Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely LocalGovernment Revenues (PAD), Personnel Expenses, General AllocationFund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), OtherLocal Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy againstLocal Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square(PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 tocompare the condition of loan performance five years before and fiveyears after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of45 Local Governments following debt restructuring policy. The resultsshow that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policysimultaneously have significant effects on the Local Government DebtRepayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors,namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on theLocal Government Debt Repayment Performance, while DAU and povertylevel have no affect on Local Government Debt Repayment Performance.The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship betweendependent and independent variables, explaining 46,9% of the models,while the remaining 53,1% is contributed by other variables notexplained in this study.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktorKapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai(BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lainPendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjamanterhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknikanalisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data paneldari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkanuntuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahunsesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasipinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan RestrukturisasiPinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktorKapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BPberpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjamansedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkanbahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitianini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanyasebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidakdibahas dalam penelitian ini."

"Dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal negara-negara penerima pinjaman, hingga saat ini masih merupakan salah satu isu kontroversial balk dalam tataran teori maupun empirik. Sebagian ekonom menilai, pinjaman luar negeri pemerintah hanya mampu meningkatkan konsumsi dan tidak mampu meningkatkan investasi pemerintah. Selain itu, masuknya dana pinjaman Iuar negeri ke negara-negara berkembang tersebut juga sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan pemerintah dari dalam negeri.Untuk membuktikan keabsahan opini sebagian ekonom tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal, baik terhadap sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengeksplor variabel-variabel selain pinjaman luar negeri yang turut mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi dari lembaga/instansi terkait, seperti Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan mengambil poriode penelitian dari tahun 1989 - 2003.Berdasarkan hasil estimasi, dana pinjaman luar negeri pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengeluaran investasi pemerintah. Hal ini berarti, peran dana pinjaman luar negeri dalam mendorong investasi pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, secara ekonomi dana pinjaman luar negeri pemerintah Iayak digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi pemerintah. Kesimpulan lain yang cukup menarik dari penelitian ini adalah, variabel tabungan pemerintah terbukti turut menentukan perkembangan investasi pemerintah itu sendiri. Sementara itu, antara variabel investasi swasta dan investasi pemerintah memiliki hubungan yang bersifat komplementer.Untuk kasus Indonesia, pendapat yang mengatakan bahwa masuknya dana pinjaman luar negeri sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan dari dalam negeri tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan uji kausalitas Granger yang dilakukan di luar model terhadap variabel pinjaman luar negeri dan penerimaan pemerintah terungkap bahwa, apabila pengujian dilakukan dengan menggunakan data dalam valuta rupiah, maka pengaruh penerimaan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri tampaknya lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap penerimaan pemerintah. Dengan demikian, variasi perubahan penerimaan dari dalam negeri tampaknya dapat mempengaruhi pinjaman luar negeri. Hasil pengujian ini sesuai dengan konsep penerimaan pinjaman luar negeri yang digunakan dalam APBN, yaitu untuk membiayai defisit APBN.Namun, apabila uji kausalitas Granger dilakukan dengan menggunakan data dalam va[uta USD, menghasilkan kesimpulan sebaliknya, yaitu pengaruh pinjaman Iuar negeri terhadap penerimaan pemerintah tampaknya lebih berarti bila dibandingkan dengan pengaruh penerimaan pemerintah itu sendiri terhadap pinjaman luar negeri. Dengan demikian, variasi perubahan pinjaman Iuar negeri tampaknya dapat mempengaruhi penerimaan dari dalam negeri. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian dengan menggunakan data dalam valuta asing (USD) ini, sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Peter S Heller (1975) yang dilakukan di 11 negara Afrika serta penelitian Howard Pack dan Janet Rothenberg Pack (1991) di Republik Dominika. Sedangkan, variabel pendapatan nasional, impor dan pengeluaran pemerintah balk pengeluaran investasi, pengeluaran untuk penyelenggaraan negara maupun pengeluaran untuk pemberian subsidi, terbukti mempengaruhi variabel penerimaan pemerintah secara signifikan. Selain itu, slop dari masing-masing variabel juga sesuai dengan yang dihipotesiskan atau sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendukung model. Secara umum, variabel-variabel bebas lain yang terdapat dalam model mempengaruhi variabel terikatnya secara signifikan sesuai dengan nilai variabel yang dihipotesiskan."

