Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The spatial planning policy as included in the Local Regulation No. 6/2006 on the spatial planning of Makassar in 2005-2015 has changed from the original blueprint. The policy changing occurred on decisions or programs, but not on institutional regulations. The decisions or programs on spatial planning that were different from the original policy were visible on the licensing decisions in the Development Region I and Development Region III. The purpose of this research was to analyze the changing of the spatial planning policy that was resulted from the behavior of the advocacy coalition who competed with each other in the utilization of strategy and political resources, which was assumed to be affecting the policy output. The study results indicated that the changing of the spatial planning policy in Makassar was resulted from the competition between the major advocacy coalition and the minor advocacy coalition in influencing the policy. The Major Advocacy Coalition used the combination of strategy and political resources more in comparison to the minor advocacy coalition. The utilization of strategy from each advocacy coalitions was effective in several cases but ineffective in other cases. The difference in the effectiveness of the utilization of strategy was on the interests in each cases. In the projects that were based on public interests, the Major Coalition was more systematic in advocating the policy core beliefs, but in other projects that were based on private interests, the Major Coalition was likely to withdraw Abstrak. Kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar 2005-2015 telah mengalami perubahan dari blueprint yang telah ditetapkan. Perubahan kebijakan terjadi pada ranah keputusan/program, bukan aturan kelembagaan. Keputusan/program penataan ruang yang berbeda dengan blueprint kebijakan tampak pada keputusan-keputusan pemberian perizinan di Kawasan Pengembangan I dan Pengembangan III. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh perilaku koalisi advokasi yang saling bersaing dalam menggunakan strategi dan sumber daya politik, yang diasumsikan mempengaruhi output kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kebijakan penataan ruang daerah di Kota Makassar terjadi akibat kompetisi koalisi advokasi mayor dan koalisi advokasi minor dalam mempengaruhi kebijakan. Koalisi Advokasi Mayor menggunakan kombinasi strategi dan sumber daya politik yang lebih banyak dibanding koalisi minor. Penggunaan strategi dari masing-masing koalisi advokasi efektif dalam beberapa kasus namun tidak efektif dalam kasuskasus yang lainnya. Perbedaan dalam efektivitas penggunaan strategi tersebut terletak pada basis kepentingan yang ada pada masing-masing kasus. Dalam proyek yang berbasis kepentingan publik, Koalisi Mayor lebih sistematis memperjuangkan policy core belief, namun dalam proyek yang berbasis kepentingan privat pihak Koalisi Mayor cenderung menarik diri."

"Abstract. The program of transportation policy implementation in Mamminasata areas (Makassar, Maros, Sunggumisa, Takalar) has not been effective and efficient, despite the central government's program of national transportation. BRT project in Mamminasata regions has not been able to overcome various problems of safety and congestion, in accordance with the goals and objectives of the government program. This study aims to analyze and explain the position of the central government in the articulation of the priorities, direction, and goals of the transportation program in the regions of Mamminasata through the presence of BRT as the national program. This study applies qualitative approach, seeking to understand a complex real-world setting process by a strategy of case study to investigate BRT program that has instigated a multi-complex phenomenon from the policy decisions that have been set by the previous government. The analysis unit in this study is the policy of BRT Program in Mamminasata areas. Based on the State-centric Model, the results indicate that the BRT Program in Mamminasata areas is a program from the central government, precisely from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Minister of Transportation, in this program, is at the central position or the single actor in the articulation of the priorities, direction, and goals of BRT transportation. The regional government, in this case the governor with related departments, is the recipient of the program. BRT Program in Mamminasata areas is different from that predicted by the theory of state-centric model.Abstrak. Pogram implementasi kebijakan Transfortasi dikawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sunggumisa,Takalar) belum berjalan secara efektif dan efesien meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan program transfortasi nasional seperti BRT di Kawasan Mamminasa namun belum mampu mengatasi berbagai permasalahan keamanan, kemacetan, sesuai tujuan dan sasaran program pemerintah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi central pemerintah dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan-tujuan program transfortasi di kawasan Mamminasata, dengan kehadiran BRT yang merupakan program nasional menggunakan pendekatan kualitatif yang sering direkomendasikan untuk penelitian yang berusaha memahami suatu proses yang realworld setting yang kompleks, dengan strategi studi kasus untuk menginvestigasi program BRT yang memunculkan fenomena yang multi kompleks dari kebijakan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan Program BRT di Kawasan Mamminasata. yang didasarkan pada arahan Model State Centrice, Hasil penelitian menunujukkan bahwa Program BRT dikawasan Mamminasata merupakan program pemerintah Pusat dari Kementrian Perhubungan Negara Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dalam program ini berada pada posisi sentral atau aktor tunggal dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan transportasi BRT, Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan dinas yang terkait hanya sebagai penerima program, Program BRT di kawasan Maminasata berbeda dengan yang diprediksikan oleh model teori state-centrice."

