Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study investigates factors in the quality of local governmentfinancial reports, extending a previous study using five exogenousvariables, namely commitment of management, human resourcescompetencies, effectiveness of the internal auditor, quality ofaccounting system and the follow-up of audit findings from theSupreme Auditor (BPK). The research data population comprised 50Spending Units in the area of Semarang local government. The datawas collected by distributing questionnaires to all Spending Units, ofwhom 49 responded to questionnaires within the prescribed time.Partial Least Square (PLS) technique was used to analyze dataprocessed using Smart PLS 3.0. The results show that the quality ofthe accounting system and follow-up the audit findings from the BPKhave positive and significant impacts on the quality of localgovernment financial reports. Other variables such as thecommitment of management, human resources competencies andeffectiveness of the internal auditor do not significantly affect thequality of local government financial reports.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitiansebelumnya dengan menggunakan lima variabel eksogen yaitukomitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia,efektivitas auditor internal, kualitas sistem akuntansi danpenyelesaian tindak lanjut temuan BPK. Populasi penelitianberjumlah 50 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah padapemerintah Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan denganmenyebarkan kuesioner kepada seluruh satuan kerja perangkatdaerah. Jumlah sampel yang terkumpul setelah batas waktu yangditentukan sebanyak 49 responden. Teknik analisis yang digunakanadalah Partial Least Square (PLS) dan pengolahan data denganmenggunakan alat bantu Smart PLS 3.0. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kualitas sistem akuntansi dan penyelesaiantindak lanjut temuan BPK berpengaruh positif dan signifikanterhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkanvariabel lain meliputi komitmen manajemen, kompetensi sumberdaya manusia dan efektivitas auditor internal tidak signifikanmempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah."

"Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran BPK dan DPRD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengusulkan pengukuran secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif. Penelitian ini menggunakan sampel LKPD pada periode 2016-2017 yang telah memenuhi kriteria, dengan total akhir observasi 984 LKPD. Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konten analisis berdasarkan karakteristik kualitatif dan pemberian skor untuk setiap item. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPK berperan dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pemberian rekomendasi yang tepat dan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk kompetisi politik, penelitian ini tidak menemukan hasil yang signifikan. Namun, pengujian tambahan menunjukkan bahwa kompetisi politik pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

This study aims to empirically examine the role of BPK and DPRD in improving the quality of financial reports by proposing direct measurements quality of financial reports based on the qualitative characteristics. This study used LKPD as a samples in 2016-2017 that met the criteria, with a total observation of 984 LKPD. Quality of local government financial reports measure with content analysis based on the qualitative characteristics and each item will be given score. The results of this study also indicate that the BPK has a role in assisting local governments to improve the quality of their financial reports through the appropriate recommendations and can be followed up by local governments. For political competition, this study did not find significant results. However, additional testing shows that political competition in local governments that organize election (pilkada) is significantly positive related to the quality of financial."

"Buku ini memberikan tuntunan tentang pronsip-prinsip mendasar yang perlu dimiliki oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. disertai pembahasan cara meraih Opini WTP setahap demi setahap. Harapannya hanya satu, semua laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat segera meraih Opini WTP."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit serta kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim terhadap audit delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menguji 471 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay LKPD tahun 2013. Kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim tidak berpengaruh terhadap audit delay LKPD tahun 2013.

---

The study was conducted to analyze the effect of the audit result as measured by opinion and audit remarks, and auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader on local government financial statement?s audit delay in Indonesia for the year ended 2013. This study using multiple linear regression model by testing 471 samples that met the criteria. The Result showed that audit result as measured by both opinion and audit remarks, have significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013. Auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader has no significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013."

"Setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai wujud proses akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Di Indonesia, sebagian besar kabupaten/kota masih mendapatkan opini audit yang kurang baik dari BPK. Oleh karena itu, perlu diteliti upaya daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.Skripsi ini membahas peran Inspektorat Kabupaten sebagai auditor Intern pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kabupaten Wonosobo. Dengan mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan peran Inspektorat di dalamnya, solusi dapat diberikan untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

---

To support accountability and responsibility of local government financial management, BPK as an Independen Audit External for Government Entities performs audit for local government?s financial report every year. In Indonesia, most of districts still have a poor audit opinion from BPK. So, it?s needed to have a research about local government?s efforts on financial management in Indonesia.

