Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. So far an integrity system was designed by the State, followed by any kind of sanction, when an act of corruption had been committed; thus resulting in a systemic circle of corruption. Reconstructing corruption on the basis of text and theory cannot only be conducted editorially; but must also consider the emergent phenomena. There is something ”missed” by the State, i.e. anti corruption integrity can be initiated from local wisdoms of each region, by employing Model of National Integrity, as suggested by Jeremy Pope, and four indicators of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) as mentioned in Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, adopted to generate a local-based model of national anti corruption integrity system on the lowest tier of government in West Sumatera, namely Nagari Kapau of Agam District and Nagari Ketaping of Padang Pariaman District. This research was conducted by employing the method of Grounded Theory. The result of this research shows that inside a Nagari, its apparatus, people and institutions can make join commitment by adopting the virtues of local culture in developing Nagari with integrity principle (anti corruption).Abstrak. Selama ini sebuah sistem integritas yang dirancang oleh negara, ketika suatu korupsi sudah terjadi dan baru menetapkan bentuk sanksi yang menyertainya, sehingga membuat lingkaran korupsi menjadi sistemik. Merenkonstruksi korupsi berdasarkan teks, dan teori korupsi ternyata tidak hanya ditafsirkan secara redaksional tetapi juga bisa melihat fenomena yang berkembang. Ada sesuatu yang ”luput” dari perhatian negara bahwa integritas anti korupsi ternyata bisa bermula dari kearifan lokal budaya masing-masing daerah, dengan menggunakan Model Integritas nasional yang dikemukan oleh Jeremy Pope dan empat Indikator dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam dokumen Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, diadopsi untuk menciptakan sebuah model integritas nasional anti korupsi berbasis lokal pada pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu Nagari Kapau Kabupaten Agam dan Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode Grounded Theory. Hasil penelitian menyebutkan bahwa didalam nagari, perangkat nagari dan masyarakat serta lembaga nagari bias membuat komitmen bersama dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal dalam membangun nagari dengan prinsip integritas (anti korupsi)."

"ABSTRACT.This research studies the local-based MDGs and ARG models of poverty eradication efforts in border areas in West Borneo. The aim is to map the psycho-social economic dimensions and identify the behavior of poverty-stricken groups. Poverty in border areas is getting higher compared to other areas since they are strategically and geographically different in characteristics. The purpose of the study is to improve the policy and budgeting system of poverty eradication programs. A qualitative approach is used through the concept of planning and developing. The result shows that the high income of some people does not reduce the number of poor family in border areas. Poor areas in Sambas District are spread in 164 locations, while its development is distributed among 6373 locations. The Gross Domestic Product of Sambas District is higher than two other districts, i.e. IDR 5,287,291.21 and its Per Capita Income is 163,773.00 per month. The profile of poor people: most of them work in agricultural sector, have low education, have improper house with no lavatory, and in average have four children. ABSTRAK.Penelitian Model Millenium Development Goals (MDG?S) ini adalah untuk mengembangkan Anggaran Responsif Gender (ARG) Berbasis Lokal, yang merupakan upaya mengurangi kemiskinan daerah perbatasan. Tujuannya adalah membuat peta dimensi-dimensi psikososial ekonomi dan mengidentifikasi sikap perilaku kelompok miskin. Kemiskinan daerah perbatasan bergerak semakin tajam dibanding daerah lain, karena ia memiliki ciri-ciri yang bernilai strategis, dan berbeda secara geografis. Tujuan kajian ini adalah untuk memperbaiki kebijakan dan sistem pennganggaran.Pendekatan kualitatif digunakan melalui perencanaan, dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan perolehan pendapatan yang tinggi pada sebagian masyarakat tidak mengurangi jumlah kelompok keluarga miskin. Daerah miskin di Kabupaten Sambas berjumlah 164 lokasi, dibanding 2 daerah lain, Sementara sebaran pembangunan sekitar 6373 tempat. PDB Kabupaten Sambas lebih tinggi dibanding 2 daerah yang lain yaitu sekitar Rp.5.287.291,21 dan pendapatan per kapita Rp.163.773,00 per bulan. Profil masyarakat miskin tersebut bekerja di sektor pertanian , berpendidikan rendah, rumah yang kurang layak huni, tidak ada toilet,sebagian besar beranak 4 orang."