"Abstract. Telecommunication organization needs to more seriously improve its employee's Organizational Citizenship Behavior (OCB) so that the employee more successfully performs his/her dual role, i.e. facilitating growth and serves the public; since OCB relates positively to the overall performance of the organization. This research examines the effect of extrinsic and intrinsic motivation on employee's OCB through the mediating role of organizational commitment. This research applies quantitative approach with research strategy of survey, where questionnaires are directly distributed to respondents. The respondents are 176 employees of 6 work units. The data analysis applies multiple linear regression. The analysis of this research shows that both extrinsic and intrinsic motivation affect OCB; however, intrinsic motivation gives bigger direct effect than extrinsic motivation does. Organizational commitment mediates the effect of motivation on employee's OCB only through extrinsic motivation. The findings of this study implicate the researchers and the manager to review the extrinsic/intrinsic dichotomy in the study and the practice of motivation to improve organizational commitment and employee's OCB.Abstrak. Organisasi telekomunikasi perlu lebih serius membangkitkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan agar lebih sukses menjalankan peran gandanya, memfasilitasi pertumbuhan dan melayani massa, karena OCB berhubungan secara positif dengan kinerja organisasi secara menyeluruh. Penelitian ini menguji pengaruh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik terhadap OCB karyawan secara langsung dan melalui peran mediasi komitmen organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi penelitian survei di mana kuesioner didistribusikan langsung kepada responden. Sebanyak 176 karyawan pada 6 unit kerja menjadi responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Analisis penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik keduanya berpengaruh terhadap OCB tetapi pengaruh langsung motivasi intrinsik lebih besar dari pengaruh langsung motivasi ekstrinsik. Komitmen organisasi memediasi pengaruh motivasi terhadap OCB karyawan tetapi hanya melalui motivasi ekstrinsik. Temuan studi berimplikasi pada peneliti dan manajer untuk meninjau kembali dikotomi intrinsik-ekstrinsik dalam studi dan praktek motivasi untuk membangkitkan komitmen organisasi dan OCB karyawan."

"Abstract. The research is aimed at describing actors’ conscience (hear / inner-self / sincerity), and to identify other factors that may influence the process of free medical service policy making in the Province of South Sulawesi and the focus of the analysis is about free medical service policy making; how the men behind (we call it as actors) should fight between their conscience and rational thinking the time they argue and propose the policy. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and observation. The results shows that in the policy making process, in general, the actors’ conscience and sincerity only play their role at the latter stage that is when the proposal is being legalised; Other findings say that some factors that could influence their sincerity are the political actors who can control and follow their conscience and give the best in terms of deciding and legalising the policy.Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hati nurani para pelaku, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pelayanan medis gratis di Provinsi Sulawesi Selatan dan fokus dari analisisnya adalah penyusunan kebijakan pelayanan medis gratis; bagaimana orang-orang yang terlibat (kami menyebutnya sebagai pelaku) harus berjuang dengan hati nurani dan pemikiran rasional di saat mereka berargumen dan mengajukan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, secara umum, hati nurani dan ketulusan hati para pelaku hanya berperan di tahap terakhir, yaitu saat usulan kebijakan ini disahkan; temuan lain menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketulusan para pelaku adalah politikus yang dapat mengendalikan dan mengikuti hati nurani mereka, dan memberikan hal yang terbaik dalam hal memutuskan dan mensahkan kebijakan ini."

"Abstract. An appropriate policy design is a crucial factor in improving the efficiency of education service. The design is influencedby the significant implementation of education strategies, to which the dimensions of organizational environment, organizationalvalues, and organizational resources contribute. In the case of Jayapura Regency, the dimension that predominantly affects theeducation service efficiency is the organizational resources, whilst the organizational environment is the least influential. Thesmall influence from the organizational environment results from a strong tendency to disregard the importance of politics,geography, demography, and the potential of natural resources as a dimension of the external environment. Moreover, the educationservice orientation and public needs accommodation are determined by the support from organizational values and resources."

