Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The purpose of this journal is to describe the staff planning for a second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in the Bogor Regency. The issue of staff planning in the public sector is important because the employees need to achieve the mission of public sector to response the demands of society and to meet the public's needs. The result of this research can be used as the recommendations to the central government, Bogor Regency Administration, and other local governments in efforts to face the second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants. The method of this research is a qualitative approach. This research uses in-depth interviews with purposive technique and study document. The result shows that staff planning of Bogor Regency Administration is to re-employ the second category of honorary employees who are not qualified to be public servants. This staff planning is based on environment, forecasting, purposes, plans, and support from Bogor Regency Administration, but needs to consider the existence of Draft of Regulation about Civil State Apparatus (RUU ASN); regional minimum wages and insurance; training and development; and limitation of working age.Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan Perencanaan Kepegawaian bagi Pegawai Honorer Kategori Dua yang Tidak Lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Tema mengenai perencanaan kepegawaian di sektor publik merupakan hal penting karena pegawai sebagai sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian misi sektor publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah lain dalam upaya menghadapi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS hingga munculnya aturan resmi dari Pemerintah Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara purposif dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki perencanaan untuk mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS. Adapun perencanaan mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua ini didasari pada pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Akan tetapi perencanaan ini juga perlu Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja."

"Abstract. This article analyses the observation of science & technology (Iptek) and innovation policies in activities of science and technological research, development, and implementation. Science & technology and innovation policies become an important study subject since in some countries this field gives positive effect to competitiveness of a nation. Qualitative approach was selected in studying science & technology and innovation policy in Indonesia since its appropriation with the objective of portraying national policy in science & technology and innovation. Method employed was content analysis qualitative with framing analysis, which in this study refers to concept of science & technological research, development, and implementation. The results of this study shows that national policy of Indonesia during 2000-2011 period were less supportive to development, research, diffusion, and implementation of technology in regions, proven by evidence that there was only few policies supporting the system implementation of science & technological research, development, and implementation in Indonesia.Abstrak. Artikel ini menguraikan tinjauan kebijakan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) dan inovasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Kebijakan iptek dan inovasi menjadi penting untuk dikaji karena dibeberapa negara bidang ini memberikan pengaruh terhadap daya saing suatu negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji kebijakan iptek dan inovasi di Indonesia karena sesuai dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret kebijakan nasional bidang iptek dan inovasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi “content analysis” yang bersifat kualitatif dengan pembingkaian “framing analysis” yang dalam studi ini kerangkanya merujuk pada konsep penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Berdasarkan hasil studi ini terungkap bahwa kebijakan nasional Indonesia selama periode 2000–2011 kurang berpihak pada pengembangan, riset, difusi, dan penerapan teknologi di daerah, terbukti dengan keberadaan kebijakan terkait pelaksanaan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia yang masih sangat minim."

"Abstract. This purpose of this research paper is to describe the role of the Denpasar City Government in supporting the resources of endek fabric creative industry. The Denpasar Government has done a number of policies/activities in supporting the resources of endek fabric creative industry. As a result, the Denpasar Government earned with Upakarti and Innovative Government Award nomination in 2012. Furthermore, one of their attempts was submitted in UNPSA Competition. Nevertheless, endek fabric industry still face several problems, namely the lack of weavers and the crisis of competitiveness of the endek fabric. This research utilizes several concepts, such as the role of the government in the Triple Helix Model, the resource endowment in regional development, and creative industry. The approach is of the study is the qualitative approach that utilize in-depth interviews and literature study. The result is that the Denpasar City Government plays the role as the regulator by formulating the Denpasar Local Regulation No. 6/2012 as a cornerstone of the endek industry development. Furthermore, the Denpasar City Government provided weaving tools and conducted eight activities/policies, such as training and exhibitions; suggestion for using endek products; holding Denpasar Festival and trade mission; promoting Endek Ambassador pageant; building Imperium Kumbasari and Denpasar Design Center; establishing Denpasar's Endek, Bordir, and Songket Association. The Denpasar City Government has provided the interaction space between university and business interaction spaces. On the other hand, the Denpasar City Government still cannot overcome the crisis faced by the weavers.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar di dalam mendukung sumber daya industri kreatif kain tenun ikat endek (kain endek). Pemkot Denpasar telah melakukan kebijakan/kegiatan untuk mengembangkan industri kain endek yang mana hal ini membuat Pemkot Denpasar diganjar penghargaan Upakarti dan juga memperoleh nominasi Innovative Government Award 2012 berikut diajukan dalam pemilihan United Nations Public Service Awards (UNPSA). Kendati demikian, industri kain endek masih mengalami krisis penenun dan daya saing industri ini juga rendah. Teori yang digunakan adalah peran pemerintah dalam model Triple Helix, dukungan sumber daya dalam pembangunan ekonomi regional, dan industri kreatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemkot Denpasar berperan di dalam membuat kebijakan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2012 sebagai landasan pengembangan industri endek. Selain itu, Pemkot Denpasar membantu permodalan UKM/IKM endek dalam bentuk peralatan serta melakukan delapan kegiatan yakni pelatihan dan pameran, himbauan untuk menggunakan produk kain endek, pelaksanaan Denpasar Festival dan Misi Dagang, Pemilihan Duta Endek, pendirian Denpasar Design Center, Imperium Kumbasari, dan Asosiasi Endek, Bordir, dan Songket Kota Denpasar sehingga memberikan ruang kepada universitas dan dunia usaha untuk berinteraksi. Kegiatan/kebijakan tersebut telah dapat mendukung sumber daya industri kain endek, tetapi belum dapat menanggulangi krisis penenun."