"The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts some legal difficulties. One of which is related to the constitutionality of the dismissal norm. In legal culture perspective, resigning temporarily when being accused for doing a shameful behavior is not a popular option; this is because of the presumption of innocent principles? requirement of the legal basis in criminal law. This article tried to analyse some parts of these problems.

---

Masalah korupsi di Indonesia berkaitan dengan peluang pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan didalam lingkup posisi mereka sendiri. Di Indonesia, kondisi ini ada pada setiap tingkat administrasi publik dan jabatan publik. Dalam rangka untuk mengurangi perilaku koruptif, Parlemen (DPR) dan Presiden melalui undang-undang telah membuat beberapa prosedur standar untuk sementara memberhentikan pejabat publik yang dituduh melakukan korupsi. Namun dalam banyak kasus, praktik, masalah ini dalam jumlahnya mengalami beberapa kesulitan hukum. Salah satunya berkaitan dengan undang-undang norma pemecatan. Dalam perspektif budaya hukum, mengundurkan diri sementara ketika dituduh untuk melakukan perilaku memalukan bukanlah pilihan yang populer, karena kebutuhan dari prinsip praduga tak bersalah sebagai dasar hukum dalam hukum pidana. Artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa bagian dari masalah ini."

"Abstract. This article analyses the observation of science & technology (Iptek) and innovation policies in activities of science and technological research, development, and implementation. Science & technology and innovation policies become an important study subject since in some countries this field gives positive effect to competitiveness of a nation. Qualitative approach was selected in studying science & technology and innovation policy in Indonesia since its appropriation with the objective of portraying national policy in science & technology and innovation. Method employed was content analysis qualitative with framing analysis, which in this study refers to concept of science & technological research, development, and implementation. The results of this study shows that national policy of Indonesia during 2000-2011 period were less supportive to development, research, diffusion, and implementation of technology in regions, proven by evidence that there was only few policies supporting the system implementation of science & technological research, development, and implementation in Indonesia.Abstrak. Artikel ini menguraikan tinjauan kebijakan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) dan inovasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Kebijakan iptek dan inovasi menjadi penting untuk dikaji karena dibeberapa negara bidang ini memberikan pengaruh terhadap daya saing suatu negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji kebijakan iptek dan inovasi di Indonesia karena sesuai dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret kebijakan nasional bidang iptek dan inovasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi “content analysis” yang bersifat kualitatif dengan pembingkaian “framing analysis” yang dalam studi ini kerangkanya merujuk pada konsep penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Berdasarkan hasil studi ini terungkap bahwa kebijakan nasional Indonesia selama periode 2000–2011 kurang berpihak pada pengembangan, riset, difusi, dan penerapan teknologi di daerah, terbukti dengan keberadaan kebijakan terkait pelaksanaan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia yang masih sangat minim."

"Abstract. There is an increasing trend among investors to consider Good Corporate Governance (GCG) in determining company incentives are to be invested in. Obviously, investors would prefer to make INVESTMENTS in companies that adopt Good Corporate Governance rather than otherwise. This view has eventually led to a belief that GCG can give added values not only to the adopting company, but also to the stakeholders. This research analyzes the impacts of family ownership and founding CEO/chairperson on a company?s costs of debt. This topic is chosen in consideration that there are still a lot of family-owned companies in Indonesia. The research uses a positivist-quantitative paradigm and the samples are 64 family-owned companies listed at the Indonesia Stock Exchange from 2007 to 2009. The research also uses a random effect model. The results of the research indicate that family ownership has positive but insignificant impacts, while founding CEO/chairperson has no impacts on a company?s costs of debt."