"Hampir sepanjang PJP I hingga saat ini tercatat peranan bantuan luar negeri cukup penting. Ketergantungan Indonesia pada bantuan luar negeri semakin meningkat semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah kembali menyebabkan kesulitan keuangan yang sangat berat bagi Indonesia sehingga, Pemerintah menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Turunnya kemampuan sektor-sektor produksi sehingga roda perekonomian mengalami kemacetan, menyebabkan krisis yang terjadi semakin memposisikan Indonesia dalam berbagai masalah yang dilematis yang semula berawal dari krisis keuangan, kemudian berkembang semakin kompleks menjadi krisis multi dimensi.Bergantinya rezim pemerintahan di Indonesia telah memuluskan pelaksanaan reformasi diberbagai bidang. Reformasi telah memberikan banyak perubahan dalam wacana kebijakan Pemerintahan Indonesia. Salah satu akibat langsung perubahan tersebut yang dirasakan seluruh Indonesia khususnya bagi daerah adalah dengan diberikannya otonomi penuh kepada daerah dengan meluncurnya UU NO. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut telah memberikan suasana baru yang mewarnai pola kebijakan dan peta penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.Sejalan dengan bergulimya otonomi daerah maka, Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mulai membenahi sistem/ struktur pemerintahannya untuk menuju kemandirian, di samping itu juga berupaya memberdayakan SDA dan SDM yang ada. Namun perubahan ini tidak dengan mudah berjalan lancar, sedikit banyaknya akan menemui masalah. Salah satu contohnya adalah adanya pengalihan pegawai pusat ke daerah yang banyak memberikan dampak pada kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mata anggaran belanja daerah.Berkaitan dengan pembangunan daerah pada masa otonomi berjalan, maka daerah dimungkinkan untuk mencari pinjaman baik, domestik maupun luar negri sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999.Sehubungan dengan terbukannya peluang daerah tersebut untuk memperoleh pinjaman, maka pemerintah telah mengeluarkan satu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mengatur mengenai mekanisme pinjaman, prosedur pinjaman, dan ketentuan lainnya bagi pemerintah daerah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 berfungsi sebagai petunjuk bagi daerah untuk memperoleh pinjaman.Bila membaca isi dari Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tersebut, ternyata, dapat menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk diamati serta dikaji. Tesis ini mencoba untuk melihat sejauh mana PP No. 107 tahun 2000 yang disusun sedemikian rupa dapat menfasilitasi pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman luar negri.Kebutuhan akan pinjaman oleh pemerintah daerah itu sendiri pada dasamya dimanfaatkan bagi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam perkembangannya, sesuai dengan diberikannya otonomi kepada daerah maka, untuk melaksanakan pembangunan tampaknya daerah sudah harus mengupayakan sendiri pembangunannya begitu pula dengan anggarannya. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 1999 maka subsidi daerah otonom (SDO) dan instruksi presiden (INPRES) telah dihapus, dan sebagai penggantinya dialokasikannya dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK).Dengan adanya otonomi penuh maka, daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimilikinya dan mengatur diri sendiri, namun, disadari bahwa kemampuan dan potensi daerah diIndonesia berbeda-beda.Perbedaan inilah yang harus ditangani dengan bijaksana untuk menghindari kecemburuan antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar maka sudah barang tentu dapat dipastikan daerah tersebut dapat lebih maju ketimbang daerah yang potensi alamnya kurang. Kemampuan penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah juga menjadi tolok ukur suatu daerah untuk dapat memperoleh pinjaman. Di samping kemampuan dalam penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah, pemerintah melalui PP 107 tahun 2000 juga telah menetapkan ketentuan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman dengan prosedur persetujuan yang berjenjang yakni persetujuan dari DPRD untuk tingkat daerah dan kemudian persetujuan Menteri Keuangan untuk tingkat pusat, dan persetujuan itu pun dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan .Tesis ini sebenamya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan daerah dapat memperoleh pinjaman baik domestik maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Secara prinsip, ketentuan yang ada dalam PP 107 tahun 2000 sebenamya cukup memadai dalam menata prosedur pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Namun, saat ini beberapa faktor-faktor baik ekstemal maupun internal ternyata dapat menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memperoleh pinjaman luar negeri.Tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini dan untuk dua tahun kedepan atau lebih, tampaknya masih sulit untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Lalu apakah ini berarti dimasa mendatang pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah tidak atau dapat dilakukan? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit banyaknya dicoba dijelaskan dalam tesis ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian di Propinsi Jawa Timur tahun 2009-2013. Teknik estimasi yang di gunakan adalah analisis data panel dengan random effect. Pendapatan daerah Jawa Timur periode belanja daerah pada periode tersebut terus mengalami kenaikan meski belum terealisasi 100%. Hasil regresi menunjukan Dana Bagi Hasil (DBH), lain-lain pendapatan yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif terhadap kinerja perekonomian, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti tidak berdampak pada kinerja perekonomian Jawa Timur selama periode penelitian. "

"ABSTRAKThis study aimed to find the tendency of the existence of fiscal illusion. Local governments do manipulations for not maximalizing their own revenue (Pendapatan Asli Daerah) and increasing expenditures in order to get central government transfer (Dana Alokasi Umum) in a larger amount. The result of this study shows the existence of fiscal illusion after the implementation of local autonomy. Through income measurement analysis, fiscal illusions exist on incomes such as local taxation and indirect taxation. While through expenditure manipulation analysis, fiscal illusions exist on the ratio of national income which is provided by central government to the local government."

"This research accounts for the effect of budgetary participation and managerial role of local finance organizer on local government performance. The hypothesis of this research is that whether budgetary participation and the managerial role of the local finance organizer positively affect on the local government performance."

"One of the best ways to reach effectivity in the workplace was an appropriate communication ability assesing toward meaning shifting. Which comprises: (1) sender;(2) message;(3) media;(4) receiver(5)given interpretation toward message. Prior research was done in government area of Bandung Regency, showed that government performance as follows: (1) the lacknes of communication effectiveness, (2) less work skill and knowledge,(3) unappropiate interpretation about the assigment of bereaucrate role and fucntion, (4)unappropriate work motif as a bereaucrate , (5) different perseption on "should be followed" rule, (6) different perception on ongoing rule enforcement, (7) unusually initiative taking, (8) get used to with instruction communication form, (9) less communication transparency moreover tend to be closed communication, (10) unsupported work culture to create initiative and creative, (11) less responsibility, (12) less responsivity towrad those overall components was surprisingly government performance. The research conclusion indicated that bereaucrate behavior and communication situation positively influence regional government performance. It meant if the researcher wanted to increase government performance, we should paid more attention to developing bereacrete behavior and communication situation in the government site. sggested ..."