Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this research paper is to examine the influence of internal and external schemes on both the trustworthiness perception and the purchasing decision of the consumers through digital media in Indonesia. The data collection is conducted through online survey of 392 respondents aged 18 or above who have at least conducted one online transaction. The collected data is analyzed using structural equation modeling (SEM) to examine the seven key hypotheses. The results of this study show how internal scheme (the aspects of how the message is transferred and consumer's knowledge) and external scheme (the aspects of the credibility of the e-commerce B2C websites, references and public comments) influence on the trustworthiness of the sites. Furthermore, this trustworthiness aspect influences the consumer's purchasing decision. However, only the external scheme that has a direct influence on consumer's purchasing decision. This study implies that e-commerce also contains elements of consumerism. It is recommended that online consumers realize, understand, able to refrain, and having the motivation to resist consumerism. In addition, the government needs to issue stricter regulations amid the online marketing efforts that are too aggressive and involve various types of the irresponsible external schemes.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh skema internal dan skema eksternal terhadap persepsi layak dipercaya konsumen dan keputusan konsumen untuk melakukan transaksi melalui media elektronik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei secara online terhadap 392 responden yang berumur minimal 18 tahun dengan kriteria setidaktidaknya sudah pernah melakukan transaksi secara online. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural untuk menguji tujuh hipotesis utama penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik skema internal (bagaimana pesan disampaikan kepada konsumen dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan konsumen) maupun skema eksternal (kredibilitas situs-situs perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (B2C) secara online, sumber rujukan, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan komentar-komentar yang disajikan oleh pihak-pihak yang melakukan trasaksi pada situs-situs tersebut) mempengaruhi layak dipercayanya situs-situs tersebut. Selanjutnya, persepsi layak dipercayanya situs-situs ini oleh konsumen mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi. Kesimpulan ini mengindikasikan secara implisit bahhwa perdagangan secara online mengandung unsur-unsur konsumerisme. Penelitian ini merekomendasikan agar konsumen menyadari, memahami, menahan diri, dan menolak konsumerisme. Selanjutnya, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang membatasi kegiatan pemasaran online yang terlalu agresif serta peraturan yang mengurangi berbagai bentuk skema eksternal yang tidak bertanggun jawab terhadap efek negatif konsumerisme yang ditimbulkan oleh perdagangan online."

"Abstract. The purpose of Clean Development Mechanism (CDM) is to reduce the emission of greenhouse gas through carbon credit. The mechanism allows projects or business enterprises related to the reduction of carbon emission in developing countries to receive the Certified Emission Reduction (CER). The current research uses the qualitative approach and analyzes policies on Value-Added Taxes (PPN) and the Income Tax (PPh) to determine the ones appropriate for CER transactions in Indonesia. India?s policies of PPN and PPh on CER transactions are used as a benchmark to analyze tax policies on CER transactions in Indonesia. The current research shows that, in regard to PPN taxable objects, CER is the equivalent of a marketable security or collateral. Article 4 Clause (2) Point d in UU PPN Indonesia states that marketable securities are categorized as non-taxable goods; therefore, in accordance with UU PPN, a CER transaction is exempt from PPN. PPh laws and regulations state that the income from CER sales in Indonesia is subject to the income tax. To support the policy on carbon emission reduction, the government can issue a policy in which PPN is not levied on imported machines or equipments used in technology transfer activities, and thus facilitate the growth of CDM projects."

"Secara umum studi ini menggambarkan fenomena keadilan karir dan pentingnya karir bagi kepuasan dan komitmen anggota kepolisian. Pengujian ini sekaligus menjelaskan apakah karir dalam praktek manajemen SDM yang bersifat transaksional berperan penting menjelaskan level komitmen yang lebih tinggi, yaitu komitmen afektif. Secara spesifik studi ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal, pertama untuk menguji dampak keadilan distributif karir dan keadilan prosedural karir pada kepuasan karir dan komitmen afektif. Kedua adalah menguji dampak kepuasan karir pada komitmen afektif. Tujuan ketiga adalah menggambarkan fenomena keadilan karir baik distributif dan prosedural, kepuasan karir dan komitmen afektif pada organisasi kepolisian di tingkat resort (Polres) di provinsi X. Analisis data yang digunakan adalah SEM yang dioperasikan dengan program AMOS. Populasi penelitian ini adalah 134 anggota kepolisian resort (Polres). Hasil menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural adalah prediktor kuat yang menjelaskan kepuasan karir. Demikian pula kedua keadilan karir dan kepuasan karir adalah prediktor kuat kepuasan komitmen.