This thesis discuss about the role of Inspektorat Kabupaten, as government Intern auditor, to improve quality of financial report. The research is a case study in Wonosobo District. By knowing the implementation of local government?s financial management and the role of Inspektorat Kabupaten inside of it, the solution to increase quality of local government?s financial report could be found."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah penerapan basis akrual, upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas LKPD dan rancangan pemanfaatan LKPD sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menarik dilakukan karena dapat memberikan hasil evaluasi kualitasinformasi LKPD pada sektor publik, saat menerapkan standar akuntansipemerintahan berbasis akrual dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya, dapat menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi LKPD dengan adanya perubahan basis akuntansi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar penentuan kelayakan LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan pengambilan keputusan. Temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aset tetap selama empat tahun terakhir mengindikasikanpengambilan keputusan terhadap manajemen aset tetap belum menggunakan pertimbangan berdasarkan LKPD. Dengan demikian dapat diajukan metode konkrit penggunaan informasi LKPD dalam pengambilan keputusan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menggunakan dasar teori agensi dan melakukan operasionalisasi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian ini yakni studi kasus eksplanatoris-deskriptif. Hasil penelitian kualitasinformasi LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada level moderate yang berarti informasi LKPD memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni peningkatan komitmen atas kebijakan akuntansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan sistem informasi. Selanjutnya dalam merancang pemanfaatan informasi LKPD untuk pengambilan keputusan belanja modal, disiapkan SOP perencanaan kebutuhan aset tetap berdasarkan dokumen dan pihak-pihak yang terkait serta output yang dihasilkandalam rancangan APBD.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze the information quality of Local Government Financial Statement (LGFS) of East Nusa Tenggara Provincial Government before and after the implementation of the accrual basis, the efforts of East Nusa Tenggara Provincial Government to improve the quality of LGFS and the LGFS utilization design as material for policy decisions on capital expenditure and fixed assets. This research is interesting because it can provide results of evaluating the qualityof information on LGFS in the public sector, when implement accrual-based government accounting standards compared to the implementation of cash towards accruals. Furthermore, it can analyze the efforts made to improve the quality of information on LGFS with a change in accounting basis. The results of this evaluation can be the basis for determining the feasibility of the LGFS of the East Nusa Tenggara Provincial Government as a material for decision making. The recurring findings of the Audit Board of The Republic of Indonesia on fixed assets over the past four years indicate that decision making on fixed asset management has not used consideration based on the LGFS. Thus, it can be proposed a concrete method of using LGFS information in making capital expenditure and fixed asset decisions. This study uses the basis of agency theory and operationalizes the qualitative characteristics of financial statements that are adjusted to government accounting standards in Indonesia. This research method is explanatory-descriptive case study. The results of LGFS information quality research in the East Nusa Tenggara Provincial Government are at a moderate level, which means that the LGFS information is sufficient to be used in decision making. Efforts made by the East Nusa Tenggara Provincial Government are increasing commitment to accounting policies, increasing human resource capacity and improving information systems. Furthermore, in designing the utilization of LGFS information for capital expenditure decision making, a fixed asset needs planning SOP is prepared based on the documents and related parties as well as the output produced in the draft of local government budget."

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi media penting untuk mengkomunikasikan kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu. Kepala daerah yang sedang menjabat sering menggunakan informasi yang terkandung dalam LKPD untuk memberikan citra positif terhadap keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat. Tindakan ini terutama dilakukan oleh Kepala Daerah yang ingin mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas dari LKPD berpengaruh terhadap terpilihnya kembali Kepala Daerah yang telah menjabat (petahana). Penelitian ini juga menguji peran variable keahlian keuangan sebagai moderasi yang dapat memperkuat hubunngan kualitas LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Penelitian ini menggunakan data hasil pemilihan dari 224 kabupaten dan 37 kota pada periode 2020. Variabel kualitas LKPD merupakan indeks kualitas hasil dari transformasi data menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Indikator yang digunakan untuk membentuk indeks kualitas LKPD adalah opini audit, waktu penyajian, dan pengungkapan akrual. Penelitiani ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi efek pengaruh antar variabel. Akhirnya pada penelitian ini menemukan, pertama kualitas LKPD tidak memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Kedua, variabel keahlian keuangan memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Ketiga, variabel keahlian keuangan tidak terbukti memperkuat hubungan kualitas keuangan LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Temuan ini memiliki implikasi praktis, dimana masyarakat perlu lebih cermat untuk menilai keberhasilan petahana. Masyarakat perlu menambahkan indikator lain selain kualitas LKPD untuk memutuskan akan memilih petahana atau pesaingnya dalam PILKADA, seperti melihat kinerja pemerintah daerah bersifat non keuangan yang dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat kemiskinan.

