Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book seeks to provide readers with a broad multidisciplinary perspective on copyright law and copyright infringement by presenting paired articles by lawyers and non-lawyers that address such key questions as the relationship between plagiarism and copyright infringement, the impact of robust copyright law on either impeding or promoting creativity, whether the strong copyright law can maintain its normative appeal in the face of a general public that has not been responding to campaigns against "copyright piracy," the legal boundary between illegal imitation and legal inspiration, and how copyright has changed over time and how such changes may relate to the cultural norms of creators in different fields, among other questions. The paired articles are presented in sections devoted to history, comparative law, economics, linguistics, computer software, information studies, literature, art, sociology/​music, and criminology."

"Anime adalah satu dari banyaknya bentuk karya sinematografi yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta serta pemegang hak cipta atas segala tindakan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Hasil bajakan terhadap anime ataupun tayangan serial anime dapat didistribusikan secara luas baik secara fisik ataupun melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai pemegang hak cipta yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pihak yang bertanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban, serta cara penyelesaian sengketa yang dapat muncul. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pembajakan anime atau tayangan serial anime yang tersebar di internet.

---

Anime is one of many forms of cinematographic works which is one of the copyright-protected works. This protection was given to the creators and the copyright holders from all forms of copyright infringement such as piracy. Those pirated content of anime or the show’s serials can be distributed globally both in physical form or through the internet. The research method used in this thesis is normative juridical for which the reason is the use of library materials or secondary data. In this research, the thesis will discuss in regards to the copyright holder who was given the legal protection based on Indonesian Copyright Law, the parties responsible for piracy, the forms of responsibilities, and also dispute resolution that can be taken in terms of a copyright infringement occurs. The research indicates that there is piracy occurring on the internet against anime or the anime serials."

"Terdapat hal baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 yang melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Meskipun telah terdapat aturan baru ini, pembajakan masih akan marak terjadi apabila definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10 diartikan secara sempit yaitu tempat berdagang secara secara fisik (brick and mortar). Pada kenyataannya di Indonesia saat ini sudah banyak sekali tempat perdagangan yang sifatnya online. Tempat perdagangan online tersebut menjadi lahan subur bagi jual beli barang hasil pelanggaran hak cipta seperti pembajakan karya sinematografi dalam bentuk DVD, VCD bajakan dan lain-lain. Berangkat dari permasalahan tersebut, tesis ini membahas mengenai pengaturan tanggungjawab pengelola tempat perdagangan online di negara lain serta interpretasi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara atau interview, serta observasi. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Information Technology Act 2008 of India, buku-buku hukum, serta berbagai kamus. Kesimpulan tesis ini yaitu terdapat ketentuan Pasal 79 Information Technology Act 2008 India mengatur tentang intermediary yang mencakup tempat perdagangan online (online marketplaces); menurut interpretasi gramatikal, historis, dan teleogis, tempat perdagangan online termasuk dalam definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10; dan indikator pengelola tempat perdagangan online yang melakukan pembiaran adalah (1) tidak berusaha mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual di tempat perdagangan online yang dikelolanya; atau (2) mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual namun tidak berbuat apa-apa.

---

There are new provisions on The Law of Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright such as article 10 that forbids marketplace manager from letting the sales of copyright infringing goods. And yet piracy will be still rampant if article 10 is interpreted narrowly, which only consists of brick and mortar marketplaces. In fact, online marketplaces flourish in Indonesia alongside with brick and mortar marketplaces. There are instances where pirate uses online marketplace to market infringing goods such as bootleg DVDs and VCDs. Starting from this problem, this thesis discusses about the liability of online marketplace manager in other country and legal interpretation of Article 10. This research is qualifies as normative research. Data collection technique used is literature study, interview, and participatory observation. Data are collected in the form of secondary data. Secondary data used consist of The Law of Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, Information Technology Act 2008 of India, law textbooks, journals, and various dictionaries. The conclusion of this thesis is that Article 79 of Information Technology Act 2008 of India regulates about intermediary that consists of online marketplaces; according to gramatical, historical, and teleogical interpretation, the definition of marketplace should encompass online marketplaces; and indicators of online marketplace's manager who let/tolerate the sale of infringing goods are (1) doesn't attempt to find out about the goods and their IP status, or (2) aware of the nature of the infringing goods but doesn't attempt to prevent or control it."

"Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan pertukaran informasi yang semakin mudah tiap hari nya, hal ini tidak terlepas dengan kemudahan untuk mengakses karya cipta melalui akses internet. Kemudahan ini tidak membatasi terjadi nya pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, dimana salah satu nya merupakan Tindakan pelanggaran terhadap font dan typeface yang kerap terjadi. Pengaturan terhadap font dan typeface merupakan hal yang penting dikarenakan pengaturan merupakan satu-satu nya metode perlindungan karena belum ada nya sistem perlindungan yang dapat melindungi font dan typeface dari tindakan pelanggaran. Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait font dan typeface beserta pelanggaran yang dapat terjadi kepada font dan typeface. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaturan terhadap font dan typeface di Indonesia dan akan dilakukan perbandingan dengan peraturan di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan terkait font dan typeface belum diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”) dan dirasa perlu nya pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek pada font dan typeface yang lebih medetail agar tercipta nya kepastian hukum. Sehingga, Indonesia dapat membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan yang telah berlaku di Amerika Serikat dan Inggris.