"Abstract. This research discusses how far job satisfaction is achieved, the factors that influence job satisfaction, and what needs to be done in order to increase the job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. The objective of this research is to analyze the level of job satisfaction and the factors that influence job satisfaction, plus recommend what can be done to increase job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. A criteria range analysis (analisis rentang kriteria) method was used to determine the level of job satisfaction of Government Employees. Results revealed that Government Employees were at a satisfied scale. The results from this research were obtained by using a factor analysis method to analyze the factors of job satisfaction of Government Employees. Eleven dominant factors were the reasons why Government Employees were satisfied with their jobs. These factors include: 1. Salary; 2. Benefits and facilities; 3. Relationship between superiors and subordinates; 4. Relationship among coworkers; 5. Development; 6. Opportunity; 7. Safety at work; 8. Education; 9. Policies within the organization; 10. Conflict resolution; and 11. Career achievements. The results of this research can be used as a suggestion for organization managements to improve the job satisfaction of Government Employees. The management can focus their attention on improving employee job satisfaction by referring to the eleven dominant factors in order to become more efficient and effective in making policies and be able to focus on the improving these job satisfaction factors.Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisia tingkat kepuasan kerja, dan factor-factor yang mempengaruhi kepuasan kerja, serta merekomendasikan upaya-upaya bagi peningkatan kepuasan kerja SDM Aparatur pada Sekretariat Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja SDM Aparatur digunakan metode analisis rentang kriteria. Hasilnya menunjukkan kepuasan kerja SDM Aparatur berada pada rentang skala puas. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan factor analisis untuk menganalisis faktor-faktor kepuasan kerja SDM Aparatur, berupa sebelas factor dominan yang menjadi sumber kepuasan kerja SDM Aparatur yaitu 1. Gaji; 2. Tunjangan dan fasilitas; 3. Hubungan atasan dengan bawahan; 4. Hubungan antar rekan kerja; 5. Pengembangan; 6. Kesempatan; 7. Keselamatan kerja; 8. Pendidikan; 9. Kebijakan organisasi; 10. Penyelesaian konflik; dan 11. Prestasi kerja. Hasil penelitian tersebut berimplikasi terhadap upaya-upaya manajemen organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja SDM Aparatur."