"Abstract. Policy formulation is laden with conflicts. Many actors can be involved in conflict and they form advocacy coalitions. This study aims to analyze the role of internal parameters and external system events of coalition in the formulation of spatial plan policy of Makassar, belief systems of the coalition actors in the process of policy formulation, and interaction between policy subsystems in the process of policy formulation. The research was conducted at several institutions related to the formulation of spatial plan policy of Makassar. This research is a qualitative research and data were collected through library and field study by employing observations and interviews which are analyzed by interactive model. The results showed that there are two influential internal parameters; technocratic approach and the weakness of legislation capacity in Makassar Council. Meanwhile, external system events of coalition came from the political situation of South Sulawesi governor election, and the release of Presidential Decree Number 122 of 2012 about reclamation of coastal regions and small islands. Belief system of coalitions in characterized by differences in the characteristics of actors from various institutions, which affect the response of actors that make up coalition formation. Policy subsystems lead to the formation of advocacy coalition (support the legalization, against the legalization, and policy brokers).Abstrak. Formulasi kebijakan sarat konflik. Konflik dapat melibatkan berbagai kelompok aktor dan membentuk kerangka koalisi advokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran parameter internal dan aktivitas sistem eksternal koalisi dalam formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar, sistem kepercayaan pelaku koalisi dalam proses perumusan kebijakan dan interaksi antara subsistem kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan di beberapa institusi yang terkait dengan perumusan kebijakan tata ruang kota Makassar. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara serta di analisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua parameter internal yang berpengaruh, yakni pendekatan teknokratis dan lemahnya kapasitas legislasi di DPRD Kota Makassar. Sementara itu, aktivitas sistem eksternal koalisi datang dari situasi politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Koalisi diwarnai perbedaan karakteristik aktor dari berbagai institusi yang berpengaruh pada respon aktor yang membentuk formasi koalisi. Policy subsystem mengarah pada pembentukan koalisi advokasi yang pro pengesahan, kontra pengesahan dan policy brokers."

"The central government has implemented a government fixed asset revaluation policy. The main objective of the policy is to present the fair value of fixed assets in the government's financial statements. However, the results of fixed asset revaluation are not accepted by the BPK and must be corrected and recorded in the government financial statements for the 2019 fiscal year. Competent human resources and the use of information technology are considered two factors needed to achieve the revaluation objectives. This study was conducted to determine the level of significance of these two factors by distributing questionnaires to BMN officers and assessors from 82 ministries/agencies throughout Indonesia. The research data were processed by path analysis method using the Structural Equation Model (SEM) partial least squares (PLS) through Smart PLS 3.3.2 software used to assess measurement models and research structural models. The results of data processing concluded that the competence of human resources and information technology has a significant effect on the revaluation of government fixed assets. However, information technology needs to be improved again because the significance value is only half that of the human resources competency value."

"Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan."

"Abstract. Indonesian economy is particularly susceptible to capital outflow and net sell position due to the relatively high share of foreign ownership in the stock and government debt market. One of the efforts to reduce the vulnerability is to increase the involvement of public participation in the capital market. The purpose of this study was to establish the optimal portfolio generated from stocks listed on Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) and measure its performance in order to determine its potential as an instrument for the major community to invest in the stock market. Calculations using single index model approach, daily stock price data and inflation rate as a proxy of the risk free rate, produce the optimal portofolio composed of forty three stocks with preferable yield and risk than the markets (Jakarta Composite Index). The number of stocks and the value of risk which is smaller than the market risk indicate that the portfolio are well diversified. The results of the performance test using Jensen?s Alpha method shows that the portfolio are able to outperform the market, JII, and ISSI.br>Abstrak. Perekonomian Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap posisi net sell serta arus keluar modal akibat tingginya porsi kepemilikan asing terhadap aset-aset di pasar saham maupun pasar obligasi domestik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan tersebut adalah dengan meningkatkan partisipasi publik di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dari saham-saham yang tercatat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) serta mengukur kinerjanya guna mengamati potensinya sebagai instrumen bagi masyarakat dalam berinvestasi di pasar saham. Penggunaan pendekatan model indeks tunggal, data harga saham harian serta tingkat inflasi sebagai proksi dari risk free rate menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari 43 saham dengan tingkat imbal hasil dan risiko yang lebih baik dibandingkan imbal hasil dan risiko yang dimiliki pasar (IHSG). Jumlah saham penyusun yang cukup besar serta nilai risiko yang lebih kecil dibandingkan risiko pasar menunjukkan bahwa portofolio terdiversifikasi dengan baik. Hasil uji kinerja menggunakan metode Alpha Jensen juga memperlihatkan bahwa portofolio mampu mengungguli pasar, JII, dan ISSI."

"The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.

---

Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia."