Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The purpose of this study was to examine the association between technical, organizational, individualcharacteristics of local government officials factors and the implementation of performance measurementsystems (PMS) in local government. The study was conducted in territory of local government of YogyakartaSpecial Region (DIY). The samples are local government officials in Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) who are directly involved in the implementation of the Performance Accountability System forGovernment Entity (SAKIP) and reporting Performance Accountability Reports for Government Entity(LAKIP). The results found the factors that positively and significantly associated with implementation ofa PMS were organizational factors, namely: training and organization?s response are open to change, andthe individual characteristics factors, namely: high self-efficacy and conscientiousness trait.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara faktor teknis, organisasional, karakteristikindividu pegawai pemda dan implementasi sistem pengukuran kinerja di tingkat pemerintah daerah.Penelitian dilakukan di lingkup pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampel penelitianadalah pegawai pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung terlibatdalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaporan LaporanAkuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil penelitian menemukan bahwa faktor?faktoryang berhubungan secara positif dan signifikan terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja adalahfaktor organisasional, yakni: pelatihan dan respon organisasi yang terbuka terhadap perubahan, dan faktorkarakteristik individu, yakni: self efficacy yang tinggi dan sifat conscientiousness."

"The purpose of this study is to examine the influence of the religious character education, supervisorauthority to cheat and the interaction of these factors toward unethical behavior of accountants infinancial reporting. This study used experiment approach i.e. 2x2 factorial between subjects. Theseresults reveal that when there is a superior authority to cheat, the subject will tend to cheat in makingfinancial statements (unethical). Furthermore, subjects who received religious character educationwill tend to behave ethically in making financial reports. The results also indicate that the religiouscharacter education has ability to mitigate the urge to do unethical wich arise from authority ofsuperiors to cheat factors.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendidikan karakter keagamaan danotoritas atasan untuk berbuat curang serta interaksi dari kedua faktor tersebut terhadap perilaku tidaketis akuntan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen 2x2faktorial antar subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika terdapat otoritas atasan untukberbuat curang, maka subjek akan cenderung untuk curang dalam pembuatan laporan keuangan(berlaku tidak etis). Selanjutnya, subjek yang mendapatkan pendidikan karakter keagamaan akancenderung berperilaku etis dalam pembuatan laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkanbahwa pendidikan karakter keagamaan memiliki kemampuan untuk memitigasi adanya doronganuntuk berbuat tidak etis yang muncul dari faktor otoritas atasan untuk berbuat curang. "

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Utama Lapan. Gambaran umum mengenai pelaksanaan SPIP diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang mengacu kepada dengan mengacu kepada parameter-parameter Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berdasarkan penilaian 109 responden adalah 2.81 atau 70,15% dari kriteria yang diinginkan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP telah memadai namun belum sempurna sehingga masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari temuan BPK yang menyatakan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan SPI. Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Lapan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lapan adalah Baik, maka dapat dikatakan SPI di Lapan mendorong tercapainya tujuan memberikan layanan yang baik.

---

This research is a descriptive qualitative research, that aimed to describe the implementation of Government Internal Control System in the Main Secretariat of Lapan . An overview of the implementation of the Government Internal Control System obtained by distribusing questionnaires that refer to the reference to the Internal Control parameters on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

Based on the results of processing of questionnaires, we concluded that in general the implementation of Government Internal Control System by perceptions of 109 respondents is 2.81 or 70.15 % of the desired criteria. This figure shows that the implementation of the Government Internal Control System has been adequate and still require strengthening in the implementation. This is reflected in the findings of the Badan Pemeriksa Keuangan which states there are still weaknesses in the implementation of Internal Control System. Satisfaction with the service based survey conducted by the Public Service Board of Lapan is “Good”, it can be said that Internal Control System is support the achievement of the goal of providing a good service."

"This study aims to investigate the effect of various aspects of power on administrative control systemimplementation, i.e. the Standard Operating Procedure (SOP) of a local health insurance program,as well as on its organizational consequences in the form of accountability and efficiency. Thesequential explanatory strategy of mixed methods research is then used. Data from 86 physicians of7 local public hospitals in Bali Province collected through survey using self-report questionnairesat quantitative stage and the transcript of an interview process conducted on qualitative stage wasanalyzed using Partial Least Square (PLS) and descriptive statistical technique, respectively. Theresults show that external pressure in the form of legal requirements significantly influences this typeof administrative control system implementation. Moreover, the implementation of administrativecontrol system is also shown to have a positive impact on accountability, while accountabilityitself displays full mediating effect on the positive relationship between the implementation ofadministrative control systems and efficiency.AbstrakStudi ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh berbagai aspek derajat kekuatan (power)terhadappenerapan sistem pengendalian administratif, berupa Standard Operational Procedure (SOP)suatu program jaminan kesehatan berskala lokal, serta konsekuensi-konsekuensi keorganisasianyang dapat dihasilkan dalam bentuk akuntabilitas dan efisiensi. Studi ini menggunakan metodepenelitian campuran (mixed-method research) dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Padatahapan kuantitatif, data dari 86 orang dokter pada 7 Rumah Sakit Umum Daerah se-Provinsi Baliyang dikumpulkan melalui survei kuesioner dianalisis menggunakan teknik Partial Least Square(PLS). Selanjutnya, hasil transkrip proses wawancara yang dilakukan pada tahapan kualitatifdianalisis secara deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa tekanan eksternal berupa peraturanperaturanhukum berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem pengendalian administratif.Di sisi lain, penerapan sistem pengendalian administratif juga terbukti memiliki pengaruh positifterhadap akuntabilitas, sementara akuntabilitas menampilkan pengaruh mediasi penuh terhadaphubungan positif antara penerapan sistem pengendalian administratif dan efisiensi."