"Abstract. The regional income of the Berau Regency has been depending on the mining sector for last five years. Unfortunately, both the value and quality of the mining sector are continuously declining. These conditions threaten the economic sustainability of the Berau Regency. The eco-tourism sector, if developed by proper management especially in terms planning, may be the best way to accommodate those threats. Scenario Planning is one of suitable planning approaches that are much more capable to accommodate the complexity and the uncertainty in comparison to the conventional approach. Scenario Planning is seldom used in Indonesia, especially in tourism planning. Scenario Planning in this research paper is using the TAID method that includes tracking, analyzing, imaging and deciding. Data were collected by interviews, secondary data and observation in order to fulfill tracking step. The output of tracking step will be analyzed by cross-impact analysis in order to build scenarios in analyzing step. The output of analyzing step is used to make a vision and formulate the strategies. This paper offers four alternatives of strategies, which are Dissemination, Optimization, Strengthening and Reform. This paper also provides descriptions of the conditions of the Derawan Islands District in the next 10 years through the lenses of different perspectives of planning approach. This can be used as one of the considerations for the government to develop eco-tourism in the Derawan Islands District.Abstrak. Pendapatan regional Kabupaten Berau bergantung pada sektor tambang pada lima tahun terakhir. Faktanya, Kualitas dan Nilai batubara terus menurun. Kondisi ini menjadi ancaman tersendiri terhadap keberlanjutan perekonomian di Kabupaten Berau. Pada tulisan ini disebutkan bahwa pengembangan ekowisata melalui manajemen yang tepat khususnya pada level perencanaan merupakan upaya yang bijak untuk menjawab ancaman tersebut. Perencanaan Skenario merupakan salah satu pendekatan yang relevan pada kasus ini, karena lebih mampu mengakomodir tingginya kompleksitas dan ketidakpastian ekowisata jika dibandingkan dengan pendekatan perencanaan konvensional lain seperti Perencanaan Strategis. Penggunaan Perencanaan Skenario dalam perencanaan pariwisata di Indonesia terbilang langka. Perencanaan Skenario pada tulisan ini menggunakan metode TAID yaitu tracking, analyzing, imaging dan deciding. Data pada tulisan ini dikumpulkan melalui wawancara, data sekunder dan observasi untuk memenuhi tahapan tracking. Keluaran tahapan tracking dianalisis menggunakan cross-impact untuk membangun skenario di tahapan analysing. Keluaran tahapan analysing menjadi input perumusan visi dan strategi pada tahap imaging dan deciding. Tulisan ini menawarkan empat alternatif strategi pengembangan ekowisata, yaitu Diseminasi, Optimalisasi, Penguatan dan Reformasi serta menggambarkan kondisi kepariwisataan Kecamatan Kepulauan Derawan satu dekade kedepan melalui sudut pandang pendekatan perencanaan berbeda. Hal ini dapat menjadi konsiderans pemerintah dalam mengembangkan ekowisata di Kecamatan Kepulauan Derawan."

"Abstract. Researches on bureaucratic reform based on cultural value (cultural approach) are rarely found. In fact, the combining use of structural and cultural approaches in government bureaucratic reform can be expected to encourage the achievement of bureaucratic reform objectives. This study chose the location in North Halmahera Regency, where the community still uphold the cultural values as represented in its cultural symbol of "Hibua Lamo." The research uses a qualitative method and the technique of content analysis. "Hibua Lamo" gives birth to various cultural values and social norms that are formally enacted, putting "Hibua Lamo" into a pattern of organization in society and government. The Regent of North Halmahera implemented a bureaucratic reform in his local governance based on the considerations of balance between "institutional power" according to legislation and social norms institutionalized in "Hibua Lamo". The combined consideration of balance between the legislation and the institutionalized social norms made the Regent of North Halmahera capable to implement the policies of bureaucratic reform in North Halmahera, thereby building an efficient, effective and well-performed bureaucracy as well as reducing poverty from 57.16% to 9.97%, increasing annual per capita income of about 30%, and encouraging economic growth in North Halmahera Regency approximately 6.04%.Abstrak. Penelitian tentang reformasi birokrasi berbasis pada nilai-nilai budaya (pendekatan budaya) masih jarang ditemukan. Padahal, perpaduan pendekatan struktural dan budaya dalam reformasi birokrasi pemerintahan bisa diharapkan mendorong pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Halmahera Utara, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tersimpul dalam simbol budaya "Hibua Lamo", dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam "Hibua Lamo" lahir berbagai nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang secara formal diberlakukan, menempatkan "Hibua Lamo" menjadi pola pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerahnya berdasarkan pertimbangan keseimbangan "kekuasaan kelembagaan" menurut peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang melembaga pada "Hibua Lamo". Perpaduan pertimbangan keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang telah melembaga menjadikan Bupati Halmahera Utara mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Halmahera Utara sehingga terbangun birokrasi yang efisien, efektif dan berkinerja serta mampu menurunkan penduduk miskin dari 57,16% menjadi 9,97%, meningkatkan pendapatan perkapita pertahun masyarakat sekitar 30%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara sekitar 6,04%."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan perencanaan kepegawaian bagi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja.

---

The purpose of this research is to describe the staff planning for second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in Bogor Regency. This research is a qualitative approach. The result shows that staff planning of Bogor Regency government is to reinstate category two of honorary employees who aren't qualified to be public servants. This staff planning is based on environmental, forecasting, purposes, plans, and supported by Bogor Regency government, but needs to consider the existence of „Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara‟; Regional Minimum Payment and insurance; training and developing; and limitation of employees‟ age."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Meningkatnya jumlah minimarket di suatu daerah akan menimbulkan masalah, sehingga perlunya pengaturan untuk menata minimarket. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan yaitu melalui tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dapat menata minimarket. Hambatan dalam implementasi kebijakan penataan minimarket adalah keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang kurang berjalan, keterbatasan anggaran. Saran dalam penelitian ini adalah institusi yang terlibat harus melakukan koordinasi dengan baik, mengevaluasi peraturan mengenai penataan minimarket agar jelas, merekrut pegawai untuk menambah SDM, serta meningkatkan sosialisasi terkait penataan minimarket.

