Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Through fiscal decentralization, local governments are expected toassume more responsibility for regional problems such asunemployment. This study aims to analyze the effect of fiscaldecentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multipleregression analyses. The results show that Regional Revenue andRevenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate.Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for thenext two years, while goods and services expenditures have a positiveeffect on the unemployment rate. In addition, the General AllocationFund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affectthe unemployment rate.Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampumenyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lainpengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruhpelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran diWilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknikanalisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya,sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positifterhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, DanaAlokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikanterhadap tingkat pengangguran."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di dalam propinsi (within province inequality) dengan menggunbakan data panel seluruh propinsi di Indonesia selama kurun waktu 1994-2006. Model yang digunakan mengacu pada model Nobuo Akai dan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil menurunkan kesenjangan wilayah karena pada intinya keberhasilan desentralisasi fiskal dipresentasikan oleh kemandirian fiskal yang berarti bahwa pemerintah daerah bertumpu pada Pendapata Asli Daerahnya dalam membiayai pembangunan di daerahnya."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012. Menggunakan estimasi model non - linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut.

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 ? 2012. Using the nonlinear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebihmemahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan PemerintahPusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapatmewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karenasemakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya,terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkantermasuk dalam salah satu prioritas nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh PemerintahKabupaten/Kota; 2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotadapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 3.Kesejahteraan daerahkabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh PemerintahKabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 4. Di daerah kaya,peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besarterhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin; 5.Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan olehmasyarakat."

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh atau dampak penerapan kebijakan desentralisasi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi daereah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan panel data yang meliputi 15 Kabupaten/ Kota di provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun (periode 2001-2010) yang digunakan untuk menguji apakah penerapan fiscal decentralisasi memberikan pengaruh yang significant dan positif terhadap ekonomi lokal. Estimasi menggunakan analisis data panel memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan desentralisasi fiscal dengan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh juga memperlihatkan bahwa perubahan peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan memberikan kontribusi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa variable-variabel lain yang dipertimbangakan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThe main objective of this paper is to examine the effect of fiscal decentralization implementation on local economic growth in Sumatera Barat Province. A sample of cross section data which covers 15 city (kota) and regency (kabupaten) in Sumatera Barat during ten year (the period 2001-2010) is employed to test whether fiscal decentralization affect on economic growth positively and significantly. The result from panel data estimation yields evidence that there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in Sumatera Barat. The findings suggest that the increase change of fiscal decentralization degree will contribute to stimulate local economic growth. The further analysis also confirms that other variables which are considered as determinant of economic growth influence local economic growth significantly."

"Berdasarkan laporan hasil monitoring Pusopskamsinas BSSN pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang melakukan serangan tertinggi di dunia dan menempati posisi pertama sebagai negara yang menjadi tujuan sasaran kejahatan siber dari Indonesia. Dalam upaya membantu pemerintah dalam analisis mitigasi kejahatan siber, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran dan faktor sosial ekonomi lain terhadap kasus kejahatan siber berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia dengan menggunakan metode Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan Within Transformation untuk tahun 2017-2020. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang beragam mengenai pengaruh terhadap kejahatan siber pada masing-masing wilayah. Hasil menunjukkan karakteristik wilayah dengan kondisi ekonomi rendah signifikan mempengaruhi kejahatan siber dan cenderung bertindak sebagai pelaku. Analisis lebih jauh diperlukan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif.

---

Based on the monitoring reports of BSSN’s Pusopskamsinas in 2020, Indonesia is in the third position as the country with the highest number of crimes in the world and at the first position as a destination for cybercrime’s attackers from Indonesia. The aim of this research is to assist the government in cybercrime mitigation analysis, this study aims to analyse the impact of unemployment and other socioeconomic factors of cybercrime prevention based on regions in Indonesia using the Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) method with Within Transformation for 2017-2020. Results shows that there are various differences regarding the impact on cybercrime in each region. The results show that the characteristics of areas with low economic conditions significantly affect cybercrime and tend to act as perpetrators. Further analysis is needed to obtain more comprehensive analysis results."