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis kriteria informasi yang diungkapkan di dalam sustainability reporting pada website pemerintah daerah. Website merupakan salah satu sarana yang lebih efektif dan efisien yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjukkan transparansi dan akuntabilitas mereka terkait dengan kinerja sosial dan lingkungan mereka.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisa kriteria informasi yang seharusnya diungkapkan di dalam sustainability reporting pada website pemerintah daerah yang disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, GRI 3.1 dan Pilot Version 1.0 of the Sector Supplement for Public Agencie, serta benchmarking negara-negara lain diantaranya Amerika Serikat, Hong Kong, dan Brazil.

---

ABSTRACTThis study focus on analysis of information that should be disclosed on local government's website about their sustainability reporting. Website is one of the efficient and effective tool that can be used by local government to disclose their transparency and accountability in their social and environmental performance.This study is qualitative descriptive research that analyze sustainability reporting information that should be disclosed by local government in their website.Researcher obtained all of that information criteria from laws and regulations in Indonesia, GRI 3.1 and Pilot Version 1.0 of the Sector Supplement for Public Agencies, and also benchmarking from another countries, such as USA, Hong Kong, and Brazil."

"Tujuan penelitian ini melakukan pengujian secara empiris dan menganalisa pengaruh ukuran keuangan dan non keuangan terhadap kinerja manajerial dengan menggunakan role of clarity sebagai intervening variable. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan responden pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah di Propinsi Jawa Barat. Sampel terpilih terdiri dari 4 RSUD pada 3 kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Modeling SEM dengan menggunakan software Lisrell 8.8 Full Version. Model ini digunakan untuk menguji data primer berupa pengolahan kuesioner dengan responden 70 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran keuangan dan non keuangan berpengaruh positif terhadap role of clarity dan role of clarity berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini juga membuktikan role of clarity berperan sebagai intervening variable antara hubungan ukuran keuangan terhadap kinerja manajerial serta hubungan ukuran non keuangan terhadap kinerja manajerial.

---

The purpose of this study is to empirically test and analyzes the influence of the financial and non financial measures of managerial performance using role of clarity as intervening variable. The samples were selected using purposive sampling method using the respondence of eselon 3 and 4 officials within the Regional General Hospital in West Java. Selected sample consists of four hospitals in three districts in West Java namely Cirebon and Kuningan. Methods of data analysis using Structural Equation Modeling SEM with software applications Lisrell 8.8 Full Version. This model was used to test the primary data processing in the form of questionnaires with respondents of 70 people. The results of the study proves that financial and nonfinancial measures have positive influence on the role of clarity as well as the role of clarity positive effect on managerial performance. The study also proves that the role of clarity as an intervening variable relationship between the financial to managerial performance and nonfinancial measures to managerial performance."

"Efisiensi merupakan salah tujuan dalam sebuah instansi, terlebih pada pemerintah provinsi di era desentralisasi seperti saat ini. Efisiensi pemerintah provinsi dalam penelitian ini diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan serangkaian indikator input dan output sebagai acuan, Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa untuk model orientasi output menunjukkan ada 20 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai efisiensi penuh dan 13 provinsi tidak mencapai efisiensi penuh. Penelitian ini juga melihat persebaran daerah yang efisien dan yang tidak efisien dilihat dari sisi besar kecil APBD, banyak sedikit jumlah penduduk, geografis provinsi-provinsi tersebut, serta dibandingkan dengan jenis opini BPK.

---

Efficiency is a focus on all institutions, especially at the provincial government that face decentralization era nowadays. Efficiency of the provincial government in this research is measured by Data Envelopment Analysis (DEA) method. It is used some indicators that can reflect the performance results of local expenditures and the number PNS as inputs. So that, governments, societies, and researchers get the insight whether provincial governments in Indonesia efficient or not. For output indicators in this research used indicators of health, education, and indicators that refer to musgravian, which is a combination of economic stability, economic distribution, and economic performance. As the result of this research, in 2011 there were 13 provinces in Indonesia that did not reach full efficiency, whereas the rest, 20 provinces could achieve full efficieny. This study also elaborated the distribution of efficient and inefficient provinces in terms of the size of budget managed, the population, geographic area, and also opinion result form BPK."

"This study explores managerial behavioral responses associated with performance measurementsystem. Design of performance measurement system is investigated financial and non-financialmeasures related to the four perspectives of Balanced Scorecard (BSC). This paper examineswhether a role conflict and procedural fairness affect the relationship between performance measureand managerial performance. Based on a sample of 67 managers of regional Bank in Pekanbaru,the results from a structural model tested using Partial Least Squares indicate a relationshipbetween performance measurement system and managerial performance is mediated by a role ofconflict. However, this study not supported that procedural fairness mediated relationship betweenperformance measurement system and managerial performance. These results may have importanttheoretical and practical implications.AbstrakPenelitian ini mengamati respon perilaku manajerial dihubungkan dengan sistem pengukurankinerja. Desain sistem pengukuran kinerja yang diselidiki adalah pengukuran keuangan dan nonkeuangan yang berhubungan dengan empat perspektif dari Balanced Scorecard (BSC). Penelitian inimenguji apakah konflik peran dan keadilan prosedural memengaruhi hubungan antara pengukurankinerja dan kinerja manajerial. Berdasarkan sampel dari 67 manajer pada Bank regional di KotaPekanbaru, hasil pengujian model struktural menggunakan Partial Least Square menunjukkanbahwa konflik peran memediasi hubungan sistem pengukuran kinerja dengan kinerja manajerial.Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa keadilan prosedural memediasi hubungansistem pengukuran kinerja dengan kinerja manajerial. Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoridan praktik yang penting."