---

ABSTRACTThis research discuss the policy implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor. The accretion quantity of minimarket in an area will cause problems, so the need for policies to organize minimarket. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation through interpretation stage, organizations, and application. This research used qualitative approach with in-depth interviews, observation and literature study.This research result showed implementation of policy have yet organize minimarket. The obstacle in the implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor are limited of the human resources, controlling is not the way, the limited of the budget. This research?s recommendations are institutions involved must good coordination, evaluate the rules to be clear about the minimarket regulation, recruit employees to increase human resources, as well as increasing socialization the minimarket regulation."

"Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan suatu layanan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atau lebih dikenal dengan LARAS Online (Layanan Resmi Aspirasi). Namun dalam penerapannya masih ditemukan kekurangan dan tidak memenuhi syarat-syarat penanganan pengaduan yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Commonwealth Ombudsman, serta menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung pada layanan LARAS Online. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pengaduan melalui Layanan LARAS Online masih tidak baik dan terdapat beberapa kekurangan dalam hal: belum terlaksana dengan baik dari segi responsibilitas manajemen, resources, responsiveness, efisiensi, feedback, assess, planning and investigate, respond, dan follow up.

---

The Bogor Regency Government has provided a service to distribute public aspirations or known as LARAS Online (Official Aspiration Online Service). However, in this application, were found deficiencies and did not fulfilled the requirements for handling complaints properly. This

study uses a positivist approach to the analysis of research based on theories of Commonwealth Ombudsman, and well as using interviews with informants who are related to the LARAS Online service. The results of this study prove that the application of complaints through the LARAS

Online service is still not appropriate and there are some shortcomings of: not yet well implemented in terms of management responsibility, resources, responsiveness, efficiency, feedback, assessments, planning and investigating, responding, and following up."

"Selama 40 tahun terakhir, kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun belum direspon baik oleh Pemerintah Pusat, dan gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan tidak jelasnya bentuk organisasi kecamatan, camat diberi tugas urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan kepala wilayah, dan tidak ada pedoman pengukuran kinerja kecamatan. Timbul masalah konseptual, yaitu bagaimana memosisikan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah bagian unit kewilayahan yang diperluas perannya melalui desentralisasi dalam kota (Norton, 1994); unit yang menjalankan fungsi tertentu dalam rangka dekonsentrasi (Leemans, 1970); ataukah dipandang tidak relevan lagi dalam pengelolaan kota terpadu (Smith, 1985)? Hal ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana dinamika kelembagaan kecamatan, mengapa itu terjadi, dan bagaimana kelembagaan kecamatan diposisikan. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi, pemerintahan daerah, pemerintahan wilayah, dan kelembagaan sebagai panduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktifis dengan teknik kualitatif melalui studi kasus di Kecamatan Cikulur, Tulakan, Jatiuwung dan Bubutan. Hasil penelitian memperlihatkan dinamika kelembagaan kecamatan lebih banyak disebabkan faktor eksogen daripada endogen. Selanjutnya, dilakukan reposisi kelembagaan kecamatan dalam tiga model, yaitu model kelembagaan kecamatan kawasan perkotaan, perdesaan dan hybrid.

---

Local government has changed sub-district status over 40 years. This macro policy alters operations and organization. The Central Government must improve, and placing the sub-district is giddy. The sub-district head manages regional government and does not assess performance. Then a conceptual problem arises: how to position the sub-district in local government administration—as part of a local government unit whose role is expanded through decentralization within cities (Norton, 1994), as a unit that performs specific functions in deconcentration (Leemans, 1970), or as a unit no longer relevant in integrated city management (Smith, 1985). This is formulated in research questions, namely: how are the dynamics of sub-district institutions in the administration of local government, why does it happen, and how are sub-district institutions positioned? Rebuilding sub-district institutions needs knowing their dynamics and causes. Decentralization, local self-governance, local state government, institutional theory, and institutional dynamics drive this research. Four sub-districts—Cikulur, Tulakan, Jatiuwung, and Bubutan—are studied using constructivist case studies. The research found that exogenous factors caused the sub-district institutional dynamics more than endogenous ones. Three models—urban, rural, and hybrid—reposition sub-district institutions."