---

The rapid development of technology has resulted in an easier exchange of information every day, this is inseparable from the ease of accessing copyrighted works through internet access. This convenience does not limit the occurrence of violations of other people's copyrighted works, where one of them is a violation of fonts and typefaces that often occur. Regulations on font and typeface is important because those regulations is the only protection method available, because there is no protection system that can protect fonts and typefaces from violations. For this reason, this study will explain fonts and typefaces along with violations that can occur to fonts and typefaces. In addition, this study will also analyze the regulations related to fonts and typefaces in Indonesia and will be compared with regulations in the United States and United Kingdom. The research will be carried out using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that the regulations related to fonts and typefaces have not been explicitly regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ("UUHC") and it is felt that further arrangements are needed regarding aspects of fonts and typefaces that are more detailed in order to create legal certainty. Thus, Indonesia can make arrangements that are in accordance with the conditions in Indonesia by adopting the arrangements that have been in force in the United States and the United Kingdom."

"ABSTRAKRasa, cipta dan karsa masyarakat menghasilkan norma-norma dan ilmu pengetahuan yang merupakan kebudayaan kebendaan. Hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul bila ciptaan tersebut dialihwujudkan dalam bentuk produk-produk yang berbeda. Buku adalah salah satu ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta. Buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta yang tidak hanya mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya tetapi juga memiliki nilai yang luar biasa bagi pembangunan spiritual dan materiil suatu bangsa. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perbanyakan buku tanpa izin sering terjadi, dengan modal yang ringan tetapi mencari keuntungan yang besar. Pembajakan buku dinyatakan sebagai suatu tindak pidana kejahatan. Tidak adanya keseragaman terhadap penafsiran dan tindakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pembajakan buku merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan buku ini belum ditangani secara efektif dan professional. Hak moral dan hak ekonomi adalah bentuk yang dilindungi dalam hak cipta ini.

---

ABSTRACTFeeling, creativity and initiative of the people generate norms and knowledges which is the culture. The results of each creator’s work that shows originality in the field of science, art, and literature. The copyright holder has the exclusive rights to all the rights which arise if the creation is changed in the form of different products. Book is a type of creation that is included in the copyright protection. Book is an intellectual property of a creator that is not only having economic significance for the exploited but also having tremendous values for the spiritual and material development of a nation. This research is a doctrinal legal research (normative) using qualitative descriptive analysis. The results explain that the book reproduction without permission often happen, with a minimum capital but looking for a big profits. Book piracy is expressed as a crime. The lack of uniformity in the interpretation and action by law enforcement in dealing with piracy of books are the factors which show that the book piracy has not been dealt effectively and professionally. Moral rights and economic rights are the forms that are protected in this copyright."

"Kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perlindungan Hak Cipta dan Merek menyebabkan munculnya sengketa Hak Cipta yang sesungguhnya merupakan sengketa Merek. Pada dasarnya Perlindungan Hak Cipta hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi Ciptaan. Ciptaan yang dimaksud dalam konteks perlindungan Hak Cipta adalah karya yang memiliki sifat khas dan pribadi yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dengan demikian yang menjadi objek adalah Ciptaan itu sendiri yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman. Sedangkan perlindungan Merek pada dasarnya bertujuan melindungi produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari asosiasi yang keliru terkait sumber dari produk tersebut yang kemudian akan melindungi produsen maupun konsumen atas produk yang bersangkutan. Merek sendiri didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perbedaan antara kedua perlindungan diatas sering menjadi kabur terutama ketika kekayaan intelektual yang disengketakan berupa logo yang dijadikan Merek. Perlindungan ganda memang dimungkinkan terhadap logo yang dijadikan Merek namun penerapannya haruslah melihat kembali kepentingan sebenarnya dibalik klaim yang diajukan penggugat. Jika ingin melindungi sebuah Ciptaan dari tindakan yang melanggar hak eksklusif seseorang atas sebuah Ciptaan (baik hak ekonomi maupun moral) maka gunakanlah perlindungan Hak Cipta. Namun gunakanlah perlindungan Merek apabila yang ingin dilindungi adalah sebuah produk (barang maupun jasa) dari adanya pemalsuan asosiasi oleh pihak lain (kompetitor) yang dapat mengganggu tingkat penjualan maupun reputasi produk tersebut.

---

Lack of understanding of the difference between the protection of Copyright and protection of Trademark led to Copyright disputes which actually, if correctly characterized, at the heart of Trademark domain. Copyright deals with protection of works in the domain of literature, science, and art. The set of rights copyright law offers creators all relate to exploitation of the work itself. On the other hand, Trademark law deals with association of a product, it gives the right holder the ability to attempt to control the association consumers make when they encounter a mark. Trademark law seek to protect a product (services or goods) from false association. Law No. 15 of 2001 regarding Marks defined Trademark as sign in the form of a picture, name, word, letters, numeral composition of colours, or a combination of said elements, having distinguishing features and used in the activities of trade in goods or services.The line between these two different regime is often blurred when it comes to logo. Logo, particularly when they are used as a mark, is one of those spaces of intellectual property where there is great deal of overlap between Copyright and Trademark. Even though Copyright and Trademark protection may be applied to such a logo, its application, when a dispute arise, should depend on the interest the claimant seek to protect. Copyright protection should be applied if the interest seek to protect are the incentives given by Copyright law and the economic rights that come form the limited monopoly copyright law grants. Trademark protection applied when the interest seek to protect inhere in integrity, reputation, or false association of a product."