"This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement.

---

Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi."

"The existence of museums in big cities like Jakarta seemed to be neglected. The display inside a museum is often considered uninteresting, making visitors less appreciate the collection objects, thus receive no added value from their visit. Therefore, a research related to physical appearance of a museum is required. The physical appearance of a service organization, also called servicescapes, consists of ambient condition, layout and signage. A survey has been conducted to describe the importance of servicescape for National Museum, as well as the explanation about the subject. This research suggests some recommendations on the servicescapes in National Museum to improve visitors? experience.

---

Keberadaan suatu museum di kota besar seperti Jakarta, sering kali terabaikan. Penampilan interior suatu museum dipandang sebagai hal yang kurang menarik, sehingga para pengunjung pun kurang mengapresiasi obyek atau kurang memperoleh nilai lebih dari kunjungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan studi mengenai tampilan fisik dari suatu museum. Tampilan fisik dari suatu organisasi jasa, yang dikenal dengan Servicescapes, terdiri dari kondisi suasana, tata letak dan petanda. Dalam menjelaskan hal ini, dilaksanakan suatu survey di Museum Nasional untuk mendeskripsikan pentingnya Servicescapes bagi museum tersebut. Hasil penelitian menyarankan beberapa masukan terkait servicescapes di Museum Nasional agar dapat meningkatkan pengalaman yang baik bagi para pengunjung."

"Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

---

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur.

The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government."

"Abstract. This paper discusses complaint handling mechanisms local leaders use for effective leadership. In a democratic government, public policy formulation is supposed to represent the interests of the citizens through a democratic political process. However, the involvement of the citizens is also needed during the public service delivery. A number of local leaders have built various complaint handling mechanisms tailored to channeling the voices of their citizenry. For example, the Mayor of Yogyakarta City established Walikota Menyapa (Mayor’s Greeting) as medium of outreach and communication with people under his jurisdiction. The question is: Do such mechanisms contribute to effective leadership? In this regard, how do citizens use the mechanisms in expressing their aspirations and concerns and how does the Mayor respond to the complaints he receives from his citizens?. The research used documentary analysis method. Walikota Menyapa (WM) program reports were analyzed by quantifying the data. Qualitative analysis was also used to decipher the content of the complaints citizens made. The data shows that public complaints to the local government varied. However, the complaints handling mechanisms became an efficient instrument which the mayor used in monitoring the performance of his sub-ordinates.Abstrak. Paper ini mendiskusikan mekanisme penanganan keluhan yang digunakan oleh pemimpin lokal dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Dalam pemerintahan demokratis, perumusan kebijakan publik diharapkan mewakili kepentingan warga melalui proses politik yang demokratis. Akan tetapi, keterlibatan warga juga diperlukan selama pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sejumlah pemimpin lokal telah membangun berbagai mekanisme penanganan keluhan untuk menyalurkan suara warga. Misalnya, Walikota Kota Yogyakarta menciptakan “Walikota Menyapa/WM)” sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga. Pertanyaannya adalah apakah mekanisme tersebut mengefektifkan kepemimpinannya? Terkait dengan pertanyaan ini, seberapa jauh warga menggunakan mekanisme tersebut dan bagaimana Walikota merespon keluhan yang dia terima? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Program WM dianalisis secara kuantitatif. Analisis kualitatif juga dilakukan untuk melihat isi/pesan yang disampaikan oleh warga. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa berbagai macam keluhan telah disampaikan oleh warga. Sayangnya, suara kaum pria lebih banyak daripada kaum perempuan dan tidak ada masalah publik yang dialami secara personal yang disampaikan oleh warga. Ini menunjukkan bahwa konteks sosio-kultural mempengaruhi penggunaan WM oleh warga. Dengan mengadopsi WM, Walikota mendapatkan manfaat karena WM telah menjadi instrumen untuk memonitor kinerja aparatnya."