Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The information and communication technology universal service obligation (ICT USO) was an instrument of the policy of the government in order to overcome the ICT development gap. Unfortunately, this instrument could not providethe most favorable value to the community due to the lack of synchronization between the Central Government and the Local Administrations in the ICT USO activity. With the use of the institutional-based view (IBV) theory, which was enriched withthe New Institutional Economic Sociology (NIES), this study used the soft systems methodology based-action research that was enriched with social network analysis. The results of this study showed that (1) the governance structure in the ICT USOactivity did not run well; (2) the absence of the synchronization of the ICT USO activity between the central government and the local administrations; (3) the absence of the harmonization of the relations between BP3TI with the local administrations;(4) the lack of the involvement of the local administrations including the social institution of the community as the intermediary organization. Subsequently, there was a necessity for a strategy in the formulation, the implementation, and the control in theICT USO activity on the mechanism of the dynamics of relations between government levels so that it could provide the best service to the community. Therefore, the development of an efficient ICT USO would encourage the realization of a prosperousinformation community with high levels of competitiveness. Meanwhile, the contribution of the novelty in this research paper was to answer the strategic restructuring on various levels of policy-micro, meso, and macro in developing a governancestructure that could synchronize the strategy in the ICT USO activity with the hybrid of IBV and NIES.Abstrak. Information communication technology service obligation universal (ICT USO) merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan ICT. Sayangnya, instrumen ini belum memberikan nilai optimal kepadamasyarakat karena terdapat ketidak-sinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan ICT USO. Dengan menggunakan teori Institutional Based View(IBV) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology(NIES),kajian ini menggunakan metode penelitian Soft Systems Methodology based-Action Research diperkaya dengan Social Network Analysis. Hasil kajian menunjukkan (1) belum berjalannya governance structure dalam kegiatan ICT USO, (2) belum adanyasinkronisasi kegiatan ICT USO antara pemerintah pusat dan daerah; (3 belum ada harmonisasi hubungan antara BP3TI dengan pemerintah daerah; (4) kurangnya keterlibatan pemerintahan daerah termasuk lembaga sosial masyarakat sebagai organisasiantara. Untuk itu, perlu adanya strategi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kegiatan ICT USO pada mekanisme dinamika hubungan antar level pemerintah sehingga dapat memberikan layanan terbaik pada masyarakat.Dengandemikian, pembangunan ICT USO yang berdaya guna mampu mendorong terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing tinggi. Sementara kontribusi keilmuan (novelty) dalam kajian ini adalah menjawab retrukturisasi strategic(Strategic Restructuring) pada berbagai hierarki kebijakan-mikro, meso, dan makro dalam membangun struktur tata kelola (governance structure)yang mampu mensinkronkan strategi dalam kegiatan ICT USO dengan hibrida IBV dan NIES."

"Abstract. This study aims to identify and analyze the revitalization of strategic policies in the plantation sector to boost regional competitiveness in the province of South Kalimantan. The policies are in line with Nawacita Program, directing the futureagricultural development to achieve food sovereignty; so that Indonesia, as a nation, can manage and feed its people through food sovereignty. South Kalimantan is a province in Indonesia that relies on its regional income from mining and plantation sectors,after the mining (and quarrying) sector particularly coal mining, decreased. This study applies the action research approach based on Soft Systems Methodology with hybrid SWOT analysis at the mapping stage, focusing on the plantation policy revitalizationfor rubber and palm oil commodities during 2006 to 2015, since these two commodities are the most dominant commodities in South Kalimantan Province. The results show that it is necessary to do the re-formulation of strategic policies in the plantationsector, through the formulation of policy of Regional Regulation on Regional Budgets and National Medium-Term Development Plan (RPJMD) in plantation sector with emphasis on the harmonization of: (1) the Public Policy; (2) Technical Policy; (3) ResourceAllocation Policy; and (4) Financial Policy in South Kalimantan Province. These transformations should lead to: (1) Development of Cultivation and Protection of Regional Plantations; (2) Quality Development, Product Marketing and Resource Infrastructure,Eco-Friendly and Sustainable Plantation; and (3) Development of Professional and Responsible Mutual Performance Services. State of the art of this study is the importance of integrating the local wisdom and local wealth variables in revitalizing the strategicpolicies in the plantation sector in order to boost the regional competitiveness in the province of South Kalimantan that is in line with Central Government Policy of Nawacita Program to achieve food sovereignty.Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan ini sejalan dengan Program NAWACITA, yangmengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kalimantan Selatan adalah propinsi di Indonesia yangmengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pertambangan dan perkebunan, setelah sektor pertambangan (dan penggalian) khususnya batubara mengalami penurunan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodologydengan hybrid analisis SWOT pada tahap pemetaan ini, memfokuskan kajian pada revitalisasi kebijakan perkebunan komoditas karet dan kelapa sawit sepanjang 2006 hingga 2015. Mengingat kedua komoditas ini adalah komiditas yang paling dominan di PropinsiKalimantan Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perumusan kebijakan strategik di bidang pekebunan, melalui perumusan kebijakan PERDA APBD dan RPJMD di bidang Perkebunan dengan menekankan harmonisasi pada: (1) kebijakan umum; (2) kebijakan teknis; (3) kebijakan alokasi sumberdaya; dan (4) kebijakan keuangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Perubahan ini harus mengarah pada: (1) Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Tanaman Unggulan Perkebunan; (2) Pengembangan Mutu, Pemasaran Hasil dan Sarana Prasarana Sumberdaya, Perkebunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan; dan (3) Pengembangan Pelayanan Kinerja Kebersamaan yang Profesional dan Bertanggung jawab. State of the art dari kajian ini adalah pentingnya memasukkan variabel kearifan lokal (local wisdom) dan kekayaan lokal (local wealth) dalam melakukan revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan, yang sejalan dengan Program NAWACITA kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan."

