Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The purpose of this study is to get value-BLI Better Life Index as a measure of success of development in Indonesia, and to analyze the relationship between BLI with the human development index HDI, index IPR regional development, and economic growth. BLI formation method through three stages: normalization, weighting, and aggregation. The results show that Indonesia?s BLI is in the lower-middle class. Province of Jakarta, East Kalimantan, North Sulawesi, Riau and South Sumatra with the highest value of BLI. BLI size has a positive and significant correlation with IPM and IPR compiled by the BPS-Statistics Indonesia. However, BLI was significantly negatively correlated with economic growth.

---

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan nilai Better Life Index (BLI) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di Indonesia, serta menganalisis hubungan antara BLI dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Regional (IPR), dan pertumbuhan ekonomi. Metode pembentukan BLI melalui tiga tahap: normalisasi, pembobotan, dan agregasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai BLI Indonesia termasuk kategori menengah bawah. Provinsi Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Selatan dengan nilai BLI tertinggi. Ukuran BLI ini mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan IPM dan IPR yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian, BLI berkorelasi negatif secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ?s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city?s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city?s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development."

"AbstractIndonesia telah membangun ekonomi lebih dari empat dekade. Pada tahun 1968, Indonesia pertama kalinya mencatat pertumbuhan double-digit setelah mengalami pergolakan politik, ekon0nu' dan sosial di pertengahan tahun 1960-an (Hill 1996: 11). Indonesia memasuki dekade 1970-an dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pertama, pembangunan ekonomi disusun dalam rangkaian pembanglman lima tahunan yang dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Antara tahun 1969-1994, Indonesia menjalani lima periode Repelita yang juga merupakan periode Pembanglman Iangka Panjang Tahap I (PIPT I). Pembang1man Lima Tahun keenam, untuk periode 1994-1999 sesungguhnya adalah tahap pertama dari PIPT H. Pemerintahan Presiden Suharto berakhir pada tahun 1998, dan setelah itu pemerintahan Presiden Habibie menjadi transisi dari penemuan jati diri bangsa memasuki periode Reformasi. Ketlka Repelita tidak lagi dilanjutkan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Program Pembangunan Nasional (P1-openas) 2000-2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, dan pelaksanaannya dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukamopuh.-i. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menelurkan perencanaan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Pembangunan Iangka Menengah (RPIM) dengan durasi lima tahunan. RPIM yang ada saat ini, yaitu untuk periode 2010-2014, merupakan kelanjutan dari RPIM 2004-2009. RPIM itu sendiri sesuai dengan amanat Undang?Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun berdasarkan Rencana Pembanglman Iangka Panjang 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)."

"International environmental issue recently plays important role in world economic development and their sustainability. This trans-boundary environmental problem requires a global responsibility, especially for forest well endowed countries like Indonesia to hold main role to support the environmental sustainability.

We apply cost benefit analysis on carbon trade using Clean Mechanism Development to show its significant contribution on green forestry program.

This paper gives us the picture of Indonesia's forestry, the beneficial of forest's project and the finding of global responsibilities to make a better for mankind. Our perspective about the utility of forest is very important to determine the decision we choose."

"Perkembangan pesat yang terjadi di daerah sekitar perkotaan mengakibatkan kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah bagi industri dan berbagai kegiatan ekonomi bersaing dengan kebutuhan tanah bagi perumahan yang terus meningkat.Sejak pertengahan tahun 1980-an, pemerintah mengimbau pengusaha swasta untuk melakukan pengembangan kawasan perumahan skala besar secara terpadu dalam rangka mengantisipasi lonjaknya kebutuhan rumah di perkotaan. Himbauan pemerintah ini, awalnya tidak didukung oleh juklak yuridis yang mengatur penguasaan lahan dalam skala besar. Sejumlah pengusaha dengan caranya masing-niasing membawa proposal pengembangan kota baru pada Pemda Tingkat I dan Tingkat II serta ikut terjun melakukan penguasaan lahan dalam skala besar. Maka, lahirlah belasan proyek kota baru di kawasan Jabotabek dengan proyeksi penguasaan lahan mencapai puluhan ribu hektar."

"Kebijakan moneter di Indonesia sampai tahun 1997 masih terfokus pada target yang konvensional yaitu pertumbuhan uang beredar. Kebijakan moneter akan lebih efektif jika terpelihara hubungan yang stabil antara pertumbuhan uang beredar dengan sasaran akhir, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan ini menjadi tidak stabil karena beberapa faktor, yaitu kebijakan nilai tukar di Indonesia yang bersifat kurang fleksibel, pengaruh deregulasi dan perubahan struktural di sektor keuangan, serta capital account Indonesia terbuka. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pergerakan uang beredar menjadi sangat volatile."

"Pertumbuhan modal untuk mendanai operasional keseharian dan ekspansi jangka panjang adalah elemen konstan di dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimal struktur modal yang dapat di adopsi perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka mengingat dinamika industri dan keadaan ekonomi suatu negara. Dengan menggunakan uji spesifikasi Hausman, data tahunan untuk index saham yang tercatat pada tahun 2005-2014 dari Karachi Stock Exchange (KSE) 100 telah dikumpulkan untuk menganalisis pengaruh leverage keuangan terhadap kinerja perusahaan. Return to asset, return on equiy dan TOBIN's Q adalah proxy kinerja keuangan yang dianalisis terhadap leverage keuangan untuk perusahaan indeks KSE 100 yang terdaftar. Temuan makalah menunjukkan bahwa struktur modal, leverage,interest cover dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel paling signifikan yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan."

"Booming and prosperity. Joyful expectation of the future. And, suddenly, a crash, a dramatic crash. All were lost in such a short time. They were so unprepared for this event. Then, those who had used to talk about poverty, but did not really experience the poverty itself, were forced to get the feeling of much relative deprivation. They had not fallen to under poverty line, and, indeed, they might be still in a much higher economic situation than the poverty line; but their prospect had been very bleak. It was like the feeling of riding a roller coaster, but without knowing the end of the fast descending journey. They were, to mention a few, the academicians, politicians, bureaucrats, business people, people in NGOs and joui nalists. They had the political power, and some were involved in decision making to help the "poor" people."