---

Regional Government Financial Reports (LKPD) are an important medium for communicating regional government performance during a certain period. Incumbent regional heads often use the information contained in the LKPD to provide a positive image of their success in managing regional finances for the community. This action is mainly carried out by Regional Heads who wish to nominate again in the next Regional Head Election (PILKADA). This research aims to prove whether the quality of the LKPD influences the re-election of incumbent Regional Heads (incumbents). This research also tests the role of the financial expertise variable as a moderator that can strengthen the relationship between the quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This research uses election results data from 224 districts and 37 cities in the 2020 period. The LKPD quality variable is a quality index resulting from data transformation using the Principal Component Analysis (PCA) technique. The indicators used to form the LKPD quality index are audit opinion, presentation time, and accrual disclosure. This research uses Ordinary Least Square (OLS) regression to estimate the effect of influence between variables. Finally, this research found that, firstly, the quality of the LKPD has no relationship to the re-election of the incumbent. Second, the financial expertise variable has a relationship with the re-election of the incumbent. Third, the financial expertise variable is not proven to strengthen the relationship between the financial quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This finding has practical implications, where society needs to be more careful in assessing the success of incumbents. The public needs to add other indicators besides the quality of the LKPD to decide whether to vote for the incumbent or his competitor in the Pilkada, such as looking at the non-financial performance of the local government as seen from an increase in the human development index and a reduction in poverty levels."

"ABSTRAKKeuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke pemerintah daerah dalam bentuk subsidi dan bantuan. Selain itu, juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah, yang pemecahannya dibutuhkan partisi aktif dari masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisn tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengukur kinerja pengelilaan keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan dan rasio efektivitas PAD selama periode 2009-2016, serta merumuskan strategi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kinerja keuangan. Hasil analisis kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari tingkat independensi, tingkat kemampuan, dan tingkat efektivitas. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara DAPER, PMA, dan PMDN tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil AHP diperoleh strategi prioritas yang harus dilakukan adalah melakukan inovasi layanan."

"ABSTRAKManajemen keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses yang mencakup berbagai sistem seperti sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen. Ciri utama manajemen keuangan Pemda adalah pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional secara terus menerus, dan sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada dana dari Pemerintah Pusat. Dengan makin berkurangnya sumber dana dari Pusat, Pemda dihadapkan pada tantangan untuk lebih mandiri dan dapat 'meningkatkan kemampuan untuk menggali sumber dana dari daerahnya sendiri dan mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya perangkat manajemen keuangan yang ada, mengisyaratkan dikembangkan suatu sistem manajemen keuangan yang lebih baik. Pengembangan sistem manjemen keuangan harus dimulai dari sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen.Guna memahami permasalahan ini, penulis melakukan kajian studi literatur terhadap perkembangan sistem manajemen keuangan modern bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini di Indonesia. Untuk melihat pelaksanaan penerapan manajemen keuangan modern, penulis melakukan studi pada dua negara yang telah melakukan penyempurnaan yaitu Malaysia dan Belanda. Berdasarkan hasil studi literatur dan studi lapangan ini dapat disimpulkan masalah yang ada dan bagaimana sebaiknya bentuk penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah daerah di Indonesia.Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem anggaran harus disempurnakan dari sistem anggaran yang berorientasi pada obyek pengeluaran menjadi sistem anggaran kinerja. Sistem pembukuan disempurnakan dari pembukuan tunggal berbasis kas menjadi sistem pembukuan berpasangan berbasis akrual. Pengembangan sistem informasi untuk manajemen keuangan tidak hanya pada informasi keuangan saja, tetapi juga mencakup informasi nonkeuangan. Pengembangan ini juga perlu dilengkapi dengan penyempurnaan bentuk organisasi manajemen keuangan yang terpencar pada beberapa unit sehingga menyebabkan informasi keuangan tidak terpadu, menjadi satu kesatuan dengan tanggung jawab yang jelas, dan agar tercipta arus informasi yang balk secara vertikal dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas, maupun secara horizontal antara fungsi-fungsi yang setara."