"Makalah ini merupakan studi evaluasi program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu program yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2010. Program KIM bertujuan untuk menyediakan media bagi pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi dan sebaliknya bagi masyarakat untuk menyuarakanpendapat, aspirasi dan kebutuhannya. Makalah ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode survei eksploratori yaitu eksploratori bertahap. Data-data dikumpulkan dari wawancara dengan 15 narasumber dan penyebaran kuesioner terhadap 62 responden. Metode evaluasi yang digunakan adalah desain randomized-post-test-only. Dua wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah kelurahan Sukabungah yang merupakan kelompok eksperimen dimana di dalam kelurahan ini terdapat KIM, dan kelurahan Sukagalih yang merupakan kelompok kontrol yang akan digunakan sebagai pembanding analisa. Kerangka evaluasi yang digunakan untuk memahami logika program KIM adalah kerangka evaluasi dampak menurut Dolbeare. Temuan dalam penelitian ini adalah dampak yang terekam tidak sesuai dengan tujuan program KIM. Hal tersebut dibuktikan dengananalisa perbandingan temuan di dua wilayah penelitian. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat akses terhadap informasi yang sama. Namun peningkatan akses terhadap informasi dalam kelompok kontrol merupakan dampak dari program-program lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program KIM tidak efisien mencapai tujuan dan dampaknya sehingga perlu untuk di desain ulang atau justru dihentikan.

---

This paper discusses a program evaluation study on Community Information Group. It is a program that is established by the Ministry of Communication and Information, which is based on the Ministerial Decree No. 8/2010. Through the program, the government is expected to disseminate public information and, simultaneously, the community will be able to voice their concerns and needs. This research used an exploratory survey with a sequential exploratory. In the qualitative analysis, we interviewed 15 key persons to understand the nature of the program and the impact of the access to information. This is enriched with a quantitative analysis. A closed-ended questionnaire was used to survey 62 respondents. The evaluation method was randomized post-test only group design. This research utilized a case study of research design with the Community Information Group of Sukabungah Village - Bandung, because it is regarded as one of the best practices of CommunityInformation Group in Bandung City. Furthermore, Sukagalih Village was used as the control group of the evaluation program study. Dolbeare's model of policy impact was also used in this research. We constructed a causal logic of the program to fully understand the program itself. It is evident from the findings that a set of activities in this program did not meet its expectedimpact. Further, even though the activities are useful for the citizens, the citizens already had access to the same activities provided by other programs. It can be concluded that the establishment of the Community Information Group is inefficient. Hence the Community Information Group program should be re-designed to maximize the impact or otherwise be terminated."

"Abstract. This study aims to analyze public ethics in local government institutions. It is used as an attempt to create an institutional order that allows better ethics in the governance system involving governmental institutions and the public. The study was conducted on Satpol PP (Satpol PP) in Makassar by using qualitative method. This study outlines the fundamental problems in terms of personal and institutional affairs of the Satpol PP in Makassar. The result indicates that the main problem is not merely in Satpol PP itself, but also institutionally public ethics has not been imposed well. Theoretical reflection resulted from the study is that in the context of civil service police unit of Makassar, institutional ethics should be made possible to control personal ethics. Therefore, the direction of future policy should emphasize more on how to build the institutional ethics for the Satpol PP of Makassar.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika publik dalam lembaga pemerintahan daerah. Kajian etika publik ini digunakan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan kelembagaan yang memungkinkan etika menjadi lebih baik dalam sistem tata kelola urusan pemerintahan yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Penelitian dilakukan pada lembaga satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kota Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menguraikan persoalan-persoalan mendasar dalam hal personal dan institusional Satpol PP Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan saja masalah personal Satpol PP melainkan karena memang secara institusional etika publik belum terlembagakan dengan baik. Refleksi teoretis yang dihasilkan dari penelitian adalah bahwa pada konteks Satpol PP Kota Makassar, etika institusional dimungkinkan dapat mengontrol etika personal. Oleh karena itu, arah kebijakan kedepannya sebaiknya lebih ditekankan pada bagaimana membangun etika institusional pada Satpol PP Kota Makassar."