Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the Indonesia democracy, the multiparty system is used as one of the canal to aggregate the public aspirations. This mechanism is supported by Law No. 25/1999 about fiscal decentralization and a series of related regulations. It is also supported by direct election for regional head (Pilkada). As such, the winning political parties may influence the local government budget allocation which finally transform into the economic growth.This study estimates the influence of party politic concentration on the local economic growth. The data used is the local government election of 2004 and 2009 from 55 regions (cities). The concentration of political power in regional legislatives is measured by using Herfindahl Hirschman Index (HHI). The results of analysis confirm that the more concentrated political power in the regional legislative results lower economic growth.

---

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini didukung Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi di daerah. Partai politik pemenang pilkada akan memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas pengeluaran pemerintah.Studi ini mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Analisis menggunakan data 55 kabupaten/kota tahun 2004 dan 2009. Konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah diukur dari proporsi anggota dewan dari masing-masing partai politik menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Data tahun 2004 dan 2009 mengonfirmasi bahwa semakin terkonsentrasinya anggota dewan pada satu partai politik tertentu, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut."

"Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahunanggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Studi ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomipolitik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Denganmenggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan dari PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2005, 2006, serta 2007 berupa single minorityparty, minority coalition, majority coalition, dan single majority party memengaruhi keterlambatanpenetapan APBD sepanjang tahun 2008{2009."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerahh. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. atas dasar tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. sebagai konsekuensi, perlu adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik."

"From January 1, 2001, when new autonomy laws were implemented, lndonesia began to move toward decentralization of what had been a highly decentralized. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which basically the devolution policy, has been accompanied by La No.25/1999, which basically reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of ?money follows function?.Law No.25/1999 describe the fiscal decentralization process that will create a new intergovernmental transfer scheme between the central government and local government. Some of items in the law were really new ones such as the natural resources revenue sharing, income tax sharing, general allocation fund (OAF) and specifics allocation fund (SAF). The policies oftax and natural resource revenue sharing can result in fiscal imbalance among regions. Tax and natural resources revenue sharing will benefit only to urbanized and natural resources rich regions Because of it, Central Government created General Allocation Funds. This fund has block grant characteristic and will be given to regions by fiscal gap conception. The purpose is to equalize fiscal capacity among regions that in turn also can reduce disparity among them.The Simultaneous Macro Econometric Model is made for analyzing the fiscal decentralization impact to economic growth and region disparity. The policy simulation in this model used transfer fund from central government such as Tax Revenue Sharing, Natural Resource Revenue Sharing and General Allocation Fund. The simulation is carried out to see the optimality of various possible existing policies. The optimality is measured by evaluating the high rate of economic growth and low disparity."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dan sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonoml daerah di Indonesia, dan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten dengan daerah kota, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali.Selain dipengaruhi oleh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dikontrol pula dengan variabel pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi penting dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan, ekonomi karena menjadi indikator bagi kesejahteraan penduduknya. Sedangkan jumlah penduduk menjadi penting karena merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi sehingga akan besar pengaruhnya terhadap laju dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Nilai koefisien yang diperoleh adalah : pertama, jika perubahan dana perimbangan naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik 0,0078%; kedua, jika perubahan pendapatan asli daerah naik 1% maka pertumbuhan. ekonomi akan naik 0,0072%.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan perkapita dan jumlah penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan status administratif antara daerah kabupaten dengan kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dilihat dari perbedaan antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan pulau yaitu daerah-daerah di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di Jawa-Bali lebih tinggi daripada daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali."

"Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS).Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah."

"AbstractEconomic and political systems might have a great share in determining the speed of the economic growth in an economy. Majority of the researchs in the past relied on physical input accumulation in determining economic growth, without taking into account the contribution of institutional characteristics. This research is aimed to test the hypothesis that economic freedom and political system affect the economic growth. Using panel data method (pooled least square approach) in eight ASEAN countries during the period of 1997-2007 and based on a framework of Solow economic growth model, it is showed that the more free and efficient economy leads to faster economic growth, and political democracy can otherwise hinder economic growth. Economy can grow higher if public policies are directed to the creation of: a stable monetary conditions, a more efficient in intermediation of financial markets, appropriate public budget policy, straightforward and efficient regulations, corruption eradication, as well as lower taxes. Nevertheless the index of investment freedom and property rights are far away from the behaviors of existing theories and hypothesis, so further research is needed."

"this study aims to test and demonstrate empirically the influence of special autonomy fund (DOK), the general allocation fund (DAU) and PAD allegedly not necessarily improve economic growth. This study analyzed the partial influence of DOK, DAU and PAD to conomic growth in Aceh province.this stady covers 23 districts / cities and one countained in the Aceh province. The data in this study is a secondary data countained in the office of financial management aceh (DPKA), the central bureau of statistics provinces of Aceh and other sources that can be accounted for.Based on the results of data processing show that partially DOK and DAU significant effect on economic growth in Aceh. While variable PAD negatively affect economic growth in the province. The most dominant variable is DOK, this due to the use of DOK has been set for a sector that has a greater impetus to economic growth, such as infrastructure, health an education.The results date processing, also indicates that the variable DOK, DAU and PAD simultaneously significant effect on economic growth in Aceh."