Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transportation problems in Jakarta are very complex. There are three common problems occuring, such as uncontroled numbers of private vehicles, poor and unreliable condition of public transportations, and indisciplined behavior of road users. This study discusses the efforts to handle transportation problems in Jakarta using the concept of sustainable transportation. Using qualitative research method, the results of the study showed that there are some efforts that had to been done in short-term, medium-term and long-term in accordance with the concept of sustainable transportation. In short-term, the efforts are the implementation of direct services and the organizing of public transport. In medium-term, the efforts are the construction of the MRT and LRT, and also the arrangement of pedestrian lanes. Meanwhile, in long term, the government must integrate the spatial policies with transport policy and establish special authority on Jabodetabek transportation. The results also suggest that there are urgencies to have a shift in the paradigm and mindset of both central and local governments, from transportation policies that favor for private vehicles into policies that favor for public transport, as well as the courage and commitment of the provincial government of DKI Jakarta to implement the efforts gradually and sustainably.

---

Permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin. Penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dengan menggunakan konsep transportasi berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan konsep transportasi berkelanjutan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, upaya jangka menengah dilakukan misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan keberanian serta komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut secara bertahap dan berkelanjutan."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."

"Abstract. The study aims to analyze the evaluation of e-KTP program implementation. The usage of electronic identity (e-ID/e-KTP) provides several benefits for users, private institutions, and the government, hence encouraging many countries to implement such program. In 2009, Indonesia launched the e-KTP program as a National Identity Card, by pointing six districts/municipalities as a pilot project. e-KTP is a demographic document containing security or controlling system—both administration as well as information technology based on national population database. Each citizen may only have one KTP with one Resident Registration Number (NIK)—as a single identity for each resident, valid for life. In 2011, DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, has implemented the e-KTP program. The research used qualitative method to describe the phenomenon, classify and evaluate it, by taking the administrative-village (Kelurahan) of Pondok Pinang, Kebayoran Lama Sub-district in South Jakarta and Duri Kepa, Kebon Jeruk Sub-district in West Jakarta as the case study. The result shows that the implementation of the policy still have shortages, particularly related to major resources, such as limited technical resources and human resources to operate the e-KTP program. The problems need to be evaluated in order to improve the success of dynamic and updated e-KTP program in the future.Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program e-KTP. Penggunaan electronic identity (e-ID) memberikan beberapa manfaat bagi pengguna serta untuk swasta dan pemerintah, yang mendorong banyak negara untuk menerapkannya. Indonesia sendiri baru tahun 2009 meluncurkan program e-KTP sebagai kartu identitas nasional dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai pilot project KTP Elektronik atau e-KTP. e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian—baik sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK)—sebagai identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Pada tahun 2011, di DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, telah menerapkan program e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena, mengklasifikasikan dan melihat evaluasi bagaimana analysis pelaksanaan e-KTP Program, dengan studi kasus di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kelurahan Duri kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih ditemui banyak kekurangan di mana masalah program e-KTP terkait dengan sumber daya utama seperti keterbatasan sumber daya teknis dan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengoperasikan program e-KTP. Masalah ini perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan program e-KTP di masa depan agar dinamis dan mutakhir"

"Abstract. This paper discusses complaint handling mechanisms local leaders use for effective leadership. In a democratic government, public policy formulation is supposed to represent the interests of the citizens through a democratic political process. However, the involvement of the citizens is also needed during the public service delivery. A number of local leaders have built various complaint handling mechanisms tailored to channeling the voices of their citizenry. For example, the Mayor of Yogyakarta City established Walikota Menyapa (Mayor’s Greeting) as medium of outreach and communication with people under his jurisdiction. The question is: Do such mechanisms contribute to effective leadership? In this regard, how do citizens use the mechanisms in expressing their aspirations and concerns and how does the Mayor respond to the complaints he receives from his citizens?. The research used documentary analysis method. Walikota Menyapa (WM) program reports were analyzed by quantifying the data. Qualitative analysis was also used to decipher the content of the complaints citizens made. The data shows that public complaints to the local government varied. However, the complaints handling mechanisms became an efficient instrument which the mayor used in monitoring the performance of his sub-ordinates.Abstrak. Paper ini mendiskusikan mekanisme penanganan keluhan yang digunakan oleh pemimpin lokal dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Dalam pemerintahan demokratis, perumusan kebijakan publik diharapkan mewakili kepentingan warga melalui proses politik yang demokratis. Akan tetapi, keterlibatan warga juga diperlukan selama pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sejumlah pemimpin lokal telah membangun berbagai mekanisme penanganan keluhan untuk menyalurkan suara warga. Misalnya, Walikota Kota Yogyakarta menciptakan “Walikota Menyapa/WM)” sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga. Pertanyaannya adalah apakah mekanisme tersebut mengefektifkan kepemimpinannya? Terkait dengan pertanyaan ini, seberapa jauh warga menggunakan mekanisme tersebut dan bagaimana Walikota merespon keluhan yang dia terima? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Program WM dianalisis secara kuantitatif. Analisis kualitatif juga dilakukan untuk melihat isi/pesan yang disampaikan oleh warga. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa berbagai macam keluhan telah disampaikan oleh warga. Sayangnya, suara kaum pria lebih banyak daripada kaum perempuan dan tidak ada masalah publik yang dialami secara personal yang disampaikan oleh warga. Ini menunjukkan bahwa konteks sosio-kultural mempengaruhi penggunaan WM oleh warga. Dengan mengadopsi WM, Walikota mendapatkan manfaat karena WM telah menjadi instrumen untuk memonitor kinerja aparatnya."

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."

"Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan."

"The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.

---

Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia."

"This paper has three objectives: first, to acknowledge the basic right to water as recently recognized by the UN and, consequently, to address the government?s responsibility to provide water services; second, to describe the problems and dilemma in the privatization of water services in Jakarta, the capital city of Indonesia, as a policy choice; third, to reinforce the idea that privatization of public services is beneficial but not a panacea; therefore, the government as the center of public administration needs to reconsider some of their key policies on public services."

"The word "ambidexterity" can be interpreted as the capability of an organization that simultaneously implement innovation activities both in exploratory and exploitative manner. The organization that implement these two types of innovation activity is called ambidextrous organization. In general, the studies on ambidextrous organization in the past mainly focused on structural ambidexterity whereas studies on contextual ambidexterity still got less attention. The contextual ambidexterity can be achieved through the provision of context that allow employees to implement both activities on exploration and exploitation. The Depok City in West Java was one of the municipalities that see a growing number of small and medium enterprises (SMEs). According to a data from the Depok Agency for Markets, Cooperatives and SMEs, the total number of SMEs was 2,400 units, consisting of 2,352 smaller merchants and 48 medium enterprises. The aim of this research paper was to elaborate on how far the SMEs in Depok could adopt the study of contextual ambidexterity. The research itself utilized qualitative approach with mixed methods research as its methodology by the use of questionnaires and in-depth interviews. The questionnaires were distributed to the owners of SMEs with purposive sampling technique whereas in-depth interviews were conducted on SME actors. The measurement on contextual ambidexterity was conducted with the instrument that was developed by Ghosbal and Bartlett (in Birkinshaw and Gibson, 2004). The research results indicated the capability of an organization to innovate was created through the context of organization in the form of performance management and social support. The designs of both performance management and social support from the organization could provide the context that would support the employees to perform innovative acts both in exploitative and exploratory sense.

---

Ambidexterity dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi yang secara simultan melaksanakan aktivitas inovasi baik secara eksploratif maupun eksploitatif. Organisasi yang melakukan kedua jenis aktivitas inovasi ini disebut ambidextrous organization. Umumnya kajian ambidextrous organization lebih banyak berfokus pada structural ambidexterity sedangkan penelitian yang mengkaji contextual ambidexterity masih kurang mendapat perhatian. Contextual ambidexterity dapat dicapai melalui penyediaan konteks yang dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kota Depok merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang semakin berkembang. Berdasarkan data Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Depok, jumlah UMKM di Depok adalah 2.400 unit, yang terdiri dari 2.352 pedagang kecil dan 48 usaha menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi tentang sejauh mana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Depok dapat mengadopsi pembelajaran contextual ambidexterity. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berupa mix methode dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner diberikan kepada pemilik UMKM dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap pemilik UMKM. Pengukuran atas contextual ambidexterity menggunakan instrumen yang dikemukakan oleh Ghosbal dan Bartlett (dalam Birkinshaw dan Gibson, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi di dalam berinovasi tercipta melalui konteks organisasi berupa manajemen kinerja dan dukungan sosial. Disain manajemen kinerja dan dukungan sosial dari organisasi menyediakan konteks yang dapat mendukung karyawan untuk berperilaku inovatif baik secara eksploitatif maupun eksploratif."

"Abstract. Since Mid 1980s, a number of governments in developing countries initialized an ambitious decentralization policy and other policies to strengthen local governments. Nevertheless, after more or less 25 years of their implementations, the initial enthusiasm decreases. The experience in some countries shows that reform policy can trigger many new political, fiscal, and administration problems.The article shortly describes seven major problems and potential traps lurking in decentralization policy, consisting: policy trap, coordination trap, fiscal trap, debt trap, capturing trap, inequality trap, and capacity trap. The evidence presented in this article has shown that decentralization can be part of a strategy to improve the capability and effectiveness of the state. It encompasses mechanisms that increase openness and transparency, strengthen incentives forparticipation in public affairs, and where appropriate, bring government closer to the people and to the communities it is meant to serve."