan that become the growth poles and whether there has been spatial autocorrelation in 55 districts during 2000?2012. This study also explores which economic sectors will be leading sectors. The social-economic data were collected for 55 districts using quantitative methods, in particular: typology of Regent/City, spatial autocorrelation, overlay analysis, and structural transformation. The study finds: (1) there are 4 cities as the growth pole; (2) the economics growth concentration concentrated geographically in the eastern and western; (3) the mining sector is a leading and competitive sector; and (4) structural transformation does not occur in all districts.AbstrakPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang akan menjadi pusat pertumbuhan dan apakah terdapat autokorelasi spasial di 55 kabupaten/kota selama periode 2000?2012. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari data sosial ekonomi 55 kabupaten/kota menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan alat analisis: tipologi Kabupaten/Kota, autokorelasi spasial, analisis overlay, dan transformasi struktural. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat empat kota sebagai pusat pertumbuhan; (2) konsentrasi pertumbuhan ekonomi tersebar di bagian timur dan barat Pulau Kalimantan; (3) sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan dan kompetitif; dan (4) transformasi struktural tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota."

"Studi ini merupakan analisis yang hendak mencari kebenaran eksistensi konvergensi absolut dan kondisional di Indonesia dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah pusat sebagai control variable-nya. Hal ini berangkat dari suatu pertanyaan apakah kebijakan fiskal yang tepat dapat mempercepat tingkat konvergensi antar provinsi di Indonesia.Analisis studi ini bertujuan untuk pertama, mengetahui eksistensi absolute convergence di Indonesia . Kedua, mengetahui eksistensi conditional convergence di Indonesia, dengan menambahkan variabel inter-governmental transfer sebagai variabel bebas. Ketiga, mengetahui eksistensi perbedaan pengaruh perubahan kebijakan fiskal yang ditimbulkan pasca penerapan Otonomi Daerah dengan Dana Perimbangan (DP) sebagai objek penelitian yang dibandingkan dengan sistem transfer di masa lalu (Grants). Dan keempat, mengetahui kebijakan fiskal terbaik (diantara DP dengan Grants) dalam kaitannya untuk mempercepat proses konvergensi di Indonesia, beserta ecepatan dan percepatan yang dihasilkan relatif antar kedua variabel kebijakan.Hasil studi ini menunjukkan bahwa absolute dan conditional convergence eksis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari koefisien dari Logaritma PDRB per kapita riil yang selalu bernilai negatif, dengan nilai -1.01 dan -1.43 untuk absolute dan conditional convergence pada periode 1993-1996. Sedangkan untuk periode 2002-2005 koefisien yang dihasilkan adalah -1.87 dan -3.04 untuk absolute dan conditional convergence secara berurutan. Melalui dua periode observasi diketahui bahwa kebijakan fiskal yang berupa intergovernmental transfer berhasil mempercepat proses konvergensi. Pada periode 1993-1996penyertaan variabel Grants berhasil memperbaiki the half life of convergence yang sebelumnya dibutuhkan 68 tahun menjadi hanya 51 tahun. Pada interval 2002-2005, penyertaan variabel DP berhasil memperbaiki the half life of convergence dari 37 tahun menjadi 23 tahun. Selain itu juga didapatkan temuan bahwa kebijakan transfer pasca Otonomi Daerah melalui Dana Perimbangan menghasilkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan efek tansfer yang dijalankan pada periode 1993-1996 melalui variabel Grants. Variabel DP berhasil menghasilkan percepatan 37.8 % per tahun, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan percepatan yang dihasilkan oleh variabel Grants yang hanya 25% pertahun."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh implemntasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. MEtode yang dipergunakan ialah metode survey eksplanatori. MEtode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan siginifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan."

"AbstractThis study is conducted to develop a model that can be used to estimate the VAT revenue potential, tax gaps, and the impact of policy changes using the Input-Output Table. The amount of VAT revenue projection generated by this model is close to the VAT revenue realisation. The result of this study shows that the VAT compliance rate is only around 53%. Improving VAT compliance rate would generate a higher impact on VAT revenue as compared with raising the VAT rate. On the other hand, removing all VAT exemptions, besides increasing the administrative burden, it could also reduce VAT revenue from certain economic sectors, even though it will reduce economic distortions and avoid the need for special VAT treatment.AbstrakStudi ini dimaksudkan untuk menyusun sebuah model yang dapat digunakan dalam penghitungan potensi dan kesenjangan penerimaan (tax gap) PPN, dan mengestimasi dampak perubahan kebijakan terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan Tabel Input-Output (Tabel I-O). Model ini menghasilkan estimasi penerimaan PPN untuk tahun 2013 yang mendekati nilai realisasi penerimaan aktual. Hasil studi menunjukkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN di Indonesia hanya sekitar 53%. Peningkatan kepatuhan akan memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penerimaan dibandingkan menaikkan tarif PPN. Sebaliknya, penghapusan seluruh fasilitas PPN (Dibebaskan PPN, Tidak Dipungut PPN, dan PPN Tidak Dikenakan), selain dapat meningkatkan beban administrasi, untuk sektor tertentu justru dapat menurunkan penerimaan PPN, walaupun hal ini akan mengurangi distorsi ekonomi dan menghindari kebutuhan akan perlakuan khusus."