Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The implementation of fully funded pension scheme for civil servantretirement in Indonesia is one of the government solutions to reducethe burden of pension expenditure on the state budget. However, toimplement such a scheme, the government deemed it necessary toprepare an appropriate governance model in order to achieve thegoal of fully funded scheme. The government needs to pay attentionto several issues related to the implementation of a fully fundedscheme, namely the issue of pension fund management,contributions, investment, regulations and risks. By distributingquestionnaires and interviews to key stakeholders, the extent ofgovernment readiness to implement a fully funded pension schemecould be evaluated, based on which it was found that thegovernment does not have readiness to adopt the fully fundedpension scheme and several tasks remain to be accomplished.Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun PegawaiNegeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yangakan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanjapensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skematersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatutata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded inidapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa halterkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalahpengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi danapensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebarankuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitianini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkanskema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yangmana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsiskema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkaitdengan implementasi tersebut."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta.Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah.Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri."

"ABSTRACTKebijakan fiskal Indonesia dirancang dalam kerangka pro growthdanpro poor. Keterbatasan ruang fiskal dan tingginya kecepatan peningkatan ketimpangan menjadi kendala. Selain kendala tersebut, usaha untuk merancang kebijakan fiskal yang pro growth dan pro poor menjadi perdebatan. Teori Kuznet, Hukum Okun, dan konsep pertumbuhan inklusif menjadi pangkal perdebatan ini. Penelitian ini bertujuan melihat dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan. Menggunakan Error Correction Model(ECM), hasil penelitian menemukanbahwa selama periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal cenderung mendorong pertumbuhan dibanding pemerataan."

"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

---

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value."

"Laporan ini menguraikan analisis proses rekonsiliasi fiskal pada PT AB berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa perlakuan PT AB dan PT CIT (konsultan pajak PT AB) yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, seperti pada: penghapusan piutang; biaya bahan bakar, tol, dan parkir; lisensi kendaraan, medical un-insured, serta beasiswa. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kesalahan pada nominal koreksi pendapatan dan biaya konstruksi, provisi A/R shortfall serta beban penyusutan yang dilakukan PT AB. Kesalahan tersebut bersamaan dengan kemungkinan perbedaan metode dalam menghitung provisi imbalan kerja, dapat meningkatkan peluang terjadinya koreksi oleh fiskus pada pemeriksaan pajak di masa mendatang.

---

This report explains about analysis of fiscal reconciliation process in PT AB according to the Indonesia's tax regulation. The analysis result shows that there are some abhorrent treatments of PT AB and PT CIT (tax consultant of PT AB) on bad debt expense; fuel, toll, and parking expense; vehicle license; medical uninsured cost; and scholarship. The analysis result also shows that there are some errors in the correction amounts of construction revenue and cost, provision A/R shortfall and depreciation expense by PT AB. Both of them along with the different method used by tax officer (i.e. in calculating provision for employee benefit), can increase the possibility of correction during tax audit in the future."

"Penelitian ini membahas analisis kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost Green Car LCGC di Indonesia Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car di Indonesia dan dampak kebijakan pemberian insentif pajak untuk industri Low Cost Green Car di Indonesia Pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car tersebut adalah situasi ekonomi domestik yaitu naiknya pertumbuhan ekonomi situasi area pasar bebas regional yang menuntut industri otomotif Indonesia untuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau teknologi untuk efisiensi bahan bakar minyak yang disyaratkan untuk membuat kendaraan yang lebih ramah lingkungan membangun industri komponen otomotif dalam negeri serta investasi lapangan kerja dan kemacetan Dampak kebijakan pemberian insentif pajak ini adalah berkembangnya Industri Low Cost Green Car meningkatnya investasi di industri komponen otomotif pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tidak terkendali serta penurunan jumlah impor kendaraan utuh CBU Completely Built Up.

---

This study discusses the analysis of the tax incentive policy on the Low Cost Green Car industry This study raised two issues that considered tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry in Indonesia and the impact of tax incentive policy of Low Cost Green Car industry in Indonesia Consideration of tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry are the economic situation the situation of regional free trade area that demands the Indonesian automotive industry to constantly innovate to create energy efficient vehicles and affordable prices the technology for fuel efficiency required to make vehicles more environmentally friendly build domestic auto component industry and investment employment and traffic congestion The impact of this tax incentive policy is the development of Low Cost Green Car industry increased investment in the automotive component industry growth in the number of vehicles getting out of control and the reduction in the number of imported vehicles "

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di dalam propinsi (within province inequality) dengan menggunbakan data panel seluruh propinsi di Indonesia selama kurun waktu 1994-2006. Model yang digunakan mengacu pada model Nobuo Akai dan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil menurunkan kesenjangan wilayah karena pada intinya keberhasilan desentralisasi fiskal dipresentasikan oleh kemandirian fiskal yang berarti bahwa pemerintah daerah bertumpu pada Pendapata Asli Daerahnya dalam membiayai pembangunan di daerahnya."

"This research investigates the effect of factors in Shah Model,namely capability, authority and acceptance level, against theeffectiveness of the implementation of performance-basedbudgeting for the Spending Unit (Satker) under the workingarea of the Treasury Office (KPPN) Jakarta II. These threefactors consist of nine variables, namely performanceassessment ability, human resources ability, technical skillsability, legal aspects authority, job procedural authority,organizational authority, political acceptance, administrativeacceptance and motivational acceptance. This study usesmultiple linear regression to analyze the data, with purposivesampling method. The result of hypothesis testing shows thatthe variables of human resources ability, legal aspects authority,organizational ability and political acceptance have a positiveeffect on the effectiveness of implementation of performancebasedbudgeting on Spending Units under the working area ofKPPN Jakarta II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh darifaktor-faktor dalam konsep Shah Model, yaitu faktorkemampuan, otoritas, dan dukungan terhadap efektivitaspenerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerjalingkup KPPN Jakarta II. Ketiga faktor tersebut dijabarkanmenjadi sembilan variabel yang meliputi kemampuanpenilaian kinerja, kemampuan sumber daya manusia,kemampuan teknis, otoritas hukum, otoritas prosedural,otoritas organisasi, dukungan politis, dukungan administratifdan dukungan motivasi. Metode analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah regresi linier berganda denganpengambilan sampel menggunakan metode purposivesampling. Hasil dari pengujian hipotesis tersebutmenunjukkan bahwa variabel kemampuan sumber dayamanusia, otoritas hukum, otoritas organisasi dan dukunganpolitis berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapananggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah kerjaKPPN Jakarta II."