---

In general, this study describes the phenomenon of career's fairness and the importance of career for the satisfaction and commitment of members of the police in organization. This test also explains whether a career in human resource management practices explain the higher level of commitment, namely affective commitment. Specifically, first to conduct further testing of the impact of career distributive and career procedural fairness on career satisfaction and affective commitment. The second was to test the impact of career satisfaction on the affective commitment. The third was to describe the condition of career fairness, career satisfaction and affective commitment at the police resort organization in province X. The data analysis technique used in this study is SEM which is operated through the AMOS software program. The population of this research was 134 officers of police resort organization. The results indicated that career distributive and procedural fairness are strong predictor to explain career satisfaction. Then both of career fairness type and career satisfaction are predictor to explain affective commitment."

"The word "ambidexterity" can be interpreted as the capability of an organization that simultaneously implement innovation activities both in exploratory and exploitative manner. The organization that implement these two types of innovation activity is called ambidextrous organization. In general, the studies on ambidextrous organization in the past mainly focused on structural ambidexterity whereas studies on contextual ambidexterity still got less attention. The contextual ambidexterity can be achieved through the provision of context that allow employees to implement both activities on exploration and exploitation. The Depok City in West Java was one of the municipalities that see a growing number of small and medium enterprises (SMEs). According to a data from the Depok Agency for Markets, Cooperatives and SMEs, the total number of SMEs was 2,400 units, consisting of 2,352 smaller merchants and 48 medium enterprises. The aim of this research paper was to elaborate on how far the SMEs in Depok could adopt the study of contextual ambidexterity. The research itself utilized qualitative approach with mixed methods research as its methodology by the use of questionnaires and in-depth interviews. The questionnaires were distributed to the owners of SMEs with purposive sampling technique whereas in-depth interviews were conducted on SME actors. The measurement on contextual ambidexterity was conducted with the instrument that was developed by Ghosbal and Bartlett (in Birkinshaw and Gibson, 2004). The research results indicated the capability of an organization to innovate was created through the context of organization in the form of performance management and social support. The designs of both performance management and social support from the organization could provide the context that would support the employees to perform innovative acts both in exploitative and exploratory sense.

---

Ambidexterity dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi yang secara simultan melaksanakan aktivitas inovasi baik secara eksploratif maupun eksploitatif. Organisasi yang melakukan kedua jenis aktivitas inovasi ini disebut ambidextrous organization. Umumnya kajian ambidextrous organization lebih banyak berfokus pada structural ambidexterity sedangkan penelitian yang mengkaji contextual ambidexterity masih kurang mendapat perhatian. Contextual ambidexterity dapat dicapai melalui penyediaan konteks yang dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kota Depok merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang semakin berkembang. Berdasarkan data Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Depok, jumlah UMKM di Depok adalah 2.400 unit, yang terdiri dari 2.352 pedagang kecil dan 48 usaha menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi tentang sejauh mana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Depok dapat mengadopsi pembelajaran contextual ambidexterity. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berupa mix methode dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner diberikan kepada pemilik UMKM dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap pemilik UMKM. Pengukuran atas contextual ambidexterity menggunakan instrumen yang dikemukakan oleh Ghosbal dan Bartlett (dalam Birkinshaw dan Gibson, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi di dalam berinovasi tercipta melalui konteks organisasi berupa manajemen kinerja dan dukungan sosial. Disain manajemen kinerja dan dukungan sosial dari organisasi menyediakan konteks yang dapat mendukung karyawan untuk berperilaku inovatif baik secara eksploitatif maupun eksploratif."

"Dalam lingkungan global, regional maupun lokal yang dinamis, perusahaan harus siap menghadapi tantangan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara budaya organisasi, komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada bulan Agustus sampai September 2014 dengan responden sebanyak 190 karyawan yang terpilih melalui metode purposive sampling. Alat statistik yang digunakan dalam melakukan analisis adalah Uji-t berpasangan dan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil pengujian rataan skor orientasi budaya saat ini dengan skor orientasi budaya yang disukai berbeda secara signifikan. Analisis menggunakan SEM menunjukkan bahwa budaya organisasi saat ini memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi tetapi berpengaruh secara negatif terhadap kesiapan berubah. Budaya organisasi yang disukai memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan berubah.

---

In the dynamic global, regional and local environment, organization should be ready to face the challenge of changes. This research aims to understand the relationship between cultural organization, organizational commitment and readiness to change. The research was conducted at Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company (MLIC) Head Office in August and September 2014 with 190 respondents selected using purposive sampling method. Paired sample t-test and Structural Equation Modeling (SEM) analysis were employed as statistical tools. The results of this study showed that the mean score between existing cultural orientation and preferred cultural orientation differ significantly. SEM analysis found that the existing organizational culture has positive effect on organizational commitment but negatively affects the readiness to change. Preferred organizational culture has a positive effect both on organizational commitment and readiness to change significantly. Organizational commitment has positive effect on readiness to change."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."

"Transportation problems in Jakarta are very complex. There are three common problems occuring, such as uncontroled numbers of private vehicles, poor and unreliable condition of public transportations, and indisciplined behavior of road users. This study discusses the efforts to handle transportation problems in Jakarta using the concept of sustainable transportation. Using qualitative research method, the results of the study showed that there are some efforts that had to been done in short-term, medium-term and long-term in accordance with the concept of sustainable transportation. In short-term, the efforts are the implementation of direct services and the organizing of public transport. In medium-term, the efforts are the construction of the MRT and LRT, and also the arrangement of pedestrian lanes. Meanwhile, in long term, the government must integrate the spatial policies with transport policy and establish special authority on Jabodetabek transportation. The results also suggest that there are urgencies to have a shift in the paradigm and mindset of both central and local governments, from transportation policies that favor for private vehicles into policies that favor for public transport, as well as the courage and commitment of the provincial government of DKI Jakarta to implement the efforts gradually and sustainably.

---

Permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin. Penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dengan menggunakan konsep transportasi berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan konsep transportasi berkelanjutan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, upaya jangka menengah dilakukan misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan keberanian serta komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut secara bertahap dan berkelanjutan."

"Abstract. To get quality manpower, several phases of human resources management activity are needed. The initial phase of human resources management itself is started with recruiting to get eligible candidate. Currently the process of position fulfillment in government agency has been applying open position system, which is known as open bidding. Open position is a promise process that gives opportunity to employees outside the organization to hold position in the organization. The purpose of this system is to expand the scope of employee resources. Thus, the recruting process in open tender that determines the candidate’s success can be categorized into selection phase. If this phase runs well, good quality human resources will be attained as the result.Abstrak. Dalam memperoleh tenaga yang berkualitas diperlukan berbagai tahapan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap perekrutan yang dapat menghasilkan tenaga kandidat yang memenuhi syarat. Saat ini proses pengisian jabatan di instansi pemerintah telah menerapkan sistem mengisi posisi terbuka yang disebut tender terbuka. Posisi terbuka adalah proses janji yang memberikan kesempatan bagi karyawan di luar oraganisasi untuk dapat memegang jabatan dalam organisasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperluas lingkup sumber daya karyawan. Oleh karena itu proses perekrutan dalam penawaran terbuka yang menentukan keberhasilan calon yang dapat dimasukkan dalam tahap seleksi. Karena jika hal itu dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik."

"Abstract. Towards the end of implementation period of Millennium Development Goals (MDGs), it is important to understand how far we have achieved it, what the best practice is and what has gone wrong. Looking at the achievement figure, it describes that we have not been far away from our starting point. Lack of power and ability are the main reasons. So it is time to look around. The country has many huge industries that have power and competency. The country has legal protection to ask the industries to cooperate, to coordinate and work together towards achieving MDGs. Industries, obligatory by law, and also some of them motivated by altruism must perform corporate social responsibility activities. This research describes the ongoing synergies that occurred in many ways in order to create better society and environment, which will lead to MDGs achievement.Abstrak. Menjelang akhir periode pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), penting untuk mengetahui seberapa jauh pencapaiannya, hal terbaik yang telah dilakukan, dan apa saja yang keliru. Grafik pencapaian menampilkan bahwa sebenarnya kita masih berada dekat dengan titik awal ketika program dicanangkan. Kurangnya kekuatan dan kemampuan adalah alasan utama, maka sekarang ini adalah saatnya melihat lingkungan sekitar. Negara ini memiliki banyak industri besar yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Negara juga memiliki payung hukum untuk mendorong sektor industri agar mau bekerjasama, berkoordinasi dan bahu membahu mencapai tujuan-tujuan yang terangkum dalam MDGs. Sektor industri, diwajibkan oleh hukum, dan beberapa juga termotivasi oleh aliran altruistik, harus menunjukkan kinerja kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian menjabarkan sinergi yang terlaksana dalam berbagai kegiatan, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Sehingga, pada akhirnya akan berujung pada pencapaian MDGs."

"Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan."