Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. Social accountability has been believed as an approach to overcome the deficit of the formal accountability (both horizontal and vertical accountability). Social accountability is percieved as a public accountability which is initiated by and aimed for the society. Several studies found the effectiveness of social accountability in encouraging a more transparent government and a wider public involvement. Those studies identified variables which contribute to the social accountability, i.e. the degree of government openness; the density of community organizations and their advocation capability; social, political, and cultural environment; and the public information accessibility. Data for this paper is collected through in-depth interviews and focused group discussion with the major players in the budget policy making process, including local government officers, members of local house of representatives (DPRD), and activists of the local community groups in the Regency of Karanganyar. This paper argues that despite its effectiveness, social accountability also produce some counterproductive excesses. The term social accountability paradox is used in this paper to represent the abuse of social accountability and it risks. This paper aims to identify the practices of social accountability abuse in the local budget policymaking process, with the case of the Regency of Karanganyar. Based on the study, there are some requirement to be fulfilled In order to increase the social accountability of the public budget policy making process, i.e. (1) revision of regulations to encourage a more transparency in the budget public information; (2) the development of community-based monitoring and dialogues forums; and (3) the increasing of the capability of community groups in conducting social accountability audit.Abstrak. Akuntabilitas sosial dalam perkembangan wacana akuntabilitas diyakini sebagai pendekatan untuk menambal defisit akuntabilitas formal, baik akuntabilitas horisontal maupun akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas publik yang secara langsung atau tidak langsung diinisiasi masyarakat atau ditujukan kepada masyarakat. Banyak studi menemukan bahwa akuntabilitas sosial efektif untuk mendorong pemerintah lebih transparan dan membuka ruang pelibatan publik lebih luas. Variabel yang ditemukan berkontribusi membangun akuntabilitas sosial adalah derajad keterbukaan pemerintah; densitas organisasi/kelompok komunitas dan tingkat kapasitasnya melakukan advokasi; lingkungan sosial, politik, dan budaya, serta keterbukaan akses informasi publik. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan para aktor utama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran, baik dari pemerintah, DPRD, dan kelompok warga/komunitas lokal di Kabupaten Karanganyar. Tulisan ini berpendapat bahwa di samping keefektifannya, akuntabilitas sosial juga menimbulkan beberapa dampak yang kontraproduktif. Tulisan ini menggunakan istilah paradoks akuntabilitas untuk mewakili penyalahgunaan dan resiko dari akuntabilitas sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktek penyalahgunaan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, dengan kasus di Kabupaten Karanaganyar. Berdasar hasil dari kajian ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, yaitu: (1) revisi kebijakan untuk mendorong transparansi informasi anggaran daerah; (2) pengembangan forum monitoring dan dialog berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan kapabilitas kelompok warga masyarakat untuk melakukan audit akuntabilitas sosial. "

"Abstract. In the case of Karanganyar Regency, this study identify that al­though the public aspire to have an adequate understanding about the APBD, the access for obtaining the information is very limited. Data collection methods used in this research were: (1) documents study on the Local Government Development Plan (RKPD) and the Regional Budget (APBD); (2) semi open-ended questionnaires; (3) in-depth interviews; and (4) focus group discussions. The data then analyzed using descriptive analysis and interpretive analysis methods. This paper recognizes the potency of ICT in developing the forum for public access and deliberation related to the budget information; while also identifies the challenges facing the implementation of ICT for the local budget accountability and the development of budget information literacy among the public. Abstrak. Dalam kasus di Kabupaten Karanganyar, penelitian ini mengidentifikasi bahwa, walaupun masyarakat berkeinginan untuk memiliki pemahaman mengenai APBD, akses untuk mendapatkan informasi mengenai APBD sangat terbatas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) studi literature pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD); (2) kuesioner semi-terbuka; (3) wawancara mendalam; dan (4) focus group discussions. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis intepretasi. Dari penelitian ini didapatkan bahwa potensi TIK dalam mengembangkan forum untuk akses publik dan musyawarah berkaitan dengan informasi anggaran; dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapai dalam mengimplementasikan ICT untuk akuntabilitas anggaran daerah dan pengembangan informasi literasi anggaran di masyarakat."

"This research aims to generate general picture of Direct Election for Regional Leader?s (Pemilukada) funding, identify the main problem concerning Pemilukada budget, and suggest practical recommendation on managing Pemilukada budget. This is a qualitative research, using the data collection techniques of in-depth interview and Focus Group Discussion, as well as document analysis on Pemilukada budget and Regional Budget (APBD). The location of the research is in Solok and Bandung District. Both are chosen based on their characteristic of Pemilukada budget best practice and their regional fiscal capacity. The result of this research is a model for Pemilukada budget as instructed by the Law that at present has not been effective in minimizing various problems concerning the implementation of general election at regional level. Pemilukada is budgeted in APBD, heavily encumbering regional finance; therefore regional government?s work plan should be rationalized on the fiscal year of Pemilukada. Recommendation for a model for funding Pemilukada is to budget Pemilukada through National Budget (APBN).

---

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), mengidentifikasi persoalan utama yang terkait dengan anggaran Pemilukada, dan memberikan rekomendasi praktis pengelolaan anggaran Pemilukada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus serta melakukan analisis dokumen pembiayaan Pemilukada dan Angaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Lokasi penelitian ini adalah Kota Solok dan Kabupaten Bandung. Keduanya dipilih melalui karakteristik best practice pembiayaan Pemilukada dan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini adalah model penganggaran Pemilukada yang diamanatkan oleh Undang-Undang saat ini belum efektif dalam meminimalisir pelbagai persoalan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat daerah. Pemilukada yang dianggarkan dalam APBD sangat membebani keuangan daerah, sehingga rencana kerja pemerintah daerah sebaiknya dirasionalisasi pada tahun anggaran diadakannya Pemilukada. Rekomendasi untuk model pembiayaan anggaran Pemilukada adalah Pemilukada sebaiknya dianggarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)."

"Abstract. The research answers the questions: How is the growth of Solok Regional Budget in the budget year of 2009-2012? How is the budget allocated for public services in the budget year of 2009-2012? What consideration is taken by the Regional Government in determining regional budget from the aspect of expense and regional expense management policies? What models are used in the allocation of public service expense in the Regional Budget? The stages of the research are: 1. Conducting comparison on the number of annual public service expenses, 2. Viewing the greatest and smallest allocation of public service expenses, 3. Studying whether the allocated budget is in accordance with the government policy. This stage altogether maps the dynamic of Regional Budget arrangement to see the involvement of each actor in the process of budget formulation. The research uses qualitative research method with the data collection technique of in-depth interview and analysis on the Regional Budget documents. First, the entire data, ethic and emic, were analyzed and described, then reduced by making abstraction, as a core summary. Eventually a conclusion was drawn to give a picture of how to make optimum the allocation of public service expenses in the Regional Budget.Abstrak. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pertumbuhan APBD Kota Solok tahun anggran 2009-2012? Bagaimanakah pengalokasian belanja untuk pelayanan publik tahun anggran 2009-2012? Apa pertimbangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penentuan belanja daerah dari aspek kebijakan belanja dan manajemen belanja daerah? Model yang digunakan dalam penganggaran pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD. Langkah-langkah penelitian yang dilakuakn adalah 1) melakukan perbandingan terhadap jumlah belanja pelayanan publik tiap dathun, 2) melihat alokasi belanja pelayanan publik disalurkan dalam jumlah yang paling besar atau yang paling kecil, 3) mengaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memetakan bagaimana dinamika penyusunan APBD sehingga terlihat keterlibatan masing-masing aktor dalam proses perumusan anggaran. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis terhadap dokumen APBD. Dilakukan telaah dan deskripsi seluruh data etik dan emik, lalu direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Akhirnya sihasilkan kesimpulan yang bisa memberikan gambaran tentang upaya optimalisasi pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD."

"Abstract. Research indicates that accountability system has not been effectively implemented yet and the pattern is found out to be bureaucratic. In order to revitalize this system, we should emphasize and pay more attention on: (1) the improvement of capacity in strategic planning formulation process, and (2) the effectiveness of performance monitoring and evaluation. To accelerate both, the support of proper Information Communication Technologies (ICTs) and e-Government system is of vital importance. This research result, that revitalization for accountability system that emphasizes the need to establish a new functional institutions, namely GAPURA KOTA model. Abstrak.Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem akuntabilitas belum efektif dan terdapat kecenderungan pola yang birokratis. Dalam rangka untuk merevitalisasi sistem ini, sebaiknya menekankan dan membayar perhatian lebih : (1) peningkatan kapasitas dalam proses perumusan perencanaan strategis, dan (2) efektivitas dari tindakan pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan model pembangunan institusi yang berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian ini, mengusulkan revitalisasi akuntabilitas yang menekankan kebutuhan untuk membangun lembaga-lembaga fungsional baru, yaitu model GAPURA KOTA"

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."

"Abstract. The research is aimed at describing actors’ conscience (hear / inner-self / sincerity), and to identify other factors that may influence the process of free medical service policy making in the Province of South Sulawesi and the focus of the analysis is about free medical service policy making; how the men behind (we call it as actors) should fight between their conscience and rational thinking the time they argue and propose the policy. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and observation. The results shows that in the policy making process, in general, the actors’ conscience and sincerity only play their role at the latter stage that is when the proposal is being legalised; Other findings say that some factors that could influence their sincerity are the political actors who can control and follow their conscience and give the best in terms of deciding and legalising the policy.Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hati nurani para pelaku, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pelayanan medis gratis di Provinsi Sulawesi Selatan dan fokus dari analisisnya adalah penyusunan kebijakan pelayanan medis gratis; bagaimana orang-orang yang terlibat (kami menyebutnya sebagai pelaku) harus berjuang dengan hati nurani dan pemikiran rasional di saat mereka berargumen dan mengajukan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, secara umum, hati nurani dan ketulusan hati para pelaku hanya berperan di tahap terakhir, yaitu saat usulan kebijakan ini disahkan; temuan lain menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketulusan para pelaku adalah politikus yang dapat mengendalikan dan mengikuti hati nurani mereka, dan memberikan hal yang terbaik dalam hal memutuskan dan mensahkan kebijakan ini."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."

"Abstract. The research analyzes structural officials? (principal and agents) connection to and participation in budget drafting in the Gorontalo Province, using the qualitative approach. The analysis technique used to process the qualitative data is Miles and Huberman?s model for data analysis. It consists of three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/ verification. Research results show that structural officials, through harmonious relantionship and strong collaboration, are highly involved in budget drafting. Structural officials also show indications that they are committed to the organization and prioritize the organization?s interests above their own. Therefore, the structural officials? high level of participation in and commitment to the organization leads to a correspondingly low level of budgetary slack in the Gorontalo Province."