"ABSTRAKDalam melihat keterkaitan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi, teori dan hasil kajian menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga kesimpulan yang dirumuskanpun bersifat kontekstual. Oleh sebab itu, penelitian sejenis ini akan tetap relevan dilakukan termasuk untuk konteks Indonesia.Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di tingkat kota di Indonesia serta untuk melihat pengaruh berbagai faktor lainnya terhadap korupsi. Data yang digunakan adalah data panel 20 kota di Indonesia yang menjadi unit analisis dalam kurun waktu tahun 2006, 2008 dan 2010. Model yang digunakan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Common Effect.Variabel terikat dalam tesis ini adalah tingkat korupsi, sedangkan sebagai variabel bebasnya adalah tingkat desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja pegawai. Sedangkan sebagai variabel kontrol, digunakan variabel pendidikan, variabel PDRB per kapita, dan variabel formasi partai pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan, kecuali variabel PDRB per kapita, berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Variabel desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang artinya semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya maka akan semakin tinggi angka korupsinya. Variabel pendidikan dan variabel formasi partai pemerintahan berkorelasi negatif terhadap tingkat korupsi di daerah. Sedangkan variabel PDRB per kapita dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh pada angka korupsi.Secara umum dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal membawa pengaruh meningkatkan angka korupsi di daerah. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTIn view of the fiscal decentralization towards the level of interconnectedness of corruption, theory and results of the study showed different results. So that conclusion was formulated is contextual. Therefore, this kind of research will remain relevant to include the context of Indonesia.This research is intended to prove how the influence of fiscal decentralization to the level of corruption in the level of district in Indonesia as well as to see the influence of various factors to corruption. The data used is panel data of 20 districts in Indonesia becomes a unit of analysis in the period of 2006, 2008 and 2010. A model used estimated by using the method of regression data panel common effect.Dependent Variable in this thesis is level corruption, while as independent variable is level of fiscal decentralization represented by Fund of Counter balance transferred by the central government to local government after deducting Special Allocation Fund and Officer Expense. While the control variable is used as a variable, education, GDP per capita, variables and variable formation of the Party of Government. The approach used is quantitative econometrics.The results of this research indicate that all of the variables used, unless the variable is GDP per capita, have an effect on the level of corruption. Fiscal decentralization variable correlated positively with the level of corruption, which means that the higher the degree of fiscal decentralization then his numbers will be higher. Education and formation variable party government correlate negatively to the level of corruption in the region. While the per capita GDP variables in this study indicates that this variable has no effect on the number of corruption.In general it can be concluded that fiscal decentralization brought the influence of increasing numbers of corruption in the region. So the need for a deeper study of this policy in order to be able to walk better."

"Berakhirnya pemerintahan Orde Baru, memberi kesempatan untuk memperbaiki kemandirian daerah, dengan pelaksanaan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Nubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mulai dilaksanaan sejak Januari 2001. Harapan yang digantungkan dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut perbaikan pelayanan publik, kepada masyarakat lokal, yang bermuara kepada peningkatan kinerja perekonomian daerah. Pada akhirnya pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, akan meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama yang tinggal di daerah. Dengan kata lain, ada keyakinan bahwa otonomi daerah, khususnya.desentralisasi fiskal akan meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan rakyat.Uraian di atas, membangkitkan pertanyaan, apakah desentralisasi fiskal yang lebih besar, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran? Pertanyaan itulah yang dicoba dijawab oleh studi ini, dengan mengambil studi kasus perekonomian Sumatera periode 1993-2003. Studi lebih difokuskan pada nisbah desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat kabupateri/kota maupun provinsi. Studi ini, juga ingin melihat secara khusus, apakah pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 telah memberikan perubahan yang baik, sekalipun masih dalam tahap awal pelaksanaan.Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum memberikan dampak siginifikan atau besar terhadap pertumbuhan ekonomi. ini disebabkan belum berubahnya komitmen pemberdayaan rakyat. Struktur pengeluaran sejak dilaksanakan UL' No.22/1999 dan UU No.25/1999 masih sama seperti periode sebelumnya. Pengeluaran APBD masih didominasi pengeluaran rutin. Sedangkan pengeluaran pembangunan masih didominasi untuk pengeluaran pembangunan infrastruktur. Kedua undang-undang tersebut hanya memperbesar keleluasaan daerah mengatur pengeluaran, tetapi tidak memperbaiki komitmen pemberdayaan. Di sisi penerimaan, terjadi hal yang berkebalikan, karena struktur penerimaan APBD yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), masih sangat kecil, sama seperti sebelum pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No.15/1999. Hal disebabkan pemerintah pusat, masih memegang kontrol untuk sumbersumber penerimaan pajak yang besar. Riga sudah terlihat distorsi peiaksanaan desentralisasi fiskal, yang disebabkan tidak adanya panduan pelaksanaan yang mencakup aspek hukum, ekonomi dan manajemen pengelolaan anggaran. ]uqa belum tersedia perangkat hukum, yang menjamin peiaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.Berdasarkan hasil studi ini, direkomendasikan bahwa memang benar, UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, sebaiknya direvisi, sejak dini, sebelum pelaksanaannya semakin terdistorsi. Selain itu pemerintah harus segera mempersiapkan petunjuk pelaksanaan yang mengandung dimensi hukum, ekonomi dan manajemen, yang seimbang dan saling melengkapi yang merupakan acuan pemerintah daerah daiam mengelola APBD."